OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT — Pemerintah Kabupaten Kupang merasa perlu berkolaborasi dengan berbagai sektor dalam upaya meningkatkan cakupan imunisasi, khususnya imunisasi polio. Hal ini sebagai upaya memastikan setiap anak di Kabupaten Kupang mendapatkan perlindungan kesehatan secara lengkap.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Lintas Sektor untuk Penguatan Imunisasi Polio Kabupaten Kupang Tahun 2026.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kupang, Guntur Taopan, mewakili Bupati Kupang, Rabu (09/09/2026), di Aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi.
Dalam sambutannya, Guntur Taopan menegaskan, imunisasi bukan semata-mata menjadi urusan sektor kesehatan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.
“Imunisasi bukan hanya urusan kesehatan, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk melindungi anak. Polio merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen, bahkan kematian. Meskipun KLB polio secara nasional telah berakhir pada November 2025, kita tidak boleh lengah karena risiko penularan masih ada,” tegasnya.
Ia menyampaikan, kondisi cakupan imunisasi di Kabupaten Kupang masih membutuhkan percepatan. Hingga Juli 2026, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) baru mencapai 41,94% sementara cakupan imunisasi polio juga masih belum optimal.
Menurutnya, angka tersebut harus menjadi perhatian serius karena di balik capaian tersebut terdapat anak-anak yang belum memperoleh perlindungan imunisasi secara lengkap.
“Karena itu, kita harus mengetahui siapa yang belum diimunisasi, di mana mereka berada, dan segera memastikan mereka mendapatkan pelayanan,” ujarnya.
Untuk mempercepat pencapaian target, Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong tiga langkah utama.
Pertama, memperkuat data berbasis nama dan alamat agar tidak ada sasaran yang terlewat.
Kedua, memperkuat penjangkauan melalui sweeping dan catch-up immunization, khususnya bagi anak yang belum atau belum lengkap mendapatkan imunisasi.
Ketiga, memperkuat kerja sama lintas sektor agar pelayanan imunisasi benar-benar menjangkau keluarga sasaran.
Guntur menekankan, keberhasilan program imunisasi tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan. Camat, kepala desa, TP-PKK, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, satuan pendidikan, serta seluruh unsur terkait harus mengambil peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Kita tidak bisa menyerahkan tanggung jawab ini hanya kepada Dinas Kesehatan. Semua pihak harus mengambil bagian agar tidak ada anak yang terlewat dari pelayanan imunisasi,” tegasnya.
Ia juga meminta setiap puskesmas menyusun rencana aksi 30 sampai 90 hari yang jelas dan terukur, mencakup target, sasaran, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
“Rencana aksi tersebut harus menghasilkan capaian yang dapat diukur dan ditindaklanjuti. Kita tidak hanya mengejar angka cakupan, tetapi memastikan setiap anak terdata, terjangkau, dan terlindungi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Maria Elisabeth Anggreini, menegaskan, keberhasilan program imunisasi polio membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami memiliki ilmu, pengetahuan, kompetensi dan keterampilan. Tetapi untuk menggerakkan sasaran, kita membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sektor kesehatan memiliki peran intervensi yang bersifat spesifik, sementara sektor lainnya dapat memberikan intervensi secara sensitif sesuai tugas dan bidang masing-masing. Meskipun berbeda bentuk intervensinya, seluruh upaya tersebut harus diarahkan pada satu tujuan, yaitu memastikan seluruh anak di Kabupaten Kupang memperoleh status imunisasi yang lengkap.
Maria juga menekankan, imunisasi merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia dan produktivitas suatu daerah.
“Status imunisasi lengkap adalah investasi jangka panjang untuk keberlangsungan produktivitas suatu wilayah. Karena itu, kualitas pelaksanaan program imunisasi harus menjadi perhatian, bukan hanya kuantitas atau angka cakupannya,” ungkapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang Alexander,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Desemiyeti Ngatriani, Sekretaris BPKAD Kabupaten Kupang Jems Abineno, para camat, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Kupang. (Dk).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
