KUPANG, FLOBAMORA-SPOT — Optimalisasi lima kapal milik Pemerintah Provinsi NTT tidak boleh hanya berhenti pada mengaktifkan kembali armada yang belum produktif, melainkan harus dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk membangun dan mengembangkan industri pendukung perkapalan di daerah.
Demikian ditegaskan Simon Petrus Kamlasi dalam menanggapi rencana kerja sama antara Pemprov NTT dan sektor swasta untuk merevitalisasi dan mengelola aset kapal milik daerah usai audiensi bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan perwakilan PT Sanlim Samudra Jaya, Martadinata Tandun, di Ruang Kerja Gubernur NTT, Selasa (3/11/2026).
Pertemuan yang juga dihadiri Kepala Dinas Perhubungan NTT, Frederik C. P. Koenunu, membahas rencana kerja sama revitalisasi dan pengelolaan lima kapal milik Pemprov NTT, yaitu KMP Sasando, KMP Baswara Bahari 1, KMP Baswara Bahari 2, KMP Sirung, dan KMP Pulau Sabu.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Gubernur NTT yang telah memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Ini merupakan pendekatan yang positif karena pemerintah tidak harus selalu mengandalkan APBD untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki. Kolaborasi dengan sektor swasta dapat menjadi salah satu solusi, sepanjang memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Simon.
Konektivitas untuk Pertemuan Pusat Produksi dan Pasar.
Simon menekankan, sebagai provinsi kepulauan, NTT membutuhkan sistem transportasi laut yang tidak hanya menghubungkan pulau dengan pulau, tetapi mampu mempertemukan pusat produksi dengan pasar. Setiap daerah di NTT memiliki potensi ekonomi yang berbeda — pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, hingga pariwisata — yang dapat saling melengkapi jika didukung jaringan transportasi dan distribusi antarpulau yang terintegrasi.
“Konektivitas bukan sekadar bagaimana kapal dapat berlayar dari satu pulau ke pulau lainnya. Yang lebih penting adalah bagaimana jalur pelayaran tersebut mampu mempertemukan pusat produksi dengan pasar, memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, dan menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat,” jelasnya.
Peluang Industri Jasa Perkapalan di NTT.
Lebih jauh, Simon melihat peningkatan aktivitas transportasi laut membuka peluang investasi pada industri pendukung yang selama ini belum berkembang di NTT. Semakin banyak kapal beroperasi, semakin besar kebutuhan terhadap layanan pemeliharaan dan perbaikan — mulai dari perawatan mesin, pengelasan, penyediaan suku cadang, hingga fasilitas pengedokan.
Selama ini, sebagian besar kebutuhan perawatan kapal masih dilayani galangan di luar NTT, yang tentu meningkatkan biaya operasional dan memperpanjang waktu kapal tidak beroperasi. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya peluang pasar yang belum tergarap. Salah satu langkah awal yang dikemukakan Simon adalah kajian pembangunan fasilitas floating dock atau dok apung di NTT.
“Kalau ke depan jumlah kapal yang beroperasi di NTT semakin banyak, baik kapal penyeberangan, kapal wisata, maupun kapal niaga, tentu akan muncul kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan yang semakin besar. Ini peluang industri yang harus mulai kita pikirkan,” ungkap Simon.
Pengembangan fasilitas tersebut memerlukan kajian kelayakan yang matang — mulai dari kapasitas, lokasi, hingga kepastian volume pekerjaan. Jika kebutuhan pasar terus tumbuh, fasilitas dok apung dapat menjadi tahap awal menuju pembangunan galangan kapal permanen di NTT.
Membangun Ekosistem dan Lapangan Kerja Lokal.
Yang tak kalah penting, kata Simon, pengembangan industri perkapalan bukan sekadar soal fasilitas docking atau jumlah kapal. Nilai ekonomi yang sesungguhnya terletak pada terbentuknya ekosistem usaha yang melibatkan berbagai mata rantai: tenaga teknik permesinan, pengelasan, konstruksi baja, kelistrikan kapal, penyedia suku cadang, bengkel teknik, hingga lembaga pelatihan tenaga kerja terampil.
“Kita perlu melihat sektor perkapalan sebagai sebuah ekosistem industri. Ada kapal yang beroperasi, ada kebutuhan perawatan, ada tenaga kerja, ada penyedia suku cadang, ada bengkel teknik, dan ada fasilitas docking. Kalau seluruh mata rantai ini bisa berkembang di NTT, nilai ekonomi yang dihasilkan tidak semuanya mengalir keluar daerah,” kata Simon.
Dalam jangka panjang, pengembangan layanan pemeliharaan dan perbaikan kapal berpeluang mendorong terbentuknya marine maintenance hub atau pusat pelayanan teknis perkapalan di NTT yang tidak hanya melayani armada pemerintah, tetapi juga kapal komersial yang beroperasi di kawasan ini.
Lima Kapal dengan Fungsi Khusus.
Sementara itu, dari rencana kerja sama yang dibahas, masing-masing kapal milik Pemprov NTT direncanakan memiliki fungsi pelayanan yang disesuaikan dengan potensi wilayah: KMP Sasando untuk penyeberangan Kupang–Pulau Semau; KMP Baswara Bahari 1 dan 2 untuk mendukung pariwisata bahari di Labuan Bajo dan Alor; serta KMP Sirung dan KMP Pulau Sabu untuk memperkuat konektivitas transportasi di wilayah selatan NTT.
Rencana ini masih memerlukan pembahasan teknis, kajian kelayakan, dan penyelesaian aspek administratif sebelum dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Pemerintah Provinsi NTT juga membuka peluang partisipasi BUMD, termasuk Bank NTT dan Jamkrida NTT, sesuai kapasitas masing-masing.
NTT Sebagai Kekuatan Ekonomi Maritim.
Simon menutup dengan harapan bahwa investasi transportasi laut di NTT tidak berhenti pada revitalisasi armada. Pemerintah daerah perlu mulai memetakan peluang investasi yang lebih luas — dari pelabuhan, fasilitas perawatan kapal, industri komponen, hingga peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.
“NTT memiliki peluang untuk membangun kemampuan industri maritim sendiri secara bertahap. Kita ingin NTT tidak hanya menjadi daerah yang menggunakan jasa transportasi laut, tetapi juga mampu merawat, membangun, dan mengelola armadanya sendiri di rumahnya sendiri. Dengan demikian, konektivitas laut bukan hanya menghubungkan pulau-pulau, tetapi juga membuka lapangan kerja, menumbuhkan industri, dan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat NTT,” pungkas Simon. (Ek/sts).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
