JAKARTA, FLOBAMORA–SPOT — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P
PPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, membuka Musyawarah Nasional (Munas) II Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI) di Jakarta, 14–15 November 2025.
Di bawah tema “Dari Indonesia untuk Dunia”, Munas II menegaskan komitmen memperkuat gerakan pelestarian permainan rakyat sebagai fondasi karakter dan perlindungan anak.
Dalam sambutannya, Menteri PPPA menyoroti kondisi anak di era digital yang “ramai tetapi kesepian”, terjebak dalam budaya gawai yang mereduksi interaksi sosial.
“Permainan tradisional dapat mengembalikan ruang tumbuh kembang yang sehat. Permainan rakyat bukan sekadar hiburan, tetapi wahana membentuk karakter, solidaritas, dan kecerdasan sosial,” katanya.
Menurut dia, Kementerian PPPA mencatat 27.873 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 90 persen bersumber dari interaksi di media sosial.
Oleh karena itu, permainan rakyat dinilai mampu menghadirkan lingkungan sosial yang aman dan membangun ketangguhan anak.
Pemerintah dan KPOTI juga tengah menjajaki pengembangan ruang bermain tradisional di ruang publik, termasuk rencana aktivasi area di kawasan GBK setiap akhir pekan.
Rakyat NTT Titip Harapan di Munas II KPOTI 2025
Salah satu peserta Munas yang juga Ketua KPOTI Kota Kupang 2025–2030, Goris Takene, menyebut masyarakat Nusa Tenggara Timur menaruh harapan besar pada Munas II KPOTI di Jakarta.
Bagi NTT, forum nasional ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali martabat permainan rakyat dan olahraga tradisional yang telah lama hidup dalam budaya lokal.
Masyarakat NTT berharap Munas II mampu:
Memberikan pengakuan lebih besar pada permainan tradisional khas NTT seperti Etu, Caci, Pasola, dan Seka, juga permainan tradisional seperti Sikadoka, galaasin, gasing, congkal dan permainan lainnya
Menghadirkan program pembinaan berkelanjutan mulai dari pendataan, pelatihan pelestari, hingga dukungan pendanaan.
Goris Takene mengatakan, bagi masyarakat NTT, Munas II KPOTI merupakan kesempatan untuk memastikan bahwa kekayaan budaya permainan rakyat tidak tergerus zaman, tetapi justru tegak berdiri sebagai aset bangsa.
Harapan terbesar mereka: NTT tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi sebagai wilayah yang kontribusi budayanya diakui, dihargai, dan terus diberi ruang untuk berkembang.
Ini sesuai dengan amanat Perda Propinsi NTT 7/2021 tentang pemajuan dan perlindungan permainan rakyat.
Dengan demikian NTT bukan sekadar hadir sebagai peserta, melainkan daerah yang ingin kontribusinya diakui sebagai bagian penting dari kekayaan budaya nasional.
“Munas II harus menjadi ruang memastikan warisan budaya NTT terus hidup dan memberi manfaat bagi generasi berikutnya,” ujarnya. (goe).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
