FGD dibuka secara resmi oleh Bupati Kupang Yosef Lede, berlangsung di Celebes Resto & Cafe, Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang, Selasa (2/12/2025) pagi.

FGD ini digelar dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi melalui evaluasi kawasan dan pengembangan komoditas unggulan.

Pada kesempatan itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kupang menyatakan komitmen penuh untuk mendukung keberhasilan program ini baik melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, maupun penguatan kapasitas di tingkat desa.

Ia juga mengajak seluruh OPD terkait untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam kawasan transmigrasi.

Yosef Lede mengatakan, melalui FGD ini Tim Ekspedisi Patriot akan menyampaikan temuan-temuan lapangan terkait keadaan aktual kawasan transmigrasi meliputi kondisi permukiman, pemanfaatan lahan, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Selain itu, FGD juga akan memaparkan potensi keunggulan kawasan yang dapat dikembangkan, serta kondisi layanan kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan, akses listrik, ketersediaan air bersih, layanan pendidikan (sekolah) dan layanan kesehatan.

Masih menurut Bupati, FGD ini sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat transmigrasi untuk menyampaikan aspirasi, pengalaman dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat, daerah maupun desa.

“Hasil FGD diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi riil di lapangan,” harap Yosef Lede.

Turut dihadiri oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi, Dinas Kominfo Provinsi Melani Kiu, Dinas PUPR Kabupaten Kupang Tonci Teuf. Ketua Tim Ekspedisi Patriot dan Dosen Universitas Padjadjaran Yulianri Rizki Yanza. Camat Fatuleu Barat Johanis Hadjo Wele, perwakilan Yayasan CIS Timor Elfrit Saneh. Kepala Desa se-Kecamatan Fatuleu Barat dan Amfoang, Tokoh Masyarakat, serta undangan lainnya. (Merc).

The post Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Transmigrasi, Tim Expedisi Patriot Helat FGD appeared first on Flobamora-Spot.com.

FGD yang dihelat untuk membahas Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kupang Periode 2025-2045,l itu berlangsung di Kantor Bupati, Jumat (21/11/2025) pagi.

Sekda Kabupaten Kupang Mateldius Soleman Jilis Sanam, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan Pemkab Kupang bersama Koalisi Kependudukan Kabupaten Kupang sedang menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Ini sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang akan menjadi pedoman dalam pengelolaan isu-isu kependudukan di berbagai sektor pembangunan.

“Melalui forum ini, kita akan bersama-sama membahas draft dokumen GDPK yang telah disusun, memberikan masukan dan menyepakati arah kebijakan yang akan menjadi acuan bersama dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Kupang,” kata Sekda.

Selain itu, kata Sekda, mendiskusikan peta jalan pembangunan kependudukan serta bagaimana mengintegrasikannya ke dalam program kerja perangkat daerah. Hal ini penting agar seluruh sektor dapat bergerak selaras dan saling memperkuat dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

“Saya harap dari kegiatan ini akan lahir berbagai pemikiran konstruktif, kesepahaman, serta komitmen bersama antar pemangku kepentingan. Hal ini untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang terencana, berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” harap dia.

Sementara laporan panitia yang disampaikan plh.Kabid pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Getrudis Mer, menyebutkan, sasaran kegiatan ini adalah Organisasi Perangkat Daerah. Dan LSM maupun lintas sektor lainnya yang bergerak di bidang pembangunan kependudukan di Kabupaten Kupang, dalam rangka masukan dan penyempurnaan draft dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan. Sehingga dokumen tersebut menjadi lebih komprehensif, relevan dan operasional sesuai dengan kondisi serta kebutuhan daerah.

Turut mendampingi Sekda, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dr.Tjokorda. Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi NTT, Prof.Dr.I Gusti Bagus Arjana, M.S.. Dan Drs.Andreas Asan, MM. Hadir pula BPJS Kesehatan Kabupaten Kupang, LSM/NGO,  Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kupang. (Merc/Yodi).

The post Pemkab Kupang Gelar FGD Pembangunan Kependudukan, Bahas Apa? appeared first on Flobamora-Spot.com.

FGD berlangsung di salah satu hotel di Kota Kupang itu dibuka As. I Sekda Kabupaten Kupang Guntur Subu Taopan Jumat, 3/10/2025.

