Instasi ini harus didukung oleh lembaga lain di bawahnya yang dekat dengan wajib pajak.

Kepala Desa Manusak Arthur Ximenes, S.H ketika dikonfirmasi terkait hal ini menegaskan, Sejak tahun lalu Desa Manusak sudah melakukan hal itu.

“Kami siap mendukung. Pada saat rapat koordinasi bersama bupati, kita sudah komunikasi juga dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah”, ujar Arthur di Ruang kerjanya Senin (2/2/26).

“Kita sudah, rapat di tingkat desa. Kita sudah musyawarah. Jadi untuk masalah pajak bumi dan bagunan kita lagi menunggu saat pihak badan pendapatan itu mulai mendistribusikan SPPT, kami sudah sepakat bahwa, aparat yang akan tagih”, tambah Arthur.

Wajib Pajak yang domisili di luar, akan dicari.

Pria asal Timor-Timur ini menegaskan, pihakkya akan tetap mengejar wajib pajak yang berdomisili di luar desa Manusak.

“Yang di luar nanti kita publikasikan lewat media, cetak elektronik. Setelah itu kita tunggu mereka datang atau tidak. Jika tidak datang maka, lewat tim yang ada di desa ini kita terus cari tau alamatnya di mana, ada nomor yang bisa dihubungi, kita hubungi untuk kita jemput”, ujar dia.

Bisa diumumkan lewat media sosial.

Ia menambahkan, sarana lain yang dimanfaatkan untuk mencari wajib pajak adalah lewat media sosial.

“Mungkin mereka tidak baca berita di media, kita umumkan di media sosial. Bisa lewat Facebook tiktok dan lain-lain. Itu kita lakukan dan menjadi komitmen kita untuk kita bisa mencapai target, yang diamanatkan bupati dan wakil bupati kepada badan pendapatan daerah”, ucap dia.

Pajak kendaraan juga akan ditagih oleh aparat Desa Manusak.

Lebih jauh ia menjelaskan, selain PBB, pihaknya juga akan melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor.

“Kendaraan bermotor juga begitu. Nanti kita komunikasi lebih lanjut agar Samsat itu tiap saat di desa, lewat gereja, lewat sekolah, lewat RT RW, dusun. Tentukan hari nanti mereka datang bayar di sini. Nanti kita evaluasi siapa yang belum bayar, kita sisir”, tegas Ximenes.

Ia menegaskan, pemerintah harus bersikap tegas kepada wajib pajak, untuk melakukan kewajibannya.

“Ada yang punya kendaraan tapi tidak mau bayar pajak. Ada juga orang punya bahan bangun bangun rumah tapi tidak mau bayar pajak. Kita harus ingatkan mereka. Begitu”, terang dia.

“Kita pemerintah wajib menyampaikan kau hidup di sebuah negara menuntut kau punya hak tapi kewajiban tidak mau laksanakan. Model model begitu yang kita terapkan”, tambah dia.

Berapa nilai PBB di desa Manusak pak Kades ?
“Kalo kita tahun lalu sekitar Rp58 juta untuk apa istilahnya bagi hasil pajak ini. Tapi karena ada pemotongan untuk kepentingan efisiensi anggaran maka hanya Rp39 juta.
Tahun 2026 ini Rp60 juta. Kita harapkan dengan penegasan pak Bupati melalui dinas, kita akan amankan supaya ada peningkatan. Apalagi dana desa juga mengalami pemotongan 60 persen”, tutur Ximenes.

Ximenes mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan Bapenda untuk menanyakan SPPT.

“Ini sudah bulan Februari nanti kita akan cek apakah sudah ada SPPT atau belum. Kalo sudah ada kita jemput. Tidak perlu ke kecamatan lagi tapi langsung ke desa. Kita atur jadwal untuk kita bagi”, jelas dia.

Mengenai tambang dia menjelaskan, di wilayah desa Manusak tidak ada tambang.

“Kita tidak ada tambang. 2009 itu ada tambahg mangan. Tapi sekarang tidak ada. Kita di sini ni urusan galian c saja. Tahun lalu jelang pameran, atas perintah Bupati kita berikan kontribusi cukup banyak juga, hampir 1000 ret ya untuk persiapan lapangan untuk pameran itu. Itu pemerintah pak Bupati kami laksanakan”, pungkas dia. (Sintus).

The post Tentang PBB, Kades Manusak:”Kami Siap Dukung, Sudah Ada Koordinasi Dengan Bapenda” appeared first on Flobamora-Spot.com.

Salah satu langkah yakni Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya itu menyata dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kupang, Selasa (13/01/2026) pagi, di Aula Kantor Bupati Kupang.

Dalam laporan yang disampaikan, target PAD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp.100.600.000.000, yang dikelola oleh 10 OPD pengampu PAD.

Pemerintah daerah berharap dengan keterlibatan aktif Camat, Lurah, dan Kepala Desa, target tersebut dapat direalisasikan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Salah satu inovasi yang terus didorong adalah Program Kampung Taat Pajak (KTP) sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosef Lede, menegaskan, keterbatasan transfer keuangan dari pemerintah pusat menuntut seluruh pemerintah daerah lebih kreatif dan maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah.

