Kedatangan Petinggi GMIT dan Pengurus PAR untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Jambore PAR GMIT tahun 2022.

Gubernur VBL memberi apresiasi atas agenda rutin empat tahunan GMIT tersebut, dimana kegiatan Jambore VI PAR GMIT akan kembali dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 10 Juli 2022 di Jemaat Betania Ba’a Klasis Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

Gubernur VBL berharap kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan sukses, karena kegiatan Jambore tesebut sebagai wadah mempersiapkan kaum anak dan remaja GMIT, agar memiliki spiritual dan pengetahuan yang tinggi, sehingga kelak dapat menjadi pemimpin bangsa dan daerah ini.

“Saya sudah menerima informasi lisan tentang kegiatan Jambore PAR tersebut dari Bupati Rote Ndao, dan tentunya sebagai pemimpin di daerah ini, saya sangat mendukung, karena kegiatan seperti ini menjadi model pengembangan karakter dan keterampilan anak-anak dan remaja GMIT. Bagaimana anak-anak dilatih, diberi asupan kognitif yang benar dan diasah, mental dan spiritual diperkuat. Inilah modal penting bagaimana seorang anak ataupun remaja dididik dan dibentuk karakternya untuk meneladani Kristus, yang adalah sahabat anak-anak”, ungkap Gubernur VBL.

Orang nomor satu NTT ini juga mengatakan bahwa hal yang tidak boleh dilupakan dan menjadi bagian terpenting yaitu anak juga harus dididik untuk mencintai alam dan lingkungan ciptaan Tuhan, apalagi NTT ini sangat kaya akan sumber daya alam yang sangat indah, dan di dalamnya terkandung berbagai potensi besar untuk dinikmati dan diolah dengan pengetahuan, sehingga bisa berdampak untuk kesejahteraan masyarakat, yang didalamnya termasuk anak-anak dan remaja.

“Saya sebenarnya lebih setuju jika kegiatan tersebut bisa dilaksanakan diluar gedung/outdoor, kegiatan yang terpusat di tengah alam bebas, sehingga anak dan remaja bisa lebih mengenal dan mencintai alam NTT. Kegiatan seperti jambore dan lain sebagainya janganlah diadakan lagi di kota, tapi harus di tempat yang terbuka di tengah alam, yang jauh dari keramaian kota, agar anak-anak dapat lebih menikmati dengan bebasnya alam yang indah dan eksotik di NTT, termasuk yang ada di Rote Ndao. Mulut Seribu, adalah kawasan yang sangat kaya akan sumber daya perikanan, seperti lobster dan juga pariwisatanya yang semakin terkenal. Nah, anak-anak harus mengetahui tempat tersebut. Di tempat seperti itu, anak bisa mengenal dan menyatu dengan alam sekitarnya. Anak dapat dididik untuk bisa bersekutu dengan alam. Anak bisa menjelajah alam, bisa mengungkapkan kekagumannya terhadap alam, dan mereka mampu menarasikan tentang alam NTT yang indah dan kaya akan berbagai potensi yang bisa dikelola untuk kesejahteraannya mereka kelak. Dengan narasi tersebut mereka belajar untuk menghargai alam, dan mereka didorong untuk bisa memiliki pengetahuan yang luas tentang bagaimana mengolah berbagai potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya”, demikian harapan besar dari Putera Semau tersebut.

Gubernur VBL juga mengatakan bahwa jika anak-anak dari kecil sudah dididik untuk mencintai alam dengan berbagai kekayaan yang dimilikinya, maka sebagai orang tua dan bahkan warga GMIT, tinggal mendorong agar kelak anak-anak dapat bersekolah untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mengolah sumber daya alam untuk kesejahteraan.

“GMIT harus terpanggil tentang bagaimana memberi pengetahuan kepada anak-anak dan remaja, untuk mengenal karakter daerahnya. Mindset kitalah yang harus diubah. Mengajar anak-anak itu juga haruslah peka terhadap lingkungan alam, tentang kekayaan yang terkandung didalamnya. Mindset alam yang harus dirubah. Apalagi anak peserta Jambore GMIT seusia SMP, maka dipastikan bahwa anak seusia mereka model pemikirannya sudah mulai berjalan dengan baik dan mulai berpikir secara mendalam. Buatlah kegiatan jangan hanya bersifat business as usual saja, tetap kegiatan yang berbeda dan punya makna berarti yang bisa didapat”, ungkap Gubernur VBL.

Gubernur juga menambahkan bahwa akses jalan ke Mulut Seribu sudah sangat baik, itu berarti peluang untuk dilaksanakannya kegiatan disana sangat memungkinkan.

