Hal ini tercermin dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digelar mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang di Kelurahan Bello, Senin (30/3/2026).

Kegiatan bertema “Transformasi Pelayanan Perizinan Melalui Mal Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat” ini diisi dengan penyuluhan hukum yang menekankan pentingnya legalitas usaha serta kemudahan pengurusan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
Peserta yang terdiri dari masyarakat, ketua RT/RW, pelaku usaha kecil, dan aparat kelurahan tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Dalam pemaparan materi, tim Unwira menjelaskan bahwa kehadiran MPP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan menghadirkan layanan perizinan yang lebih cepat, mudah, dan transparan karena terintegrasi dalam satu tempat.

Wakil Dekan Fakultas Hukum Unwira Kupang, Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum., saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, masyarakat tidak dapat dilepaskan dari praktik hukum dalam berbagai aspek kehidupan.

“Dalam kehidupan bermasyarakat, kita selalu diperhadapkan dengan praktik hukum. Karena itu, kegiatan seperti ini penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta mampu menghindari persoalan hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat kerap disebabkan oleh minimnya informasi dan keterbatasan akses terhadap layanan publik. Kehadiran Mal Pelayanan Publik diharapkan menjadi solusi atas persoalan tersebut.

Sementara itu, Lurah Bello, Robinson Lona, menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan pihak kampus.

Ia menilai kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pemahaman yang benar terkait aspek hukum, khususnya dalam hal perizinan.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa memperoleh banyak informasi sehingga dapat lebih mawas diri dan tidak berbenturan dengan persoalan hukum. Terkait perizinan, warga yang ingin menjalankan usaha atau terlibat dalam kegiatan hukum perlu memahami prosedur yang benar,” katanya.

Ketua RT 001 Kelurahan Bello, Alifelsius Boki, juga menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menyebut penyuluhan hukum seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha dan kemudahan pelayanan publik,” ujarnya.

Salah satu mahasiswa semester VI Fakultas Hukum Unwira Kupang, Yoachina Da Cunha Fernandes, selaku penyelenggara kegiatan, mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata mahasiswa kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya legalitas usaha serta mampu memanfaatkan layanan Mal Pelayanan Publik secara optimal,” ungkapnya.

Selain penyuluhan, mahasiswa juga memberikan pendampingan sederhana kepada warga terkait prosedur pengurusan izin usaha, seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan, melalui edukasi yang berkelanjutan, kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dan berdampak pada tertib administrasi serta peningkatan kesejahteraan warga. (goe).

The post Transformasi Pelayanan Perizinan Melalui Mal Pelayanan Publik Tingkatkan Kesadaran Hukum Warga Bello appeared first on Flobamora-Spot.com.

Komitmen tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Kepala Kantor Bea Cukai Kupang, Machbub Dumron, di Ruang Kerja Wali Kota Kupang, Jumat (11/7).

Dalam audiensi tersebut, Wali Kota menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Kupang untuk berkolaborasi mendampingi pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk-produk berkualitas dan berdaya saing ekspor.

“Kami ingin meningkatkan pendapatan daerah melalui ekspor produk UMKM lokal, seperti olahan rumput laut, tenunan. Dan berbagai hasil kerajinan lainnya. Karena itu, kami siap bersinergi dalam pendampingan UMKM agar layak menembus pasar global,” ujar dr. Christian.

Lebih lanjut ia menjelaskan, di tengah upaya efisiensi anggaran, Pemkot Kupang tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai program prioritas. Salah satunya adalah program Saboak (Sunday Market Buat Orang Kupang).

Program ini memberikan ruang gratis bagi pelaku UMKM untuk berjualan di Taman Nostalgia setiap Sabtu dan Minggu tanpa dikenakan retribusi.

Wali Kota juga menambahkan saat ini Kota Kupang telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi pusat layanan satu pintu.

Ia berharap ke depan, layanan Bea Cukai dan keimigrasian juga bisa tersedia di MPP. Hal ini menurutnya penting untuk mempermudah pelayanan bagi wisatawan asing yang singgah di Kota Kupang.

“Kalau semua layanan tersedia di satu tempat, termasuk bea cukai dan imigrasi, maka wisatawan tidak perlu bingung. Ini bisa memperpanjang durasi tinggal mereka (length of stay), makin banyak belanja, makin banyak keuntungan bagi pelaku usaha lokal,” pungkasnya.

Kebijakan direktorat Jendral Bwa dan Cukai.

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Kupang, Machbub Dumron menjelaskan, Fasilitas KITE IKM merupakan kebijakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendorong pertumbuhan ekspor sektor industri kecil dan menengah.

Fasilitas ini kata dia, mencakup pembebasan bea masuk, PPN, dan PPnBM atas impor bahan baku, bahan penolong, kemasan, mesin, dan barang contoh yang akan digunakan untuk produksi barang ekspor.

“Fasilitas ini memberikan ruang yang lebih luas bagi IKM untuk berkembang dan bersaing secara global, dengan biaya produksi yang lebih efisien,” jelas Machbub.

Pada kesempatan yang sama, ia juga meminta dukungan Pemerintah Kota Kupang dalam menertibkan peredaran rokok ilegal.

Menurut dia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menginstruksikan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus untuk menanggulangi peredaran rokok tanpa pita cukai atau berpita cukai palsu.

“Kami harap Pemkot bisa ikut mendukung upaya ini agar pendapatan negara tidak terus dirugikan oleh peredaran rokok ilegal,” tandasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, Samuel Jacobus Mayckel Siahainenia. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea Cukai Kupang, Wilfridus Wila Kuji beserta jajaran.

Turut mendampingi Wali Kota Kupang, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH., M.Si dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Pah Bessie S. Messakh, S.STP., M.Si. (PKP kk).

The post Pemerintah Kota Siap Kolaborasi Dengan Bea Cukai appeared first on Flobamora-Spot.com.