Dukungan tersebut mencakup komitmen Pemerintah melalui Kementerian PKP untuk membantu pembangunan dan perbaikan 1.000 rumah bagi warga terdampak di tiga kabupaten dengan dampak berat, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo.

Sementara itu, kabupaten terdampak lainnya akan masuk dalam daftar pembangunan dan perbaikan pada tahap selanjutnya.

Selain dukungan Pemerintah Pusat, Yayasan Buddha Suci juga berkomitmen membangun 500 unit rumah baru bagi warga terdampak.

Sementara itu, Mentri PKP Maruarar Sirait juga memberikan bantuan senilai Rp5 miliar untuk mendukung pembangunan rumah tambahan di luar program 1.000 rumah yang mendapat dukungan Pemerintah Pusat.

Gubernur Melki menyampaikan apresiasi tersebut saat meninjau sejumlah wilayah terdampak gempa di Flores, Sabtu dan Minggu (22–23 Agustus 2026), mulai dari Manggarai Raya, Ngada, Nagekeo, Ende hingga Sikka.

Peninjauan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Gubernur Melki berkantor di Flores, mulai dari Labuan Bajo hingga Maumere.

Dengan berkantor langsung di wilayah terdampak, Gubernur Melki dapat melihat dari dekat kondisi masyarakat, menghantar bantuan, mendengarkan pengalaman warga. Serta menyerap langsung kebutuhan di lapangan sebagai dasar penanganan dan pemulihan pascabencana.

Menurut Melki, dukungan Pemerintah Pusat tersebut merupakan tindak lanjut rapat yang digelar pada 20 Agustus 2026 bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Serta pemerintah daerah dari tiga kabupaten yang mengalami dampak berat.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Pusat menyatakan komitmen memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk 1.000 rumah yang dialokasikan bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo.

“Saya mewakili tiga bupati dan warganya yang terdampak, mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri PKP yang sudah memberikan dukungan perumahan kepada kami,” kata Gubernur Melki.

Menurutnya, kebutuhan hunian menjadi salah satu persoalan mendesak yang harus segera ditangani setelah bencana gempa. Penanganan tidak hanya diarahkan untuk membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah warga yang masih memungkinkan untuk diselamatkan.

“Semoga ini bisa membantu keluarga kita yang membutuhkan ataupun bisa segera memperoleh rumah yang layak untuk ditinggali dalam waktu yang lama,” ujarnya.

Gubernur Melki juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Suci yang turut mengambil bagian dalam pemulihan masyarakat terdampak bencana di Flores.

“Yayasan Buddha Suci juga sudah berkomitmen untuk pembangunan 500 unit rumah baru,” ujar Gubernur Melki.

Ia menjelaskan, Yayasan Buddha Suci sebelumnya juga telah terlibat dalam pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Dukungan lainnya datang dari Maruarar Sirait yang secara pribadi memberikan bantuan senilai Rp5 miliar.

Bantuan tersebut akan digunakan untuk membantu pemerintah daerah membangun rumah tambahan bagi warga terdampak, di luar 1.000 rumah yang menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Pusat.

Gubernur Melki menegaskan, kolaborasi berbagai pihak sangat penting agar proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Dalam rapat koordinasi pada 20 Agustus tersebut, Gubernur Melki hadir bersama Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT serta tiga kepala daerah yang wilayahnya terdampak, yakni Bupati Manggarai Heri Nabit, Bupati Manggarai Timur Andre Agas, dan Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, masing-masing bersama Kepala Dinas PUPR.

“Terima kasih juga kepada Pak Tito Mendagri dan Pak Nusron Menteri ATR/BPN,” kata Gubernur Melki.

Gubernur Melki berharap koordinasi lintas kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta dukungan lembaga sosial dan masyarakat dapat segera diterjemahkan menjadi pembangunan dan perbaikan rumah di lapangan.

Dengan dukungan tersebut, pemerintah daerah berharap pemulihan hunian warga terdampak gempa di Flores dapat berlangsung lebih cepat, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo sebagai sasaran utama bantuan. (Ow/elena).

The post Korban Gempa di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Nagekeo, Dapat 1000 Rumah, Daerah Lain Giliran Berikut appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penguatan dukungan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
Inpres itu tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi pembangunan sosial yang lebih tepat sasaran.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah terus mendorong program prioritas Presiden untuk membangun sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi.

Dalam sambutannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya menghadirkan data yang akurat sebagai dasar pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Presiden meminta kita semua untuk jujur mengakui kondisi data yang ada, kemudian bersama-sama memperbaikinya. Dengan data yang akurat, bantuan sosial akan tepat sasaran dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara terukur,” ujar Saifullah Yusuf.

Mensos mengungkapkan, selama ini masih ditemukan sejumlah bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena itu, pemerintah melakukan reformasi data melalui DTSEN yang dikelola oleh BPS dengan dukungan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta masyarakat.

Menurut Mensos, terdapat tiga agenda utama yang harus dijalankan secara terpadu, yakni data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat. Ketiga program tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kita hadirkan data yang akurat. Dengan data yang akurat, sasaran bantuan menjadi tepat. Dan bagi keluarga yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Sosial dan BPS RI dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi di NTT.

