DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kupang, Bersama Tentukan Program Prioritas

0 53

OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT.COM – Waket II DPRD Kabupaten Kupang Johanis Mase dalam sabutannya pada Forum Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2021 baik ofline maupun online di Kantor Bupati Kupang Rabu (17/3/21) mengatakan sebagai Lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk tetap mengawasi dan memberi masukan, tentu segala kritikan merupakan bentuk dari saling melengkapi demi kepentingan bersama.

 

“Saya  minta agar DPRD dan Pemerintah duduk bersama tentukan skala prioritas program yang mesti didahulukan. Duduk bersama sebagai saudara dalam merancang, meramu berbagai tujuan dalam melaksanakan kegiatan demi kemajuan masyarakat kabupaten Kupang yang kita cintai, teristimewa membawa masyarakat kabupaten Kupang ke arah yang lebih baik yaitu maju, mandiri dan sejahtera”, harap Masse.

 

Forum ini menurut Anis Mase sebagai salah satu langkah bagaimana meramu/menghimpun berbagai ide, saran, pandangan dari semua komponen masyarakat kabupaten Kupang, tentu tidaklah mudah. “Semuanya hanya dengan niat dan ketulusan untuk bisa mencapainya”, ujarnya.

 

“Kepada rekan-rekan di DPRD Kabupaten Kupang tentu telah memasukkan pokok-pokok pikiran yang lahir dari reses, kunker dan kegiatan lainnya namun mesti dipahami bahwa tidak ada yang lebih penting satu dengan yang lainnya”, ungkapnya.

Menurutnya segala usulan masyarakat baik dalam hasil kesepakatan musrenbangdes, musrenbangcam serta pokir DPRD semuanya penting. “Tinggal bagaimana kita meramu sebagai satu kesatuan yg bermanfaat untuk kepentingan masyarakat melalui program-program prioritas di T.A.2022”, kata dia.

 

Verifikasi Renja OPD menurut Mase lebih tepat dirubah dengan kata mempertajam sehingga jangan ada salah tafsir dan dilakukan seiring sejalan dengan tetap memperhatikan keuangan daerah yang tersedia dan terbatas, apalagi di tengah situasi pandemi covid 19 yang belum usai.

 

Bupati Kupang Korinus Masneno dalam sambutannya menyatakan Forum ini wajib dijadikan oleh Perangkat Daerah sebagai wahana teknokratis, aspiratif juga politis dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang berbasis data/informasi dan berorientasi pada isu strategis juga permasalahan pembangunan daerah.

 

Dalam forum ini lanjut Masneno proses input dan verifikasi rancangan Renja OPD akan dilakukan dengan mengacu pada sistem perencanaan yang terdapat dalam aplikasi SIPD.

 

“Saya mengingatkan untuk diperhatikan secara baik prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD dan Renstra OPD. Semua usulan masyarakat yang telah diverifikasi pada kesempatan Musrenbangcam wajib diakomodir dengan memperhatikan penetapan plafon anggaran sementara OPD yang sudah disampaikan. Pokok-pokok pikiran DPRD yang telah selesai diverifikasi juga mesti dijadikan prioritas penentuan lokus semua sub kegiatan”, tegasnya.

 

Bupati inginkan perencanaan tahun 2022 mampu dan bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang telah dibahas saat musrenbang Kecamatan dan mampu mengurangi sebagian besar dampak dari pandemi covid 19 yang melanda daerah ini. “Sehingga gerak pembangunan daerah ke depan tidak lagi mengalami pembebanan yang berarti. Semua daya upaya kita kerahkan untuk mengatasi dampak covid 19 di kabupaten Kupang”, kata dia.

Dalam Renja OPD perlu ditentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang paling prioritas, sekali lagi Bupati menegaskan, yang paling prioritas yang akan di akomodir pembiayaannya. Selain itu, pimpinan OPD harus memastikan bahwa rencana outcome dan output adalah semua yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Kebiasaan lama dalam menentukan tolak ukur dan indikator secara serampangan, segera kita tanggalkan. Perubahannya harus dimulai dari tahun ini. Revolusi cara berpikir dan bekerja kita harus terjadi tahun ini juga. Inilah bagian dari desain besar Revolusi 5P untuk kita sebagai aparatur penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Kupang”, tegasnya lagi.

 

Bupati mengajak marilah mengawali perubahan itu dengan menyatukan komitmen bersama untuk merealisasikan target-target pembangunan makro daerah tahun 2022, mulai dari peningkatan IPM, penurunan prevelensi stunting, pengurangan penduduk dibawah garis kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sampai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi dan rasio pendapatan asli daerah (PAD).

 

“Hal tersebut akan nampak saat penentuan indikator outcome dan output renja OPD”, kata dia.

 

Kepada DPRD kabupaten Kupang, Bupati mengucapkan terima kasih atas masukan konstruktifnya sesuai dengan fungsinya. Semua masukan akan dijadikan komitmen pembaharuan demi terwujudnya kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Kupang.

“Kepada BP4D, saya minta laksanakan tugas secara baik dan penuh tanggungjawab. Verifikasi semua usulan yang termuat dalam rancangan Renja OPD sesuai parameter dan variabel yang sudah ditentukan. Bupati yg akan melakukan reviuw atas semua hasil verifikasi yang dilakukan melalui aplikasi SIPD. (Rilis)