Dalam sambutannya, Guntur Taopan menegaskan, penyusunan kedua Ranperda tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kupang dalam mendorong peran perempuan di berbagai sektor. Baik pemerintahan maupun sosial, serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

“Ranperda ini diharapkan memberikan kepastian hukum terkait pengarusutamaan gender secara jelas, tegas, dan komprehensif. Ini penting guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, juga memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemenuhan lima kluster hak anak sesuai Konvensi Hak Anak yang selaras dengan Rencana Aksi Nasional Kabupaten Layak Anak,” ujarnya.

Proses penyusunan Ranperda ini telah melalui tahapan oleh perangkat daerah pemrakarsa, yakni Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang.

Menurut dia, FGD kali ini menjadi lanjutan penting untuk memastikan keselarasan data, informasi, serta masukan dari berbagai pihak. Termasuk organisasi masyarakat sipil yang selama ini berkolaborasi dengan Pemkab Kupang dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam kesempatan itu, Guntur Taopan juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Ume Daya Nusantara yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menekankan pentingnya forum diskusi ini sebagai ruang terbuka untuk bertukar pikiran, menyampaikan masukan konstruktif, dan membangun komitmen bersama.

“Kita berharap kedua Ranperda ini dapat tersusun dengan baik, komprehensif, dan benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kupang,” tutupnya.

Hadirkan narasumber berkompeten. 

FGD ini menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yunus Bureni. Serta penanggap akademisi dari Universitas Nusa Cendana, yaitu Yuliana Ndolu dan Anna Djukana sebagai Aktivitas Perempuan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kadis P2KBP3A, Kadis lingkungan hidup, Perwakilan yayasan UME Daya Nusantara dan beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil. (Dk).

The post Pemerintah Bahas Nasib Perempuan dan Anak appeared first on Flobamora-Spot.com.

Koordinator SPBE Kabupaten Kupang itu dalam sambutannya mengatakan, FGD ini merupakan kesempatan emas untuk bertukar pikiran. Juga berbagi pengalaman dan menemukan titik temu yang akan memperkuat perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut dia, penyusunan dokumen arsitektur SPBE ini menjadi langkah strategis agar arah transformasi digital lebih terarah, terukur dan terintegrasi.

“Penyusunan dokumen ini tidak sekadar kewajiban administrasi, melainkan fondasi  penting bagi kita dalam membangun ekosistem digital pemerintahan yang modern,” kata Teldi.

Teldi Sanam menekankan, transformasi digital adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya urusan Dinas Kominfo. Tetapi seluruh perangkat daerah terlibat aktif dan menjadikan SPBE sebagai bagian integral dari pelayanan publik.

Teldi menambahkan, transformasi digital harus dirasakan manfaat oleh masyarakat, berikan layanan publik yang lebih cepat, tepat, mudah di akses. “Dan memberi kepuasan bagi masyarakat Kabupaten Kupang”, ujar dia.

Hadir dalam kegiatan ini, Asisten II Sekda Mesak Elfeto, Ketua tim konsultan penyusunan dokumen arsitektur SPBE, Sri Handayaningsih. Jogja media telematika, Kepala Dinas Kominfo Yawan Mau, dan  penanggung jawab aplikasi Organisasi Perangkat Daerah. (YL).

The post FGD Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Digelar, Sekda Kabupaten Kupang Bilang Begini appeared first on Flobamora-Spot.com.

FGD bertema, “Cegah Budaya Geng Motor, Anarkis dan Kriminalitas di Kalangan Remaja Demi Mewujudkan Generasi Yang Cerah”, Selasa (5/8) di Raja Kupi, Medan.

Diskusi bersama 150 orang ini menghadirkan dua pemateri yakni, Direktur Komite Integrasi Anak Bangsa (KIRAB) yang juga praktisi hukum, Indra Buana Tanjung, SH, CEA. Dan Penatua sekaligus pendidik, Drs Ubasari Purba, berlangsung cukup antusias.

Ketua DPD Wa Pesek Kota Medan, Jefri Haryuda dalam sambutannya mengatakan, peran orangtua sangat penting dalam mengawasi gerak-gerik dan pergaulan anak. Jangan membebankan pengawasan dan pendidikan kepada pihak sekolah.