“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional menjadi instrumen penting untuk memastikan bantuan dan program sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh kabupaten dan kota terus melakukan pembaruan data agar semakin akurat dan tepat sasaran,” kata Melki Laka Lena.
Dalam kunjungannya, Mensos juga berdialog langsung dengan para siswa Sekolah Rakyat yang telah menjalani proses pendidikan selama hampir satu tahun.
Di hadapan para tamu undangan, para siswa menampilkan kemampuan mereka dalam menari, bernyanyi, serta berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab.

Mensos mengaku bangga melihat perkembangan para siswa yang kini tampil lebih percaya diri dan optimistis menatap masa depan.
“Saya melihat perubahan yang luar biasa. Ketika pertama kali masuk, banyak anak-anak yang menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari masalah kesehatan, gizi, hingga kurang percaya diri. Hari ini mereka mampu tampil dengan penuh semangat dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka,” ujar Mensos.

Pada kesempatan tersebut, Mensos juga mengundang Kepala Sekolah Rakyat Menengah 19 Kupang beserta para guru ke atas panggung sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam mendampingi para siswa.

Kepala Sekolah Rakyat Menengah 19 Kupang menjelaskan, sekolah tersebut mulai menerima peserta didik pada Juni 2025 dan menjadi salah satu pelaksana awal Program Sekolah Rakyat di Indonesia. Sebanyak 100 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di berbagai wilayah Kabupaten Kupang mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dan pembinaan secara berasrama.
Mensos turut menampilkan profil salah satu siswa sebagai gambaran kondisi keluarga penerima manfaat program.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan dan masa depan yang lebih baik.
“Anak-anak ini harus tetap bangga terhadap orang tua mereka. Negara hadir untuk memberikan kesempatan yang sama agar mereka bisa meraih cita-cita dan menjadi generasi penerus yang membanggakan,” katanya..
Selain menghadiri peringatan HLUN, Menteri Sosial juga meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat Menengah 19 Kupang yang berlokasi di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Fasilitas pendidikan berasrama tersebut diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang berkualitas sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Saat ini pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Menengah 19 Kupang telah mencapai sekitar 75% dan ditargetkan mulai digunakan untuk proses pembelajaran pada pertengahan tahun 2026. Sekolah tersebut nantinya akan mampu menampung hingga 1.000 siswa.
Bupati Kupang, Yosef Lede, menyatakan dukungan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Menengah 19 Kupang.

Bupati Kupang mengatakan, Sekolah Rakyat yang digagas Presiden merupakan program strategis yang akan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi solusi atas berbagai persoalan pendidikan yang masih dihadapi masyarakat di Kabupaten Kupang.
“Keberadaan Sekolah Rakyat ini menjadi jawaban atas persoalan yang selama ini ada di daerah. Anak-anak dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mengenyam pendidikan dan meraih masa depan yang lebih cerah,” pungkas dia.

Peringatan HLUN Tahun 2026 mengusung tema “Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh di Nusa Tenggara Timur” itu dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi XII, N. M. Dipo Nusantara Pua Upa. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Juga Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo, Unsur Forkopimda Prov NTT dan pemangku kepentingan lainnya. (Dk).

The post Berkunjung ke NTT, Mensos RI Rayakan HLUN dan Tinjau Progres Pembangunan Sekolah Rakyat appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan Yang Mengusung Tema “Membangun Mahasiswa Kukerta Yang Adaptif, Inovatif, dan Berdampak Bagi Masyarakat” Ini dirangkai dengan Pelantikan Asty Laka Lena Sebagai Ibunda Guru PGRI NTT.
Acara Strategis ini berlangsung di Aula El Tari Propinsi NTT, Jumat, (29/5/26).

Dalam sambutannya, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyoroti ekosistem pendidikan dan kualitas Guru yang merupakan faktor kunci dalam dunia pendidikan.

Ia menyoroti perlunya pembenahan mendasar dalam tata kelola pendidikan di NTT yang saat ini masih menghadapi tantangan besar.

“Ada hal yang harus kita evaluasi bersama dalam cara mengurus pendidikan di NTT. Untuk itu, butuh kolaborasi nyata dari Ibunda Guru PGRI , UPG 1945, serta para alumni, termasuk Bupati Kupang. Kita harus bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik,” ujar Melkiades.

Sebagai langkah awal, program peningkatan mutu ini akan dirintis di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Belu. Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen mendukung penuh para Bupati dan Wali Kota se-NTT untuk menjadikan peningkatan kapasitas, kualitas, dan kesejahteraan Guru sebagai isu utama.

Gubernur juga berpesan agar mahasiswa Kukerta memanfaatkan momentum ini untuk belajar langsung dari masyarakat sebagai bekal masa depan.

Sementara itu, Bupati Kupang, Yosep Lede dalam penyampaian materinya juga memotivasi mahasiswa untuk adaptif terhadap program strategis nasional, khususnya program makan bergizi gratis (mbg) yang dicanang Presiden.

Yos Lede mendorong pemanfaatan lahan kosong untuk bercocok tanam guna memperkuat rantai pasok pangan lokal.
“Apa yang sudah ditentukan oleh Presiden, itu yang kami kerjakan. Kami mengupayakan agar rantai pasokan kebutuhan pangan masyarakat dibeli langsung dari hasil tanaman masyarakat sendiri. Walaupun kemampuan keuangan daerah terbatas, hal itu tidak membuat kami putus asa. Keterbatasan anggaran tidak boleh membatasi pemikiran kita untuk terus berjuang demi masyarakat,” tegas Yosep Lede.

