Kamis, 28 Juni 2018
Laporan: Ellena Christine
Kupang, flobamorspot.com – Yunus Takandewa, S.Pd, resmi ditetapkan DPRD NTT sebagai calon pengganti Wakil Ketua DPRD NTT masa jabatan 2014 – 2019. Selanjutnya DPRD NTT melalui Gubernur NTT mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan peresmian pengangkatannya. Siaran Pers Biro Humas NTT itu menyebutkan,
Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD NTT, Nomor : 10/DPRD/2018 tentang Penetapan Calon Pengganti Wakil Ketua DPRD NTT masa jabatan 2014 – 2019. Penetapan ini sejalan dengan Keputusan DPRD NTT tentang Pemberhentian dari Jabatan Wakil Ketua DPRD NTT masa jabatan 2014 – 2019, atas nama, Nelson Obed Matara, S.IP,M.Hum dan diusulkan ke Mendagri untuk mendapatkan peresmian pemberhentiannya.
Keputusan DPRD NTT terkait pemberhentian dan penetapatan calon pengganti Wakil Ketua DPRD NTT itu, dibacakan oleh Wakil Ketua Alexander Ofong, dalam rapat paripurna DPRD NTT, di Kupang, Kamis (28/6) pagi. Hadir dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Aleks Ofong itu antara lain Ketua DPRD, Anwar Pua Geno dan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.
Yunus H. Takandewa, adalah anggota komisi V DPRD NTT, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTT.
Nelson Obed Matara, sebelumnya sebagai Wakil Ketua DPRD NTT yang mengundurkan diri karena maju dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Kupang.
Penetapan Yunus Takandewa menjadi calon pengganti Wakil Ketua DPRD NTT, dilaksanakan berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah PDIP NTT, Nomor : 0537/EX/DPD-NTT/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018.
Adapun perihal surat tersebut, adalah usulan nama Wakil Ketua DPRD NTT dari Fraksi PDIP, atas nama, Yunus H. Takandewa sebagai pengganti Wakil Ketua DPRD NTT masa jabatan 2014 -2019.(*)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
