KUPANG, FLOBAMORA-SPOT — Pemerintah Kota Kupang menunjukkan komitmennya dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan penyerahan simbolis dana operasional Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Triwulan I tahun 2025 Rabu (11/6/25).
Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang dr. Chris Widodo menekankan, peran kader posyandu sangat vital dalam menjaga kesehatan masyarakat, dari bayi, remaja, ibu hamil, hingga lansia.
Wali kota menyebut kader sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan tanpa pamrih dan dengan penuh tanggung jawab.
“Saya tahu tugas Mama-Mama ini berat. Tapi dedikasi kalian luar biasa. Karena itu, Pemerintah Kota Kupang hadir bukan hanya memberi dana, tetapi memberi pengakuan, kasih, dan penghargaan setinggi-tingginya,” ungkapnya.
Wali Kota juga menjelaskan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi akibat pemotongan anggaran dari berbagai tingkat pemerintahan.
Namun, dirinya berkomitmen menaikkan alokasi untuk kader posyandu tetap akan menjadi prioritas.
Untuk tahun ini, dana operasional posyandu telah dinaikkan dari Rp100.000 menjadi Rp150.000 per bulan, dan direncanakan akan kembali naik menjadi Rp200.000 pada tahun 2026.
“Kalau bisa, di perubahan anggaran 2025 kita geser lagi. Kita tambah, karena kita sudah hitung, hanya butuh Rp1 miliar lebih,” jelasnya.
Penyerahan dana operasional ini juga disertai dengan arahan untuk mempercepat proses administrasi, khususnya pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Wali Kota meminta Dinas Kesehatan agar segera mencairkan dana triwulan kedua setelah SPJ triwulan pertama rampung, bahkan membuka peluang pencairan langsung per dua triwulan ke depan.
Pemerintah Kota Kupang berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan para kader posyandu sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk kesehatan masyarakat Kota Kupang.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, melaporkan, tugas kader posyandu sangat luas dan melampaui layanan kesehatan.
“Para kader tidak hanya melayani ibu dan anak, tetapi juga berkontribusi dalam pencapaian standar pelayanan minimal di berbagai bidang seperti pendidikan, perumahan, ketertiban, hingga perlindungan masyarakat”, ujar Retno.
Di bidang kesehatan, para kader bertugas memberikan penyuluhan, deteksi dini risiko kesehatan, pemantauan pengobatan penyakit kronis, hingga menjangkau layanan dasar seperti imunisasi dan pemberian vitamin.
Ia menyebutkan, seluruh posyandu di Kota Kupang saat ini telah menjalankan layanan dalam skema integrasi layanan primer sesuai ketentuan nasional.
Terkait pendanaan, dana operasional yang disalurkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat.
Untuk Triwulan I, setiap posyandu menerima dana sebesar Rp3.348.000, yang mencakup biaya transportasi kader, insentif, penyuluhan, pemberian makanan tambahan, serta penggandaan media informasi.
Untuk triwulan berikutnya (II, III, dan IV), masing-masing posyandu akan menerima Rp3.300.000. Dana ini ditujukan untuk mendukung kegiatan posyandu secara menyeluruh, sehingga pelaksanaan pelayanan di lapangan dapat berjalan optimal dan berkesinambungan.
Menurut drg. Retnowati, hingga saat ini, sebanyak 343 dari 367 posyandu telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ), dan proses pencairan dana melalui SP2D dari Badan Keuangan Kota Kupang telah diterbitkan.
Ia memastikan, dalam satu hingga dua hari ke depan, dana akan mulai masuk ke rekening posyandu yang telah melengkapi syarat administrasi. (PKP kk).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
