Demikian Bupati Kupang Korinus Masneno dalam sambutannya saat membuka kegiatan advokasi perda Kawasan  Tanpa Rokok (KTR) Jumat, (1/3/24) di ruang rapat Bupati Kupang.

Masneno melanjutkan, berdasarkan data dari Dinkes Kabupaten Kupang, ada pergeseran jenis penyakit terbanyak yakni penyakit tidak menular yang disebabkan oleh faktor pola hidup masyarakat. Salah satunya yaitu perilaku merokok. Dari hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, menunjukkan jumlah perokok aktif di kabupaten Kupang usia 10 tahun ke atas, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan perokok aktif berdasarkan Riskesdas tahun 2013, yakni 23,7% menjadi 26,3% dengan lokasi merokok terbanyak adalah dalam gedung yakni 86%.

“Kita patut bersyukur atas perhatian Pemerintah Pusat melalui Kemenkes dan Kemendagri. Serta pihak terkait lainnya atas kepedulian terhadap kesehatan masyarakat kabupaten Kupang melalui advokasi upaya penerapan KTR di kabupaten Kupang. Kami menyambut gembira dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dengan harapan agar kabupaten Kupang dapat menerbitkan regulasi berupa Perda sebagaimana diamanatkan dalam UU kesehatan no. 17 tahun 2023 pasal 151 tentang Pemda wajib untuk menetapkan dan mengimplementasikan KTR di wilayahnya”, jelas Masneno.

Dirinya berharap agar Kadis Kesehatan kabupaten Kupang dan Kabag Hukum segera merancang Perda yang dimaksud supaya tujuan utama penetapan KTR untuk menurunkan angka kesakitan/kematian akibat asap rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok dapat direalisasikan sesuai standar.

Korinus juga mengakui, niat baik ini sangat mulia karena salah satu misi utama Pemkab. Kupang adalah membangun sumber daya manusia yakni membangun manusianya.

“Tugas pemerintah adalah sebagai motivator dan fasilitator karena itu kita akan terus mengupayakan apa yang menjadi rujukan regulasi dasar tugas dan pelaksanaannya. Besar harapan kami, dukungan dari Kemenkes dan pihak terkait lainnya terhadap kesehatan masyarakat kabupaten Kupang termasuk KTR tetap berkelanjutan, sehingga menjadi salah satu kabupaten yang unggul dan maju serta masyarakatnya sehat dan sejahtera”, tutup Masneno.

Direktur P2PTM Kementerian Kesehatan RI, dr. Eva Susanti mengatakan, progres ini sesuai dengan UU Kesehatan terbaru agar bisa diimplementasikan budaya KTR. Memang tidak dilarang, namun harus ada tempat yang bisa menghindari paparan asap rokok orang lain.

Ini merupakan salah satu upaya mencegah penyakit tidak menular yakni asap rokok yang juga dapat menyebabkan kematian.

“Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia kedepannya, sudah menjadi target RPJM kita dengan menurunkan prevelensi anak di usia 18 tahun ke bawah. Kita harus mempersiapkan generasi muda kita agar bisa menerapkan KTR. Sehingga kedepan anak-anak muda Indonesia bisa bersaing dengan orang luar. Terima kasih kepada Pemkab Kupang, semoga seluruh jajaran di Pemkab Kupang bisa menerapkan KTR dan membentuk proses Perda di kabupaten Kupang. Karena ini merupakan tugas mulia untuk menciptakan generasi yang lebih sehat”, ujar Eva Susanti.

Turut mendampingi, Plt. Sekda Kab. Kupang Mesak Elfeto. Analis Produk Hukum. Direktorat PHD Kementerian Dalam Negeri RI Siti Hadijah. Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes Hanifah Rogayah. Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Meuthia Rachmah. Bagian Hukum dan Organisasi Kemenkes Fajar Kurniawan. Juga Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang, Kabag Hukum Jane Paoe. (NH).

The post Pemkab Kupang, Bakal Punya Perda Kawasan Tanpa Rokok appeared first on Flobamora-Spot.com.

