OELAMASI , FLOBAMORA-SPOT — Demi memastikan hak masyarakat terhadap bantuan, Dinas Sosial Kabupaten Kupang menggelar kegiatan bertajuk Patroli DTSEN.
Pada hari kedua kegiatan berlangsung di aula Desa Tuapukan Rabu (23/9/2026).
Kegiatan yang dihadiri masyarakat penerima bansos itu dikemas dalam “Sosialisasi tata kelola bantuan sosial Dinas Sosial Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2026.
Anggota DPRD Mesakh Mbura menegaskan keberhasilan penyaluran bantuan sangat bergantung pada dua hal utama: keterbukaan serta kejujuran warga menyampaikan kondisi nyata, dan keakuratan data yang disusun bersama seluruh lembaga terkait.
Mesakh Mbura menyampaikan, polemik di tengah masyarakat akan terhindarkan jika data benar-benar sesuai kenyataan. Pendataan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri, melainkan duduk bersama lintas sektor, termasuk pihak yang mengurus data kebutuhan dasar seperti listrik.
“Indikator harus jelas. Misalnya soal daya listrik: banyak warga yang kemampuannya rendah terpaksa pakai meteran 1.300 VA karena 450 VA sudah dihapus dan 900 VA mulai dibatasi. Kalau tidak disesuaikan bersama, datanya bisa meleset,” ujarnya.
Ia mengingatkan, semua pihak harus bekerja dengan hati. “Warga sudah terbuka menyampaikan apa adanya, maka kita pun harus melihat kondisi yang sebenarnya. Jangan ada hal lain yang mengganggu keakuratan data,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Desa Tuapukan Martinus Alnabe menyambut baik kegiatan patroli DTSEN ini. Masyarakat sangat antusias karena banyak yang merasa angka desil yang tertera dalam daftar yang dikeluarkan BPS, belum sesuai fakta di lapangan.
“Kami membuka diri sepenuhnya. Warga yang ingin mengusulkan perbaikan data dipersilakan datang agar penetapan desil benar-benar mencerminkan kondisi nyata di Desa Tuapukan,” ungkapnya.
Berbagai aspirasi pun disampaikan langsung oleh warga. Mama Marice Mbura (RT 07/RW 04) yang berada di kelompok Desil 6–10 memohon agar penempatannya ditinjau ulang, sehingga anak-anaknya bisa mendapat beasiswa pendidikan.
Hal serupa disampaikan Mama Enggelina Maubanu (RT 06/RW 03). Ia maklumi jika tidak lagi menerima PKH, namun berharap penurunan peringkat desil agar anak-anaknya kembali mendapat beasiswa.
“Tiga anak saya yang bersekolah SD, SMP, dan SMA tidak lagi menerima bantuan pendidikan pada tahun 2026 ini. Tolong turunkan desil saya”, ujarnya penuh harap.
Susanti Novita Ndoen (RT 08/RW 04) juga memohon agar desilnya diturunkan. Setelah diketahui masuk Desil 6, seluruh bantuan anak-anaknya termasuk PIP dan bantuan biaya sekolah hilang sepenuhnya. (Sintus).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
