Acara penutupan ini berlangsung khidmat di Gereja Imanuel Nonbaun pada Jumat (6/3/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan, seluruh aspirasi yang dihimpun selama Musrenbang akan menjadi kompas utama dalam penentuan skala prioritas pembangunan Kabupaten Kupang di tahun mendatang.

“Hasil Musrenbang ini akan menjadi fondasi utama RKPD tahun 2027 dan selaras dengan RPJMD 2025-2029 serta target SDGes Nasional. Fokus kita di tahun 2026 adalah memperkuat ketahanan pangan dan aksesibilitas wilayah,” ujar Wakil Bupati Kupang.

Tema pembangunan Kabupaten Kupang tahun 2027 yaitu Percepatan Transformasi Lokal Berbasis Hilirisasi, Infrastruktur Berkelanjutan dan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Menuju Kabupaten Kupang Emas.

Oleh karena itu pembangunan kabupaten Kupang ke depan harus diarahkan pada penguatan ekonomi lokal melalui hilirisasi potensi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata. Serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, produktif dan berdaya saing.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi partisipasi aktif warga dan pihak gereja yang telah memfasilitasi tempat pertemuan, menunjukkan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam menyukseskan agenda daerah.

Penutupan ini menandai berakhirnya tahap pembahasan usulan program dari tingkat bawah (bottom-up) di wilayah tersebut, yang selanjutnya akan dibawa ke forum perangkat daerah dan Musrenbang tingkat Kabupaten Kupang.

Di tengah sambutannya, Aurum Obe Titu Eki mengakui beratnya tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, namun ia menegaskan, perubahan besar harus dimulai dari kemauan diri sendiri dan semangat gotong-royong.

“Bapa dan Mama sekalian, saya mengerti kondisi kita. Pemerintah pun saat ini sedang pusing menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Kupang, tapi juga dirasakan hingga ke tingkat pusat,” ujar Wabup Aurum di hadapan warga dan para pemangku kepentingan.

Dia menegaskan, sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertanian menjadi prioritas yang terus diupayakan meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Aurum menceritakan kisah haru seorang kepala daerah yang bersujud di depan para menteri demi memperjuangkan nasib rakyatnya agar keluar dari kemiskinan.

“Ada kepala daerah dari Nias Utara yang sampai berlutut di di hadapan Menteri-menteri dan berkata, ‘Kami capek jadi orang miskin’. Kondisi daerah memang susah, dan pemerintah mengakui itu. Namun, itu bukan alasan bagi kita untuk menyerah,” tegasnya.

Aurum berharap, setelah kegiatan Musrenbang ini, para Camat bersama seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing dapat terus menjaga semangat kolaborasi, kordinasi dan gorong royong dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kupang.

“Saya titip, mari kita lakukan perubahan dari diri sendiri. Laporkan apa yang menjadi beban rakyat, dan ayo kita selesaikan bersama dengan kolaborasi”, tutupnya.

Ketua Komisi 3 DPRD Kab. Kupang Habel Mbate menyatakan apresiasi atas pelaksanaan Musrenbangcam yang telah berlangsung dengan baik dan menjaring aspirasi langsung masyarakat.

Dia, menambahkan, aspirasi masyarakat menjadi perhatian pemerintah, meski kondisi keuangan yang terbatas.

Habel mengimbau masyarakat untuk tidak menyerah dan menyurutkan semangat. “Saat ini masih efisiensi dan anggaran yang ada di APBD sangat terbatas. Namun kita terus berjuang dan percaya perhatian Pemerintah Pusat bagi kita tetap ada,” ungkap Habel.

Turut hadir dalam kegiatan ini para Anggota DPRD Kab. Kupang, Asisten I Sekda Kab. Kupang Guntur Subu Taopan, para pimpinan OPD lingkup Kab. Kupang, Camat Fatuleu Tengah Gratia Rawis, para Kepala Desa, tokoh adat, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda setempat. (NH).

The post Tutup Musrenbangcam di Fatuleu Tengah, Aurum Ajak Masyarakat Gorong-royong, Hadapi Tantangan appeared first on Flobamora-Spot.com.

Musrenbang berlangsung di Sekolah Lapangan Nekamese, Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Jumat (20/2).

Pembukaan musrenbang RKPD tersebut dirangkai dengan peringatan 1 Tahun pemerintahan Yosef Lede dan Aurum Titu Eki sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kupang.

