Penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kupang, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kamis (7/5/2026) siang.

Kerja sama tersebut meliputi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara UCB dan Pemerintah Kabupaten Kupang. Sedangkan PKS antara UCB dan RSUD Naibonat terkait praktik kerja klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat. Serta penguatan kerja sama dengan Politeknik Pertanian Negeri Kupang di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Hari ini kami bersyukur karena Pemerintah Kabupaten Kupang mendapatkan berkat. Tuhan mengutus orang-orang datang ke sini karena mengetahui Kabupaten Kupang masih terkategori daerah 3T. Saya menyampaikan terima kasih kepada Politani dan UCB yang hari ini bisa melakukan MoU bahkan sampai pada PKS,” ujar Bupati Kupang Yosef Lede.

Bupati menegaskan, kerja sama yang dilakukan tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen semata. Tetapi harus ditindaklanjuti melalui program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Di sektor pertanian, Yosef Lede menyebut Kabupaten Kupang memiliki potensi lahan yang sangat besar, namun masih membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi agar hasil pertanian dapat meningkat.

Ia berharap, kehadiran Politani dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mengubah pola pikir generasi muda terhadap profesi petani.

“Kita punya lahan banyak, tetapi jangan sampai satu hektar hanya menghasilkan lima ton. Kami berharap Politani bisa membantu sehingga hasilnya meningkat. Kalau hasil pertanian baik dan menghasilkan, anak-anak muda juga akan tertarik menjadi petani. Kita harus menanamkan pemahaman bahwa petani adalah profesi yang memberi kehidupan,” katanya.

Selain pertanian, Bupati Kupang juga menyoroti keterbatasan tenaga dokter dan tenaga kesehatan di Kabupaten Kupang.

Menurut Yos, masih banyak puskesmas yang belum memiliki dokter, sementara kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terus meningkat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kupang berharap kerja sama dengan UCB dapat membantu memperkuat sumber daya manusia di sektor kesehatan.
Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Johanis A. Jeremias menyampaikan, salah satu tugas utama perguruan tinggi adalah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi strategi penting untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut Johanis, Kabupaten Kupang menjadi salah satu wilayah prioritas Politani karena memiliki basis pertanian yang kuat.

Ia menjelaskan bahwa Politani telah melaksanakan berbagai program pengabdian masyarakat di Kabupaten Kupang, termasuk mendukung pengembangan kawasan agroeduwisata di Desa Mata Air yang diresmikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kami berharap hubungan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dapat terus berjalan baik sehingga tugas dan fungsi perguruan tinggi dapat terlaksana, sekaligus manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Citra Bangsa Kupang, Prof. Dr. Emr. Frans Salesman, S.E., M.Kes, menyampaikan, UCB siap membantu Pemerintah Kabupaten Kupang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan.

Salah satu program yang akan dikembangkan adalah peningkatan jenjang pendidikan bidan dari D3 ke S1 dan profesi bidan melalui sistem perkuliahan hybrid.

Menurut dia, program tersebut penting mengingat regulasi Undang-Undang Kesehatan terbaru mengharuskan tenaga bidan meningkatkan kualifikasi pendidikan agar tetap memperoleh tunjangan profesi dan jasa medis di masa mendatang.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Direktur Akademik Max A. Supit, Wakil Rektor III Bagian Kerja Sama Jhon Esntein. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Sakti Batubara, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Cardial Leo Penu,, Kabid Pengabdian Masyarakat Dr. Roosna Adjam. Juga Koordinator Kerja Sama drh. Erda Rame Hau, M.Biotech. Asisten 1 Sekda kabupaten Kupang Guntur Taopan, Kepala Dinas Kesehatan dr.Desimiyeti Ngatriani. Kepala Dinas Pertanian Amin Juariah, Kepala Dinas Pendidikan Marthen Rahakbauw, Direktur RSUD Naibonat dr.Kudji Riwu Kaho dan jajaran lainya. (Dk).

The post Ini Dua Perguruan Tinggi Yang Lakukan MoU dan PKS dengan Pemkab. Kupang appeared first on Flobamora-Spot.com.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat Bupati Kupang, Kantor Bupati Kupang, Oelamasi Rabu (11/2).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antar Pemerintah Kabupaten Kupang dan Undana Kupang tentang penilitan dan pengabdian bersama. Hal ini telah dimulai dengan pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman antar Bupati Kupang dan Rektor Undana Kupang di akhir 2025 yang lalu.