Usai dilantik, Ibunda Guru PGRI NTT Asty Laka Lena menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada para guru yang tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga pendidik, teladan, dan pelindung anak-anak.

Asty mengungkapkan keprihatinannya atas posisi mutu pendidikan NTT yang saat ini berada di urutan ke-36 dari 38 provinsi di Indonesia.

“Peringkat ini harus menjadi cambuk bagi kita semua. Saya yakin di tengah keterbatasan, sering kali muncul kreativitas dan inovasi melalui kolaborasi. Anak-anak NTT berhak mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu, dan inklusif agar memiliki daya saing tinggi. Tentunya untuk menciptakan pendidikan bermutu, kita juga harus memperjuangkan kesejahteraan guru-guru terbaik kita,” tegas Istri Gubernur NTT itu.
Acara Pembekalan dan Pengukuhan ini dihadiri oleh Rektor UPG 1945 NTT Ully Riwu Kaho, S.P., M.Si., Ketua PGRI NTT Dr. Samuel Haning, S.H., M.H., Perwakilan Pengurus Besar PGRI, Para Mahasiswa, Perwakilan Siswa SMA/SMK se-Provinsi NTT, serta Insan Pers. (JH).

The post Asty Laka Lena Jadi Ibunda Guru PGRI NTT, Dilantik Saat Pembekalan Kukerta Mahasiswa UPG 1945 appeared first on Flobamora-Spot.com.

“Kami banyak viral. Tapi prestasi kami juga luar biasa meski tidak diimbangi infrastruktur yang memadai. Dengan keterbatasan saja kita lahirkan juara dunia”, ujar Bupati Kupang Yosef Lede dalam kesempatan itu.

Pernyataan Bupati Kupang ini merujuk pada Nono yang pada 19 Juli 2025 lalu berhasil meraih Medali Perunggu dalam ajang Kompetisi Coding Nasional 2025 yang digelar Binus University.

Prestasi ini sangat istimewa karena semua peserta adalah siswa SMP dan SMA, sementara Nono masih berstatus siswa SD Negeri Buraen 1.

Sementara itu Angelus baru – baru ini berhasil membawa pulang Lima Medali Perak, dari ajang Liga Matematika Nasional Tahun (LIMAS 2025).

Ia menyambut baik revitalisasi gedung sekolah dengan dana pemerintah pusat.

“Kami kadang anak-anak jalan kaki sampai 7 km (ke sekolah). Di hadapan kita ada ibu Anita Gah. Kadang semua orang bicara enak tapi belum tentu mereka di lapangan. Saya dan teman-teman (kepala daerah) merasakan hal yang sama. Kami mengharapkan revitalisasi. Karena kondisi daerah. Termasuk sinyal jadi masalah. Kita mau program merdeka belajar dengan sistem digitalisasi tapi sinyal tidak ada. Kemarin kami terbantu dengan starlink tapi ini belum menjawab kebutuhan di daerah kami”, urai dia.

Lebih jauh Yos mengatakan, Kabupaten Kupang masuk dalam kategori wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

“Belum semua daerah terluar itu mendapatkan tunjangan. Kami harap tunjangan khusus ini bisa menjawab daerah-daerah terpencil. Guru-guru mau ke sana tetapi tidak ada tunjangan terpencil. Nah ini yang menjadi catatan penting. Sehingga betul-betul daerah terpencil ini guru-guruya dapat tunjangan”, tegas Yos di hadapan Menteri Pendidikan dasar dan menengah (Mendikdasmen) RI Prof. Dr. Abdul Mu”ti dan jajaran.

Mendikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya selalu memperhatikan usulan perbaikan gedung sekolah yang masuk ke Kementrian termasuk dari NTT.

“Anak belajar di gedung yang nyaris roboh tentu mereka tidak nyaman. Kami mau fisik gedung megah tapi tidak megap-megap. Fisiknya harus menarik orang untuk belajar. Ini yang kami lakukan. Sebagian sudah. Tahun ini revitalisasi kita 11. 744 Satuan Pendidikan sudah dengan anggaran Rp14 triliyun. Kami masih berjuang ada tambahan 60ribu lagi. Kalo anggaran revitalisasi didukung tahun ini lebih banyak lagi”, jelas dia.

“Sekolah rusak di NTT sering viral. Kalo yang begitu kami segera datang dan selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Karena tidak bisa Indonesia hanya di teropong dari jarak jauh. Pemimpin itu hadir tidak hanya lewat WA. Gedung rusak harus dilaporkan. Kalo dilaporkan bagus tidak dibantu”, ujar dia.

Tentang daerah 3 T Abdul menegaskan, NTT masuk semua kategori.
Ia berjanji akan terus membenahi nasib guru dan tenaga kependidikan dan revitalisasi gedung sekolah di Indonesia khususnya di NTT.

Di akhir sambutannya Abdul menegaskan, secanggih apapun fasilitas, penentu keberhasilan tetap guru. “Guru agen ilmu dan agen peradaban. Guru jadi konselor”, pungkas dia

Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah menegaskan, masih banyak ketimpangan terjadi di dunia pendidikan.