Yosef Lede dalam sambutannya mengatakan, musrenbang merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sehingga menjadi ruang partisipatif untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Serta mengintegrasikan prioritas desa, kecamatan, petangkat daerah, dan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi.

Dia melanjutkan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan sektor unggulan melalui hilirisasi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.

“Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan percepatan penurunan stunting, reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, penguatan pengelolaan lingkungam hidup dan ketahanan terhadap perubahan iklim”, ujar Yosef Lede.

Yosef Lede juga menegaskan, kepada seluruh perangkat daerah agar setiap usulan program disusun secara terukur, realistis, berbasis data, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dia menambahkan, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kupang bukanlah kerja satu atau dua pihak, melainkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu harus dipastikan musrenbang menghasilkan perencanaan yang berkualitas, implementatif, dan sesuai kemampuan fiskal daerah.

“Momentum hari ini juga menjadi ruang refleksi atas 1 tahun perjalanan kepempinan saya dan Ibu Wakil. 1 tahun bukan waktu yang panjang tetapi cukup untuk meletakan pondasi, memperkuat arah kebijakan, dan membangun konsolidasi pemerintah menuju visi besar KABUPATEN KUPANG EMAS”, urai Yosef Lede.

Ketua DPRD Kabupaten Kupang, DanielnTaimenas mengatakan, dengan memperhatikan kondisi fisikal daerah serta pengurangan dana transfer daerah tahun 2027 secara nasional, maka lembaga DPRD Kabupaten Kupang mendukung agar musrenbang RKPD tahun 2027, cukup menyepakati dan mengajukan satu usulan prioritas yang mendesak. Selanjutnya usulan tersebut dipertimbangkan dan diseleksi berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Dia melanjutkan, RKPD tahun 2027 mantinya akan disusun dalam bentuk program kegiatan dan sub-kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, integrasi lintas sektor, berorientasi pada output, outcome, benefit, dan impact yang terukur dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, Wakapolres Kupang, Joni Sihombing, para Anggota RPRD Kabupaten Kupang. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, para pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Ketua Majelis Klasis se- Kabupaten Kupang, tokoh – tokoh masyarakat, serta seluruh Camat, Lurah, dan Kepala Desa di Kabupaten Kupang. (tery).

The post Musrenbang RKPD, BerLangsung Tepat di HUT Pertama Kepemimpinan, Yos Lede dan Aurum Titu Eki appeared first on Flobamora-Spot.com.

Forum tahunan yang digelar di Aula Kantor Lurah Bello, Kamis (5/2/2026), menegaskan komitmen membangun sumber daya manusia (SDM) yang sehat, berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan, dimulai dari akar paling dasar: kelurahan.

Musrenbangkel Bello dihadiri Plt Camat Maulafa, Imanuel Eliaser Ully, Lurah Bello Robinson Lona, Sekretaris Lurah Deni Paty. Juga Ketua LPM Yosep Nubrihas, para ketua RT dan RW. Serta perwakilan sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Puskesmas Sikumana.

Dalam rekaman video yang diperdengarkan di hadapan peserta, Wali Kota Kupang menegaskan, Musrenbang kelurahan merupakan tahapan penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Ia menyampaikan, pemerintah kota menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp500 juta untuk kepentingan pembangunan di tingkat kelurahan, yang penggunaannya harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

“Musrenbang kelurahan bukan sekadar formalitas, tetapi ruang menentukan arah pembangunan dari bawah. Semua usulan harus menjawab kebutuhan warga dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup,” ujar Wali Kota Kupang dalam pesannya.

Sementara itu, Plt Camat Maulafa, Imanuel Eliaser Ully, menekankan, Musrenbang merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan secara partisipatif.

Forum ini, menurutnya, menjadi wadah strategis untuk membahas persoalan-persoalan dasar masyarakat, mulai dari infrastruktur sosial, ekonomi, hingga budaya.

“Semua kepentingan dasar masyarakat Kelurahan Bello harus dibahas dan diperjuangkan melalui Musrenbang. Usulan itu nantinya disampaikan melalui jalur eksekutif, dan juga dapat diperkuat lewat jalur politik melalui DPR maupun DPRD saat masa reses, setelah menyerap aspirasi warga,” kata Ully.

Sejumlah usulan konkret mengemuka dari tingkat lingkungan.
Ketua RT 14 Sort Selan mengusulkan pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan serta pemasangan lampu penerangan jalan umum sebagai kebutuhan mendesak warga.

