Survei dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error–MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan ada peningkatan kepercayaan terhadap kinerja Polri. Jika pada temuan Desember 2022, angkanya baru menyentuh 66,5 persen, kini menjadi 70,8 persen.

“Dalam temuan kami, public trust Polri kini berada di angka 70,8 persen, menempatkan Polri berada di atas partai politik dan DPR,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru’ secara virtual, Minggu (25/3/2023).

Dalam temuan Indikator, penanganan kasus investasi bodong, KSP Indosurya, termasuk penerapan tilang elektronik berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Korps Bhayangkara juga terlihat semakin transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait tindakan yang dilakukan. Pasalnya, hal ini membuat publik semakin percaya bahwa Polri benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan tertentu.

Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri juga dibuktikan dengan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polri.

The post Proficiat !! Kepercayaan Publik Terhadap Polisi, Naik appeared first on Flobamora-Spot.com.

“Upah Minimun Provinsi Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.975.000. Penetapan ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-NTT untuk tetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Dan mensosialisasikan kepada pihak terkait serta memonitoring pelaksanaannya,” jelas Sektetaris Daerah (Sekda) NTT, Benediktus Polo Maing dalam keterangan pers di Kantor Gubernur, Selasa (23/11).

Menurut Sekda, penetapan UMP tersebut dilakukan setelah mendengar usulan Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang dibentuk melalui SK Gubernur Juli 2021.

“Dewan pengupahan ini terdiri dari unsur pemerintah, unsur pengusaha atau Pemberi kerja dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).Lalu dari unsur pekerja atau penerima kerja diwakili Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kemudian dari unsur buruh, ada Serikat Buruh Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Tugas tim ini adalah menghitung UMP dan mengusulkan kepada Gubernur. Atas dasar usulan tersebut, Gubernur tetapkan UMP, ” terang Sekda Benediktus didampingi Kadis Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT, Silvya Pekudjawang.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan ada kenaikan dalam UMP Tahun 2022 yakni sebesar Rp. 25.000 dibandingkan tahun 2021. Perhitungan kenaikan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Beberapa indikator yang dipakai dalam perhitungan UMP adalah pertumbuhan ekonomi. Juga inflasi, perhitungan batas atas batas bawah upah serta upah Minimum tahun berjalan. Batas atas adalah 2.500.000 rupiah dan batas bawah 50 persen dari batas atas atau 1.250.000 rupiah. Ada rumus untuk hitung semua ini. Untuk pertumbuhan ekomominya dihitung dari kuartal IV tahun 2020 serta kuartal I, II dan III tahun 2021. Sedangkan inflasi dihitung dari September 2020 sampai Septemeber 2021 year on year (YoY). Dengan formulasi ini, tim bekerja untuk hitung (UMP) di NTT,” jelas Sekda Ben Polo Maing.

Terkait pengawasan terhadap pelaksanaan UMP, Sekda Ben Polo Maing menegaskan ada tim kerjasasma tripartit baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ada tiga unsur dalam lembaga itu yakni Pemerintah, Pemberi Kerja dan Penerima kerja.

“Jika ada persoalan pengaduan dari Pekerja disampaikan kepada Pihak Pemerintah yakni Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Lalu pengawas fungsional dari dinas memfasilitas proses mediasi. Kalau tidak selesai juga, baru diangkat ke lembaga tripartit. Kalau tidak selesai lagi di tripartit, diteruskan ke pengadilan hubungan industrial untuk selesaikannya ,” ungkap Sekda NTT.

Sekda Polo Maing menguraikan, penetapan ini jadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemberi kerja.

“UMP ini jadi acuan minimal. Boleh sama, boleh juga lebih tinggi, ” pungkasnya.

The post Upah Minimum Propinsi NTT, Naik appeared first on Flobamora-Spot.com.