“Kesejahteraan guru harus menjadi perhatian. Juga pelatihan guru harus sesuai kebutuhan di sekolah. Distribusi guru juga belum merata. Terjadi penumpukan tapi kekosongan di tempat lain. Banyak persoalan”, tegas dia.

Mengenai sekolah yang belum mempunyai kepala sekolah ia menyatakan sangat sedih karena kehadirannya sangat penting.

“Sedih ibu Nunuk melaporkan masih ada seribu lebih sekolah belum punya kepala sekolah.

Sangat penting itu. Pak gub tolong liat sekolah mana itu. Dapodiknya pasti berantakan. Itu sudah pasti. Saya bicara sebagai wakil rakyat.

Pak mentri buka saja”, tegas dia.
Dirjen guru dan tenaga kependidikan Nunuk Suryani menyebutkan, dari 5ribu lebih sekolah masih ada seribu lebih yang belum memiliki kepala sekolah.

Ia menambahkan, ke depan guru ASN bisa didistribusikan ke sekolah swasta.

” Juga ke daerah terpencil. Gubernur Bupati bisa lakukan hal ini”, ujar dia.

Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan akan memperhatikan hal itu.

“KIta akan coba lakukan distribusi guru agar tidak menumpuk di kota. Harap ketika dilakukan tidak banyak WA bupati walikota untuk tidak kasih pindah keluarga. Yang dapat di tempat susah ada insentif khusus. Ini dua saja kesehatan dan pendidikan yang dapat ini”, ujar dia.

Mengenai upaya peningkatan mutu pendidikan di NTT lanjut dia, pihaknya sudah melaunching “gerakan jam belajar” tepat Hari pendidikan nasional.

“Kami sudah launching jam belajar masyarakat.
Jam belajar pukul 16.00-18.00 kami harap kita fokus kasih ruang untuk anak bisa belajar”, pungkas Gubernur.

Kegiatan rakor diwarnai penampilan siswa SMAN 3 Kupang dengan sebuah lagu berjudul “Rukun bersama teman” karangan Mendikdasmen RI Prof. Dr. Abdul Mu’ti. (Sintus).

The post Bupati Kupang : “Dalam Keterbatasan Kami Lahirkan Juara Dunia” appeared first on Flobamora-Spot.com.

Forum strategis ini bertujuan menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah NTT.

Gubernur Prov. NTT, Melkiades Laka Lena dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, di Bumi Flobamora.

Ia menekankan, Pemerintah Provinsi NTT menyadari sepenuhnya bahwa SDM adalah aset utama pembangunan.

“Hanya SDM yang hebat yang mampu mengelola potensi besar NTT dengan baik. Pendidikan mencakup berbagai aspek, termasuk motorik dan pembentukan karakter, yang menjadi fondasi utama bagi kemajuan kita,” ujar Laka Lena.

Anggota DPR RI, Anita Jacoba Gah, memberikan catatan kritis sekaligus motivasi dalam forum tersebut.

Ia menyoroti pentingnya data akurat mengenai sekolah yang rusak serta angka anak putus sekolah yang masih tinggi meski program bantuan seperti PIP terus meningkat.

“Pendidikan adalah pondasi bangsa. Tidak ada bangsa besar tanpa guru yang kuat, tidak ada daerah maju tanpa sekolah yang hidup, dan tidak ada masa depan cerah tanpa integritas guru yang baik,” tegas Anita.

Ia juga mendesak agar pemerintah memperhatikan fasilitas dasar guru, terutama di era digital.

“Jangan sampai guru dibebani berbagai tuntutan tanpa fasilitas memadai. Pelatihan jangan hanya seremonial, tapi harus menyentuh akar masalah seperti gizi, stunting, dan aksesibilitas siswa di daerah terpencil,” tambahnya.

Anita juga mengusulkan program afirmasi khusus bagi guru di wilayah perbatasan serta perbaikan kesejahteraan bagi operator sekolah dan tenaga administrasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, menyambut baik kerja sama yang terjalin dengan Pemerintah Provinsi NTT.

Ia menegaskan, pada tahun 2025, pemerintah fokus pada revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran.

“Infrastruktur fisik melekat erat dengan mutu. Jika sekolah aman dan nyaman, hasil belajar anak didik akan jauh lebih baik,” jelas Prof. Mu’ti.

Secara nasional, pemerintah telah menargetkan penyediaan perangkat di 288.865 satuan pendidikan, termasuk akses internet di 1.852 titik dan listrik di 2.389 satuan pendidikan.

Dia juga menekankan kebijakan metode mendidik tanpa kekerasan serta penguatan peran Kepala Sekolah yang harus berasal dari Guru Penggerak untuk menjamin kualitas kepemimpinan di sekolah.

Menutup rangkaian diskusi, Bupati Kupang, Yosef Lede, mewakili para kepala daerah menyampaikan realita di lapangan.

Ia menyoroti tantangan geografis di mana siswa harus berjalan hingga 7 kilometer menuju sekolah, serta kendala jaringan internet yang menghambat program digitalisasi.

“Terkait pemerataan guru, kendalanya bukan hanya jumlah, tapi juga distribusi ke daerah terpencil. Kami berharap tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil dapat merata, agar guru memiliki motivasi lebih untuk mengabdi di pelosok tidak hanya terbatas pada desa dengan indeks tertentu,” tegas Yos Lede.