Hal senada disampaikan Ketua RT 8, Renol Tuan, yang mengusulkan pembangunan jalan, jembatan, serta lampu jalan.

Ia juga menyoroti kebutuhan air bersih dengan mengusulkan pembangunan bak air bagi warga di jalur empat puluh wilayah RT 14.
Dari tingkat wilayah, Ketua RW 003, Goris Takene, menyampaikan usulan pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 1.500 meter, pemasangan lampu penerangan jalan. Serta pembangunan embung untuk mendukung aktivitas pertanian warga.

Menurutnya, infrastruktur dasar menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan sekaligus daya saing masyarakat.

Musrenbang Kelurahan Bello 2027 menutup rangkaian diskusi dengan komitmen bersama untuk mengawal usulan agar masuk dalam prioritas pembangunan kota.

Forum ini menegaskan pembangunan SDM yang unggul tidak dapat dilepaskan dari penyediaan infrastruktur dasar yang adil, merata, dan berkelanjutan, dimulai dari lingkungan tempat warga hidup dan beraktivitas sehari-hari. (goe).

The post Musrenbang Bello 2027: Dari Jalan Lingkungan hingga Embung Petani, Warga Menyusun Arah Pembangunan Berbasis SDM dan Keadilan Sosial appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan ini merupakan puncak dari seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Serta bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2025–2029.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan, arah kebijakan pembangunan Kota Kupang harus mengedepankan empat prinsip utama: bottom-up, fokus, adaptif dan konsisten.

“Kita tidak boleh lagi membuat kebijakan dari atas ke bawah. Kita harus mulai dari apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai rakyat butuh jeruk, tapi kita kasih apel,” tegasnya.

Ia mencontohkan pengadaan dana pengaman kesehatan sebesar Rp3 miliar di RSUD S.K. Lerik sebagai bukti konkret kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin yang terkendala administrasi layanan kesehatan.

Selain itu, Wali Kota juga menyoroti pentingnya fokus pada sasaran pembangunan.

Ia mengajak seluruh jajaran untuk bekerja dengan visi yang terarah, tanpa rencana cadangan yang justru melemahkan komitmen.

“Kalau kita punya tujuan, kita tidak boleh siapkan jalan mundur. Kita harus seperti Napoleon Bonaparte: bakar kapal, tidak ada jalan kembali. Fokus penuh pada pencapaian,” ungkapnya dengan penuh semangat.
Prinsip ketiga adalah adaptif terhadap perubahan zaman, terutama dalam konteks digitalisasi dan transformasi birokrasi. “Kita mungkin tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan arah layar agar tetap melaju ke tujuan,” ujarnya, mengutip filosofi pelaut.

Wali Kota menekankan pentingnya konsistensi.

Menurutnya, komitmen diperlukan untuk memulai, tetapi konsistensi adalah kunci untuk menyelesaikan.
“Tanpa komitmen, kita tidak bisa mulai. Tapi tanpa konsistensi, kita tidak akan pernah sampai di garis akhir,” pungkasnya.

Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Kesejahteraan Rakyat, Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si, menegaskan, Musrenbang merupakan momen penting untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan rencana pembangunan.

“RPJMD Kota Kupang 2025–2029 harus sejalan dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Nasional. Harus menjawab tantangan nyata, seperti kemiskinan, stunting, dan isu pembangunan strategis lainnya,” ujarnya.

Jaga transparansi dan akuntabilitas. 

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas agar rencana tidak hanya baik secara teknokratis, tapi juga berdampak nyata di tengah masyarakat.

Kolaborasi penting. 

Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Odja, menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD telah diserahkan dan akan dibahas bersama dengan pemerintah kota.

“Kami di DPRD tidak punya visi-misi sendiri. Tugas kami adalah mengawal dan mengawasi visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi pola komunikasi dan keterbukaan Pemkot Kupang yang menurutnya telah membangun relasi kerja yang sehat dan produktif.

“Kami sepakat untuk tidak membawa perbedaan keluar dari ruang sidang. Setelah itu, kita harus satu suara. Karena pemerintah ini hanya bisa kuat kalau kepala dan tubuhnya bergerak dalam satu arah,” ujarnya.
Richard menegaskan, DPRD mendukung penuh program-program strategis yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

“Jangan cepat puas. Pujian publik harus jadi motivasi untuk bekerja lebih baik, lebih inovatif,” tandasnya.

Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur Forkopimda Tingkat Kota Kupang, pimpinan dan anggota DPRD. Kepala perangkat daerah, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, para Ketua LPM Kelurahan. Perwakilan kelompok rentan dari komunitas lansia, perempuan, anak, difabel serta insan pers.
Acara ditutup dengan penandatanganan hasil Musrenbang RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029 dan RKPD Kota Kupang Tahun 2025. (Pkp kk).

The post Wali Kota Kupang Tegaskan, Arah Pembangunan Harus Kedepankan 4 Prinsip appeared first on Flobamora-Spot.com.

Gubernur Melki menyampaikan, penyusunan RPJMD menjadi tahapan krusial dan strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

“Ini merupakan panduan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi NTT, penyusunan RKPD setiap tahun, penjabaran dari RPJMD 2025-2029 dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2026. Yang merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menjabarkan kebijakan pembangunan daerah serta menjadi pedoman untuk penyusunan KUA – PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2026,” tandas dia.

Menurut Melki, Forum Musrenbang harus disinkronkan dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten sehingga saling mendukung dalam pencapaian indikator dan target yang telah ditetapkan.

“Saya berharap pada perencanaan RKPD tahun 2026 dan RPJMD tahun 2025-2029 terjadi perubahan paradigma. Kita wajib mengendalikan anggaran daerah kita untuk kesejahteraan rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan Dokumen Perencanaan kita. Komitmen keterpaduan dan kebersamaan harus terajut makin baik ke depan dalam upaya mewujudkan target-target pembangunan sehingga benar-benar berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan semua stakeholders,” tegas Gubernur Melki.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy yang hadir secara daring, mengatakan, diperlukan keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kita ingin pembangunan pusat untuk daerah dan sebaliknya sehingga keselarasan bisa kita rasakan bersama, karena itu pertama diperlukannya arah kebijakan RPJPN 2025-2029 dan peyelarasan RPJMD 2025-2029. Kedua, menyelaraskan kondisi ini dengan ekonomi Indonesia tahun 2026. Ketiga pokok-pokok rancangan RKP perlu dicermati bersama dan keempat kondisi pembangunan NTT, Perpres 12 tahun 2025 tentang RPJPN 2025-2029 merupakan periode pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Ini adalah langkah penting dan fondasi kita, untuk bersama mencapai sasaran perkapita menuju negara maju,” urai Rachmat Pambudy.

Menurutnya, tujuan pembangunan kewilayahan khususnya di Indonesia Timur harus mempertimbangkan pemerataan dengan strategi pembangunan melalui strategi afirmatif, konservasi dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui pokok kebijakan superhub pariwisata dan ekonomi kreatif bertaraf internasional.
Ia turut mengimbau agar sasaran pembangunan NTT 2025-2029 melalui laju pertumbuhan ekonomi dapat mendukung penurunan kemiskinan dan peningkatan Indeks Modal Manusia.

“RPJPN adalah milik kita bersama yang harus diterjemahkan ke dalam setiap rencana kerja oleh Kementerian dan Daerah. Kita ingin memastikan pembangunan Sekolah Rakyat harus diimplementasikan dan membebaskan masyarakat dari rantai kemiskinan. Sehingga akan memperbaiki akses pendidikan dan memberikan pembangunan yang berdampak untuk Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Secara pribadi saya harapkan NTT bebas dari kemiskinan, dan bebas dari pendidikan yang rendah, mari bersama majukan NTT,” pungkas Menteri Rachmat.

Sementara itu Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud kembali menegaskan aspek sinkronisasi penyelerasan hierarki perencanaan pembangunan.

“Secara singkat dalam RPJPN ada 3 hal yang menjadi landasan, yaitu transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Sejalan dengan Perpres 12 Tahun 2025 yang menuangkan keselarasan program prioritas nasional. Kami mengapresiasi tema RKPD 2026 Provinsi NTT yaitu peningkatan produktifitas untuk ketahanan pangan dan energi. Serta percepatan pertumbuhan ekonomi eksklusif telah disusun sejalan dengan tema diusung RKP nasional. Kami juga mengapresiasi sinkronisasi indikator atau sasaran yang menjadi target bersama di tahun 2026 yang merupakan agregat di tingkat nasional. Serta upaya dan terobosan yang dicerminkan dari indikator makro pembangunan NTT hingga 2024,” jelasnya.

Dia berharap Musrenbang menjadi forum strategis bagi seluruh stakeholder untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah yang sejalan dengan program RPJPN, RPJMD dan RKPD.

