KUPANG, FLOBAMORA-SPOT — Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data terbaru tentang kemiskinan. Rilis disampaikan secara virtual oleh Kepala BPS wilayah propinsi masing-masing.
“Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 18,60 persen, menurun 0,42 persen
poin terhadap September 2024 dan menurun
0,88 persen poin terhadap Maret 2024”, ujar Kepala BPS NTT Matamira B Kale Jumat (25/7) 25).
Menurut Mira, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 1,09 juta orang, menurun 1,16 ribu orang terhadap September 2024 dan menurun 38,79 ribu orang terhadap Maret 2024.
Ia menambahkan, Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 7,68 persen, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 8,11persen.
“Persentase penduduk miskin
perdesaan pada Maret 2025 sebesar 22,66 persen, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 23,02 persen”, terang dia.
Dibanding September 2024, jumlah penduduk miskin Maret 2025 perkotaan menurun sebanyak 5,06 ribu orang (dari 126,91 ribu orang pada September 2024 menjadi 121,85 ribu orang pada Maret 2025).
Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 14,09 ribu orang (dari 981,02 ribu orang pada
September 2024 menjadi 966,93 ribu orang
pada Maret 2025).
Garis Kemiskinan bagaimana?
Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp549.607,-/kapita/bulan dengan
komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp416.301,- (75,75 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp133.306,- (24,25 persen).
“Pada Maret 2025, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,59 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp3.072.303,-/rumah tangga miskin/bulan”, pungkas dia. (Sintus).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
