OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT.COM – Saat ini semakin marak penjiplakan tenunan NTT dengan menggunakan alat printing, sehingga sudah selayaknya pemerintah memfasilitasi sertifikat Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) khususnya tenun tradisional di kabupaten kupang, agar tenun NTT memiliki legalitas yang diakui oleh masyarakat nasional maupun masyarakat dunia.
Bupati Kupang Korinus Masneno mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang digelar Dinas perindag Provinsi NTT dan Kementrian Hukm dan HAM di Kabupaten Kupang Senin (5/7/21).
Dia menyampaikan terima kasih kepada pihak Penyelenggara yang telah menunjukkan kepedulian dan perhatiannya kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kupang.
Bupati Kupang bangga atas keberagaman budaya provinsi NTT saat ini, karena tanpa disadari telah menjadi perhatian nasional bahkan internasional, terutama dengan motif tenun tradisionalnya yang beraneka ragam.
“Saya menyesalkan di era perdagangan bebas saat ini, potensi dan kebanggaan tersebut telah menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk mempertahankannya dari pengakuan bangsa lain serta dari tindakan pemalsuan oleh oknum-oknum tertentu”, ujar masneno.
Atas tindakan itu, Bupati Kupang mengatakan, pentingnya ditetapkan sertifikat indikasi geografis, sebagai bentuk perlindungan konsumen dan produsen dari maraknya pengakuan, serta pemalsuan barang, terutama terhadap kekayaan budaya NTT yang salah satunya ialah tenun tradisional.
Terhadap motif tenun yang didaftarkan, dipastikan memperoleh perlindungan hukum, sehingga pihak-pihak yang melakukan klaim atau pemalsuan dapat dipidanakan sesuai ketentuan hukum yg berlaku.
“Di Kabupaten Kupang sendiri, terdapat ratusan ragam motif tenun yang perlu diberikan tanda, untuk menunjukkan darimana tenun itu berasal. Tenun ikat Amarasi misalnya, terdapat 64 ragam motif tenun yang berbeda-beda dengan ragam dan ceritanya masing-masing. Tersirat berbagai pesan dan sejarah budaya serta leluhur dari setiap helaian tenun yang dikreasikan”, terangnya.
Di akhir arahannya, Bupati Kupang mengharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan penjelasan secara detail, tentang apa itu Indikasi Geografis dan manfaatnya, siapa yang berhak mendaftar serta bagaimana tata cara mendaftar dan lain sebagainya.
“Ikuti kegiatan ini dengan serius, serta menginventarisir ragam motif tenun tradisional yang ada di Kabupaten Kupang, untuk kemudian dapat di sertifikasikan”, harapnya.
Marcelina Kopong dari Disperindag Prov. NTT melaporkan, Sosialisasi ini diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan pemahaman akan pentingnya legalitas tenun tradisional NTT, sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini semakin marak penjiplakan tenunan NTT dengan menggunakan alat printing, sehingga sudah selayaknya pemerintah memfasilitasi sertifikat MPIG khususnya tenun tradisional dari kabupaten kupang, agar tenun NTT memiliki legalitas yang diakui oleh masyarakat nasional maupun masyarakat dunia.
“Tujuannya, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk tenun tradisional, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelaku industri tenun tradisional yang ada di Kabupaten Kupang dan juga untuk dapat meningkatkan nilai jual produk, serta memperluas pangsa pasar tenun tradisional NTT ke tingkat nasional maupun internasional”, jelasnya.
Sosialisasi tersebut menghadirkan 50 peserta yang terdiri atas para pelaku IKM maupun UKM Tenun tradisional, Pengusaha/Pegiat bisnis, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan Pemerhati tenun.
Kegiatan itu menghadirkan Narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. NTT, Erni Mamo. Turut hadir, Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Kupang, Ny. Lely Manafe-Meny, Kadis P dan K. Kabupaten Kupang, Imanuel Buan, Kabag Prokopim, Martha Ede, Kepala RSKK, Beni Selan serta undangan lainnya. (rilis/Mercy)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
