Meski baru resmi memimpin beberapa waktu kedepan, namun sinkronisasi program telah berjalan.
“Bicara agrobisnis itu bicara dari hulu ke hilir.
Bicara hulu itu bicara tentang produksi. Bicara produksi artinya ketersediaan. Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi. Berarti butuh dukungan-dukungan. Dan program pak Bupati ada juga di dalamnya misalnya pembangunan sarana prasarana, pengadaan alat mesin pertanian. Dan beberapa konsep pertanian terintegrasi. Itu adalah hulu sehingga mau menuju hilir berarti dari hasil yang telah diproduksi masuk di hilirisasi. Nah terkait beberapa aspek tadi kita bisa ambil konsep bahwa selama ini petani kita masih bermasalah itu baik dari persiapan lahan, terus benih terus pupuk. Dan yang paling populis adalah tentang pupuk. Pupuk ini bisa karena dari pak Bupati bagaimana BUMDes ini bisa jadi pengecer.
Ini bisa diambil oleh BUMD. Nanti bagimana bisa menjadi distributor. Karena saat ini dari dinas tidak ada kewenangan menentukan siapa pengecernya tapi distributor yang menentukan”, ujar Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang Amin Juariah kepada Media di ruang kerjanya Selasa (18/2/25).
Menurut Amin jika pupuk dikelola BUMD maka ketersediaannya lebih terjamin.

“Dipegang oleh BUMD berarti BUMD berkewenagan menentukan BUMDes jadi distributor dan juga pengawasan. Dengan harapan pupuk bersubsidi ini bisa lebih bagus dan ketersediaannya di pengecer lebih aman lagi”, ucap dia.

“Ini penting, sehingga masalah kekurangan modal yang sekarang dialami pengecer tidak terjadi lagi. Bahkan admin yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi pengecer akan disediakan oleh BUMD dan ditangani oleh Bumdes”, kata Amin.

Pada kesempatan itu Amin juga menjelaskan terkait produksi jagung yang merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kupang.

“Jagung sekarang kan ada off taker yang membiayai dari penyiapan pupuk benih dan nanti hasil akan diambil. Dan di sini peran agrobisnis untuk bisa mengambil hasil dari petani kita dimana padi bisa menjadi pabrik beras yang dimaksud pak Bupati. Apakah jagung nanti didirikan pabrik pakan ternak”, terang dia.

“Di sinilah peran agrobisnis dimana menejemen pengelolaan dari hulu ke hilir, tetapi difasilitasi oleh pemerintah dan harga yang dipatok pemerintah. Contohnya padi yang akan dibikin pabrik beras kita sudah ada standar harga harus 6.500 misalnya. Jadi petani mendapat jaminan harga panen biasanya turun tetapi harga yang telah dipatok pemerintah, agrobisnis bisa melakukannya. Yang sekarang ini perannya dibebankan kepada Bulog”, tambah dia.

“Pemerintah daerah bisa berperan di situ apakah nanti lewat Bumdes atau langsung ke agrobisnisnya. Pada prinsipnya kami siap mendukung untuk menuju, Swasembada pangan ataupun hortikultura”, jelas dia.

Mengenai dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) ia mengatakan, Bidang Hortikultura bisa menyiapkan komoditas-komoditas yang dibutuhkan untuk program tersebut.
“Untuk sayur-sayuran saya pikir ada 3 screenhouse yang tahun 2024 sebetulnya kita juga sudah ada UPH pengolahan saus tomat. UPH (unit pengolahan hasil) ini tinggal agrobisnis bagaimana dan tim dari makan bergizi gratis bisa bekerja sama dengan kelompok tani yang ada. Itu salah satunya”, kata dia.

Kabid Hortikuiktura Lee Kapitan menambahkan, Kehadiran BUMD sangat tepat dalam mengelola pasar.

“Yang menjadi, masalah di petani kita itu kalo mereka mau budidaya itu yang paling diperhatikan itu adalah, pasar. Kalo pemerintah melihat BUMD sebagai solusi maka, ini sebagai satu jalan keluar bagi petani, untuk mereka mau meningkatkan pendapatan dan mengubah ekonomi keluarga”, jelas Kapitan.

“Pasar sudah ada berarti petani siap bekerja. Dengan adanya BUMD ini petani mau berusaha lebih luas lagi”, tambah dia.