Rapat koordinasi ini diharapkan melahirkan keputusan konkret yang berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan di NTT, mulai dari perbaikan sarana prasarana hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.

Turut Hadir dalam Acara: Wakil Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, para Bupati/Wakil Bupati se-NTT, Kepala Dinas Pendidikan se-NTT, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Dirjen PAUD Dikdasmen, Staf Khusus Menteri, Kepala UPT Kemendikdasmen se-NTT, serta para tokoh pendidikan dan insan pers. (Nh).

The post Satukan Langkah Bangun Pendidikan, Kemendikdasmen Gelar Rakor di Kupang appeared first on Flobamora-Spot.com.

Ibu Nita, pengelola UMKM dari Oebelo mengatakan hal itu kepada media di halaman kantor Bupati Kupang Selasa (7/4/26) malam.

Menurut dia, lebih banyak even lebih baik untuk mendorong perekonomian di Kabupaten Kupang.

“Harapannya kalo bisa even seperti ini lebih banyak. Kalo tiap minggu rame itu lebih baik lagi”, ujar Nita yang tidak mau nama belakangnya diketahui sambil tersenyum.

Ia membagikan pengalamannya berjualan di acara prosesi Paskah. “Tahun lalu ada, jualan sama ada Salome, aqua, nasi ayam, nasi ikan, mie, pop ice, kopi, teh,” katanya.

“Tahun lalu sampai jam 03.00. Mungkin karena peserta pawai paskah, banyak. tahun ini tidak banyak. Mungkin tidak sampai 12.00”, tambah Nita.

Ditanya adakah tantangan dalam usaha UMKM ia mengatakan, setiap usaha pasti ada tantangan.

“Saingan banyak. Kadang sonde laku. Tapi kita harus tetap optimis,” katanya.
Bupati Kupang dalam sekapur sirihnya menyampaikan ungkapan syukur atas kebangkitan Tuhan dalam peristiwa Paskah tahun ini. “Luar biasa, ungkapan syukur atas kebangkitan Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita,” katanya.

Bupati Kupang juga menyampaikan rasa bahagia atas acara prosesi Paskah pemuda Kristen Kabupaten Kupang yang diadakan hari ini.

“Kami berbahagia, atas acara hari ini. Terimakasih atas, kehadiran gubernur. Ini kebahagiaan luar biasa,” kata Yos.

Gubernur NTT memuji Bupati Kupang atas acara prosesi Paskah dan malam puji-pujian yang meriah dan sukses.

“Satu-satunya Kabupaten di NTT yang buat Paskah se meriah ini. Ini betul kerjanya bupati Kupang,” katanya.

Gubernur NTT juga mengapresiasi Bupati Kupang yang murah hati membantu pembangunan rumah ibadah dengan APBD. “Provinsi tidak bisa. Kita bonyok,” katanya.

Gubernur NTT menekankan pentingnya persatuan dan kepedulian dalam memajukan daerah. “Tugas pelayanan dan kepedulian. Bupati sudah tunjukkan hadir untuk membantu gereja yang sedang membangun. Tak ada daerah yang maju tanpa persatuan,” katanya.

Gubernur NTT juga memuji keberagaman latar belakang masyarakat di Kabupaten Kupang. “Semua latar belakang ada di kabupaten Kupang,” katanya.

Acara Paskah yang diadakan di Kabupaten Kupang ini dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat dan pejabat pemerintah. Gubernur NTT berharap agar acara ini dapat membawa berkah dan kebahagiaan bagi masyarakat Kupang.

Pemerintah Kabupaten Kupang memberikan bantuan pembangunan gereja kepada beberapa gereja dan paroki Taklale, serta beberapa kapela.

Bantuan terbesar diterima dua gereja GMIT yakni Victoria Noelmina dan Getsemani Tarus, masing-masing sebesar Rp1 miliar rupiah. Bantuan ini diberikan untuk mendukung pembangunan rumah ibadah yang sedang dalam proses pembangunan.

Bupati Kupang juga memberikan bantuan dana bagi 14 klasis yang melaksanakan sidang klasis, dan perwakilan mahasiswa tugas akhir yang akan menerima bantuan sebesar 5 juta rupiah perorang. “Hampir 5 milyar,” katanya.

Menuutip rangkaian seremoni penyaluran bantuan Gubernur NTT meluncurkan kartu kredit daerah Bank NTT.

Acara malam puji-pujian menghadirkan artis-artis lokal dan artis penyanyi pop rohani Angel Piters yang membawakan lima lagu salah satunya “I love you lord”. (Sintus).

The post Pengelola UMKM Minta, Pemerintah Perbanyak Even appeared first on Flobamora-Spot.com.

Rakor berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (31/03/2026) malam.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Melkiades Laka Lena didampingi Wakil Gubernur Johni Asadoma.

Bupati Kupang Yosef Lede dalam pertemuan tersebut menyampaikan pandangannya terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Yosef Lede menyampaikan, ketentuan belanja pegawai sebesar 30 persen perlu dipahami secara menyeluruh.

“Yang dimaksud belanja pegawai mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga tidak tepat jika hanya difokuskan pada PPPK semata”, tegas Yos Lede.