“Semoga ini bisa menghasilkan loncatan pembangunan bagi Nusa Tenggara Timur,” ucapnya.
Ketua DPRD Provinsi NTT, Emy Nomleni menegaskan, Ini adalah refleksi kebutuhan masyarakat NTT dengan mempertimbangan pembangunan yang adil, harapannya provinsi NTT dapat memformulasikan RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

“Saya mencatat satu hal bahwa kita perlu tangan yang mengenggam tangan satu dengan lain dan hati yang kuat untuk melayani. Catatan tambahan adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan TPPO menjadi perhatian kita bersama,” urai Restuardy Daud.

Pada kesempatan ini turut dilaksanakan Penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi NTT oleh Ketua DPE. Penyerahan Dokumen Pengarusutamaan Gender Penyandang disabilitas Inklusif Sosial dari Tim Penyusun kepada Bapperida Provinsi NTT. Pembacaan Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Provinsi NTT Tahun 2026 dan Musrembang RPJMD Tahun 2025-2029 oleh Kepala Bapperida Provinsi NTT. Dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Musrembang RKPD Provinsi NTT Tahun 2026. Dan Musrembang RPJMD Tahun 2025-2029 oleh Walikota dan Bupati Se- NTT. (BAP NTT).

The post Sinkronisasi Bersama Program Pemerintah Pusat, Penting appeared first on Flobamora-Spot.com.

OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT — Bupati Kupang Yosef Lede secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kupang Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kupang Tahun 2026.

Kegiatan berlangsung di lantai II Kantor Bupati, Selasa (6/5/2025).

Mengawali sambutannya, Bupati Yos Lede mengatakan musrenbang ini merupakan momentum strategis untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Kupang lima tahun kedepan dan tahun 2026, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kupang.

Ia menjelaskan, dengan visi “Menuju Kabupaten Kupang Emas”, ditetapkan 8 (delapan) asa yaitu pendidikan unggul, kesehatan berkualitas, reformasi dan tata kelola pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya lokal. Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dan inovatif, infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan terintegrasi serta swasembada pangan dan air.

“Delapan asa tersebut akan menjadi dasar bagi kita merumuskan strategi dan arah kebijakan daerah lima tahun kedepan”, kata Yos Lede.

Di kesempatan itu, ia mengajak seluruh peserta musrenbang untuk berkontribusi aktif menyampaikan masukan serta menyatukan langkah demi menghasilkan kebijakan pembangunan yang realistis, inklusif dan tepat sasaran.

Tak lupa dirinya memberikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Kupang sebagai mitra strategis dalam mewujudkan rencana pembangunan yang aspiratif dan berkesinambungan.

Kepada Kepala BP4D bersama tim penyusun RPJMD dan RKPD, Yos Lede tegaskan agar proses penyusunan dilakukan secara profesional dan akuntabel.

“Koordinasikan secara intensif dengan Bapemperda dan pimpinan DPRD Kabupaten Kupang agar Ranperda RPJMD Kabupaten Kupang Tahun 2025-2029 dapat segera dibahas dalam sidang paripurna”, terang dia.

“Selanjutnya, lakukan harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum Provinsi NTT, serta pastikan diperoleh nomor registrasi dari biro hukum provinsi, setelah melalui proses evaluasi terhadap rancangan akhir RPJMD”, tambah dia.

“Semoga kerja keras kita menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya Kabupaten Kupang emas. Kabupaten yang ekonominya maju, masyarakatnya aman dan sejahtera,” ujar Yos.

Sinergi, kunci mencapai sukses. 

Sementara Ketua DPRD Daniel Taimenas mengatakan, sinergitas antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dirinya mengajak seluruh peserta musrenbang bersikap proaktif dan berkontribusi secara maksimal serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sebab semua usulan dan aspirasi yang disampaikan akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di tahun mendatang.

Turut hadir Wakil Ketua I dan II DPRD Kabupaten Kupang, Tome Da Costa, Sofia Malelak-De Haan bersama anggota, Forkopimda, plt.Sekda Marthen Rahakbauw, para Asisten Sekda, Pimpinan OPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Kupang, LSM/NGO dan undangan lainnya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapperida Provinsi NTT secara daring, dan diskusi bersama. (Mer).

The post Yosef Lede Sebut Musrenbang Momentum Strategis Rumuskan Arah Pembangunan Kabupaten Kupang appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan berlangsung di lantai II gedung Civic center kantor Bupati Kupang Selasa (6/5/25).

Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas yang hadir dalam kegiatan itu meminta, setiap program yang telah dieksekusi harus dikawal.

“Perlu kami sampaikan di sini bahwa, harus ada skala prioritas. Contoh di bidang pertanian dinas harus kerja maximal sehingga setiap tahun ada pencapaian. Kalo tidak dikawal dengan baik maka masyarakat tidak mendapatkan apa-apa”, tegas DT sapaan akrab, Daniel Taimenas.

“Mudah-mudahan semua anggaran, yang sudah ditetapkan dikawal dengan baik. Jadi satu tahun satu dinas berhasil tidak apa-apa. Minta maaf, saya sudah 4 periode dan kami tau. Kalo bersifat gelondongan, kalo tidak diawasi dengan ketat maka, tidak akan berhasil”, tambah dia.

Putra Nekamese ini menilai Bupati Kupang dan jajarannya sudah bekerja maximal namun belum semuanya bergerak.

“Dinas sudah bekerja maximal apalagi bapa Bupati dan ibu Wakil masih muda, saya yakin setiap saat ada di lapangan. Saya mohon dengan hormat dari Plt Sekda pimpinan, OPD, setelah kita ketok anggaran tolong diawasi di lapangan”, tandas dia.

Bupati Kupang Yosef Lede SH saat membuka kegiatan itu mengatakan, Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD yang dilakukan hari ini merupakan momentum strategis untuk merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan.
Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Kupang 2025-2029 yakni, ‘Menuju Kabupaten Kupang Emas’ dan menetapkan 5 Misi.

1). Meningkatkan infrastruktur berkelanjutan berbasis potensi lokal.
2). Meningkatkan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan inovasi daerah.
3). Menyediakan layanan publik yang adil, inklusif, dan merata.

4). Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan transformatif.
5). Menjaga lingkungan hidup secara adaptif dan berkelanjutan.

Menurut dia, semua misi yang ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunannya, dilengkapi dengan indikator RPJMN/ASTA cita, indikator RPJMD Propinsi NTT/DASA Cita, dan berbagai dokumen perencanaan teknis lainnya, sehingga dapat mendukung Visi dan Misi.

Bupati dan Wakil Bupati juga menetapkan 8 asa Kabupaten Kupang emas.

“Pendidikan unggul, hilirisasi SDA lokal, ekonomi inovatif berkelanjutan, infrastruktur berkualitas, penanggulangan kemiskinan terintegrasi, serta swasembada pangan dan air”, ujar Lede.

Masih menurut Yos, 8 asa ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kupang dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan 5 Tahun ke depan.

Musrenbang ini juga menjadi ruang konstruktif dan partisipatif bagi semua stakeholder dalam menyusun RKPD Tahun 2026 dengan Thema, “Pembangunan inklusif melalui peningkatan pendapatan, penguatan ketahanan pangan, dan optimalisasi pelayanan dasar”.

Dengan Thema di tersebut, dapat merefleksikan semangat untuk membangun dari Desa, memperkuat ekonomi Masyarakat, dan memastikan layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar tersedia secara merata dan teratur.

Dia mengajak peserta Musrenbang untuk berkonstribusi aktif menyampaikan masukan, serta menyatukan langkah demi menghasilkan kebijakan pembangunan yang realistis, inklusif, dan tepat sasaran.

Turut hadir, para Camat, Kepala desa, Lurah Se-Kabupaten Kupang, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kupang. Juga Pimpinan OPD, Kepala Kejaksaan Negeri  Kabupaten Kupang atau mewakili, Kapolres Kupang atau mewakili, dan Kepala Desa Se-Kabupaten Kupang. (Sintus).

The post Hadiri Musrenbang dan RKPD, Daniel Taimenas: “Program Yang Sudah Disetujui, Harus Dikawal” appeared first on Flobamora-Spot.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius Repelita Lega, S.H saat membuka Musrenbang tingkat Kecamatan Oebobo di Gedung Gereja GKII Siloam, Rabu (28/2).

Dalam sambutannya Asisten II menyampaikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah elemen penting untuk mencapai kemajuan berkelanjutan.

Menurut dia, dalam rangka pemberdayaan masyarakat perlu adanya kesamaan cara pandang dan langkah dari semua komponen yang terlibat dalam pembangunan, terutama pada peran para lurah, LPM serta RT/ RW.

Lembaga ini kata dia, paling dekat dan mengetahui kondisi masyarakat.

