KALABAHI, FLOBAMORA–SPOT.COM – Bupati Alor Drs. Amon Djobo dan Pimpinan DPRD menandatani KUA -PPAS Perubahan tahun 2021.
Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Bupati Alor Drs. Amon Djobo dilanjutkan Ketua DPRD Eny Anggrek, SH dan Wakil Ketua I DPRD Drs. Yulius Mantaon Selasa (31/8/2021).
Bupati Alor Drs. Amon Djobo saat menyampaikan resume hasil pembahasan rancangan hasil KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021 mengatakan, kebijakan umum terhadap APBD Perubahan T. A 2021 untuk Struktur Anggaran Pendapatan Daerah diarahkan pada beberapa hal penting. Antara lain, menyelaraskan OPD pada Penerimaan Asli Daerah sesuai kondisi riil. Mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan daerah, mendukung usaha produktif. Juga mengoptimalkan keuangan daerah, menunjang aktivitas penerimaan daerah.
Ia menjelaskan, Untuk pendapatan daerah kabupaten Alor pada APBD murni 2021 ditargetkan 1 Triliun 99 Milyar lebih dan berkurang pada perubahan Tahun Anggaran 2021 di APBD. Diproyeksikan sebesar kurang lebih 1 Triliun 95 Milyar.
“Jumlah keseluruhan kekurangan yang terjadi adalah sebesar 0,3 % atau 4 Milyar lebih dari anggaran murni Tahun Anggaran 2021”, kata Amon.
Dengan demikian, rincian pendapatan daerah pada Perubahan APBD anggaran murni Tahun Anggaran 2021 dapat digambarkan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah, Target PAD di Tahun 2021 untuk APBD murni 58 Milyar lebih dan pada perubahan APBD menjadi 57.
200.000.000 lebih. Berkurang Rp. 800 ribu proyeksi PAD pada perbuahan APBD Tahun Anggran 2021 berkurang sebesar 1,38 %.
Dari empat komponen penerimaan PAD, dua komponen diantaranya mengalami peningkatan dari target pada APBD murni Tahun 2021 yaitu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan senilai 159 Milyar 9 juta lebih. Bertambah sebesar 10,65 %. PAD yang sama mengalami peningkatan sebesar 40 juta lebih atau meningkat sebesar 0,24 %. Sedangkan retribusi daerah ditargetkan kurang senilai 1 Milyar atau berkurang 3,36 %.
“Sementara kita di daerah ditargetkan tidak mengalami perubahan”, kata dia.
Untuk pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Alor menargetkan dana transfer pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 senilai 1 Triliun 2 Milyar lebih atau berkurang senilai 15 Milyar lebih dari dari anggaran murni senilai 1 Triliun 17 Milyar.
“Pengurangan transfer disebabkan oleh berkurangnya dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Ketetapan Peraturan Menteri Keuangan.
Berkurangnya dana transfer DAU dan DAK terjadi karena Dana Transfer pemerintah pusat sebesar 2,01% dari anggaran murni senilai 1 triliun 17 milyar lebih. Sementara transfer antar daerah yang merupakan alokasi bagi hasil pajak bukan pajak meningkat 30, 8 % dari alokasi pada APBD murni sebesar 16 milyar 165 juta lebih atau meningkat menjadi 21 milyar 157 juta pada APBD Perubahan 2021.
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bersumber dari tiga komponen penerimaan yakni, peningkatan hutang, dana darurat serta lain lain pendapatan sesuai ketentuan per-undang-undagan.
Target target lain pendapatan yang sah pada perubahan APBD tahun 2021 bertambah sebesar 11 milyar lebih. Pada APBD murni Tahun Anggaran 2021, komponen pendapatan lain -lain, pendapatan daerah yang sah hanya bersumber dari dana Hibah yaitu Hibah Dana Bos sebesar 23 milyar lebih.
Sedangkan pada perubahan APBD komponen pendapatan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah bertambah yaitu dari komponen Hibah BUMN Pertamina Pusat sebesar 521 juta.
Hibah untuk program Air Minum Pedesaan sebesar, 634 juta dan hibah Bos sebesar 10 milyar.
Bupati Djobo pada kesempatan tersebut menginformasikan Kabupaten Alor termasuk 10 Kabupaten di Indonesia yang penyerapan APBD baik. Kabupaten Alor ada pada urutan ke -8 dari 10 Kabupaten di Indonesia yakni 69,7 %.
(Siaran Pers
Kasubag Komunikasi Pimpinan Marthen J. Manilau )
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
