Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) sekaligus Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi NTT mengatakan, aset-aset tanah harus jelas legalisasinya.

“Dalam memberikan izin hak atas kepemilikan tanah atau legalitas tanah itu harus melalui proses izin yang benar dan ketat untuk mengatur aset tanah serta melihat juga batas-batas tanah tersebut.

“Dengan status legalisasi kepemilikan tanah yang baik maka juga akan mambantu menumbuhkan ekonomi ,” jelas Gubernur.

“Salah satu yang harus kita lihat juga adalah PP No. 64 Tahun 2021 membahas tentang Badan Bank Tanah. Ini harus kita dorong secara baik untuk kita proses permasalahan tentang agraria seperti tanah-tanah yang terlantar atau belum ada status kepemilikaannya, dan juga kawasan hutan yang bermasalah itu juga kita masukan ke Bank Tanah untuk mempermudah penyelesaian nantinya,” kata Gubernur.

Dalam rapat ini harus juga ada langkah-langkah hebat yang ingin kita capai bersama. Rapat koordinasi ini hasilnya nanti berikan ke saya untuk saya bicarakan dengan Menteri terkait pelaksanaannya agar cepat direalisasi. Ini juga untuk kesejahteraan masyarakat. Saya juga apresiasi kinerja dari BPN Provinsi NTT dalam menjalankan tugas di bidang agraria ini dengan baik,” tambah Gubernur VBL.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum menjelaskan, Reforma agraria ini adalah wadah yang bisa mengatasi menyelesaikan masalah tentang agraria dengan tujuan juga untuk ikut berpartisipasi menuntaskan masalah kemiskinan, menambah lapangan kerja dan juga menumbuhkan ekonomi.

“Terkait penataaan aset tanah juga kita bisa lihat dalam PP 86 2018 tentang Reforma agraria terdiri dari penataan aset (Sertifikasi Tanah) dan pemberdayaan aset tanah. Untuk itu juga, Kemendagri juga sudah bersurat ke Kepala Daerah diantarnya Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indoneis bahwa angggaran APBD bisa digunakan utk mendukung reforma agraria,” jelasnya.

“Dengan demikian Reforma agraria ini sudah bisa dilaksanakan melalui sinergitas dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, BPN, dan Pemerintah daerah. Dengam kolaborasi program dan anggaran dari lintas sektor maka kita harapkan bisa menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Untuk diketahui, maksud rapat ini adalah Untuk meningkatkan koordinasi di jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan instansi terkait terutama yang berkaitan dengan Reforma Agraria terutama dalam Penataan Aset dan Penataan Akses untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan Tujuan rapat adalah,

a). Agar memperoleh data-data sumber TORA dari Instansi terkait sebagai tindak lanjut tugas GTRA dalam rangka masyarakat mendapatkan kepastian hak dan perlindungan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam yang berhubungan dengan kawasan hutan, wilayah pesisir dan perairan;

b). Menampilkan kondisi sosial masyarakat yang berada di wilayah kawasan hutan, wilayah pesisir dan perairan di wilayah Provinsi NTT sebagai bahan untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat tersebut memperoleh hak sebagai warga negara.

c). Membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama untuk berkolaborasi dan bersinergi di Provinsi NTT agar dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing baik Instansi Pemerintah di daerah, Instansi-Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

The post Gelar Rapat GTRA, Ini Yang Ditegaskan Gubernur NTT appeared first on Flobamora-Spot.com.

Launching tersebut merupakan tanda awal perjalanan program KSDAE Mengajar di seluruh UPT Direktorat Jenderal KSDAE se-Indonesia.

Gubernur Viktor dalam sambutannya mengatakan bergesernya peradaban dunia oleh evolusi manusia dari zaman purba yang perlahan menguasai alam, dan dengan jumlah yang kian banyak, berakibat pada dirambahnya tanah dan hutan. “Hingga memasuki zaman modern, banyak manusia yang lupa akan posisinya di bumi, dengan tidak lagi memperhatikan kelestarian ekosistem alam”, kata VBL.

Ia juga menjelaskan pendidikan konservasi merupakan sebuah proses pembelajaran untuk membangun spirit kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Tujuan pendidikan konservasi adalah untuk mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh para siswa yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat, untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

“Konservasi itu adalah mengembalikan sesuatu yang telah diciptakan oleh Pencipta agar terjaga seperti sediakala, sehingga dapat dinikmati oleh penerus kehidupan yakni generasi yang akan datang. Mereka yang melakukan konservasi adalah orang-orang terpilih. Oleh karena itu, selain oleh pak Dirjen, saya juga memberikan apresiasi kepada Kepala Sekolah SMAN 3 Fatuleu, para murid dan guru-gurunya, karena telah mengupayakan karya dan karsa yang bisa dinikmati oleh generasi penerus, bukan saja pada pendidikan formal, tapi bagaimana berekspresi dengan ilmunya saat hidup di masyarakat dan alam serta lingkungannya. Jadi cara _mindset_ yang benar adalah pendidikan untuk membuka lapangan pekerjaan, bukan pendidikan untuk mencari pekerjaan,” jelas Gubernur Viktor.