Dia menjelaskan, 16 Pustu itu disetujui dari 26 Pustu yang diusul ke Pemerintah Pusat.

“Ke-16 Pustu tersebut yakni di kecamatan Semau Pustu Huilelot, Kecamatan Kupang Barat, Pustu Bolok. Kecamatan Nekamese, Pustu Usapisonbai, Pustu Oben dan Besmarak. Kecamatan Kupang Tengah Pustu Oelnasi, Oelpua dan pustu oebelo. Kecamatan Taebenu, Pustu Baumata Utara. Kecamatan Amarasi Selatan Pustu Retraen. Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Pustu Muke. Kecamatan Amabi Oefeto, pustu Raknamo. Kecamatan Fatuleu Pustu Oebola dan Kuimasi. Kecamatan Amfoang Tengah, Pustu Fatumonas dan Kecamatan Amfoang Barat Laut Pustu Faumes”, jelas Amaheka.

Selain Pustu ada juga pembangunan Rumah Sakit Pratama.

“Pembangunan 16 Pustu dan Rumah Sakit Pratama sumber anggarannya APBN”, terang dia.

Menurut dia masih ada 100 lebih Pustu yang mengharapkan perhatian Pemerintah pusat.

“Semoga di tahun tahun berikut pemerintah pusat memperhatikan pustu lainnya di kabupaten Kupang. Pustu di kabupaten Kupang ada 160-an. Puskesmas ada 27 buah dan 2 Rumah Sakit”, jelas dokter Robert.

Ia mengatakan, pemerintah dan masyarakat kabupaten Kupang patut mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat.

“Di era pak Jokowi ini Pustu juga mendapat perhatian. Secara nasional tu Pustu terlalu kecil untuk diperhatikan dari APBN. Nah Ketika sudah disetujui harus dikerjakan sampai selesai”, pungkasnya. (Sintus).

The post Pemkab Kupang, Bangun Enam Belas Pustu Tahun 2024, Simak beritanya appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe.

Dalam sambutanya dia menyatakan Perpres no. 72 tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting mengamanatkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin (usia subur), ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia 0-59 bulan.

Untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting diperlukan upaya percepatan lintas program dan lintas sektor.

Dia mwnjelaskan, perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan konvergensi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan stunting tingkat provinsi, daerah, desa dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan; Penguatan kelembagaan, Menyatukan program-program untuk penurunan stunting di Kabupaten Kupang; Menguatkan koordinasi dan sosialisasi dan Kolaborasi multipihak dan lintas sektor.

Jerry menuturkan, “Peraturan Presiden ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (STRANAS) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak Tahun 2018 dengan lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting diantaranya Komitmen dan visi kepemimpinan, Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa, Gizi dan ketahanan pangan dan Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi”.

Dia berharap, melalui rakor TPPS tingkat kabupaten Kupang dan sosialisasi Peraturan Bupati terkait Penanganan Stunting ini, maka segala upaya perencanaan, pemantauan dan evaluasi sekaligus penguatan koordinasi lintas sektor.

“Terimakasih kepada seluruh pihak terkait yang sudah bekerja sama demi menurunkan angka stunting di Kabupaten Kupang”, ucap dia.

Selain itu dalam kegiatan Rapat lainnya bersama Pokja AKI-AKB dirinya berterima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat aktif dalam pembangunan kesehatan di kabupaten Kupang.

“Khusus kepada USAID-Momentum yang melalui kerjasama kemitraan dengan pemda”, kata dia.

Dirinya mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan bekerjasama, baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai ke Desa, termasuk semua unsur lintas sektor baik swasta, akademisi, LSM dan Media Massa untuk memastikan masyarakat kabupaten Kupang dapat dengan mudah memperoleh layanan kesehatan.

Turut hadir, para Pimpinan OPD lingkup Pemkab Kupang yakni Kepala DP2KBP3A Yesay Lanus. Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang dr. Robert Amaheka, Kepala BP4D Dikson Selan. Perwakilan Polres Kupang, LSM/NGO, para Camat dan Kapus dan PLKB. (NH).