Kabid Ketahanan Pangan Chris Pasole menambahkan, pembentukan BUMD sangat penting.
“Kalo menyangkut BUMD ini saya pikir sangat bagus karena dia mulai dari hulu sampai hilir.
Contoh pengadaan saprodi. Orang di Amfoang Timur kalo mau beli benih kan harus jauh. Benih kangkung 15.000 beli di Roda Tani di Oesao. Kalo BUMD ada kita bisa siapkan sampai di kecamatan. Sarana pertanian dia siap. Lalu penerapan hasil produksi lewat BUMD. Saya ambil contoh kalo bulan Nopember atau Oktober itu di pantulan mereka panen 30-50 ton tapi harga rp3.500. Nah mungkin BUMD perannya bisa ada di situ untuk menjaga kestabilan harga, demi menyelamatkan produksi petani”, pungkas dia. (Sintus).

The post Kadis Pertanian Kabupaten Kupang Sebut, BUMD Bisa Kelola Distribusi Pupuk appeared first on Flobamora-Spot.com.

Tak ada jalan lain selain tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika ingin 53 visi misi bupati – wakil bupati periode 2025-2030, berjalan. Salah satu cara meningkatkan PAD yakni dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua Tim Transisi pemerintahan baru Yosef Aurum Siprianus Klau menjelaskan, tim transisi sudah dibentuk. Surat Keputusannyapun sudah diteriima dari bupati dan wakil bupati.
“Jadi selain kita melakukan rapat sinkronisasi dengan tim TAPD kita juga mendorong OPD-OPD terkait untuk segera melakukan penyamaan presepsi mengenai pembentukan PERDA BUMD”, ujar Epy Klau, sapaan karib Siprianus Klau kepada Media di Civic center Kantor Bupati Kupang Rabu (12/2/25).

Menurur dia, keingiban untuk membentuk 6 BUMD sudah ada dalam Visi Misi, bukan baru muncul setelah ada efisiensi anggaran.

“Karena itu tentu pembentukkan BUMD ini harus dipayungi dengan Perda. Sehingga kami tim transisi sudah melakukan koordinasi dan rapat-rapat sinkronisasi dengan tim penyusun RPJMD dan tim anggaran pemerintah daerah. Kita mendorong agar semua OPD yang terkait pembentukan BUMD harus segera bekerja harus proaktif agar menyiapkan data-data pendukung pembentukan BUMD BUMD ini”, tegas Epy. .
“Jadi harapan kami dari tim transisi adalah semua OPD terkait harus proaktif untuk mempercepat pembentukan perda-perda BUMD ini karena bapak bupati Kupang dan wakil bupati sangat konsen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)”, tambah dia.

“Kita tahu saat ini terjadi efisiensi anggaran secara besar-besaran dari pemerintah pusat dan ini berdampak sekali ke daerah, di daerah juga akan ada refocusing anggaran. Satu-satunya cara agar pemerintah daerah kabupaten kupang tetap melaksanakan program-program pembangunan di 5 tahun yang akan datang adalah meningkatkan pendapatan daerah. Bupati kupang sudah menegaskan, satu-satunya cara kita harus tingkatkan PAD kalau mau program-program di daerah ini bisa berjalan. Dan ini tentu kita harapkan menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah kabupaten kupang agar semua visi misi bupati dan wail bupati kupang periode 2025-2030 ini harus maksimal berjalan.
Dan harus masuk dalam rencana awal RPJMD itu perintah dari bupati kupang”, urai dia.

Ia mengatakan, program prioritas Bupati Wakil Bupati harus dieksekusi pada tahun pertama memimpin.
“Yang bupati dan wkail bupati harapkan 53 visi misi yang telah dijanjikan, saat kampanye itu harus jalan. Tidak ada tawar menawar di APBD 2025 ini. Makanya beliau meminta agar OPD terkait ini harus memaksimalkan waktu yang ada ini untuk memacu supaya visi misi dari bupati dan wakil bupati ini bisa terakomodir di dalam rencana awal RPJMD. Jadi tidak ada tawar menawar harus dijalankan”, tegas Pimred Jurnal-ntt itu. (Sintus).

The post Hadirkan Enam BUMD di Kabupaten Kupang, Strategi Pemerintahan Baru Tingkatkan PAD appeared first on Flobamora-Spot.com.