Lebih lanjut dia mengatakan, upaya serta kebijakan pemerintah untuk memandirikan masyarakat tidak berarti pemerintah membiarkan masyarakat berkembang sendiri tanpa ketepatan arah, namun sebaliknya pemerintah akan senantiasa secara proaktif memfasilitasi, mengawasi serta mencermati berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat seiring dengan pelaksanaan pembangunan, seraya memberikan bantuan pembinaan serta penyediaan dana dan fasilitas yang memadai untuk terus mendukung masyarakat dalam membangun diri serta lingkungannya secara mandiri.

Dia menambahkan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan-kelurahan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki peran aktif dalam menentukan arah pembangunan, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan.

Menurut dia, melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pembangunan.

“Ketika partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan dan memperkuat dukungan mereka terhadap rencana pembangunan,” ungkap Ignas.

Mantan Kadis Nakertrans Kota Kupang itu berharap Musrenbang Kecamatan Oebobo kali ini bisa menjadi momentum yang benar-benar berharga dalam rangka membahas program-program prioritas pembangunan di masing-masing kelurahan sebagai manifestasi aspirasi masyarakat yang demokratis, mengedepankan aspek kebutuhan prioritas, dengan melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat.

Ia menjelaskan, Musrenbang merupakan forum strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat di mana mereka diberikan kesempatan untuk merencanakan, memutuskan, melaksanakan serta memanfaatkan hasil/ wujud nyata dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Plt. Camat Oebobo, Nikodemus Kale, S.Sos, menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Oebobo, Kota Kupang tahun anggaran 2024, dihadiri oleh perwakilan dari 7 Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Oebobo, yakni Kelurahan Liliba, Oebufu, Tuak Daun Merah (TDM), Kayu Putih, Fatululi, Oebobo dan Oetete.

Musrenbang Kecamatan Oebobo tahun anggaran 2024 kali ini menurutnya lebih memprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ekonomi serta pelayanan publik yang inklusif berbasis digital dan berwawasan lingkungan. (PKP_jms).

The post Lewat Musrenbang, Pemerintah Dorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan appeared first on Flobamora-Spot.com.

Hal ini dikatakan Bupati Kupang dalam sambutannya saat membuka musrenbangcam se-kabupaten Kupang tahun 2024 dan konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2025 yang berlangsung di ruang rapat Bupati Kupang Rabu, (28/2/24).

Didampingi Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, Bupati Masneno juga menjelaskan, musrenbang ini harus dipahami sebagai wahana pemberian input dan pengambilan keputusan pembangunan dengan pendekatan bottom-up. Kebutuhan dan aspirasi masyarakat dijaring kemudian secara bersamaan ditentukan skala prioritasnya. Mekanisme ini secara esensial berfungsi sebagai kompas dalam pemberian arah kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan, khususnya dalam satu tahun kedepan.

“Untuk menjalankan roda pemerintahan kabupaten Kupang, kami tidak berdiri sendiri. Ada Mitra pemerintah yakni DPRD kabupaten Kupang yang selalu mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, ijinkan saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD, atas kerjasama dan kordinasi yang baik selama ini. Semoga kita selalu bersinergi dalam membangun kabupaten Kupang”, tutur Korinus Masneno.

Tidak hanya itu, Korinus juga berterimakasih khusus kepada Camat, Lurah dan Kades, sebagai ujung tombak pembangunan, karena dedikasi dan perannya selama.

Dia berpesan agar selalu ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan pembangunan serta menciptakan lingkungan yang aman dan terkendali sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

“Saya yakin, pemkab, anggota DPRD hingga pemdes akan mampu merumuskan perencanaan yang terbaik hingga kedepan apapun yang dilaksanakan bisa berjalan dengan efektif dan efisien”, tutupnya.

Wakil Ketua II DPRD Kab. Kupang, Yohanis Mase mengatakan, momentum ini merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan yang bertujuan untuk menjawab keinginan dan kebutuhan daerah yang harus dilaksanakan.