The post Pemkab Kupang Gelar Rakor TPPS dan Sosialisasi Perbup Penanganan Stunting appeared first on Flobamora-Spot.com.

CSR yang diterima senilai Rp.119.754.000, akan dimanfaatkan Pemkab Kupang untuk pembuatan jalan menuju destinasi wisata di Dusun Rium Desa Pakubaun Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang.

Penyerahan CSR tersebut diberikan secara langsung oleh Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho kepada Bupati Kupang Korinus Masneno.

Bupati Masneno pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih  atas bantuan yang diterima Pemkab Kupang sebagai bentuk dukungan pembangunan di Kabupaten Kupang.

“Saya bersyukur atas bantuan CSR yang sudah diterima Pemkab Kupang selama 2 kali. Sebelumnya CSR untuk pembangunan gedung sekolah yang tidak layak seperti beratap daun dan berlantai tanah. Dengan CSR dari Bank NTT sudah mengubah gedung sekolah di beberapa desa di Kabupaten Kupang menjadi lebih layak. Dan kali ini bantuan dalam bentuk dukungan untuk pengembangan kawasan wisata berupa akses menuju Kampung Bahari kerjasama dengan TNI Angkatan Laut telah kami terima,” jelasnya.

Menurut dia, Bank NTT menjadi mitra pembangunan yang memberikan dukungan nyata. Buktinya hari ini Pemkab Kupang mendapat bantuan CSR.

“Bank NTT selalu hadir pecahkan masalah, beri dukungan untuk bantu pemerintah. Saya yakini perbankan punya sistem yang terukur dan pastinya diawasi OJK. Adanya bantuan ini dapat memacu kita bekerja lebih baik, serta perlunya kontrol sosial dan kontrol masyarakat,” kata Masneno.

Dirut Utama Bank NTT Harry A. Riwu Kaho menyampaikan, kinerja keuangan Bank NTT dengan perolehan laba dan upaya antisipasi terhadap besaran resiko yang timbul.

Bank NTT jelasnya siap membantu jika dibutuhkan, tentunya dengan memperhatikan regulasi yang ada.

“Upaya-upaya pemulihan dari bank NTT selalu kami siapkan”, kata dia.

Kepada Bupati Kupang selaku pemegang saham terbesar kedua di Bank NTT, dirinya meminta dukungan agar kinerja Bank NTT semakin baik.

Sebagai komitmen dari pencapaian semua pemegang saham, termasuk Kabupaten Kupang, dirinya berterima kasih atas dukungan Bupati Kupang sebagai Pemegang saham terbesar kedua di Provinsi NTT yang telah memberi kepercayaan yang luar biasa kepada bank NTT.

“Kepercayaan yang diberikan, tentu memberi kenyamanan bagi kami untuk dijalankan secara independen dan profesional. Kami berupaya mampu melihat sesuatu yang sangat potensial, salah satunya dengan cara membuka akses jalan ke tempat wisata Kampung Bahari. Dari pemikiran-pemikiran hebat bapak Bupati, potensi-potensi yang ada dijamin akan menghasilkan PAD. Kami juga berniat dan bersedia melakukan pendampingan baik untuk UMKM ataupun mengajak pihak yang punya kompetensi di bidang pariwisata untuk membangun Kabupaten Kupang dengan rasa memiliki, dan berjiwa enterpreneur,” urai Harry Riwu Kaho.

Dia menambahkan, bila ada atau beredarnya informasi-informasi keuangan yang tidak sesuai terkait Bank NTT, tentu diakibatkan kebanyakan orang belum tahu cara baca neraca dan akhirnya memberi kesimpulan-kesimpulan yang tidak cermat,” kata dia.

Turut hadir Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi Fransiskus Boli Tobi. Plt. Sekda Rima. K.S. Salean. Kadis PUPR Mateldius Sanam dan Kaban BPKAD Oktovianus Tahik. (Merc).