“Orang tua juga jangan melepaskan tanggungjawab pendidikan kepada gurunya saja. Di luar sekolah anak-anak kita jadi tanggungjawab kita sepenuhnya,” jelas Jefri didampingi Sekretaris DPD Wa Pesek Kota Medan, Dade.
Jefri mengimbau pada generasi muda agar menjauhi pergaulan dengan anggota geng motor yang merupakan kelompok terorganisir.

Dia meyakini geng motor sebagai kelompok terorganisir berdasarkan temuan pihaknya di lapangan. Ada beberapa oknum yang sengaja mendoktrin anak-anak muda ini diarahkan untuk melakukan tindak kriminal.

“Dengan iming-imingi Perlindungan hukum karena mereka masih di bawah umur. Jadi tidak bisa dihukum karena di bawah umur”, ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Wa Pesek Kota Medan, Jefri Haryuda juga akan terus menyuarakan dan membantu mendorong agar korban begal dan geng motor bisa ditanggung BPJS.
“Kami Wa Pesek akan terus menyuarakan ini ke DPRD agar membantu mendorong keluhan warga supaya korban begal dan geng motor bisa ditanggung BPJS. Semoga anak-anak kita terhindar dari tindak kriminal dan kita mau kota kita ini jadi kota yang tertib dan nyaman bagi warganya,” pintanya.

Sementara itu, Pembicara pertama, Direktur Komite Integrasi Anak Bangsa (KIRAB) yang juga praktisi hukum, Indra Buana Tanjung, SH, CEA, menjelaskan, tawuran dan geng motor bukan lagi isu lokal tapi sudah nasional.

“Sehingga harus jadi perhatian serius bagi kita semua. Bukan saja tugas pihak kepolisian, kita sebagai warga juga punya peran yang sama dalam menciptakan dan menjaga Kamtibmas di Kota Medan”, jelas dia.

“Kepolisian juga punya keterbatasan untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas. Kamtibmas menjadi tanggungjawab kita bersama,” ungkapnya.

Sedangkan, Penatua sekaligus Pendidik, Drs Ubahsari Purba mengatakan, Nilai-Nilai yang perlu ditanamkan pada anak-anak dimulai dari keluarga. Saat ini Pemprovsu telah mencanangkan sekolah 5 hari untuk tingkat SMP dan SMA. Kebijakan ini dibuat untuk mengantisipasi tindak anarkis dan kriminal di kalangan remaja.

“Keluarga adalah komunitas sentral yang utama. Karena di sekolah hanya beberapa jam anak kita bisa diawasi guru. Setelah keluar dari rumah anak kita bukan lagi milik orangtua. Hanya doa yang bisa membantunya agar selalu melakukan hal-hal baik. Kita mengharapkan masa depan anak kita yang baik,” jelasnya.

“Sebagai orang tua, kita dituntut untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Begitu juga dengan pendidikan agama, sangat penting sekali untuk membentengi anak-anak kita dari berbagai tindak kenakalan remaja”, pungkas dia. (Tim).

The post Cegah Geng Motor dan Tindak Anarkis, Wa Pesek Kota Medan Gelar FGD appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dan dihadiri oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kupang, Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang, pejabat perangkat daerah lingkup Kota Kupang, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para lurah, ketua RT/RW, Ketua PHDI, insan pers, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Pj Sekda menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh pihak yang telah menggagas dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam menjaga dan merawat warisan budaya yang menjadi bagian penting dari jati diri masyarakat Kota Kupang.

“Cagar budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi generasi sekarang dan yang akan datang,” ujarnya.

Pj. Sekda juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kupang bersama Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi NTT telah melakukan kajian terhadap enam ODCB yang tersebar di lima kelurahan.
Objek-objek tersebut antara lain: Titik Nol Kota Kupang di Kelurahan Fontein, Pura Oebananta di Kelurahan Fatubesi, Bunker di Bakunase, Gua dan meriam di Nunbaun Delha, serta gua di belakang SDI Naimata di Kelurahan Naimata, dan tempat pembakaran kapur di Kelurahan Naikolan.

