LABUAN BAJO, FLOBAMORA-SPOT.COM – “Melalui pinjaman daerah, infrastruktur dapat dibangun sehingga perekonomian daerah dapat bergerak ke arah lebih baik”.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) pada Penandatanganan MOU antara Bank NTT dengan PT. Digital Pemerintah Indonesia. Isi MOU tersebut tentang pemanfaatan pelayanan perbankan Bank NTT melalui layanan platform digital Pemprov NTT.
Kegiatan berlangsung di Labuan Bajo Jumat (8/10/21).
“Apa yang kita kerjakan saat ini akan menjadi fondasi atau dasar pijakan kebijakan untuk masa depan. Kita akan mampu menatap masa depan dengan tidak lagi menjadi bagian dalam sejarah membuat provinsi ini menjadi miskin. Akan tetapi kita bangga saat tidak menjabat lagi, kita melihat bahwa kita meletakan dasar pembangunan menatap masa depan, dengan bangga”, tandasnya.
“Dengan ditandatanganinya kesepakatan para bupati untuk melakukan pinjaman daerah maka dapat dipastikan bahwa seluruh infrastruktur dibangun dengan baik. Stimulus ekonomi dengan terbangunnya infrastruktur tersebut dapat bergerak ke arah yang lebih baik,” kata Gubernur VBL.
VBL minta Kemendagri agar merevisi aturan mengenai pinjaman oleh daerah karena sudah ketinggalan zaman.
“Kami telah mengusulkan lewat menteri keuangan dan nanti akan disampaikan kepada Mendagri bahwa ada hal yang menarik. Tapi selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu aset tanah pemda. Baik pemkab maupun pemprov harus bekerja sama pihak ketiga, lalu pihak ketiga melakukan pinjaman ke bank untuk membangun kepentingan perusahaannya. Akan tetapi setelah itu pemerintah daerah sendiri tidak boleh meminjam di bank secara langsung dengan jaminkan asetnya itu. Saya berpikir ini aturan yang memberatkan atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Karena itu lewat ibu direktur kami menitipkan agar aturan tersebut direvisi kembali. Sehingga kedepannya pemerintah daerah lewat BUMD nya mampu bekerja sama dengan seluruh aset-aset pemerintah daerah n melakukan pinjaman daerah. BUMD harus ikut berperan dalam pembangunan daerah di manapun berada,” kata Gubernur.
VBL menyampaikan terimakasih kepada Mentdagri dan Menteri keuangan dan jajaran karena terus memberikan pemahaman kepada NTT mengenai pinjaman daerah.
“Kami berterima kasih karna Kementerian Dalam Negeri yang telah mendukung NTT melalui pinjaman-pinjaman daerah. Karena lewat pinjaman daerah ini sekitar 900 KM jalan Provinsi telah dapat dikerjakan. Dan saya juga berterima kasih kepada Mendagri dan Menteri Keuangan terus memberikan pemahaman kepada NTT supaya berpikir lebih maju,” kata Gubernur VBL.
Gubernur VBL juga berterima kasih kepada Bank NTT yang mendapat predikat Bank dengan kesehatan tingkat dua.
“Saya berterima kasih kepada Bank NTT yang telah bekerja dengan luar biasa. Sejak berdirinya Bank NTT belum pernah menyandang predikat Bank dengan kesehatan tingkat dua. Yang artinya bank ini dikerjakan dengan profesional yang baik. Jika hal tersebut terus dipertahankan maka tahun 2023 Bank NTT dapat menjadi Bank Devisa. Jika hal tersebut dapat terpenuhi maka tahun 2025 Bank NTT dapat Go Publik. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi maka pesannya bahwa Bank NTT dipercaya oleh publik. Pekerjaan-pekerjaan dengan pinjaman daerah lewat pinjaman BPD adalah salah satu cara untuk membangun daerah ini. Dan juga membangun bank ini menjadi bank yang kuat dan solid sehingga ke depan dapat menjadi bank publik,” kata Gubernur VBL.
Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Marisi Parulian menyampaikan pinjaman daerah sangat penting. Antara lain untuk membiayai program-program prioritas, untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta untuk peninggkatan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan pembiayaan cukup besar. Juga untuk membiayai program-program prioritas antara lain melalui pinjaman daerah,” pungkas Marisi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