The post Pemkab Kupang, Terima CSR Dari Bank NTT appeared first on Flobamora-Spot.com.

Sebanyak 80 gereja di Kabupaten Kupang menerima bantuan berupa semen, seng, besi, keramik dan triplek, dengan total dana bantuan sebesar Rp. 1 miliar.

Bupati Kupang dalam sambutannya berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dan dikelola dengan baik oleh Penerima.

“Bantuan ini nantinya akan diserahkan dengan jumlah penerimaan yang bervariasi sesuai dengan acuan pengajuan dan kondisi dari tempat ibadah tersebut. Yang diberikan ini hanya secara stimulan. Tentu belum menjawab semua kebutuhan yang ada, namun Pemerintah berupaya hadir mendukung pembangunan keagamaan di wilayah Kabupaten Kupang, dan selalu mengagendakan program bantuan bagi rumah ibadah secara rutin,” ungkap dirinya.

Lebih lanjut dia mengatakan, gereja merupakan pilar utama pembangunan manusia di Kabupaten Kupang, dan dengan kekuatan yang dimiliki bergandengan tangan bangun iman, juga mental dan spiritual.

Masneno menyatakan bangun jemaat juga perlu ada korelasi peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan ekonomi. “Sebab tugas utama dalam kegiatan keagamaan adalah tugas pelayanan yang dilaksanakan secara kolaboratif”, kata dia.

Turut mendampingi Bupati, Plt.Sekda Rima Salean, Asisten Sekda Mesak Elfeto dan Novita Foenay, Kabag Kesra Benny Markus, dan para tokoh agama Kristen se-Kabupaten Kupang. (Merc).

The post Pemkab Kupang, Agendakan Bantuan Rutin Kepada Rumah Ibadah appeared first on Flobamora-Spot.com.

Demikian disampaikan Bupati Kupang dalam sambutan tetulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kupang Novita D.E Foenay saat membuka kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kabupaten Kupang,di Aula Amaris Hotel Kupang Rabu (23/8/2023) .

Lebih lanjut Novita menjelaskan Forum seperti ini harus dapat mencapai kreativitas dan nilai tambah bukan hanya merukunkan tetapi juga membentuk umat yang kompetitif dan inovatif menjalankan kehidupan secara baik.

“saya berharap semua stakeholder membangun komitmen bersama, memupuk rasa saling percaya, saling menghormati dan tetap menjaga hubungan yang sinergis antara Pemerintah dan tokoh agama demi menjaga harmonisasi sosial dan kehidupan keagamaan dalam keberagaman,” ungkap Novita.

Dirinya meminta dukungan semua pihak agar kerukunan dan kebersamaan di Kabupaten Kupang dapat terus terjaga dengan baik.

“Mari berkerjasama dan berkerja cerdas dalam membangun Kabupaten Kupang yang maju, mandiri dan sejahtera,” Pesannya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kupang, Benny Markus melaporkan pentingnya pelaksanaan kegiatan ini sebagai ajang dialog Kerukunan antara Pemerintah dan tokoh agama. Ini menjadi langkah strategis menjaga harmonisasi dan memelihara kerukunan hidup umat beragama di Kabupaten Kupang.

Selain itu jelas Benny, lewat kegiatan ini dapat membangun kemitraan antara Pemerintah Daerah dan tokoh agama, tokoh masyarakat dengan harapan terciptanya pemahaman bersama yang optimal dari berbagai tokoh lintas agama dan Pemerintah dalam menciptakan kerukunan intern dan antar sesama umat beragama.

Kegiatan dilaksnakan selama 2 hari yakni tanggal 23 s/d 24 Agustus 2023 dengan peserta yang mewakili 24 Kecamatan se Kabupaten Kupang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua FKUB Kab. Kupang Pdt. Yunus Kay Tulang bersama anggota, Kaban Kesbangpol Kab. Kupang Richard Benu, Camat dan Tokoh-tokoh Agama di Kabupaten Kupang. (IH).

