Setelah melalui perjuangan panjang ke pemerintah pusat (Kemensos RI) akhirnya kedua korban melalui orangtua (ahli waris) menerima dana sebesar Rp30 juta.

Penyerahan dana santunan dilakukan Bupati Kupang Yos Lede didampingi Sekda Kabupaten Kupang Mateldius Sanam Senin (6/7/26).

Penyerahan santunan langsung kepada ayah koran Herman Toleu didampingi istrinya Darmi Toleu dan keluarga di Kantor Bupati Kupang.

“Memang tadi pagi kita menyerahkan santunan duka kepada dua korban bencana kebakaran kaka beradik dan itu peristiwanya terjadi di bulan Agustus 2025 tahun yang lalu. Ketika semua berkumpul di Civic center anak-anak ini ditinggalkan sendiri di rumah sedangkan bapak dan mamanya ada di kebun”, ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang Yulius Taklal kepada media di Oelamasi Senin (6/7/26).

“Ketika kebakaran terjadi itu mereka berdua sendiri di rumah dan akhirnya mereka berdua kakak adik meninggal dunia”, tambah dia.
Pemerintah Kabupaten Kupang berjuang untuk memenuhi hak-hak warga negara yang ada di Amfoang.

“Kemudian kita berproses santunan ini dari kementerian sosial dan puji Tuhan minggu kemarin uangnya sudah masuk ke rekening yang bersangkutan”, terang Mantan Kadis Dukcapil ini.
“Tadi kita pesan supaya uang itu dimanfaatkan sebaik mungkin terutama untuk perbaikan kuburan dengan rumahnya dan kemudian baru kebutuhan pokok lainnya”, tambah dia.

Ditanya kenapa terlalu lama dana itu berproses Lius mengatakan, hal itu terjadi karena berbagai kendala.

“Memang kita proses untuk pengajuan kemarin terlambatnya di permohonan dari sana (desa) karena sejumlah syarat yang harus dipenuhi kemudian kita intens komunikasi dengan desa. Kalau kemarin yang bapak bupati serahkan di rumah jabatan itu untuk dua korban banjir yang satu di wakuin satu di kupang tengah. Itu yang proses cepat. Nah ini kemarin itu kita agak lambat karena memang teman-teman di kementerian sosial juga fokus untuk pembayaran santunan bagi korban banjir bandang di aceh di sumatera barat dan di minahasa. Jadi begitu makanya kita terlambat itu “, pungkas dia. (Sintus).

The post Rp30 Juta Untuk Korban Kebakaran di Amfoang Selatan appeared first on Flobamora-Spot.com.

Jika ditandatangani secara manual, pelayanan kepada masyarakat cepat, kalau Kadis ada di tempat. Tetapi manakala Kadis di luar daerah maka pelayanan so pasti lambat.

Lalu bagaimana jika tanda tangan dilakukan secara elektronik ? Kalau yang ini bisa, dilakukan di mana saja kecuali jaringan internet sedang tidak bersahabat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Yulius Taklal mengatakan, saat ini semua dokumen ditandatangani secara elektronik.

“Semua dokumen yang dihasilkan itu wajib hukumnya untuk tanda tangan elektronik.
Na ini mulai berlaku di kabupaten Kupang sejak 2001. Tapi waktu itu belum 100 persen. Ada manual dan ada yang lewat aplikasi”, jelas Taklal kepada Media Senin (17/3/25).

“Sejak tahun 2022 saya masuk di dukcapil saya minta untuk semua dokumen kependudukan ditandatangani secara elektronik. Mulai dari KK, KTP, KIA, Surat pindah masuk pindah keluar dan lain-lain, itu tanda tangannya elektronik”, tambah dia.

Menurut dia, sistem ini sangat memudahkan Kepala Dinas, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Ketika saya tugas di kecamatan atau perjalanan dinas keluar daerah atau di mana saja, saya bisa akses, untuk tanda tangan. Kecuali jaringan buruk. Tapi kalo manual ketika saya di Jakarta 4 hari misalnya ya, dokumen 4 hari itu, tidak ada yang ditandatangani. Ketika masuk dokumen pasti tertumpuk di atas meja”, ujar Taklal.

“Yang kedua kita hemat waktu. Semua berproses mulai dari loket pendaftaran, ke penerima berkas, diverifikasi, dikirim ke operator, kemudian divalidasi oleh orang yang diberikan kewenangan, setelah itu baru diajukan ke saya untuk tanda tangan”, urai dia.

Tidak bersentuhan dengan berkas dokumen.
Menurut Yulius, sejak awal berkas berproses dirinya tidak tau menau.

“Saya tidak bersentuhan dengan dokumen. Saya tanda tangan berdasarkan data masuk di aplikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Apa kekurangannya pak Kadis?
Menurut dia, pelayanan ini akan terganggu jika jaringan internet tidak maximal.

“Nah ini karena kita tergantung pada internet sehingga, kadang-kadang kita alami kendala.
Misalnya, ketika hadiri rapat di kantor Bupati saya mau tanda tangan harus keluar di loby lantai dua. Karena di dalam itu akses tanda tangannya lambat sekali”, terang dia.

Kepada masyarakat ia minta tidak ragu datang ke dukcapil untuk meminta pelayanan dokumen kependudukan.