Ia berharap FGD ini menjadi ruang dialog partisipatif bagi seluruh peserta untuk memberikan masukan dan pandangan demi menghasilkan rekomendasi yang tepat dan berkelanjutan dalam proses penetapan dan pelestarian cagar budaya di Kota Kupang.

“Pelestarian cagar budaya adalah bagian dari upaya kita menjaga identitas kota dan warisan leluhur. Untuk itu, mari kita bersinergi memastikan objek-objek tersebut tetap lestari dan terjaga dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang dibacakan Kepala Bidang Kebudayaan, Serlin Marlis Tiro, S.STP., MM., menekankan, warisan budaya merupakan unsur penting dalam pembentukan jati diri dan karakter bangsa.

Ia menambahkan bahwa objek budaya, baik yang bersifat benda maupun tak benda, mencerminkan perjalanan sejarah, nilai-nilai luhur, serta kekayaan kultural yang patut dihargai dan dilestarikan.

Menurutnya, pelestarian budaya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan pendidikan.

“Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi NTT menyimpan beragam potensi warisan budaya dengan nilai historis, arsitektural, dan sosial yang tinggi. Namun, di tengah pesatnya pembangunan kota, terdapat kekhawatiran bahwa objek-objek budaya ini akan mengalami degradasi atau bahkan hilang jika tidak ada upaya pelestarian yang sistematis,” jelasnya.

Serlin menjelaskan, penyusunan naskah akademik merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penetapan cagar budaya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Naskah tersebut memuat hasil kajian ilmiah secara multidisipliner yang menilai nilai penting suatu objek berdasarkan kriteria sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan.

Tujuan dari pelaksanaan FGD ini, lanjut Serlin, adalah untuk mempresentasikan hasil kajian akademik kepada publik, sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pihak sebelum dokumen tersebut disempurnakan dan diajukan kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi NTT untuk proses penetapan resmi.

Ia berharap forum ini menjadi ruang dialog yang sehat, inklusif, dan berbasis pengetahuan, yang dapat melahirkan kebijakan pelestarian budaya yang responsif terhadap konteks lokal serta menjadi landasan kuat dalam menetapkan dan melindungi cagar budaya secara legal dan berkelanjutan.
Menutup rangkaian kegiatan, Pj Sekda Kota Kupang juga menyerahkan bantuan peralatan kesenian kepada 12 sanggar dan lembaga adat.

Ia berharap bantuan tersebut tidak hanya mendukung kebutuhan teknis dalam pertunjukan, tetapi juga menjadi pemicu semangat dan kreativitas untuk terus berkarya, melestarikan budaya lokal.

“Serta memperkuat identitas Kota Kupang sebagai kota yang kaya akan nilai dan tradisi”, pungkas dia. (PKP kk).

The post Dinas P&K Kota Kupang Gelar FGD Bedah Naskah Akademik ODCB appeared first on Flobamora-Spot.com.

Bupati Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Plh. Sekda Kabupaten Kupang Mesak Elfeto di ruang Rapat Bupati mengatakan, alih fungsi lahan pertanian telah terjadi.

“Kegiatan ini dilatarbelakangi bahwa dari waktu ke waktu telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di seluruh Indonesia, termasuk kabupaten Kupang. Jika dibiarkan, maka akan terjadi perubahan terhadap data dukung wilayah baik secara regional maupun nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan”, ujar Mesak.

Mesak menerangkan, sektor pertanian di kabupaten Kupang masih menjadi prioritas dalam pembangunan, melalui revolusi 5P, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini, produk akhirnya akan mengurangi laju alih fungsi atau konversi lahan pertanian dan melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian yang ada di kabupaten Kupang.

Sebagai daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas dan jumlah masyarakat Petani mencapai 119 ribu lebih, menjadi sebuah potensi sekaligus tantangan, khususnya bagi Pemda untuk dapat menghadirkan program pembangunan yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat petani.

“Atas dasar inilah, diharapkan dengan adanya FGD ini, diperoleh suatu data baku tentang lahan-lahan existing yang ada di kabupaten sehingga mendukung pembangunan pertanian yang ada di daerah ini”, kata Mesak.

Dia mengungkapkan, suksesnya pembangunan tidak terlepas dari peran serta pemerintah, masyarakat dan stakeholder sehingga program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dapat berhasil.