Ia juga menekankan, kebijakan pengangkatan PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat, namun beban pembiayaannya sebagian besar ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD. Hal ini dinilai menjadi tantangan tersendiri, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Dulu pembiayaan sebagian ditopang APBN, sekarang dibebankan ke daerah. Ini ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga. Di satu sisi ada tuntutan pembangunan, di sisi lain beban belanja pegawai semakin besar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan dukungannya terhadap substansi UU HKPD, namun dengan catatan adanya fleksibilitas bagi daerah.

Ia menyampaikan sejumlah saran konkret kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan kebijakan ke depan.

Ia mengusulkan agar dalam implementasi batas belanja pegawai 30 persen, pemerintah pusat memberikan ruang diskresi atau pengecualian khusus bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama daerah kategori (3T).

Kedua, ia mendorong adanya revisi atau penambahan pasal dalam UU HKPD yang secara eksplisit mengatur fleksibilitas tersebut, sehingga tidak hanya bersifat kebijakan teknis, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan multitafsir di lapangan.

Terkait kebijakan PPPK, ia mengusulkan agar pemerintah pusat kembali mengevaluasi skema pembiayaan, dengan mempertimbangkan pembagian beban yang lebih adil antara APBN dan APBD.

Ia menilai, jika pengangkatan PPPK merupakan kebijakan nasional, maka pembiayaannya juga semestinya tidak sepenuhnya dibebankan kepada daerah.

Lebih lanjut dirinya meminta kepastian dan kejelasan terkait implementasi UU HKPD yang direncanakan berlaku penuh pada tahun 2027 sejak dini agar tidak mengganggu proses perencanaan dan penyusunan APBD.

Ia menegaskan, ketidakpastian kebijakan akan berdampak langsung pada kualitas perencanaan pembangunan daerah.

“Kalau belum ada kepastian, sementara kami harus menyusun APBD 2027 dari sekarang, ini tentu menjadi dilema bagi daerah. Karena jika tidak mengacu pada undang-undang, akan bermasalah, tetapi kalau mengacu tanpa kejelasan teknis, juga berisiko,” jelasnya.

Ia juga menekankan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pengurangan tenaga kerja secara masif.

Menurutnya, pengurangan pegawai dalam kondisi saat ini justru berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru.

“Hari ini, memberhentikan pegawai sama dengan membunuh masyarakat. Padahal tujuan negara adalah mensejahterakan rakyat,” tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, Yosef Lede berharap agar seluruh saran dan masukan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam forum yang lebih luas serta menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Ia meyakini, persoalan ini tidak hanya dihadapi oleh satu daerah, tetapi merupakan isu nasional yang membutuhkan solusi bersama.

“Saya yakin, jika seluruh daerah menyampaikan hal yang sama, maka ini harus menjadi perhatian serius. Para pemimpin di negeri ini perlu membuka hati untuk melihat bahwa ini adalah persoalan bersama yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya.

Gubernur NTT Melkiades Laka Lena menegaskan, kondisi fiskal daerah saat ini membutuhkan perhatian serius dan solusi yang realistis.

Ia mengungkapkan, seluruh daerah di NTT masih berada di atas batas 30 persen belanja pegawai.
“Kita harus cari solusi bersama. Ini bukan saatnya mengeluh, tetapi saatnya bekerja dan menemukan jalan keluar terbaik. Harapan kita bersama, tidak ada satupun pegawai, dengan status apa pun, baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, yang harus dirumahkan,” tegasnya.

Gubernur juga menyoroti urgensi kepastian kebijakan dari pemerintah pusat, mengingat daerah sedang memasuki tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Di sisi lain, daerah juga dihadapkan pada kewajiban alokasi minimal 40 persen untuk belanja infrastruktur pelayanan publik, yang semakin mempersempit ruang fiskal.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menegaskan, kehadiran pemerintah pusat merupakan bentuk komitmen untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal sekaligus menyerap aspirasi daerah.

“Kami hadir untuk memastikan perbendaharaan daerah berjalan baik, sekaligus mendengarkan langsung kondisi dan permasalahan di daerah. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan saat ini, namun akan kita rumuskan bersama, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan di berbagai level,” ujarnya.

Fatoni juga menjelaskan, ketentuan batas maksimal belanja pegawai 30 persen pada tahun 2027 masih memiliki ruang fleksibilitas.

Ia merujuk pada ketentuan dalam UU HKPD yang membuka peluang penyesuaian melalui keputusan Menteri Keuangan dengan koordinasi lintas kementerian.

Selain itu, ia mengungkapkan, berdasarkan pemetaan nasional, tidak ada satupun daerah yang saat ini berada di bawah angka 30 persen. Bahkan, rata-rata kabupaten/kota berada di atas 35 persen, sementara beberapa daerah mencatat angka lebih tinggi.

Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut langkah-langkah strategis, antara lain optimalisasi pendapatan daerah, inovasi pembiayaan, serta peningkatan akses terhadap sumber-sumber pendanaan dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah.

Kehadiran perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara. Serta para kepala daerah dan pimpinan OPD se-NTT, menunjukkan kuatnya sinergi lintas level pemerintahan dalam mencari solusi bersama.

Dari Kementerian Keuangan, hadir Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Adriyanto. Sementara Badan Kepegawaian Negara diwakili secara daring oleh Kepala Penilaian Kompetensi ASN, Mohammad Ridwan. (Dk).