The post Gelar Pertemuan, Pemkab Kupang, Toga dan FKUB, Bahas Hal Penting Ini appeared first on Flobamora-Spot.com.

“Program percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang mengamanatkan percepatan penurunan stunting dengan target prevelensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Target RPJMD kab. Kupang pada tahun 2023 adalah 10% dan pada akhir periode RPJMD kab. Kupang pada tahun 2024 adalah 9,3%. Capaian saat ini di kab. Kupang, prevalensi stunting pada pengukuran Februari 2022 adalah 24,14 % atau 7.207 balita, sedangkan pada Agustus 2022 menjadi 19,88% atau 6.118 balita. Dalam upaya memenuhi target penurunan prevalensi stunting menjadi 9,3% pada tahun 2024 maka diperlukan penguatan pada intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada 1000 hari pertama kehidupan yang dilakukan secara konvergen dengan melibatkan multi sektor/LSM”, jelas Wabup Jerry Manafe saat membuka kegiatan FGD di Hotel Krystal Kupang pada Rabu, (16/11/2022).

Dalam pemaparannya Jerry Manafe menjelaskan, pada Februari tahun 2022, jumlah komulatif stunting sebanyak 7.207 (24, 14%) dengan 5 kecamatan prevalensi stunting tertinggi yaitu : Amfoang Barat Laut : 397 anak (44, 71%), Amarasi Timur : 294 anak (43, 24%), Amarasi Barat : 528 anak ( 49,46%), Amfoang Barat Daya : 177 anak (35, 83%) dan atuleu Tengah : 167 anak ( 35,38%).

Sedangkan pada Agustus 2022, jumlah komulatif stunting sebanyak 6.118 anak (19, 88%), dengan 5 kecamatan prevalensi stunting tertinggi yaitu : Semau Selatan: 205 anak (35, 96%), Amarasi Barat : 456 anak (34, 13%), Nekamese : 347 anak (33, 85%), Amfoang Selatan : 252 anak (32, 98%), Amabi Oefeto : 306 anak (32, 55%). Desa lokus penanganan stunting terintegrasi tahun 2022 sebanyak 100 desa/kelurahan. Pada tahun 2023 sebanyak 110 desa/kelurahan.

“Ada beberapa kendala kaitan dengan masih tingginya angka stunting yaitu kurangnya edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya PMT, ibu hamil kurang energi kronik (ibu hamil kek), tablet tambah darah, kelas ibu hamil ; kurangnya edukasi ke ibu tentang pentingnya inisiasi menyusui dini, ASI ekslusif dan MP-ASI ; serta kurangnya edukasi ke ibu tentang pentingnya posyandu. Baru 235 Posyandu yang memiliki alat terstandar. Masih ditemukan pengukuran tinggi badan dan panjang badan yang belum tepat oleh petugas. Masalah ketersediaan air bersih yang belum memadai serta masalah sanitasi yang tidak sehat”, tegas Wabup Jerry.

Dia berharap, semua kendala yang terjadi di lapangan, bisa diatasi dengan kolaborasi dinas terkait serta LSM, dimana tidak hanya mengatasi stunting, tapi juga mengatasi muntaber dan polio. “Berikan ide agar ide tersebut bisa disampaikan ke Pemerintah Pusat untuk membantu kita di sini”, tutup Wabup Jerry.

Turut mendampingi, Koordinator Gizi Kementerian PPN/Bapenas Sidayu Ariteja, Direktorat PABN Kemenkeu Fajar Sigit, Direktorat KIA Kemenkes Adil, perwakilan BKKBN Pusat, Kepala BKKBN Propinsi NTT, Plt. Kepala Bapelitbangda Propinsi NTT Alfonsus Theodorus, para Pimpinan OPD terkait Stunting, para Camat serta LSM/NGO.

The post Pemkab Kupang, Intens Evaluasi Program percepatan Penurunan Stunting appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan berlangsung di ruang rapat Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kupang Kamis (28/7/22), dihadiri Kabag Pemerintahan Setda Kab. Kupang Juhardi Selan, para Camat lingkup kabupaten Kupang salah satunya Camat Amarasi Maher Ora dan 55 peserta lainnya.

