Ketua Forum Pusat Koperasi Kredit NTT Vinsen Repu pada kesempatan itu menjelaskan, Provinsi NTT merupakan wilayah dengan tingkat partisipasi penduduk terhadap Koperasi Kredit tertinggi di Indonesia, dimana 20% dari 5 juta penduduk adalah anggota Koperasi Kredit. Sebanyak 1.200.000 orang adalah anggota Koperasi Kredit dari 131 (serratus tiga puluh satu) kopdit primer. 131 kopdit primer tersebut berada di bawah koordinasi 5 (lima) Pusat Koperasi Kredit (PUSKOPDIT) sebagai koperasi sekunder.

Pusat Koperasi Kredit Timor, yang terletak di Kota Kupang, Ibukota Provinsi NTT, beranggotakan 24 kopdit primer, dengan jumlah anggota sebesar 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) orang. Ke-24 kopdit primer tersebut tersebar di Pulau Timor, Alor, Sabu dan Rote.

Pertama, Gerakan Koperasi Kredit menolak sepenuhnya RUU PPSK Tahun 2022.

“RUU ini dalam pembentukannya telah cacat secara proses dengan mengabaikan azas penyusunan atau pembentukan Undang-Undang. Yaitu tidak pernah melibatkan Gerakan Koperasi dan secara substansi telah melanggar prinsip-prinsip dasar koperasi”, kata Vinsen.

Kedua, menolak segala bentuk diskriminasi terhadap gerakan koperasi oleh pihak manapun.

“Ketiga, meminta dan menuntut Pemerintah melibatkan Gerakan Koperasi Kredit dalam penyusunan RUU PPSK tahun”, tambah Ketua Puskopdit BK3D Timor itu.

Ia menyebut, ada tiga alasan mendasar Gerakan Koperasi Kredit menolak RUU PPSK.

Pertama, alasan filosofis. Koperasi merupakan self-regulated organization(organisasi otonom) yang menempatkan manusia sebagai elemen utama dan terpenting  dibandingkan modal, supreme di atas modal dan material.

Koperasi merupakan organisasi berbasis orang (people-based association) yang berbeda dengan korporasi yang berbasis kumpulan modal.

“Gerakan koperasi seluruh dunia mengakui bahwa prinsip otonomi dan demokrasi adalah merupakan kekuatan masyarakat untuk menolong dan mengatur diri sendiri (self-help regulated)”, kata dia.

“Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2016 telah mengakui koperasi sebagaiwarisan bukan benda (intangible heritage) yang merupakan gerakan menolong diri sendiri melalui kerja-sama (self-help through mutual assistance)”, tambah dia.

Kedua, alasan empiris-sosiologis. Koperasi telah menunjukkan ketahanan (resilience) di tengah konjungktur perekonomian dengan basis kekuatan prinsip otonomi dan demokrasi.

Contoh di Jerman yang selama 90 tahun tidak pernah meminta dana talangan uang negara (bailout) padahal mereka jugaadalah pembayar pajak.

“Dengan menerapkan prinsip demokrasi di dalam Koperasi, anggota koperasi telah mengambil tanggung jawab terhadap risiko usaha. Dan dari sisi inilah secara prinsip berbeda dari praktek korporasi perbankan”, ujarnya.

Ketiga, alasan yuridis. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

“Tidak adanya pengakuan hak koperasi memperoleh perlindungan fasilitas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), merupakan bentuk diskriminasi terhadap badan hukum koperasi yang diakui negara”, tegasnya.

“Dengan demikian, RUU PPSK tahun 2022 telah melanggar pasal 28 huruf b UUD 1945”, tegasnya mengakhiri.

Pernyataan sikap Penolakan UU PPSK diikuti seluruh anggota Forum baik offline maupun secara virtual.

The post Forum Pusat Koperasi Kredit NTT, Tolak UU PPSK. Simak Alasannya !! appeared first on Flobamora-Spot.com.