Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Jubir Forum Inklusi Kritisi Birokrasi Yang Kerja Karena SK

Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki dan jajaran, bersama LSM yang tergabung dalam Forum Inklusi usai pertemuan.

OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT — Forum Inklusi menemui Pemerintah Kabupaten Kupang Kamis (10/4/25).
Juru bicara forum Inklusi Vinsen Bureni usai pertemuan mengatakan, kehadiran forum inklusi di kantor Bupati Kupang untuk mengingatkan kembali kesepakatan yang pernah dibangun sebelumnya.

Ia menjelaskan, kehadiran LSM ingin mendorong percepatan pembentukan SK Forum Inklusi yang sudah terbentuk 7 April 2024.
“SK sudah ada sejak usai pelantikan Bupati wakil Bupati tapi ada lembaga yang terdampak kebijakan Donald Trump, sehingga mereka harus pamit dari forum Inklusi. Ini harus direview lagi. Sudah tadi Kepala BP4D dan ibu Wakil sudah pastikan itu”, jelas dia.

“Mengapa SK penting, karena tanpa SK teman-teman di Birokrasi tidak bisa kerja. Kalo kita NGO kerja tanpa SK pun jalan. Karena kita, sudah ada masing-masing perencanaan. Tapi kalo birokrat mereka tidak mungkin kerja tanpa SK”, kata dia.

Ia menyampaikan kedatangan Forum Inklusi sekaligus beraudiensi dengan pemerintahan baru.
“Kita beraudiensi dengan pemerintahan baru untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita bergandeng tangan kedepan. Jadi antara pemerintah dan LSM ini saling perkuat, saling berkontribusi mendukung pemerintah dengan cara kerja isu-isu kita di masing-masing lembaga NGO”, ujar Vinsen.
Ia menyebut, Forum Inklusi terdiri dari Bengkel Apek, Rumah perempuan, UDN, CIS Timor, YTB, JPM, Pikul, Garamin NTT, dan beberapa LSM lainnya.

Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki menyambut baik kehadiran forum Inklusi di daerah itu.
Menurut dia, forum ini dapat mendorong pembangunan sosial yang menyentuh seluruh kalangan.
Aurum menilai, kehadiran Forum Inklusi bukan sekadar pelengkap dalam struktur sosial, tetapi merupakan pilar penting dalam membangun struktur masyarakat yang inklusif, adil, dan partisipatif.

“Forum Inklusi bukan sekadar mitra, tapi pilar pembangunan sosial. Kegiatan seperti ini adalah wujud nyata bagaimana silaturahmi antara masyarakat sipil dan pemerintah harus terus diperkuat,” ujar Wabup termuda se-Indonesia itu.

Kepala BP4D Juardi Selan dalam kesimpulan akhir mengatakan, Forum Inklusi tidak perlu kawatir karena semua yang pernah disepakati sebelumnya telah dimasukkan dalam misi pembangunan tiga.

“Ada juga 8 asa kabupaten Kupang emas yang di situ kita sudah coba memasukkan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan inklusi di dalamnya”, ujar Selan.

Ia menambahkan, forum Inklusi dibentuk untuk memudahkan koordinasi dalam mendorong pembangunan di Kabupaten Kupang. (SINTUS).

  • Bagikan