Mendengar penjelasan Gubernur VBL, maka Wakil Ketua Sinode GMIT dan Panitia Jambore VI PAR GMIT bersepakat akan merancang kembali kegiatan tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai masukan positif dari Gubernur NTT, yang nantinya pada saat kegaiatan Jambore VI PAR, akan dinobatkan sebagai Sahabat Anak GMIT.

“Tujuan dilaksanakannya Jambore VI PAR GMIT adalah mendidik anak dan remaja GMIT menjadi generasi penerus dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, harus diperkuat dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga sanggup menghadapi tantangan jaman ke depan”, kata Wakil Ketua Majelis Sinode GMIT, Pdt. Gayus Polin.

Ketua Pengurus PAR GMIT, Hijayas Mode mengatakan bahwa kegiatan Jambore VI PAR 2022 di Kabupaten Rote Ndao, akan diikuti oleh anak-anak dan remaja perutusan 53 Klasis se GMIT, dimana setiap klasis akan mengutus 6 orang sebagai peserta jambore. Karena masa pandemi, maka kelas yang akan dilombakan dan dipertandingkan adalah sebanyak 13 kelas, diantaranya : Kelas Cerdas, Outbound dan Jambore Gembira.

“Pada kegiatan Jambore Gembira akan dipentaskan seni dan budaya, pameran hasil karya, tour kebinekaan dan juga musyawarah anak GMIT”, ungkap Hijayas yang juga adalah PNS Pemkot Kupang.

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT : Doris Alexander Rihi, Obed Maudebang selaku Sekretaris Pengurus PAR GMIT, Bendahara Panitia Jambore VI PAR : Dortje Jusuf, dan Koordinator Bidang Oikumene Pengurus PAR GMIT/Sekretaris Panitia Jambore VI PAR : Simon Giri.

The post Jambore PAR Segera Digelar, MSH GMIT dan Pengurus PAR, Temui Gubernur appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kapolda NTT Irjen Pol Drs Setyo Budiyanto, SH, MH, menyampaikan, kehadirannya untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat kerja sama Kepolisian Daerah NTT  dan Pemerintah Provinsi NTT dalam mendukung program pemerintah serta menjaga stabilitas Keamanan Ketertiban Masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur.

“Perlunya menjalin hubungan komunikasi dan kerja sama yang baik dalam mendukung program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga ekonomi tetap tumbuh dan keamanan di wilayah ini pun tetap kondusif”, jelas Setyo Budiyanto.

Dengan pertemuan ini, pihaknya berharap bisa mendapat informasi-informasi untuk membantu mendorong pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

“Ke depannya kerja sama ini terus dilakukan dan ditingkatkan,” pinta Setyo Budiyanto.

Sementara itu Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menyambut baik dan menyampaikan harapannya dan mohon dukungan dari Kapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyanto guna bersama menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah NTT.

Gubernur NTT VBL pun menyampaikan situasi kondisi dan permasalahan wilayah NTT dalam kaitannya terkait potensi-potensi yang dimiliki NTT yang perlu dikembangkan melalui strategi-strategi maupun inovasi tertentu.

“Kami juga sangat bergembira dengan kehadiran Kapolda NTT yang baru Bapak Irjen Pol Drs. Setyo Budiyanto SH, M.H, yang juga  mantan Direktur Penyidikan KPK dan saya mau semangat sebagai Penyidik itu terus diterapkan di NTT. Negara atau sebuah daerah itu maju kalau pemerintahannya tidak rakus tidak ada ketamakan,” katanya.

VBL juga mengharapkan  Kehadiran Bapak juga sebagai energi positif untuk kita dalam menyelesaikan beberapa masalah diantaranya perizinan-perizinan di setiap kabupaten untuk kita percepat. Kita harus bentuk tim untuk menangani itu. Presiden juga sudah menginstruksikan agar setiap perizinan itu dipercepat.

Begitupun persoalan-persoalan yang ada di wilayah ini baik itu, persoalan tanah maupun investasi. Ia pun memperkenalkan hasil Karya para UMKM yang ada di NTT kepada Kapolda NTT, Irjen Pol Setyo Budiyanto.

Gub NTT  berharap dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih baik ke depan butuh kerja sama dari semua pihak terutama dari Polri (Polda NTT).

Turut Hadir dalam kesempatan  tersebut,  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT, Bernadeta Meriani Usboko, dan  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cornelis Wadu.

The post Kapolda NTT Temui Gubernur, Bahas Strategi Bangun NTT appeared first on Flobamora-Spot.com.

