Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila setiap pihak menjalankan peran sesuai kewenangan dengan tetap menghormati martabat sesama.

Mantan anggota DPRD Kota Kupang dua periode itu mengatakan, demokrasi tidak cukup hanya ditegakkan melalui aturan hukum, tetapi juga membutuhkan budaya saling menghargai dan kedewasaan dalam menyampaikan kritik maupun menjalankan fungsi pengawasan.

“Fungsi pengawasan yang dimiliki wakil rakyat merupakan amanah konstitusi untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik. Namun, pengawasan harus dilakukan secara bermartabat, mengedepankan etika, serta tetap menghormati martabat setiap orang. Tujuan akhirnya bukan untuk orang tertentu, melainkan menghadirkan solusi bagi kepentingan masyarakat umum,” ujar Walde.

Berbekal pengalaman lebih dari satu dekade bermitra dengan pemerintah dalam berbagai program kesejahteraan rakyat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan hingga pelayanan sosial, Ewalde menilai bahwa setiap persoalan publik selalu memiliki ruang penyelesaian melalui dialog, rapat kerja, maupun mekanisme resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, jabatan bukanlah simbol untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan adalah titipan. Karena itu siapa pun yang diberi kepercayaan oleh rakyat harus mampu menjaga sikap dan tutur kata, jangan sampai kewenangan yang dimiliki justru menghilangkan rasa hormat kepada masyarakat maupun kepada sesama penyelenggara pemerintahan sehingga menghilangkan sekat kewenangan publik dan profesionalisme. Keteladanan justru lahir dari kerendahan hati dan kepercayaan.

Ewalde juga mengajak masyarakat untuk tetap aktif mengawasi jalannya pemerintahan dengan cara yang santun, objektif, dan berdasarkan fakta. Sebaliknya, pemerintah maupun wakil rakyat diharapkan membuka ruang dialog serta menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan itu menghilangkan etika dan rasa saling menghormati. Demokrasi akan tumbuh sehat apabila semua pihak menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujarnya.

Ia menegaskan, marwah pelayanan publik akan tetap terjaga apabila seluruh penyelenggara negara menyadari bahwa setiap jabatan mengandung tanggung jawab moral kepada masyarakat, selain tanggung jawab konstitusional yang melekat pada kewenangan yang dimiliki. (goe).

The post Menjaga Etika dan Marwah Pelayanan Publik appeared first on Flobamora-Spot.com.

Aurum dalam sambutannya mengatakan, LAD tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai – nilai tradisi dan kearifan lokal, tetapi menjadi mitra pemerintah dalam menjaga keharmonisan sosial. Jugamemperkuat persatuan, menyelesaikan berbagai persoalan ditingkat masyarakat, serta mendorong terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan.

“Saya berahrap setelah rakor ini telah terbangun pemahaman yang sama tentang pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi antar Pemerintah Desa, LAD, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemikiran, saran, dan rekomendasi yang dihasilkan dalam rakor ini juga hendaknya tidak berhenti pada dokumen atau forum diskusi saja. Tetapi dapat ditindaklanjuti dalam program dan langkah konkret di tingkat desa”, ujar Aurum Titu Eki.

Aurum Titu Eki menambahkan, setelah mengikuti berbagai materi, diskusi, pertukaran gagasan, dan masukan dari berbagai pihak dalam rakor LAD tersebut, Pemerintah Kabupaten Kupang semakin menyadari, keberadaan LAD memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat desa.

LAD juga lanjut Aurum Titu Eki, kedepannya harus semakin berperan aktif dalam mendukung berbagai program prioritas daerah dengan tak lupa menjaga martabat dan marwah adat. Juga memelihara nilai gotong-royong, memperkuat persaudaraan, dan menjadi perekat persatuan di tengah kehidupan masyarakat.