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar penggunaan aplikasi oleh perangkat kecamatan di 24 kecamatan demi meningkatkan layanan masyarakat dalam proses pengurusan rekomendasi atas lokasi tanah melalui Alekot.

Sosialisasi yang dilaksanakan selama 2 hari ini dilakukan melalui mekanisme sosialisasi teknis dan simulasi penggunaan “Alekot”.

Sekda Obet Laha dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sosialisasi Alekot hari ini merupakan bagian dari rencana penerapan Alekot secara masif di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan. Sebagai sebuah inovasi daerah, terutama dalam hal pemberian rekomendasi atas lokasi tanah di Kabupaten Kupang.

“Kehadiran “Alekot” demi membantu masyarakat dalam hal pendekatan layanan masyarakat. Kita ingin masyarakat di kecamatan Amfoang juga memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat di Kupang Timur”, ujarnya.

Obet berharap, dengan “Alekot” hal-hal yang bersifat prosedural untuk mendapat rekomendasi lokasi tanah bisa dipermudah, dipersingkat dan dipercepat.

“Saya yakin bahwa masyarakat khususnya yang berada di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, akan sangat berterima kasih dengan kehadiran aplikasi ini”, terangnya.

Ia menambahkan, dengan kehadiran aplikasi ini, maka otomatis akan memangkas biaya transportasi mereka, untuk memperoleh sebuah rekomendasi atas lokasi tanah.

Kendati demikian, Sekda Obet Laha tetap berharap meski aplikasi ini dijalankan secara elektronik dengan kelengkapan persyaratan yang diinput secara online tetap menghasilkan dokumen rekomendasi yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Bagian Pemerintahan perlu siapkan sistem pengamanan yang baik terhadap aplikasi ini memastikan agar aplikasi ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang terotentikasi identitasnya secara jelas. Berikan pembatasan agar pengelolaan aplikasi ini hanya dapat dilakukan oleh admin yang ditunjuk yaitu ASN yang secara kelembagaan memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi kewilayahan”, tegas Obet Laha.

Dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah merancang aplikasi ini, juga kepada Project Leader yang dalam hal ini Kabag Pemerintahan beserta seluruh tim yang sudah bekerja keras dan berkomitmen dalam upaya menghadirkan aplikasi Alekot sebagai inovasi daerah.

“Saya juga berharap aplikasi ini bisa dipahami oleh kecamatan terutama bagi Camat dan Kepala Seksi Pemerintahan atau semua perangkat kecamatan yang ada”, pinta dia.

Tidak hanya itu, dia juga menerangkan, pemahaman yang utuh terkait dengan pemanfaatan “Alekot”, proses dari pengurusan rekomendasi atas lokasi tanah dari masyarakat di 24 kecamatan yang ada bisa dipersingkat. Masyarakat akan semakin banyak yang mengakses dan menggunakan alekot pengurusan IMB dan izin usaha, fungsi lahan dan pemecahan sertifikat, rekomendasi untuk izin usaha pertambangan, serta rekomendasi untuk pembangunan menara telekomunikasi.

“Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi teknis ini. Kepada tenaga teknis yang bertugas memberikan pembekalan teknis, berikan penjelasan yang diikuti dengan simulasi agar bisa digunakan oleh semua perangkat di kecamatan. Bagi perangkat Kecamatan, dukung penuh alekot dengan berusaha untuk memahami secara teknis penggunaan aplikasinya. Gunakan kesempatan ini secara serius untuk memperkaya pengetahuan di e-government”, tutup Sekda.

The post Pemkab Kupang, Terus Sosialisasi Aplikasi “ALEKOT” appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan berlangsung di ruang rapat Bupati Kupang pada hari Selasa, (31/5/2022).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kupang Mesak Elfeto dalam sambutannya mewakili Bupati Kupang, mengatakan atas nama Pemkab dan masyarakat kabupaten Kupang, dirinya mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTT serta seluruh pihak terkait yang telah menginisiasi terlaksananya kegiatan ini.

