OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT.COM – Sebagai langkah penguatan komitmen dalam rangka pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberculosis dan Malaria (ATM), maka Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) perwakilan Provinsi NTT, melalui program Resilient and Sustainable System For Health (RSSH), bekerjasama dengan Pemkab. Kupang melaksanakan pertemuan kemitraan lintas sektor Kamis (17/11/2022), di aula Kantor Bupati Kupang.
Pertemuan dibuka Plt.Sekda Kabupaten Kupang, Novita Foenay.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia Perwakilan NTT melalui program resilient and sustainable system for health (RSSH) yang telah menginisiasi pertemuan hari ini guna menguatkan komitmen Pemerintah Daerah dan mitra dalam upaya penanganan ATM”, ucapNovita mengawali sambutannya.
Ia menerangkan, Pemangku kepentingan tingkat nasional telah menetapkan consensus dalam rangka menentukan intervensi terhadap prioritas masalah. Maka masing-masing komponen penyakit telah menetapkan strategi dan rencana aksi untuk dicapai. Dan diharapkan terjadi ending AIDS, tuberkulosis dan malaria pada tahun 2023.
Pertemuan hari ini merupakan bagian dari pembinaan dan sekaligus penguatan kapasitas terutama bagi perencanaan sumber daya di daerah dalam pembangunan kesehatan, khususnya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria. “Mari sama-sama kita mencegah dan mengendalikan ATM menuju eliminasi di tahun 2030,” ajak Novita.
Sementara Ketua Tim RSSH Adinkes Perwakilan Provinsi NTT, Dr. dr. Hyronimus Agustinus Fernandez, M. Kes, mengatakan, penanganan ATM membutuhkan kerjasama antar lintas sektor terkait.
Perlu adanya intervensi lingkungan hidup. “Kehadiran rekan-rekan disini untuk melihat masalah kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Kupang. Mari bahu membahu lawan penyakit ATM ini. Lintas sektor diharapkan dapat merencanakan dan menganggarkan biaya untuk penanganan ATM, dengan program/sub kegiatan dengan fokus dan locus yang tepat. Penanganan ATM terutama AIDS dan TBC wajib dianggarkan Pemda sebab merupakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Kabupaten/ Kota. Kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang tolong identifikasi sektor-sektor apa saja yang perlu membiayai ketiga penyakit menular ini. Fokus dan locusnya harus jelas,”urainya.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Forkopimda Kabupaten Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Juga Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
