KUPANG, FLOBAMORA-SPOT – Bertempat di Hotel Kristal Kota Kupang, berlangsung Konsultasi Publik Rencana Kontigensi dan Lokakarya Pembelajaran dan Praktik Baik Pelaksanaan Program Aksi Antisipatif (FFACT) di Kabupaten Kupang, Jumat (21/6/2024).
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Novita Foenay yang membuka kegiatan itu menyampaikan terima kasih kepada ADRA yang telah menginisiasi kegiatan ini, sebagai wujud kemitraan yang baik, dalam rangka penanggulangan bencana yang kolaboratif antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Meskipun secara kelembagaan, pemerintah bertanggungjawab terhadap penanggulangan bencana, namun secara kemanusiaan, penanggulangan bencana merupakan panggilan kemanusiaan bagi semua pihak, baik LSM/NGO, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat Kabupaten Kupang,” kata Novita.
Novita Foenay menjelaskan, saat ini Pemkab Kupang dengan dukungan dari Siap Siaga NTT, telah menyediakan rencana kontigensi, yang di dalamnya memuat peran dan fungsi masing-masing pihak, serta sumber daya yang dimiliki, dan skenario yang akan dilakukan dalam menanggulangi bencana.
Ini bertujuan untuk meminimalisir dampak dan resiko dari bencana yang tidak bisa dihindari.
“Rencana kontigensi tersebut, dapat kita sempurnakan dengan aksi-aksi antisipatif, agar paradigma penanggulangan bencana yang saat ini dominan dilakukan dengan pendekatan responsif, dapat berubah menjadi pendekatan antisipatif,” ucapnya.
Novita Foenay berharap kegiatan lokakarya ini hasilkan aksi-aksi antisipatif yang relevan, sesuai potensi dan karakteristik wilayah di Kabupaten Kupang. Serta diimplementasikan dalam menanggulangi potensi bencana kekeringan yang dipastikan akan dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Kupang dalam beberapa waktu kedepan.
“Kemitraan dan kolaborasi ADRA dan Pemkab Kupang dalam melakukan aksi antisipatif di tahun 2023, telah memberikan kontribusi yang baik dalam mengurangi risiko bencana kekeringan bagi masyarakat Kabupaten Kupang,” kata dia.
Senada, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang Semmy Tinenti mengatakan, penanggulangan bencana di Kabupaten Kupang, salah satunya bencana kekeringan menjadi tanggungjawab bersama.
Menurutnya, langkah penanganan pada status siaga darurat adalah aktifasi sistem komando dan pengaktifan rencana kontigensi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam, perlindungan kelompok rentan dan pengendalian sumber ancaman bencana.
“Saya butuhkan kolaborasi kita bersama dalam upaya wujudkan misi ADRA dan Pemkab Kupang dalam upaya menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Kupang,” ungkap Semmy.
Sementara perwakilan ADRA, Project Manager Aminuddin Magatani, secara virtual menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Kupang dalam hal ini BPBD dan seluruh stakeholder atas kerja kolaborasi melalui program aksi antisipatif.
Ia menjelaskan, sejak tahun 2023 ADRA Indonesia mengimplementasikan proyek prakiraan berbasis biaya untuk tindakan antisipatif dalam menghadapi bencana di empat Kabupaten di empat Provinsi, Kabupaten Pandeglang (Banten), Kabupaten Sigi (Sulawesi Tengah), Kabupaten Bima (NTB) dan Kabupaten Kupang (NTT).
Kegiatan ini juga di fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang, yang diketuai Elfrid Saneh sebagai Fasilitator.
Turut hadir, Kepala Dinas Sosial Paul Liu, Kepala Badan Kesbangpol Yesai Lanus, perwakilan dari Kodim 1604/Kupang, Polres Kupang. BMKG, Basarnas, Kepala Desa Tuakau, Oebesi, Uiasa, Oebelo, serta undangan lainnya.
Kegiatan lokakarya ini ditandai dengan penyerahan draft Dokumen Renkon dari Pemkab Kupang kepada tiga perwakilan peserta diantaranya Sinode GMIT, Basarnas, dan Kodim 1604/ Kupang.
Kemudian dilanjutkan dengan paparan materi oleh Tim ADRA, Kabid I BPBD Ayub Manafe, Bagian Hukum Setda Silvester Leda, Testimoni Kades dan diskusi. (Merc).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