Tim Ahli tersebut diketuai oleh Ardiyanto Maximilianus, ST, M.Si (Kandidat Doktor Pengembangan Wilayah dan Perdesaan IPB dan saat ini merupakan Dosen ITN Malang), bersama para anggota : Dr. Nurul Aini (Ahli Perancangan Kota, Lulusan Universitas Kanzawa Jepang), Agustinus Haryanto Patiradja, ST, MT (Dosen Fakultas Teknik Unika Widya Mandira Kupang sebagai ahli infrastruktur), Primus Ariyanto, ST, MT (Peneliti Menejemen Pembangunan pada LPPM ITN Malang), Asisten Peneliti yang juga adalah seorang Ahli Peta : Mesa Adiwirawan dan Monsar Sir, Magister Ekonomi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dari Universitas Brawijaya Malang yang merupakan alumni ITN Malang dan asisten peneliti.

Kehadiran dan kunjungan dari tim tersebut adalah untuk meminta pendapat, masukan konstruktif  maupun berbagai input strategis, dalam rangka penyemprurnaan revisi dokumen RTRW NTT Tahun 2010 – 2030 yang sementara dirampungkan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT. Berbagai Masukan tersebut diharapkan diperoleh dari Jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.

“Hari ini kami menghadirkan tim ini dihadapan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk mendapatkan berbagai masukan strategis dalam rangka penyempurnaan Rencana Dokumen yang telah dibuat. Jadwal yang telah ditetapkan bahwa nanti pada bulan Desember 2021 ini kami rampungkan, masih ada dua dokumen yang berkaitan yaitu integrasi RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) yang produknya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, dokumen ini diperlukan dalam rangka melengkapi dokumen revisi RTRW Provinsi NTT”, Jelas Kadis PUPR Provinsi NTT, Maxi Nenabu.

Selanjutnya Nenabu berharap, pada Bulan Maret 2022, dokumen revisi RTRW Provinsi NTT sudah bisa diajukan kepada DPRD Provinsi NTT, dan akan dibahas lebih lanjut ke Kementerian ATR dan Kementerian Dalam Negeri. Dan diharapkan pada Bulan Juni 2022 nanti, dokumen revisi RTRW Provinsi NTT sudah dapat disahkan menjadi perda.

Ardiyanto  Makasimilianus Gai, ST, M.Si  ketua Tim Ahli Revisi RTRW Provinsi NTT, mengatakan, pemaparan tersebut penting dilakukan di hadapan Jajaran Pemerintah Provinsi NTT,  karena sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011, pada Bulan Mei 2022 akan mempresentasikan di depan kementerian dan lembaga untuk mendapatkan persetujuan substansi dari  Menteri Agraria dan Tata Ruang RI.

“Pada dasarnya hari ini kami sangat membutuhkan klarifikasi dari Bapak Gubernur dan Bapak Wagub karena RTRW ini akan menjadi pedoman pengembangan wilayah Provinsi NTT untuk 20 tahun ke depan. Perda kita 2010-2030, pada tahun 2018 sudah dilakukan peninjuan kembali dan mestinya sudah direvisi . Hari ini momentum revisinya cukup tepat karena kita merujuk kepada regulasi terbaru yaitu UU Cipta Kerja 2020.

Pada dasarnya kami ingin mendapatkan masukan, saran serta konsep ruang dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk pembangunan NTT yang membutuhkan ruang pada 20 tahun kedepan”, jelas Ardiyanto yang adalah putera Sikka jebolan ITN Malang ini.

Lebih jauh Ardiyanto mengatakan terkait regulasi NTT sendiri telah memiliki 2 produk perda yaitu RTRW Provinsi NTT dan RZWP3K. Namun pasca UU Cipta Kerja kedua dokumen ini harus menjadi satu perda, yaitu perda RTRW yang memuat perencanaan ruang darat dan perencanaan ruang  laut.

“Untuk RZWP3K sendiri masih dalam proses penyempurnaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Dan nanti tahun depan akan terintregasi dalam dokumen RTRW Provinsi NTT. Kita juga harus melakukan penyusunan KLHS sebagai syarat KLHS menjadi amdal dari RTRW Provinsi NTT, dan ini menjadi tanggung jawab dari Dinas LHK Provinsi NTT. Dukungan data dari berbagai Perangkat Daerah sangat dibutuhkan untuk finalisasi dokumen RTRW kita”, ungkap Dosen ITN Malng ini.

Menurut Ardiyanto, Tim Ahli akan melakukan sosialisasi di DPRD Provinsi NTT sesuai dengan tuntutan regulasi, agar secara subatansi sudah mendapatkan persetujun DPRD sehingga saat persetujuan substansi telah keluar dari kementerian ATR, DPRD tidak mengubah lagi substansinya, tinggal melanjutkan pembahasan rancangan PERDAnya.

