KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – Vaksinasi Tahap pertama sudah digelar. Mereka yang menerima adalah para Tenaga Kesehatan (Nakes) sekitar 80 persen sisanya 20 persen tertunda karena tidak memenuhi syarat kesehatan.
Vaksinasi Tahap dua akan digelar setelah pendataan dilakukan.
“Prioritas I untuk para Lansia yang berusia 60-70 atau 70 tahun ke atas. Prioritas II tenaga pelayan public baik Pemerintah maupun swasta. Contoh Pemerintah itu ASN dari Pemerintah Kota sampai RT Rw bahkan TP PKK. Kedua pada instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan Publik sept BNI, BRI, Kantor Pos, Guru, dosen. TNI dan Polri. Belum untuk istri anak”, demikian disampaikan Wakil Walikota Kupang dr. Herman Man dalam sebuah video yang dishare di Media Sosial Senin (22/2).
Setelah itu giliran berikutnya adalah Pengusaha dan Penjaga toko, Mall, warung dan restoran.
“Di hotel untuk pegawai di depan, juga yang pelihara kamar. Tidak lupa sopir, bemo. Bus. Sopir grab.
Penjual di pasar tradisional jadi sasaran”, ucap dia.
Mendahului semua ini kata dia, adalah pendataan.
“Saat ini sedang dilakukan pendataan hingga 28 Februari didahului para Lansia. Kemenkes sudah kasih aplikasi untuk mendata. Setelah mendata jangan lupa lapor ke RT RW. Data harus cocok dengan dukcapil. Kita yang berumur di atas 60 itu beresiko tinggi. Karena itu saya mengimbau kepada masyarakat kota kupang kalo memang opa-oma, omnya berumur di atas 60 tahun segera mendaftar melalui aplikasi atau lewat RT RW”, urainya.
Menurut dia, Setelah data terkumpul semua di dinkes, baru ada pembagian wilayah.
Herman menambahkan, dalam pendataan ini tidak hanya nama, Nik, Nomor HP , didata juga.
“Saya ingin memastikan ketika dihubungi oleh petugas kami dari puskesmas bahkan kemenkes tidak ada yang terlewatkan. (Sintus).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