“Dengan dibatasinya transfer keuangan ke daerah, seluruh kepala daerah diminta memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk membiayai program-program yang telah direncanakan agar tetap dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Bupati memaparkan, belanja pegawai Kabupaten Kupang mencapai sekitar Rp751 miliar, sementara dana transfer yang diterima daerah hanya sekitar Rp. 600 miliar.

“Terdapat selisih pembiayaan yang harus ditutupi oleh daerah”, ujar dia.

Selain itu, kata Yos, APBD Kabupaten Kupang saat ini berada pada kisaran Rp.157 miliar.

Lalu beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekitar Rp224 miliar. Ini sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan kini dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Kondisi ini suka tidak suka harus kita terima dan kita carikan jalan keluar bersama. Daerah tidak boleh berhenti hanya karena ada beban di depan. Kita tetap harus berjalan, bekerja, dan mencari solusi,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Yosef Lede, menekankan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah tentu memiliki konsekuensi dan tidak selalu menyenangkan semua pihak. Namun demikian, kebijakan harus tetap dijalankan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta aspek kemanusiaan.

Ia juga mengajak seluruh Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk berperan aktif dalam optimalisasi pemungutan pajak. Dan retribusi daerah sebagai bentuk kontribusi bersama dalam menjaga keberlanjutan keuangan daerah.

Rakor ini, lanjut Bupati, menjadi ruang diskusi strategis untuk melahirkan solusi bersama dalam menghadapi berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah.

“Kita punya tanggung jawab bersama. Kita harus berpikir bersama, bekerja bersama, dan memutuskan bersama. Potensi daerah ini besar, dan saya berharap Bapak/Ibu semua dapat menjadi bagian dari solusi,” Jelasnya.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Kupang berharap seluruh pemangku kepenti jingan memiliki visi, motivasi, dan komitmen yang sama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang.

Rakor tersebut dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PAD, Camat, Lurah, serta Kepala Desa se-Kabupaten Kupang. (Dk).

The post Pemkab. Kupang Gelar Rakor, Cari Cara Tingkatkan PAD, appeared first on Flobamora-Spot.com.

Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Ir Wiriya Alrahman MM meminta seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deli Serdang, para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Deli Serdang untuk tetap meningkatkan kinerja dalam pemungutan PBB-P2, sehingga penerimaan pajak daerah tahun 2025 bisa tercapai.

“Dengan persentase meningkatnya yang cukup signifikan, membuktikan ada bukti perbaikan pengolahan pajak daerah, khususnya PBB-P2 untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang,” kata Pj. Bupati, pada Penyerahan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) PPB-P2 Buku I, II, III dan Buku IV, V serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (19/2/2025).

Sebagai salah satu sektor penyumbang PAD terbesar Kabupaten Deli Serdang, Tim Intensifikasi harus terus menggali potensi PBB-P2 di Kabupaten Deli Serdang.

“Kepada para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Deli Serdang agar lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan guna meningkatkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya membayar pajak, khususnya PBB-P2. Ini berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kelangsungan kelancaran pembangunan Kabupaten Deli Serdang,” papar Pj Bupati.

Mengingat, pentingnya pemasukan keuangan PBB-P2, Pj Bupati meminta para camat membentuk tim bersama antara KUPT, kepala desa, lurah dan para petugas pajak untuk segera mendistribusikan SPPT PBB-P2 tahun 2025 kepada wajib pajak sebelum pendekatan jatuh tempo pelaksanaan pendistribusian serta penagihan pajak daerah.

Bapenda yang telah membuat aplikasi Rekapitulasi Informasi (Reformasi) Geografis Realtime (GR) PBB yang berbasis geografis dan koordinat, Pj Bupati meyakini, penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2 akan lebih optimal.

Sebelumnya, Kepala Bapenda, Muhammad Salim SP MSI dalam laporannya mengemukakan, ketetapan cetak massal PBB-P2 tahun pajak 2025 di Kabupaten Serdang sesuai DHKP PBB-P2 buku I, II III berjumlah 477.147 lembar dengan nominal nilai sebesar Rp85.503.493.701. Sedangkan, untuk buku IV, V berjumlah 14,096 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp300.778.073.854.

Ketetapan PPB-P2 tahun 2025 meningkat 6.22 persen dari nilai ketetapan tahun pajak 2024 sebesar Rp362.265.359.663 dan jumlah SPPT 477.709 lembar.

Jatuh tempo PPB-P2 tahun 2025 sampai tanggal 31 Juli 2025, dan bila pembayaran dilaksanakan lewat batas waktu jatuh tempo, maka sanksi admnistrasi berupa denda sebesar I persen setiap bulannya dari besaran pajak terhutang SPPT PPB-P2.

Mengenai aplikasi Reformasi GR PBB, sangat mudah digunakan dan tidak membutuhkan waktu lama untuk satu SPPT.

“Hanya dibutuhkan waktu lebih kurang dua menit. Besar harapan kami, dengan adanya aplikasi Reformasi GR PBB ini, pendapatan daerah jauh lebih optimal dan terukur sesuai potensi yang ada,” terang Kepala Bapenda. (Rizky Zulianda).

The post Target PBB-P2 Deli Serdang Naik 6,22 Persen, Pj. Bupati Minta Semua Pihak Tingkatkan Kinerja appeared first on Flobamora-Spot.com.