“Kegiatan ini merupakan bukti sinergitas yang kokoh antar pemangku kepentingan di daerah ini, yang patut diapresiasi dengan dukungan yang kongkret, agar pembangunan daerah dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di kabupaten Kupang dapat diwujudkan bersama.

Asisten II Sekda Kabupaten Kupang ini mengatakan, khusus untuk Pemkab Kupang, kebijakan untuk mewujudkan kabupaten layak anak telah termaktub dalam RPJMD tahun 2019-2024 dengan target kategori madya pada tahun 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan ini perlu menjadi perhatian bersama sehingga rencana pembentukan desa layak anak yang diawali pada desa Oesusu Kecamatan Takari dapat menjadi pilot project untuk mendorong terbentuknya desa dan kelurahan layak anak lainnya di kabupaten Kupang. Dirinya juga menyatakan, salah satu prioritas dalam pembangunan desa saat ini sementara dan terus diupayakan pemerintah adalah terbentuknya desa layak anak yang bertujuan untuk menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak secara sadar dan berkelanjutan.

Kepada para peserta audiens, terutama para pimpinan OPD, Mesak Elfeto berharap adanya dukungan untuk memberi data, informasi maupun koreksi positif yang dibutuhkan dalam kegiatan ini.

“Lakukan pemilihan data anak dari jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, riwayat kesehatan maupun data anak korban kekerasan serta data anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ada pada lokus desa layak anak yang telah direncanakan”, ujarnya.

Elfeto meyakini bahwa komitmen dan sinergitas yang kokoh antar pemerintah baik Pemprov sampai ke Pemdes bersama masyarakat dan lembaga pemerhati anak, serta dunia usaha yang ada, maka cita-cita pembangunan untuk mengembangkan kabupaten layak anak di desa dan kelurahan yang ada di kab. Kupang akan terwujud.

Turut hadir, Kepala BPSDM Prov NTT Dr. Keron A. Petrus, SE, MA, General Manager Wahana Visi Indonesia Prov. NTT Ebenhezer Sembiring. Staf Ahli Bupati Kupang Ir. Pandapotan Siallagan, M.Si, para pimpinan OPD lingkup kab. Kupang, Camat Takari Ruben Nubatonis, Kades Oesusu Dani N. Tauho

The post Pemkab Kupang, Gelar Diseminasi Hasil Audiens dan Kunjungan Lapangan appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan diikuti Bupati Kupang, Korinus Masneno, Wakil Bupatk Jerry Manafe, Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas, Forkopimda kabupaten Kupang, para anggota DPRD Kabupaten Kupang, Para Staf Ahli Bupati Kupang, Para Asisten Sekda Kabupaten Kupang, pimpinan OPD lingkup Kabupaten Kupang, para Camat dan Kades se-Kabupaten Kupang, Lembaga Mitra Pembangunan dan awak media.

Musrenbang RKPD digelar untuk membahas dan menyepakati usulan masyarakat, pokir DPRD dan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas perangkat daerah tahun 2023, menyusun usulan prioritas daerah yang diteruskan ke Pemprov dan Pusat.

Ketua DPRD kabupaten Kupang Daniel Taimenas, dalam sambutannya mengatakan, musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pembangunan daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2022 merupakan rangkaian musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat dusun, desa, kecamatan dan kabupaten. Tentu ini berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kab. Kupang tahun 2019-2024 yang didalamnya terdapat visi dan misi Pemkab. Kupang.

Menurut Daniel, pokir DPRD merupakan amanat dari Permendagri No. 86 tahun 2017, dimana DPRD kab. Kupang memberi pikiran-pikiran pokok (pokir) DPRD, yang merupakan usulan dan masukan dari masyarakat yang dirangkum dari kegiatan tatap muka secara langsung bersama masyarakat melalui kunjungan kerja, hearing dialog reses. Sehingga diharapkan, pemerintah menyikapi dalam menyusun program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2023 karena pokir tersebut bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat kabupaten Kupang.