The post Hadiri Rakor Implementasi UU HKPD, Yos Lede: “Dampak Ketentuan Belanja 30% Jangan Hanya Ditanggung PPPK” appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan tersebut berlangsung di Teres, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kamis (27/03/2026) sore.

Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, dirinya bersama Bupati Kupang merupakan perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan tugas memastikan masyarakat mampu menghasilkan pangan untuk kebutuhan sendiri maupun untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Ia juga mengapresiasi langkah Bupati Kupang bersama kelompok tani yang telah menjadikan Kabupaten Kupang sebagai salah satu pemasok pangan utama di Provinsi NTT.

“Saya paling sering itu datang, baik tanam maupun panen itu di Kabupaten Kupang, paling sering saya. Satu dia dekat dengan Ibu Kota Provinsi Yang kedua memang di Bupati ini, sama kepala dinas dan TNI/ Polri ini semua, ini semangat minta ampun”, ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur menyoroti potensi besar yang dimiliki Kabupaten Kupang, terutama dengan keberadaan tiga bendungan besar yakni Tilong, Raknamo, dan Manikin.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air secara maksimal, baik pada musim hujan maupun kemarau, guna meningkatkan produksi pertanian.

“Tinggal kita koordinasikan dengan Bupati, dan jika diperlukan akan kita sambungkan ke pemerintah pusat agar distribusi air dari bendungan bisa menjangkau lebih banyak titik,” ujarnya.

Gubernur juga mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 13.000 hektare lahan jagung di Kabupaten Kupang, dengan target peningkatan hingga 19.000 hektare.

Ia menilai capaian tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mendorong swasembada pangan.

“Kalau Kabupaten Kupang bergerak maju, maka NTT akan aman,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur NTT, sebagai bentuk perhatian dan dukungan bagi masyarakat Kabupaten Kupang.

Ia menegaskan, keberhasilan panen jagung ini menunjukkan keseriusan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan dimanfaatkan secara optimal lahan dan bantuan alsintan yang telah diberikan.

Secara khusus, Bupati kupang juga memberikan apresiasi kepada Kelompok Tani Nonotasi atas keberhasilan panen yang dicapai. Serta menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memberikan dukungan.

“Saya apresiasi ketua kelompok tani Nonotasi dengan teman-temannya keberhasilannya hari ini. Kalau perlu apa besok, kita bantu. Mau bibit, mau alat, kita bantu”. Ungkapnya.

Keterbatasan akses pasar.

Selain itu, Bupati juga menyoroti kendala utama yang selama ini dihadapi petani, yakni keterbatasan akses pasar.

Namun, ia memastikan, saat ini pemerintah telah memberikan jaminan penyerapan hasil panen dengan harga yang telah ditetapkan.

“Untuk jagung dengan kadar air 14 persen, harganya Rp.6.400 per kilogram, Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir tanam sebanyak-banyak,” jelasnya.

Dengan adanya jaminan tersebut, Bupati mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan produksi pertanian.

Ia berharap Kelompok Tani Nonotasi dapat menjadi motivasi bagi kelompok tani lainnya dalam memanfaatkan potensi lahan yang subur.

Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih atas dukungan Gubernur NTT.

Ia optimistis, ke depan luas tanam akan terus berkembang, tidak hanya terbatas pada 5 hektare di lokasi tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BRMP, Kepala BBPP Kupang, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kupang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas PUPR. Kepala RSKK, Kabag Prokopim, Camat Amarasi Selatan, Lurah Buraen, para penyuluh, petani, serta tamu undangan lainnya. (Dk).

The post appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangkaian Gerakan Tanam Padi Serentak se-Provinsi NTT Untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan.

Melki Laka Lena dalam sambutannya mengatakan, gerakan menanam serentak di seluruh NTT tersebut dilakukan untuk mendukung program pembangunan Asta Cipta dari Presiden Prabowo, dan Dasa Cita dari pemerintah Provinsi NTT, dan program swasembada lainnya dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di NTT.

Swasembada pangan sudah mulai terlihat.

Dia melanjutkan, cita- cita swasembada yang di gaungkan pemerintah, saat ini sudah mulai terealisasi seperti yang terjadi di Kabupaten Kupang yang telah mencapai swasembada padi pada Tahun 2025 yang lalu. Dan menargetkan produksi gabah kering sebesar 100.000 Ton pada tahun 2026, yang adalah 1 per 10 bagian dari produksi gabah kering dari seluruh NTT.

“Kita di NTT masih dilingkupi persoalan – persoalan utama seperti kemiskinan ekstrim, stunting, dan lain sebagainya. Namun dengan upaya peningkatan produksi pertanian di NTT, akan menjadi pengungkit peningkatan perekonomian dan menyelesaikan masalah – masalah lainnya” ujar Laka Lena.

Dia melanjutkan, dukungan semua pihak sangat diperlukan agar upaya pencapaian swasembada melalui peningkatan produksi pertanian di NTT bisa berjalan lancar dan sukses. Gubernur NTT secara khusus juga memberi apresiasi pada Bupati Kupang dan pihak – pihak lainnya yang telah mendukung menyukseskan swasembada di NTT. Dan mengajak seluruh elemen masyarakat NTT untuk mendukung upaya peningkatan produksi pertanian demi terciptanya swasembada.

