OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT — Pertemuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bersama Bupati, Wakil Bupati dan Sekda serta jajaran Pemkab Kupang sempat memanas, tegang dan ricuh, Senin (26/1/26).
Ini terjadi karena yang menemui P3K bukan Bupati Kupang tetapi diwakili Sekda Teldy Sanam.
Baru saja membuka pembicaraan sebagian P3K langsung protes dan merapat ke hadapan Sekda.
Sekdapun “mengamankan” diri dengan masuk ke loby lantai II Kantor Bupati.
Sekelompok P3K terus membuntuti Sekda hingga depan pintu ruang kerja Bupati Kupang.
Beberapa saat kemudian mereka kembali ke halaman depan Kantor Bupati Kupang tempat pertemuan digelar.
Selang beberapa waktu Rombongan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan jajaran keluar menemui P3K.
Sekda Teldy Sanam membuka pembicaraan menjelaskan keadaan keuangan daerah saat ini. Setelah itu ditambahkan Bupati Kupang dan perwakilan P3K
Selama Sekda bicara diwarnai teriakan P3K. Demikian juga, saat Bupati menyampaikan penjelasan. Mereka tidak ingin gajinya dipotong 50 persen.
“Belanja P3K Rp224 mil awalnya ditanggung pemerintah pusat. Sekarang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Silahkan kasih opsi terbaik dari teman-teman.
Kalo mau bayar full kita mau tapi kalo uang habis kita stop. Kalo ada opsi lain sampaikan.
Supaya jangan ada yg dikorbankan”, jelas Bupati Kupang Yos Lede.
Sampaikan unek-unek.
Perwakilan P3K tampil menyampaikan unek-unek. Rata-rata mereka menolak gaji dipotong.
Sebut saja Dhon Batmalo P3K pada Disdukcapil, menegaskan, mengapa Defisit anggaran 135 untuk pembayaran gaji P3K harus ditanyakan kepada mereka?
“Apakah kami yang harus tanggung. Sehingga, beban ini harus kami yang pikul. Seorang bapa harus membebankan kepada anak-anaknya. Kalo memang daerah tidak mampu, rumahkan kami. Saya minta jangan potong”, ujar dia.
Osemri Tiran menambahkan. angkatan pertama P3K tidak ada masalah, hari ini ada.
“Apakah kami tidak layani anak bangsa?
Defisit bukan tanggungjawab kami.
Pemerintah dan DPRD. Bukan kami.
Kami akan jadi tumbal? Kalo kami saja yang tanggung kekurangan anggaran ini, lebih baik kita berenti. Dirumahkan? kami siap. Tapi bagaimana tanggungjawab bapa. Kami yang 4.179 orang. Kalo dikali dua 8.000 tambah dua anak sudah 16 ribu orang akan susah. Bank kejar, anak istri susah. Kami air mata jatuh. Honor sekian lama kami senang hanya lima tahun tapi sekarang bermasalah”, ungkap Osemri.
Febi Masneno mengatakan, pihaknya tidak paham soal Defisit APBD.
“Kami yakin Bupati, wakil Bupati sebagai orangtua kami, dapat menemukan solusi. Kami minta TPP saja dipotong. Pokir DPRD, Bansos dipotong. Kami minta, diperhatikan seperti anak-anak bapa”, ungkap dia.
Usai usul saran dari P3K Sekda kembali mengatakan, ada 13 orang yang menyampaikan pendapat.
“Sebagian besar minta tidak dipotong gaji. Gaji P3K semula ditanggung blog grand. Dana, DAU namun saat ini defisit 135 m. Dari mana pemerintah mengambil kekurangan? Kehadiran bapa ibu untuk kita diskusi hal ini”, ujarnya disambut teriak massa P3K.
Untuk meredam keadaan ini Bupati Kupang langsung ambil alih pembicaraan.
“Saya perintahkan Sekda sebagai Ketua tim TAPD untuk bayar normal sambil kita berjuang luar biasa di pusat”, ucap Yos Lede disambut haru P3K yang berjubel di halaman kantor Bupati.
Usai keadaan tenang Bupati menyampaikan situasi yang, sedang terjadi.
“Bapa ibu harus tau, kita tidak sedang baik-baik saja. Hak bapa ibu tetap hak bapa ibu. Bayar dulu normal sambil kita berjuang luar biasa”, tambah dia.
“Asal tau ya kami juga stres. Ketua tim TAPD bayar dulu. Masalah ini harus diselesaikan. Ini permasalahan daerah dan yang bertugas menyelesaikan adalah bupati wakil bupati.
Kalo status jadi ASN lebih cepat kami punya beban lebih ringan”, ujar dia.
Terhadap pernyataan Bupati Kupang itu seorang P3K mengatakan, “Kami pulang dengan senyum bapa. Terimakasih bapa”, ucap dia. (Sintus).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