Mateldius Sanam mengatakan, adalah kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kupang karena Undana Kupang betul – betul sangat memperhatikan Kabupaten Kupang. Terbukti dengan sangat seriusnya pihak Undana Kupang menindaklanjuti kerja sama antar pemerintah Kabupaten Kupang dan Undana.
Dia melanjutkan, pemerintah Kabupaten Kupang memang membutuhkan Undana untuk bekerja bersama memanfaatkan segala potensi yang ada di Kabupaten Kupang untuk dikembangkan, dan membuat Kabupaten Kupang keluar dari ketertinggalan.

“Sokongan sumber daya manusia dari Undana Kupang sangat kami butuhkan untuk membantu mengelola potensi – potensi yang sudah kami paparkan kepada Undana. Sehingga bisa membuat kami di Kabupaten Kupang tidak lagi dikategorikan daerah tertinggal. Kami merasa Undana betul – betul menyayangi kami di Kabupaten Kupang, terlihat dari seriusnya pihak Undana menindaklanjuti kerja sama yang telah ditandatangani oleh Bupati Kupang dan Rektor Undana” jelas Mateldius Sanam.

Wakil Rektor Bidang Akademik Undana Kupang, Annytha Detta, mengatakan, penanda tanganan Nota Kesepahaman antar pemerintah Kabupaten Kupang dan Undana Kupang akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS) antar dinas – dinas teknis dan fakultas – fakultas yang berkaitan.

“Setelah itu dilanjutkan, diskusi – diskusi seperti yang digelar tersebut dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kupang dan Undana Kupang, dalam rangka Menyusun PKS yang nantinya akan disepakati dan ditanda tangani bersama”, ujar Detta.

Turut hadir Asisten 1 dan 3 Sekda Kabupaten Kupang, para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, Dekan Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Undana Kupang. Dekan Fakultas Pertanian Udana Kupang, Dekan FKM Undana Kupang. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana Kupang, dan Dekan Fakultas Sains dan Teknik Undana Kupang. (Tery). ,

The post Bahas Kerjasama, Pemkab. Kupang – Undana Gelar Rakor appeared first on Flobamora-Spot.com.

PKS dilakukan untuk penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kegiatan berlangsung di Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang, Rabu (23/7).

Kerja sama ini mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum (legal opinion), dan tindakan hukum lain (legal action) oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Pemerintah Kota Kupang.

Penandatanganan kerja sama oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Hotma Tambunan, SH., M.Hum.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dinilai sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat dan taat pada aturan.
Ia menekankan pentingnya peran Kejari sebagai mitra yang membimbing, bukan menakut-nakuti.

“Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita ingin menghadirkan kebijakan publik yang benar-benar pro-rakyat, tapi juga harus sesuai koridor hukum,” ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menyebutkan, dukungan hukum sangat diperlukan, terutama dalam urusan pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola aset. Serta penyelesaian sengketa di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Kerja sama ini akan menjadi pegangan bagi kami untuk tidak salah melangkah, dan untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Kajari Kota Kupang, Hotma Tambunan, menjelaskan, fungsi Jaksa Pengacara Negara bukan hanya untuk menuntut, tetapi juga sebagai mitra preventif pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Kami tidak hadir untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk mendampingi agar tidak terjadi pelanggaran. Kami bisa memberi bantuan hukum, menjadi kuasa hukum pemerintah dalam perkara perdata, bahkan melakukan mediasi atau litigasi demi kepentingan publik,” jelas Kajari.

Ia menekankan, kerja sama ini mencerminkan peran kejaksaan sebagai bagian dari sistem tata kelola negara yang ingin memastikan kepatuhan normatif dari setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.

Kajari juga mengajak seluruh jajaran Pemkot Kupang untuk tidak ragu berkonsultasi, bahkan secara langsung jika diperlukan.

Turut hadir dalam acara tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Kupang, Irfan Mangale, SH., MH beserta jajaran. Staf Ahli Wali Kota Kupang, Kadis Kesehatan Kota Kupang, Kabag Hukum dan Kabag Kerja Sama Setda Kota Kupang. Serta perwakilan dari Bapenda Kota Kupang. (PKP kk).