“Kabupaten Kupang telah bekerja keras dan mencapai swasembada bahkan menargetkan peningkatan produksi. Ada pihak Undana di sini yang telah bergerak bersama pemerintah, ada TNI dan Polri yang secara nasional juga telah membantu meningkatkan produksi pertanian. Mari kita semua bekerja keras bergandengan tangan agar swasembada bisa tercipta. Semua desa di NTT harus mencapai swasembada pangan”, jelas Melki Laka Lena.

Yosef Lede mengatakan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kupang merasa terhormat dan mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Provinsi NTT yang telah mempercayakan Kabupaten Kupang sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan straregis nasional tersebut.

Ia menilai, kehormatan yang diterima tersebut akan menjadi motivasi bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kupang untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih kolaboratif dalam membangun sektor pertanian di Kabupaten Kupang.

“Arah kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Kupang diselaraskan dengan kebijakan nasional serta program pembangunan pemerintah provinsi NTT. Jadi kita suara pada satu tujuan besar yaitu mewujudkan daerah yang berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional yang adalah pondasi kedaulatan bangsa”, ujar Yosef Lede.

Yosef Lede menambahkan, Kabupaten Kupang sendiri memiliki potensi lahan pertanian yang sangat besar, namun karena dengan berbagai kekurangan yang ada, lahan – lahan pertanian tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Dia melanjutkan, dengan segala kekurangan tersebut pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kupang telah berhasil meningkatlan hasil produksi pertanian gabah kering, dari 21.000 Ton di Tahun 2024 menjadi 87.000 Ton di Tahun 2025 atau naik 4 kali lipat.

“Kabupaten Kupang telah mencapai swasembada, dan di Tahun 2026 ini kita target 100.000 Ton lebih produksi gabah kering. Sehingga kita tidak saja swasembada tetapi juga mendukung swasembada Kota Kupang dan Kabupaten TTS. Kita masih banyak kekurangan dan keterbatasan, dukungan dari pemerintah provinsi NTT dan pemerintah pusat tentu sangat kami harapkan”, jelas Yosef Lede.

Turut hadir Forkopimda Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang, beberapa anggota DPRD Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang. Pj.Swasembada Pangan Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota, Kepala BBRMP NTT, Kepala Perwakilan BI NTT, Rektor Undana Kupang. Kadis Pertanian Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang, beberapa pimpinan OPD lingkup pemerintah Provimsi NTT dan Kabupaten Kupang. Camat Kupang Timur, Kepala Desa Manusak, serta Bupati Rote Ndao dan Bupati Sabu Raijua yang mengikuti kegiatan secara daring. (Tery).

The post Ada Gerakan Tanam Padi se- NTT, di Kabupaten Kupang Hadir Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD appeared first on Flobamora-Spot.com.

Pentas berlangsung di Auditorium Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Sabtu (31/1/2026).

Dalam sambutannya Melkiades menyebut, pentas tersebut sebagai wujud nyata konsep One School One Product (OSOP).

Menurutnya, kreativitas para seminaris yang ditampilkan melalui seni musik, paduan suara, teater, dan atraksi budaya merupakan produk pendidikan yang bernilai dan patut didukung.

“Anak-anak seminari malam ini menampilkan yang terbaik. Ini adalah produk sekolah yang membanggakan. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan seperti ini,” ujar mantan seminaris Kisol, Manggarai itu.

Gubernur NTT menegaskan, Seminari Mataloko sebagai seminari tertua di NTT telah melahirkan banyak alumni yang berkontribusi bagi gereja, bangsa, dan daerah.

Menjelang usia satu abad pada 2029, ia mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung keberlanjutan pendidikan di seminari tersebut.

“Tidak semua lulusan menjadi imam, tetapi mereka yang menjadi awam tetap hadir sebagai pribadi berkualitas dan berintegritas di tengah masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMA Seminari Mataloko sekaligus Wakil Praeses Seminari, Romo Tinyo Sera, Pr, menjelaskan, Berkhmawan Simponi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan jelang 100 tahun Seminari Mataloko sekaligus sarana promosi panggilan.

Pentas di Kupang menjadi yang pertama di luar wilayah Flores, setelah sebelumnya digelar di Bajawa, Ende, dan Mbay.

Sebanyak 131 orang terlibat dalam rombongan, terdiri atas 117 siswa dan 14 pendamping. Para seminaris menampilkan teater “Misteri di Balik Jubah Putih”, marching band, paduan suara, serta parade obor.
Ketua Panitia, Rosalinda Uta Teku, mengatakan keberhasilan acara merupakan hasil kolaborasi Perhimpunan Orang Tua Siswa Seminari Regio Timor dan Alumni Seminari Mataloko (Alsemat) Regio Timor, dengan dukungan sejumlah sekolah dan para donatur.

Senada, Ketua Alsemat Regio Timor, Isidorus Lilijawa menilai, kehadiran pemerintah daerah sebagai wujud kemitraan strategis antara negara dan lembaga pendidikan seminari.

Pantauan media, ribuan penonton memadati Auditorium Undana hingga acara berakhir pukul 22.00 WITA.

Antusiasme tersebut mencerminkan dukungan luas masyarakat terhadap perjalanan dan masa depan Seminari Mataloko. (Goe).

The post Gubernur NTT Apresiasi Pentas “Berkhmawan Simponi” Seminari Mataloko appeared first on Flobamora-Spot.com.