“Inti dari pokir DPRD ada 4 bidang yaitu Bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan rakyat. Pokir yang telah diserahkan ke Pemkab kiranya ditindaklanjuti menjadi program kegiatan strategis dalam perencanaan pembangunan kab. Kupang ke depannya”, ujar Taimenas.

Dia berharap pada Musrenbang RKPD ini, Pemerintah sudah dapat menyampaikan hasil verifikasi terhadap pokir DRPD kabupaten Kupang dari 325 usulan yang telah diinput ke SIPD oleh masing-masing anggota DPRD.

Bupati Korinus Masneno saat membuka kegiatan itu mengucapkan terima kasih kepada Ketua, wakil-wakil ketua serta seluruh anggota DPRD kabupaten Kupang sebagai Mitra kerja yang tidak berkurang motivasinya, mengikuti seluruh tahapan perencanaan kabupaten Kupang, untuk tahun depan yang telah dimulai dari Musrenbangdes, Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah hingga Musrenbangkab ini.

Dia yakin, manifestasi berupa dokumen perencanaan yang akomodatif dan komprehensif bisa dihasilkan.

Masneno meminta atensi serius dari semua pihak untuk merealisasikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD.

“Gunakan forum Musrenbangkab ini sebagai suatu wadah klarifikasi dan penyelarasan agar terciptanya kesepakatan dalam pencapaian tujuan, strategi, dan arah kebijakan sesuai RPJMD. Bahan Musrenbangkab ini berasal dari bahan rancangan awal hasil verifikasi usulan kecamatan dan pokir DPRD melalui forum perangkat daerah dan akan kita sempurnakan bersama- sama melalui pembahasan dan persetujuan menjadi rancangan akhir Renja perangkat daerah”, jelasnya.

Masneno menegaskan, khusus pendapatan, sampai dengan tahun ini mengalami defisit pembiayaan sebesar kurang lebih 27 miliar rupiah. Kondisi ini harus segera dibenahi. Karena itu, dirinya meminta semua OPD sumber pendapatan terus menggali potensi pendapatannya. Sumber pendapatan inilah yang akan digunakan untuk membawa masyarakat kabupatwn Kupang keluar dari persoalan-persoalan ekonomi saat ini. “Kerjakan porsi kita sesuai hati nurani dan takut akan Tuhan. Kerja lah dengan tulus untuk rakyat”, imbaunya.

Tidak hanya itu, melalui kesempatan ini pula Bupati Kupang menyampaikan, tanggal 4 April 2022, saat menghadiri rakor awal perencanaan pembangunan RS Kanker type B yang akan di bangun oleh Yayasan Graha Kasih Indonesia di desa Oematnunu, Kecamatan Bolok, kiranya bisa memupuk kemitraan- kemitraan seperti ini serta mensinergikan melalui program pemerintah sehingga kabupaten Kupang dapat mengejar ketertinggalan pembangunan akibat Covid-19.

Dirinya menghimbau, penuntasan isu-isu strategis daerah adalah tujuan kerja dalam pelaksanaan Musrenbangkab ini.

“Harus kita pastikan bahwa program yang nantinya akan dilaksanakan harus mampu memberantas kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan potensi dan pemantapan insfrastruktur, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menguatkan nilai kearifan lokal serta memperbaiki kerusakan lingkungan yang merupakan tanggungjawab kita kepada masyarakat kabupaten Kupang. Kepada TAPD, pastikan 60 % komposisi pembelanjaan adalah untuk belanja modal dan program peningkatan kesejahteraan publik. Ciptakan karya pengabdian untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera”, tutup Korinus Masneno.

Kegiatan berlangsung di bawah tema: “Pemantapan ekonomi daerah melalui Revolusi 5P yang didukung pemerataan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia”.

The post Pemkab Kupang, Gelar Musrenbang RKPD appeared first on Flobamora-Spot.com.