Adat dan budaya, tegas Aurum Titu Eki, adalah identitas yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan harus tetap berpijak pada nilai – nilai kearifan lokal dan karakter masyarakat sendiri.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Asisten 1 Sekda Kabupaten Kupang, Guntur Subu taopan, Pembina BPJS Tenaga Kerja Kabupaten Kupang, Adi Projo. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kupang, Viktor Maranduri, Supervisi Kredit Bank NTT Oelamasi, Mieke Umar. Ketua PERDIK Kabupaten Kupang, Desi Kani, Anggota KPU Kabupaten Kupang, Samsul Gole. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, John Sula. Serta para Kepala Desa, BPD, Lurah, dan Ketua Lembaga Adat se- Kabupaten Kupang. (Tery).

The post Aurum Titu Eki: Lembaga Adat Desa, Penjaga Nilai Tradisi, Kearifan Lokal dan Mitra Pemerintah appeared first on Flobamora-Spot.com.

Dalam amanatnya, Sigit menekankan khususnya kepada para Kapolda yang baru dilantik untuk mengembalikan marwah kepolisian dalam hal ini tingkat kepercayaan publik kepada Polri yang sempat mencapai kepuasan paling tinggi beberapa waktu lalu.

“Saya titipkan kepada rekan-rekan semua kembalikan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” kata Sigit dalam amanatnya.

Dalam hal tersebut, Sigit memastikan, akan melakukan pemantauan serta pengawasan langsung. Jika jajarannya tidak sanggup meraih lagi kepercayaan publik, maka sebagai pimpinan, Sigit tidak akan segan melalukan evaluasi terhadap siapapun.

“Saya akan ikuti, saya akan awasi. Dan yang tidak bisa, tidak sanggup, tidak mampu saya akan lakukan evaluasi,” tegas Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri itu mengungkapkan, sebagai insan Korps Bhayangkara, para Kapolda maupun Pejabat utama Polri yang baru dilantik harus mampu menjalankan tugas pokok melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan sangat baik.

Selain itu, Sigit juga meminta para jajaran Kapolda-nya tersebut untuk melakukan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Karena, menurut Sigit, itu yang menjadi salah satu faktor kembali meningkatnya kepercayaan publik kepada polisi.

“Wujudkan harapan kita semua agar Polri bisa menjadi Polri yang tegas, humanis, dicintai dan dekat dengan masyarakat. Saya percayakan ini semua ke rekan-rekan semua. Dan laksanakan semua amanah ini dengan sekuat tenaga. Lakukan yang terbaik yang saudara-saudara bisa lakukan,” ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras kepada para pejabat lama yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik ketika menjabat sebagai Kapolda.

“Bagi pejabat lama, tentunya saya ucapkan terima kasih, atas kerja keras dedikasi, loyalitas rekan-rekan dalam memimpin satuan lama, apresiasi untuk rekan-rekan dan tentunya salam hormat saya untuk keluarga,” ucap Sigit.

Berikut sembilan Kapolda baru yang dilantik Kapolri Jenderal Listyo Sigit;

1. Irjen Midi Siswoko, dilantik menjadi Kapolda Maluku Utara (Malut)

2.Irjen Suwondo Nainggolan, dilantik menjadi Kapolda DIY

3. Irjen Toni Harmanto, dilantik menjadi Kapolda Jawa Timur (Jatim)
4. Irjen Albertus Rachmad Wibowo, dilantik menjadi Kapolda Sumatra Selatan (Sumsel)
5. Irjen Rusdi Hartono, dilantik menjadi Kapolda Jambi
6. Brigjen Andi Rian R. Djajadi, dilantik menjadi Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel)
7. Irjen Setyo Budiyanto, dilantik menjadi Kapolda Sulut
8. Irjen Johanis Asadoma, dilantik menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT)
9. Irjen Suharyono, dilantik menjadi Kapolda Sumatra Barat (Sumbar)

The post Kapolda, harus Kembalikan Marwah Kepolisian appeared first on Flobamora-Spot.com.