OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT – Rumpun keluarga Benyamin bersama sebagian keluarga Bait datang ke gedung DPRD Kabupaten Kupang, Selasa (23/9/2025) siang.
Rombongan yang dikoordinir oleh Jan CHR Benyamin tiba di Kantor DPRD Kabupaten Kupang dengan jumlah sekitar 50 orang menggunakan 2 unit mobil mikrolet dan 10 unit sepeda motor.
Mereka dikawal ketat oleh anggota Polres Kupang bersama Polsek Fatuleu dan Polsek Kupang Timur.
Kehadiran mereka bertujuan menyerahkan surat pemberitahuan agar pihak DPRD Kabupaten Kupang dapat memfasilitasi pertemuan antara rumpun keluarga Benyamin, keluarga Bait, dan Pemerintah Kabupaten Kupang terkait penyerahan Hak Guna Usaha (HGU) Tanah Sasando kepada pemerintah daerah.
Surat tersebut diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kupang, Novita Foenay.
Usai dari Kantor DPRD, rombongan melanjutkan agenda dengan menyerahkan surat serupa ke Kejaksaan Negeri Oelamasi dan diterima oleh Kasie Intel Kejari, Rey Takoy, S.H., M.H.
Kabag Ops Polres Kupang AKP Made Kumara memimpin langsung pengamanan terbuka. Sementara pengamanan tertutup dilakukan oleh personel Sat Intelkam yang dipimpin Kasat Intelkam Iptu Godlief Siuk Manu, S.H.
Kapolres Kupang AKBP Rudy Junus Jacob Ledo, S.I.K., S.H menegaskan, kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut adalah untuk memastikan situasi tetap aman dan tertib.
“Kami hadir untuk memberikan rasa aman bagi semua pihak. Polres Kupang akan terus mengawal setiap kegiatan masyarakat agar berjalan kondusif, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik dan pemerintahan,” ungkap Kapolres.
Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan terkendali. Tidak ada gangguan keamanan yang berarti hingga kegiatan selesai. (Ss).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