“Tujuan dari Penataan Ruang Wilayah NTT adalah Mewujudkan Provinsi NTT yang aman, nyaman, produktif di wilayah daratan dan lautan sebagai pendukung ekonomi nasional serta didukung oleh sektor pariwisata yang maju dan berdaya saing dengan mengedepankan kelestarian wilayah daratan dan lautan melalui pengembangan potensi sumber daya manusia dan alam yang terpadu, bermitra dan berkelanjut”, ungkap Ardiyanto seraya memohon Bapak Gubernur dan Wagub untuk memberi catatan perbaikan terhadap konsep tujuan ini.

Selanjutnya Ardiyanto menyampaikan bahwa tujuan tersebut akan menjadi dasar warna dari penataan ruang wilayah Provinsi NTT. Dokumen ini pada intinya disesuaikan dengan visi dan misi Pemprov NTT yang terdapat pada RPJMD, dimana sektor pariwisata menjadi sektor pendongkrak. Ini sudah dikaitkan RPJP dan  dengan visi dan misi pada RPJMD perubahan.

“Melalui konsep di dokumen ini, juga akan mendukung pengembangan jalan lingkar di setiap pulau-pulau besar, dan setiap pulau kecil dipastikan semua jalan terkoneksi, untuk mendukung pengembangan 22 obyek pariwisata yang menjadi prioritas pengembangan di Provinsi NTT”, ungkap Ardiyanto.

Ardiyanto juga mengatakan bahwa kadang yang menjadi hambatan adalah kita sudah punya konsep, sudah ada salam dokumen perencanaan pembangunan kita, namun terkendala pada ruangnya tidak disiapkan, sehingga harus dipastikan bahwa ada mimpi-mimpi besar dari kita semua termasuk Bapak Gubernur dan  Bapak Wakil Gubernur, yang mungkin selama ini masih terhambat dengan perijinan ruangnya, karena RTRW belum  terakomodir, diharapkan sudah bisa tersampaikan, sehingga dapat diolah dan dimasukan. Khususnya tentang ketetapan lokus dan titik-titik yang diarahkan oleh Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT.

Gubernur VBL saat pertemuan tersebut menegaskan bahwa semua dokumen harus dilengkapi sesegera mungkin untuk menyempurnakan finalisasi revisi dokumen RTRW Provinsi NTT. “Semua Perangkat Daerah wajib menyampaikan data akurat dan data terkini lengkap dengan lokus di setiap wilayah di NTT ini, dan setelah semua data dilengkapi harus pertemuan dengan saya untuk dipresentasikan, Jika ada kendala dalam merampungkan dokumen ini segera sampaikan kepada saya”, tegas Gubernur VBL.

Sementara Wakil Gubernur JNS mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah jelas bahwa dalam penyusunan UU itu ada dua hal yang menjadi dasar pertimbangan yaitu Struktur Ruang dan Pola Ruang.

“Oleh sebab itu, dokumen ini harus dilengkapi dengan Struktur Ruangnya dan Pola Ruangnya. Struktur ruang ini, kalian harus melihat detail. Seperti contohnya di pelabuhan kalian harus melihat  daerah lingkungan kepentingan dan daerah lingkungan kerja. Ini seharusnya teman-teman sudah menyiapkan batasan lahan itu, baru kemudian struktur ruangnya. Setelah itu dibagi pola ruangnya, budi dayanya dan sebagainya didalam pola ruang . Jadi struktur ruang ada di pemukiman-pemukiman. Teman-teman harus menyusun lagi dengan para pimpinan Perangkat Daerah,  supaya bisa memberikan data yang lengkap. Jadi struktur ruang sebenaranya adalah tanah ini mau diapakan, sementara pola ruang adalah ini hutan lindung, ini budi daya atau apa?  Tolong susun dua hal tersebut secara rinci, sehingga saat Bapak Gubernur melakukan presentasi di kementerian, sudah disertai dengan data dukung yang lengkap”, tegas Wagub JNS.

Menanggapi apa penegasan yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,  Ardiyanto sebagai Ketua Tim Ahli menyatakan kesediaan untuk mendampingi dan berkoordinasi dengan OPD dan instansi vertikal lainnya untuk melengkapi dokumen tersebut dengan lokus dan titik koordinat, sehingga dokumen RTRW Provinsi NTT memenuhi amanat UU Penataan Ruang.

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Marsianus Jawa, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT, Yusuf Adoe, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Muhamad Nasir Abdullah, Kepala Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi NTT, Arief Mahmud, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Zet Sony Libing, dan Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Lerry Rupidara.

The post Tenaga Ahli Finalisasi Dokumen RTRW Provinsi NTT Temui Gubernur appeared first on Flobamora-Spot.com.