“Kita harus memiliki self love dalam diri agar kita bisa menganggap semua orang menjadi diri kita. Selamat kepada Pemkab Kupang, melalui Bapeda dalam mempersiapkan rencana program dan nantinya akan menangkap seluruh aspirasi masyarakat. Harus kerja keras mulai dari Camat, Lurah dan Kades untuk membangun komunikasi dengan DPRD di kabupaten Kupang.
Selamat kepada Bupati Kupang dan jajarannya. Semoga kerja kolaborasi nyata yang telah kita bangun akan terus di bangun dan jika kita dibutuhkan kita akan hadir”, tutup Anis Mase.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring ini diikuti oleh Plt. Sekda kabupaten Kupang Mesak Elfeto. Para Asisten Sekda kabupaten Kupang. Juga para Staf Ahli Bupati Kupang, para Anggota DPRD kabupaten Kupang. Dan para Pimpinan OPD lingkup Pemkab. Kupang, para Camat dan kepala Desa se-kab. Kupang dan para NGO/LSM. (NH).

The post Musrenbang, Bukan Rutinitas appeared first on Flobamora-Spot.com.

Musrenbang berlangsung di Kantor Bupati Kupang di Kota Oelamasi.

Kegiatan berlangsung di bawah tema, “Pemantapan ekonomi kerakyatan melalui Revolusi 5P guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat”.

Mengacu pada tema pamungkas ini, Bupati Masneno menyatakan, butuh atensi serius segenap pihak untuk merealisasikan target prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD.

“Gunakan forum musrenbangkab ini sebagai media klarifikatif, konsultatif dan penyelarasan demi tercapainya kesepakatan dalam mencapai tujuan, sasaran, hasil dan arah keluaran yang paling realistis dan proporsional”, ujarnya.

Lebih lanjut Orang Nomor satu di Kabupaten Kupang ini menerangkan, seluruh materi dalam musrenbangkab ini berasal dari bahan rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan hasil verifikasi usulan kecamatan dan pokir DPRD melalui tahapan forum perangkat daerah, yang akan disempurnakan sehingga menghasilkan rancangan akhir RKPD Kabupaten Kupang Tahun 2024.

Selain itu harus dapat dipastikan bahwa program-program yang nantinya dilaksanakan harus mampu menurunkan kemiskinan ekstrem, meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan potensi dan pemantapan infrastruktur, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menguatkan nilai-nilaj kearifan lokal serta memperbaiki kerusakan lingkungan akibat bencana.

“Semua ini sebagai bentuk tanggungjawab kita kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang. Arahkan semua efort dan fokus kita hanya untuk masyarakat. Mereka adalah tuan rumah dari kita semua Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Kupang,” ungkapnya.

Bupati meminta untuk kurangi pembebanan anggaran pada belanja-belanja yang bersifat rutinitas dan cenderung mengedepankan belanja operasional semata.

“Tingkatkan belanja barang/jasa juga belanja modal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Kupang. Sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang akomodatif, komprehensif dan inklusif”, ujar dia.

Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, berharap, pemerintah dapat benar-benar selektif dalam menentukan program dan kegiatan. Perlu memperhatikan tentang pokok-pokok pikiran DPRD yang mana pokir tersebut merupakan usulan dari setiap masyarakat untuk pembangunan Kabupaten Kupang.

“Ada delapan dinas yang pokir DPRD berada di situ. Jangan sampai ada yang tidak realisasi, karena dalam pokir tersebut terdapat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan Kabupaten Kupang,” tandasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang, Juhardi Selan mengatakan, output/keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kupang Tahun 2023 ini diharapkan akan menghasilkan kesepakatan dengan perangkat daerah yang telah mengakomodir usulan masyarakat dan pokir DPRD melalui aplikasi SIPDRI yang termuat dalam rancangan renja perangkat daerah tahun 2024, kesepakatan terhadap rancangan renja PD tahun 2023 beserta program, indikator, target untuk mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Kupang Tahun 2024, kesepakatan usulan kegiatan yang akan dibawa ke forum musrenbang tingkat Provinsi dan musrenbang nasional tahun 2023 dan dokumen rancangan RKPD Tahun 2024.

Acara ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh pemangku kepentingan.

Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTT, Sofyan Antonius tentang kebijakan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kupang. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang, I Made Suantara tentang kebijakan penyediaan data pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan. Dan Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT, Esron Elim tentang arah kebijakan pembangunan Provinsi NTT Tahun 2023.

Turut hadir Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Muhammad Ilham. Wakapolres Kupang Yulius Lau, Pabung Kodim 1604 Kupang Parada Napitupulu. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Bernadus Poy. Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda dan Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Kupang, para Camat, Pimpinan NGO dan perwakilan difabel. (Mercy).

The post Musrenbang RKPD Kabupaten Kupang, Langkah Penting Mantapkan Ekonomi Kerakyatan appeared first on Flobamora-Spot.com.