KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – Walikota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat untuk anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) kelurahan se-Kota Kupang, kegiatan ini dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Kupang di Kantor Walikota Kupang, Selasa (26/7).
Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 26-28 Juli dan diikuti 51 orang Linmas yang merupakan utusan dari 51 Kelurahan. Kegiatan dibagi dalam dua sesi, satu hari untuk pembekalan materi dan dua hari pelatihan pencegahan kebakaran dan pencegahan dini bencana.
Narasumber, Satpol PP Kota Kupang, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang. Dalam kesempatan tersebut Wali Kota menyampaikan agar anggota linmas tidak hanya bertanggungjawab terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat tetapi juga menjaga dan mengawal program pemerintah, serta memberikan informasi kepada Lurah, Camat, Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun dinas teknis tentang persoalan yang dialami masyarakat.
“Kawal bantuan-bantuan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, termasuk memberikan informasi kepada lurah, camat, Walikota, apapun persoalan yang ditemui di lingkungan masyarakat, misalnya ada lampu jalan tidak hidup, harus diberitahu, karena ini juga tentang kenyamanan aktivitas masyarakat di malam hari atau malah ada wilayah yang belum diterangi lampu jalan, jika ada bisa diinformasikan kepada kami atau ke pihak kelurahan, karena saat ini ada 2.800 lampu yang disiapkan pemerintah,” ujarnya.
Walikota juga menekankan bahwa linmas merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan informasi dan membantu lurah menyikapi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah salah satu tugas utama dari linmas,” kata sosok yang akrab disapa Jeriko ini.
Mantan anggota DPR RI dua periode ini mengaku bersyukur bisa bertemui langsung Linmas yang merupakan utusan dari 51 Kelurahan yang ada di Kota Kupang.
Menurut dia, sebagai garda terdepan linmas wajib membantu pengamanan masyarakat di kelurahan-kelurahan. “Kita tidak bisa mengharapkan turun tangan langsung pihak kepolisian, atau siapa pun juga atau lurah, kalau bisa ditangani langsung oleh linmas,” ujarnya.
Jeriko menegaskan bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas harus memberikan perlindungan masyarakat, tanggung jawab langsung atau tidak langsung ada pada linmas karena linmas adalah orang-orang yang paling mengerti keadaan di kelurahan. Terkadang ada linmas yang terlibat dalam persoalan-persoalan kecil yang ada di kelurahan, ada yang bergabung dalam kelompok tertentu sekalipun demikian Linmas harus berdiri tegak mencari solusi agar masyarakat tidak terpecah dan nyaman dalam bermasyarakat.
“Seperti tidak boleh terlibat partai politik atau menjadi tim sukses salah satu calon atau pasangan calon peserta pemilu atau pilkada. Kalau linmas dukung salah satu partai politik tidak boleh menunjukkan fanatisme berlebihan yang bisa memancing keributan,” ujar Jeriko.
Jeriko berharap kegiatan ini berdampak positif bagi Linmas agar ketika berada di tengah-tengah masyarakat bisa menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Menurutnya kegiatan ini sangat strategis oleh karena itu Wali Kota berharap, Perangkat Daerah yang terlibat harus bertanggungjawab, terutama lurah dan camat, jangan menganggap remeh kegiatan ini, “saya hadir di sini karena kegiatan ini penting sekali, karena jika terjadi keributan di kelurahan-kelurahan maka lurah sendiri yang akan pusing, linmas itu penting, jangan anggap remeh,” tegasnya.
“Saya menghormati betul linmas, mereka adalah pejuang paling utama, menjaga kelurahan itu supaya jangan terjadi kekacauan, jika ada informasi apa saja di kelurahan koordinasi dengan lurah,” harapnya.
Sementara itu, Sat Pol PP Kota Kupang melaporkan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan SatPol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketenteraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya seperti konflik pertanahan dan konflik akibat perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi.
Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk lurah yang anggotanya adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam berbagai kegiatan sosial dalam kemasyarakatan.
Jika merujuk pada peraturan tersebut di atas anggota Satlinmas minimal 5 orang namun Kota Kupang baru memiliki 1 orang anggota Linmas di setiap kelurahan.
Menyadari akan penting dan strategisnya peran anggota linmas sekaligus guna Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas terutama memasuki musim kemarau sekaligus persiapan Pemilu 2024 maka dipandang perlu anggota Linmas diberikan pelatihan-pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas dan melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dali, SH., M.Si., Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Pah Bessie Samuel Mesakh, S.STP, Kasat Pol PP Kota Kupang, Achrudin Abubakar, S.Sos., M.Si., dan Lurah se-Kota Kupang.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