“Kita di dukcapil sekarang ini tidak 100 persen baik, tapi paling tidak ada sedikit perubahan. Karena itu saya mewakili para kepala bidang dan 10 UPTD menyampaikan, masyarakat yang mau mengurus dokumen, silahkan. Caranya lengkapi berkas, datang langsung di tempet pelayanan, tunggu kita bantu proses, kita cetak dan serahkan di tempat. Bapa, mama bisa pulang, tidak dipersulit”, jelas Taklal.

“Dan yang terpenting bahwa semua layanan adminduk tidak dipungut biaya. Di UU 24 tahun 2013 perubahan atas UU 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan itu sudah dihapus retribusi. Bahkan kami siapkan formulir. Saya tidak tau di kabupaten lain. Di kita semua formulir kita siapkan”, pungkas dia. (SINTUS).

The post Tanda Tangan Elektronik, Salah Satu Penentu Pelayanan Cepat di Dukcapil Kabupaten Kupang appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Yulius Taklal mengatakan, penandatanganan PKS pemanfaatan data dilakukan Rabu tanggal 5 Februari.

“Kami akan tanda tangan perjanjian kerja sama pemanfaat data dengan dua OPD yakni, Dinas Kesehatan dan dinas Ketenagakerjaan kabupaten Kupang. Ini semata untuk pemanfaatan data”, ujar Taklal di ruang kerjanya Selasa (4/2/25).

“Jadi, ketika dinas kesehatan butuh data kependudukan tidak perlu datang ke kami, tapi langsung mengakses secara online. Dengan PKS ini nanti kita bantu melalui bidang PDIP pa Herry memfasilitasi untuk mendapatkan user dari dirjen Dukcapil Kemendagri”, tambah dia.

“Kalo mereka sudah dapat user diberikan kepada operator yang di dinas teknis yang ditunjuk Kadis atau Badan. Jadi ketika butuh data mereka bisa akses sendiri. Misalnya, pasien A. Mereka bisa akses data tanpa harus datang ke disdukcapil”, ujar dia lagi.

Yulius menjelaskan, pihaknya terus mendorong berbagai OPD untuk melakukan kerjasama pemanfaatan data.
“Nah, memang kita dorong OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, pelayanan kemasyarakatan kita dorong kerjasama pemanfaatan data”, terang dia.

Adakah dinas yang sudah melakukan kerja sama seperti ini dengan Dukcapil pak Kadis?
“Kita, dari 2023 itu sudah ada kerjasama dengan dinas kesehatan juga dengan RSUD Naibonat. Yang kita jalan sekarang ini untuk penerbitan KK, Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Jadi begitu ibu hamil melahirkan di Puskesmas Manubelon misalnya, langsung diproses. Datanya lengkap langsung dikirim kembali. Jadi tiga hari di puskesmas Manubelon keluar langsung bawa identitas anak. Itu namanya PKS Pelayanan. Sedangkan besok kita mau tandatangani ini namanya PKS pemanfaatan data”, terang Taklal.

“Selain itu, dulu kita sudah tanda tangan PKS dengan dinas Sosial dari bulan Agustus. Sekarang lagi berproses untuk mendapatkan user karena mereka punya tahap pertama itu sudah kadaluwarsa”, tambah dia.

Ia menambahkan, Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP) telah berkoordinasi dengan dinas Pertanian untuk melakukan kerjasama serupa.
“Kemarin saya minta tolong Kabid untuk koordinasi, dengan dinas Pertanian terkait pupuk. Kemudian dengan dinas P2KBP3A itu sudah bangun komunikasi. Mudah-mudahan Februari ini sudah ada tanda tangan kerja sama sehingga jangan sampai kemudian secara teknis kita bilang harus ke Dukcapil. Tapi dengan adanya kerjasama ini memudahkan akses data masyarakat sesuai kebutuhan”, terang dia.

“Kalo untuk P2KB itu untuk data stunting. Jadi mereka bisa akses di desa ini data stuntingnya sekian. Kita hanya membantu perlancar mempermudah proses yang ada”, jelas Taklal.

Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP) Herry Langkameng menambahkan, kerjasama dengan Nakertrans selama ini sudah berjalan tapi sudah kadaluwarsa jadi harus diperbaharui lagi.
“Sama seperti dinas Sosial itu”, kata Herry.

Menurut dia, setelah penandatanganan PKS, seluruh dokumen akan dikirim ke dirjen Dukcapil Kemendagri untuk berbagai kepentingan.

“Setelah besok kita tanda tangan kerjasama pemanfaatan data, nanti file-file ini kita kirim ke dirjen Dukcapil untuk dapat user., setelah itu baru operator menggunakan datanya”, tandas dia.
Ia menambahkan, pihaknya sudah menjajaki kerjasama dengan beberapa OPD.

“Kalo, OPD di kabupaten yang membutuhkan data terkait pelayanan kependudukan dan mau bekerja sama melalui PKS pasti kita layani sepanjang memenuhi persyaratan”, pungkas dia. (Sintus).

The post Besok, Tiga OPD di Kabupaten Kupang, Tandatangani PKS Pemanfaatan Data appeared first on Flobamora-Spot.com.