Ia pun berharap agar kedepannya nanti BBKSAD NTT bukan hanya bekerjasama dalam bidang Pendidikan saja, tetapi harus diupayakan juga dengan Peternakan, Perikanan, Perindustrian, Pariwisata, Pertanian, dan Transmigrasi, sehingga semua menjadi satu kesatuan ekosistem berpikir, ekosistem kerja, dan ekosistem alam.

“Itulah kolaborasi sebenarnya. Sehingga pemahaman tentang bagaimana sebuah daerah Konservasi, daerah Taman Nasional, daerah Taman Wisata tidak boleh ada kegiatan apapun selain dari menjaga hutan, bisa berubah menjadi pemahaman manusia modern, dimana menjaga hutan adalah membangun hutan itu tetap lestari, membangun lingkungan daerah itu supaya tetap hidup baik berdampingan dengan hutan maka ekonominya harus bertumbuh, membangun hutan maka kecerdasan lingkungan dari daerah di mana masyarakat itu berada makin baik, serta membangun hutan juga ikut membangun agar masyarakat bertanggung jawab akan hutan dan alam yang memberikan mereka kehidupan,” tambahnya.

Gubernur VBL menyinggung kekeliruan pemahaman pemikiran dimana hutan itu tidak boleh ada zona pemanfaatan, karena telah melakukan riset secara mendalam terhadap bagaimana kehidupan antara hutan, manusia, dan berbagai sektor, agar menjadi suatu kehidupan yang stabil.

Tidak lupa, Gubernur Viktor juga mengucapkan terima kasih kepada Dirjen KSDAE Kementerian LHK yang telah memilih Provinsi NTT sebagai tempat launching program masa depan Bangsa Indonesia.

Menurutnya semua yang telah dilakukan oleh Dirjen KSDAE merupakan suatu langkah maju dalam membangun peradaban konservasi ke arah yang lebih baik lagi.

Ia ingin semua tidak boleh terjebak oleh formalitas seremonial semata, namun semua program harus terus berjalan melalui pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Ia pun mendukung adanya _statemen_ Dirjen bahwa pentingnya konsistensi semua pihak untuk terus menerus menjalankan program luar biasa ini.

“Saya harapkan kedepannya pemimpin daerah yang cinta rakyatnya, bukan hanya kerja di kantor saja, contohlah pak Dirjen, beliau ada dimana-mana, bukan karena tidak ada pekerjaan, tetapi memang sebagai pemimpin kita harus pergi ke daerah-daerah terpencil, di desa, untuk melihat masalah dan menyelesaikannya, karena pemimpin punya otoritas dan sumber daya dalam dirinya yang dapat dipakai untuk membangun manusia di desa. Bupati dan Wakil Bupati wajib tidur di desa, agar paham akar permasalahan masyarakat desa dan paham juga bagaimana mencari solusi masalahnya. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat dan martabat buat kita, dan kita tetap berkobar-kobar dalam semangat rimbawan, _SALAM KONSERVASI !!_,” pungkas Gubernur Viktor.

Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno menjelaskan, program ini merupakan bentuk kepedulian, keberpihakan, serta rasa cinta kepada alam. Ia mengharapkan program KSDAE Mengajar ini dapat menjadi program nasional dan dapat terus diterapkan oleh seluruh UPT KSDAE se-Indonesia, dengan sasaran adalah sekolah-sekolah yang berada di sekitar kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai sasaran pembelajaran secara rutin, khususnya pada tingkat SD, SLTP, SLTA maupun perguruan tinggi sesuai kemampuan UPT KSDAE masing-masing.

Selain melaunching program KSDAE Mengajar, Gubernur NTT bersama dengan Dirjen KSDAE didampingi Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe juga turut secara simbolis menanam dua anakan pohon di lokasi Arboretum SMA Negeri 3 Fatuleu. Dua anakan pohon yang ditanam tersebut yakni anakan pohon kelengkeng atau dalam istilah botani disebut Dimocarpus Longan.

Sebelum meninggalkan lokasi kegiatan Gubernur NTT bersama Dirjen KSDAE serta Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe menyempatkan diri mengunjungi ruang kelas XI Mipa untuk melihat langsung proses pembelajaran oleh rimbawan tentang konservasi sumber daya alam kepada para siswa SMA Negeri 3 Fatuleu.

Hadir pada kesempatan tersebut Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Ketua TP-PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTT Julie Sutrisno Laiskodat, Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi NTT Ir. Arief Mahmud, M.Si, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Linus Lusi, Staf Khusus Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Prof. Daniel D. Kameo.

The post Launching Program KSDAE Mengajar, Ini Yang Ditegaskan Gubernur NTT appeared first on Flobamora-Spot.com.