“Saya yakin dengan keberpihakan pemerintah di bidang pertanian serta komitmen dan kesungguhan masyarakat Petani dalam memanfaatkan potensi pertanian yang ada, akan mampu mengantarkan kita dalam mewujudkan masyarakat kabupaten Kupang yang maju, mandiri dan sejahtera”, ujar Mesak Elfeto.

Kabid Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Kupang, Martinus Ballan, menjelaskan, lahan merupakan sumberdaya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan.

Untuk menjamin penyediaan lahan pangan secara berkelanjutan maka pada tahun 2009 pemerintah menetapkan UU RI No. 41 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Juga keputusan Menteri Pertanian RI No. 01/Kpts/RC.210/B/01/2019 tahun 2019 tentang pedoman fasilitasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

“Pada tataran provinsi NTT, telah ditetapkan Perda propinsi NTT No. 14 tahun 2016 tentang PLP2B”, kata dia.

Martinus menjelaskan, dalam rangka mengurangi laju alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian di kabupaten Kupang maka perlu ditetapkan Perda tentang PLP2B yang akan diawali dengan penyusunan naskah akademik yang memerlukan dokumen kajian LP2B dan peta LP2B kabupaten Kupang sebagai dokumen acuan.

Akhir kata, dirinya mengatakan, maksud dari kegiatan ini untuk melindungi lahan pertanian yang ada demi kebutuhan produksi pangan dan menekan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Dengan tujuan untuk menghasilkan data teknis LP2B kabupaten Kupang dan sebagai informasi sebaran data luas LP2B yang ada di masing-masing desa/kelurahan.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi materi tentang data hasil kajian lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) kabupaten Kupang.

Turut mendampingi, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Kupang Amin Djuariah dan Kabag Hukum Yane Paoe. Kepala BPS kabupaten Kupang I Made Suartana, Dekan Faperta Undana Muhamad S.M. Nur dan tim, para Camat, Lurah Babau Willy Djami dan para Penyuluh. (NH).

The post Bukan FGD, Mesak Elfeto:”Alih Fungsi Lahan Pertanian Telah Terjadi” appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan berlangsung Kamis (15/5) bertempat di ballroom Hotel Harper Kupang.

Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota menyampaikan kegiatan ini merupakan suatu panggilan untuk terus bekerja bagi kepentingan dan kebaikan sesama.

Menurutnya terkait tenaga kerja berarti tak lepas dari data, oleh karena itu untuk melakukan pemutakhiran data perlu sebuah digitalisasi yang baik sehingga para tenaga kerja dapat terdata dengan akurat.

“saya minta Camat dan Lurah hingga tingkat RT/RW dapat mencatat secara baik tentang data tenaga kerja, karena sesuai data yang diperoleh saat ini ada sekitar 19 ribu angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan, maka peran pemerintah adalah memberikan pelatihan-pelatihan sehingga mereka mampu menciptakan usaha dan kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki,” Ungkapnya.

Harapannya dengan adanya pendataan yang akurat, bisnis retail, UMKM, serta perusahaan di Kota Kupang, maka selanjutnya pemerintah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendata para tenaga kerja agar dapat diasuransikan.

Ia juga meminta agar proses pemutakhiran data tenaga kerja ini secepatnya dilakukan agar seluruh tenaga kerja di Kota Kupang bisa memperoleh manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kerja sama dengan berbagai pihak seperti rumah ibadah, perusahaan, UMKM dan lain sebagainya diharapkan mampu memberikan informasi terkait tenaga kerja.

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTT Christian Natanael Sianturi, dalam laporannya mengatakan FGD dilakukan untuk membahas hal-hal teknis tentang jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Kupang yang masih sangat rendah yaitu 23%.

“Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tenaga kerja di Kota Kupang telah memiliki perlindungan dan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan”, kata dia.