The post Tandatangani PKS, Pemkot Kupang dan Kejari Perkuat Tata Kelola Hukum dan Pemerintahan appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Yulius Taklal mengatakan, penandatanganan PKS pemanfaatan data dilakukan Rabu tanggal 5 Februari.

“Kami akan tanda tangan perjanjian kerja sama pemanfaat data dengan dua OPD yakni, Dinas Kesehatan dan dinas Ketenagakerjaan kabupaten Kupang. Ini semata untuk pemanfaatan data”, ujar Taklal di ruang kerjanya Selasa (4/2/25).

“Jadi, ketika dinas kesehatan butuh data kependudukan tidak perlu datang ke kami, tapi langsung mengakses secara online. Dengan PKS ini nanti kita bantu melalui bidang PDIP pa Herry memfasilitasi untuk mendapatkan user dari dirjen Dukcapil Kemendagri”, tambah dia.

“Kalo mereka sudah dapat user diberikan kepada operator yang di dinas teknis yang ditunjuk Kadis atau Badan. Jadi ketika butuh data mereka bisa akses sendiri. Misalnya, pasien A. Mereka bisa akses data tanpa harus datang ke disdukcapil”, ujar dia lagi.

Yulius menjelaskan, pihaknya terus mendorong berbagai OPD untuk melakukan kerjasama pemanfaatan data.
“Nah, memang kita dorong OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, pelayanan kemasyarakatan kita dorong kerjasama pemanfaatan data”, terang dia.

Adakah dinas yang sudah melakukan kerja sama seperti ini dengan Dukcapil pak Kadis?
“Kita, dari 2023 itu sudah ada kerjasama dengan dinas kesehatan juga dengan RSUD Naibonat. Yang kita jalan sekarang ini untuk penerbitan KK, Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Jadi begitu ibu hamil melahirkan di Puskesmas Manubelon misalnya, langsung diproses. Datanya lengkap langsung dikirim kembali. Jadi tiga hari di puskesmas Manubelon keluar langsung bawa identitas anak. Itu namanya PKS Pelayanan. Sedangkan besok kita mau tandatangani ini namanya PKS pemanfaatan data”, terang Taklal.

“Selain itu, dulu kita sudah tanda tangan PKS dengan dinas Sosial dari bulan Agustus. Sekarang lagi berproses untuk mendapatkan user karena mereka punya tahap pertama itu sudah kadaluwarsa”, tambah dia.

Ia menambahkan, Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP) telah berkoordinasi dengan dinas Pertanian untuk melakukan kerjasama serupa.
“Kemarin saya minta tolong Kabid untuk koordinasi, dengan dinas Pertanian terkait pupuk. Kemudian dengan dinas P2KBP3A itu sudah bangun komunikasi. Mudah-mudahan Februari ini sudah ada tanda tangan kerja sama sehingga jangan sampai kemudian secara teknis kita bilang harus ke Dukcapil. Tapi dengan adanya kerjasama ini memudahkan akses data masyarakat sesuai kebutuhan”, terang dia.

“Kalo untuk P2KB itu untuk data stunting. Jadi mereka bisa akses di desa ini data stuntingnya sekian. Kita hanya membantu perlancar mempermudah proses yang ada”, jelas Taklal.

Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP) Herry Langkameng menambahkan, kerjasama dengan Nakertrans selama ini sudah berjalan tapi sudah kadaluwarsa jadi harus diperbaharui lagi.
“Sama seperti dinas Sosial itu”, kata Herry.

Menurut dia, setelah penandatanganan PKS, seluruh dokumen akan dikirim ke dirjen Dukcapil Kemendagri untuk berbagai kepentingan.

“Setelah besok kita tanda tangan kerjasama pemanfaatan data, nanti file-file ini kita kirim ke dirjen Dukcapil untuk dapat user., setelah itu baru operator menggunakan datanya”, tandas dia.
Ia menambahkan, pihaknya sudah menjajaki kerjasama dengan beberapa OPD.

“Kalo, OPD di kabupaten yang membutuhkan data terkait pelayanan kependudukan dan mau bekerja sama melalui PKS pasti kita layani sepanjang memenuhi persyaratan”, pungkas dia. (Sintus).

The post Besok, Tiga OPD di Kabupaten Kupang, Tandatangani PKS Pemanfaatan Data appeared first on Flobamora-Spot.com.