Hal ini disampaikan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (6/3).

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar formalitas, melainkan alat strategis untuk memastikan kinerja pemerintahan lebih efektif dan akuntabel. Ia menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terukur.

“Visi tanpa eksekusi hanya akan menjadi halusinasi. Tanpa perencanaan yang baik, target akan tetap menjadi harapan kosong,” tegasnya. Oleh karena itu, setiap kepala perangkat daerah harus memiliki roadmap yang jelas agar implementasi SAKIP berjalan optimal dan selaras dengan target yang telah ditetapkan.
Wali Kota juga mengingatkan bahwa evaluasi kinerja tidak boleh berhenti pada laporan semata, tetapi harus diikuti dengan tindak lanjut terhadap temuan-temuan, termasuk rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Saya minta agar setiap OPD serius menindaklanjuti temuan BPK. Jika tidak, saya tidak segan meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengambil tindakan,” ujarnya. Tahun lalu, BPK menargetkan tindak lanjut 75% terhadap temuan yang ada, namun realisasi saat ini baru mencapai 70%.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan, SAKIP bukan sekadar alat evaluasi, tetapi juga instrumen untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan daerah.
Saat ini, Kota Kupang telah memperoleh predikat “B” dengan nilai 64,06, namun masih perlu ditingkatkan.

“Komitmen dimulai di awal, tetapi konsistensi yang akan menentukan hasil akhirnya. Tanpa komitmen kita tidak bisa memulai, dan tanpa konsistensi kita tidak akan pernah selesai,” tambahnya. Wali Kota berharap setiap perangkat daerah tidak hanya sekadar mencatat rekomendasi, tetapi benar-benar berupaya mewujudkannya dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan hasil nyata bagi masyarakat.

Kepala Bagian Organisasi, Meilan Sibuea, S.STP., M.Si., dalam laporan panitia menjelaskan bahwa penandatanganan Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari pelaksanaan SAKIP sesuai Perpres No. 29 Tahun 2014.
Dokumen ini menjadi bentuk penugasan dari pimpinan kepada instansi yang lebih rendah untuk menjalankan program kerja dengan indikator kinerja yang jelas.

Menurut dia, terdapat empat komponen utama dalam penilaian SAKIP, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas internal. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, Kota Kupang memperoleh nilai 64,06 dengan predikat “B” (Baik). Meski telah menunjukkan perbaikan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Acara ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja secara simbolis oleh beberapa perwakilan perangkat daerah, antara lain Sekretaris Daerah Kota Kupang, Inspektur pada Inspektorat Kota Kupang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, Direktris RSUD S.K. Lerik, serta Camat Maulafa.

Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, yang kemudian menutup rangkaian acara dengan penandatanganan sebagai Pihak Kedua.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Kupang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang optimal, serta komitmen dan konsistensi dalam menjalankan tugas.
“Hanya dengan transparansi, akuntabilitas, dan hasil nyata, kita dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang,” pungkas Wali Kota.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si., Ketua TP PKK Kota Kupang, dr. Widya Cahya Widodo. Serta para Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Direktur Perumda Kota Kupang, Direktur RSUD S.K. Lerik, dan seluruh Camat se-Kota Kupang.
(PKP-KK).

The post Implementasi SAKIP Penting, Demi Tingkatkan Kinerja Pemerintah appeared first on Flobamora-Spot.com.

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Dukungan kerjasama penguatan kelembagaan melalui peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Balai Taman Nasional Komodo; Dukungan kerjasama perlindungan, pengamanan, patroli daratan dan perairan kawasan Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo sebagai Warisan Alam Dunia; Dukungan kerjasama pemberdayaan masyarakat berbasis wisata alam, perikanan dan budaya di desa komodo; dan Dukungan kerjasama perencanaan dan pengembangan pariwisata alam, promosi dan edukasi di Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Wakil Menteri LHK Alue Dohong mengatakan, HKAN bertujuan untuk memotivasi gerakan kolektif. “Penringatan HKAN 2021 ini sebagai gerakan kolektif kita bersama dan menjadikan konservasi sebagai gaya hidup generasi muda, dan juga partnership dengan penghargaan bagi pihak yang melakukan upaya konservasi di bidang masing-masing,” jelas Wamen Alue.

“NTT ini memiliki kekayaan hebat dan dibutuhkan keseriusan kita untuk mengelolanya. Harus lebih fokus. Kita dukung visi Probinsi ini harus maju secara ekonomi, dengan tata kelola alamnya yang baik, kemudia NTT juga maju secara sosial dan maju secara kultural,” tambahnya.

Wamen Alue mengatakan semua pihak harus bersyukur karena memiliki Presiden Jokowi yanh visioner dan tidak pernah lelah bekerja bagi negara dan terus memberikan motivasi bagi kita. “Presiden kita itu orang yamg hebat dan visioner, melalui pertemuan di Glasgow dihadapan selurh Kepala Negara dan Pemerintahan dari berbahai negara beliau menegaskan pada optimisme pembangunan sektor kehutanan dan tata guna lahan di Indonesia terus naik. Ini tentunya harus juga kita laksanakan dengan baik di tingakat daerah,” kata Wamen Alue.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutannya mengatakan pentingnya konservasi untuk pembangunan. “Bagi saya konservasi sangat penting karena itu adalah cara kita untuk mengungkapkan cinta pada sang ilahi, dengan jaga ada dan lestarikan alam. Kita harus punya riset yang hebat. Misalnya Kalau kita bangun Taman Nasional dan kelola dengan baik maka ekosistem alamnya akan kembali seperi dulu. Kalau kita cinta dan rawat kembali alam kita maka alam akan recovery dengan sendirinya,” ujarnya.

“Misalnya komodo itu harus kita pertahankan naluri liarnya. Dia jangan dimanjakan dengan diberi makan terus karena bisa menjadi jinak. Harus ada riset agar dia tetap liarnya . Liar itulah yang punya nilai mahal. Terima kasih pada ranger dan Kepala Balai TNK yang selama ini sudah memberikan kepedulian pada komodo,” kata Gubernur.

“Konservasi harus dipahami dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat, bila tidak dipahami maka konservasi itu akan sia-sia,” tambah Gubernur.

Gubernur Viktor juga menuturkan NTT adalah bentangan surga yang bermetamorfosa sempurna dengan indah.

“Hasil kajian saya dengan mengelilingi NTT, saya lihat bahwa NTT ini adalah salah satu daerah atau provinsi terkaya di Indonesia. Kekayaan alam, lautnya. Kini sedang kami kerjakan dan siapkan semua,”ucapnya.

Gubernur VBL juga mengapresiasi Kementerian LHK yang memilih NTT sebagai tuan rumah peringatan HKAN tajun 2021.

Sementara itu, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno menjelaskan dalam HKAN 2021 tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya, jambore nasional, pembukaan festival Taman nasional dan taman wisata alam, pameran konservasi alam, talkshow harmoni alam dan budaya, pemutaran film, pemutaran film, bedah buku, senandung merdu, dan kunjungan pantai, dan pelepasan burung elang.

The post Ada penandatanganan MoU di Puncak HKAN 2021, appeared first on Flobamora-Spot.com.