Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Pemerintah – DPRD Kabupaten Kupang, Bahas APBD 2027

Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas menerima dokumen RAPBD tahun 2027 untuk dibahas dalam Sidang IV Masa Sidang I DPRD Kabupaten Kupang, di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kupang, Oelamasi, Selasa (17/11).

OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT – Sidang IV Masa Sidang I DPRD Kabupaten Kupang, digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kupang, di Gedung DPRD Kabupaten Kupang, Oelamasi, Selasa (17/11).

Sidang dibuka Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, dihadiri Bupati Kupang dan jajaran.

Agenda utama sidang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kupang 2027, dan 4 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kupang.

Yosef Lede dalam sambutannya mengatakan, ‎Pemerintah Kabupaten Kupang melalui sidang bersama lembaga DPRD Kabupaten Kupang tersebut menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat melalui pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta empat lampiran dokumen strategis daerah.
Dis melanjutkan, APBD Tahun 2027 harus disusun secara cermat, bertanggung jawab, transparan, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Prioritas pembangunan kata dia, diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dan penurunan angka kemiskinan serta stunting. Juga penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan irigasi. Perhatian khusus juga diberikan bagi masyarakat di wilayah pedesaan, pesisir, dan daerah terpencil.

“Pembangunan Patung Kristus di Pulau Semau dilaksanakan secara bertahap dengan skema tahun jamak atau multi-years tahun 2026–2028 sesuai kesepakatan dalam KUA-PPAS, yang diharapkan dapat menjadi ikon pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah merencanakan pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar pada tahun 2027 untuk mendukung pembangunan infrastruktur sebagai prioritas untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kedua kebijakan ini harus dilaksanakan dengan perencanaan matang, memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat”, jelas Lede.

Yosef Lede melanjutkan, Sidang tersebut juga membahas empat lampiran Peraturan Daerah yang menjadi landasan tata kelola jangka panjang.

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kupang 20 Tahun ke depan sebagai panduan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan perlindungan kawasan dari risiko bencana.

2. ‎​Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025–2055 untuk penjagaan kualitas air, tanah, udara, pesisir, dan sumber daya alam demi keberlanjutan hidup generasi mendatang.

3. ‎​Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai instrumen pemenuhan hak tumbuh kembang, pendidikan, dan kesehatan anak dalam lingkungan yang aman.

4. ‎​Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan untuk peningkatan kesempatan setara bagi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kepemimpinan sebagai mitra utama pembangunan.

Yos berharap, seluruh perangkat daerah mampu menyampaikan data yang akurat serta bertanggung jawab dalam menyelaraskan program-program pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kupang Tahun 2025–2029.

Daniel Taimenas mengatakan, APBD bukan sekadar dokumen angka-angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan fiskal daerah yang paling krusial untuk menggerakkan roda perekonomian, peningkatan kualitas pelayanan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang.

Dia menambahkan, ​penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 ini merupakan bagian dari kesinambungan pembangunan daerah yang telah kita sepakati bersama dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beberapa waktu yang lalu.

Taimenas menegaskan, pembahasan anggaran tersebut memiliki nilai strategis untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat Kabupaten Kupang.

“Dalam proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 ke depan, DPRD akan menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara cermat, objektif, dan konstruktif. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian kita bersama yaitu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD, efisiensi dan penetapan sasaran belanja, serta kepatuhan terrhadap regulasi dan jadwal”, pungkas Daniel Taimenas. (Dk).

  • Bagikan