“Dengan adanya jaminan sosial atau perlindungan yang diberikan kepada masyarakat ini, diharapkan mereka tidak perlu lagi meminta bantuan ke orang lain ketika mengalami musibah baik itu kecelakaan, kematian, hari tua dan pensiun. Saat ini juga ada jaminan kehilangan pekerjaan yang apabila Pekerja ter-PHK maka dia bisa _survive_ dengan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan serta informasi lapangan kerja dari Disnakertrans,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut BPJS Ketenagakerjaan NTT dan Pj. Wali Kota Kupang menyerahkan dana santunan Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp. 42.000.000,- kepada 3 (tiga) orang ahli waris tenaga kerja Non ASN di lingkup Pemerintah Kota Kupang yang meninggal dunia.

Harapannya dengan adanya santunan tersebut dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, bahkan bagi anak ahli waris yang telah memenuhi syarat dapat memperoleh beasiswa hingga perguruan tinggi.

Turut hadir para Asisten Sekda Kota Kupang, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kupang atau yang mewakili, Camat dan Lurah serta para ahli waris penerima santunan.
(PKP_chr).

The post Buka FGD BPJS Naker, Pj. Wali Kota Pesan Begini ! appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan diikuti seluruh Polda, Polres se-Indonesia bersama Insan Pers melalui Video Confrence Rabu (31/5).

Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata usai kegiatan mengatakan, perlindungan terhadap insan pers harus dilakukan, namun ada batasan-batasannya.

“Jadi kemerdekaan pers ini disampaikan kepada insan pers agar lebih terlindungi dengan batasan-batasan aturan yang sudah ada”, tegas AKP Agung.

Ia minta Wartawan menyampaikan setiap tindakan kekerasan yang dilakukan masyarakat ataupun oleh anggota Polisi di lapangan.

“Rekan-rekan pers bisa menyampaikan kendala. Kami dari pihak kepolisian bisa melindungi rekan-rekan disesuaikan dengan aturan yang ada. seperti itu”, tambah Mantan Kapolres Sumba Barat ini.

Ia ingin hubungan dengan insan pers tetap terjalin.

“Dan saya berharap ke depan hubungan sinergi Antara Polri dan Pers tetap terjalin dengan baik”, pungkasnya.

Kegiatan bertema “Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Jurnalis” menghadiri 4 Nara Sumber berkompeten.

Mereka adalah Totok Suryanto dari Dewan Pers,
Dengan Materi “Kemerdekaan pers dalam ancaman”.

Kombes Adi, dengan Materi “Perlindungan kemerdekaan pers dari perspektif hukum dan demokrasi”.
Kombes Basuki Effendi dari Mabes Polri dan
Dr. Devi rahmawati, Akademisi.

The post Usai FGD, Kapolres Kupang: “Perlindungan Kepada Pers, Harus Dilakukan, Namun Ada Batasan-Batasan” appeared first on Flobamora-Spot.com.

FGD III ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kupang, Fepriyanto Salukh, dan didampingi Pejabat dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, Hasan Basri Hasbullah.

Sekretaris Dinas Fepri Salukh dalam arahannya menyampaikan, dokumen RP2KPKPK adalah dokumen inti yang wajib disusun oleh Pemda karena mencakup kesepakatan rencana aksi, program dan kegiatan, yang sesuai dengan metodologi, perumusan skenario penanganan dan konsep desain kawasan, rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta rencana pengadaan tanah.

Lebih lanjut Pembahasan terhadap penyusunan RP2KPKPK dipaparkan secara rinci oleh tim ahli dari konsultan PT.Sisarti Baksya Asasta, Teddy.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kupang, Dance Hunia Hauteas yang ditemui usai kegiatan menjelaskan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 250/KEP/HK Tahun 2021. Ada tujuh desa/kelurahan yaitu Sulamu, Tarus, Oesao, Buraen, Teunbaun, Lifuleo dan Tablolong.

Ia menerangkan kriteria untuk suatu kawasan dikatakan kumuh antara lain: bangunan gedung (peremajaan), jalan lingkungan (permukiman kembali), air minum (peremajaan), Drainase (permukiman kembali), air limbah (peremajaan), persampahan (permukiman kembali) dan proteksi kebakaran (permukiman kembali).

kegiatan ini dihadiri aparat Kelurahan Oesao, Tarus, Tablolong, Lifuleu, Teunbaun, Buraen dan Sulamu. Juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kupang. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang serta undangan lainnya.

The post Pemerintah Gelar FGD, Susun Dokumen RP2KPKPK appeared first on Flobamora-Spot.com.