LPJ dimaksud yakni LPJ Dana Operasional Ketua RT dan RW Tahun Anggaran 2024.

Seruan ini disampaikan menyusul masih minimnya jumlah pengurus RT/RW yang menuntaskan kewajiban administratif tersebut.

“LPJ operasional ini menjadi syarat penting agar dana operasional tahun 2025 bisa disalurkan. Kami harap kerja sama dan tanggung jawab dari seluruh Ketua RT dan RW agar segera menuntaskannya,” ujar Deny Patty, Kamis (31/7/2025).

Dari total 26 RT dan 11 RW yang ada di Kelurahan Bello, hingga saat ini baru lima RT yang telah memasukkan LPJ operasional.

Lima RT itu yakni RT 13, RT 16, RT 18, RT 20, dan RT 26.

“Bagi Bapa-Mama Ketua RT dan RW yang belum menyerahkan LPJ, kami mohon segera ditindaklanjuti. Ini demi kelancaran penyaluran hak operasional di tahun anggaran berikutnya,” tegas Deny.

Ia menambahkan, keterlambatan dalam penyampaian laporan bisa berdampak pada proses administrasi dan pencairan dana ke depan.
Pemerintah kelurahan berharap sinergi antara aparat kelurahan dan pengurus lingkungan dapat terus terjaga demi mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan akuntabel. (goe).

The post Astaga! di Bello Baru 5 RT Masukkan LPJ, Sekretaris Kelurahan Bersikap appeared first on Flobamora-Spot.com.

Yos menegaskan dalam audit internal terhadap dana desa banyak temuan yang didapati auditor.
“Yang fiktif saya pastikan kerjasama dengan pendamping desa. Banyak yang fiktif. Posisi pendamping di mana. Coba, angkat tangan. Siapa berani”, tantang Yos Lede kepada pendamping desa di aula Civic center kantor bupati Kupang.
“Bendahara stres tingkat tinggi. ada yang sudah diperiksa 10 hari belum habis. Jangan jauh jauh desa (Tunfeu) yang saya tinggal, 12 hari belum selesai. Pendamping di mana. saya mau tanya itu. TPK tidak tau baca tulis. Ini masalah. Maksudnya supaya desa atur suka-suka. Yang dekat kota saja, begitu apalagi amfoang”, ujar putra Nekamese itu.

“Masa, pendamping tidak tau kegiatan di desa. Banyak yang fiktif. Sekarang sudah ada aplikasi, “lapor kk, bupati”. Semua, orang kirim dengan bukti. Mau audit mereka senang mau mati sa”, ucap dia dalam dialek Kupang.

Ia menilai pembangunan di desa banyak yang gagal mulai dari perencanaan.
“Ada desa yang anggaran untuk kerja jalan 1km tapi hanya 600 meter. Bahkan ada yang foto proyek 3 tahun lalu”, jelas Yos.
Menurut dia, jika pendamping desa ikut mengawasi, maka tidak akan mungkin terjadi masalah.
“Kalo pendamping desa kerja benar, tidak begini. Saya bisa rekomendasi ganti”, tegas dia

Ia menyebut ada 101desa tidak bisa buat LPJ. “Tidak mampu. Sudah datang minta bantuan di dinas PMD tetap tidak bisa juga. Tanggal 30 April yang tidak bisa buat LPJ saya kasih berenti””, tegas dia.

Lebih aneh lagi kata dia, bendahara tidak pegang dana desa, karena ada di Kepala desa.
“Dana desa ini kacau. Yang berani angkat tangan desanya aman besok APH saya turunkan”, tantang dia.

Ia menegaskan, tidak bisa membiarkan masalah terus terjadi selama lima tahun kepemimpinannya.
“Yang fiktif itu yang tidak bisa ditolerir”, tegas dia.
Ia minta, para Sekretaris Camat (Sekcam) untuk memperbaiki keadaan ini.

“Para Sekcam tolonglah perhatikan. Yang tidak masuk akal harus ditolak”, harap dia.

Lebih lanjut ia minta pemerintah desa bekerja sama dengan media untuk mengontrol demi perbaikan ke depan.
“Kerjasama dengan media juga untuk kekurangan diangkat, supaya ada perhatian dari kementrian. Promosi desa lakukan untuk memperkenalkan pariwisata atau potensi desa”, kata dia.

Ia juga minta pendamping desa untuk mendorong pembentukan Koperasi merah putih.
“Tolong dibentuk. Dana dari pusat, tapi siapkan semua perangkat. Setiap tahun itu ada 7 triliyun untuk NTT. Kabupaten Kupang 480 M. Satu desa 3-4 Milyar. Kepala daerah diminta secepatnya karena uang ini mau datang. Bulan Juni kita launching”, pungkas dia. (Sintus).

The post Bupati Kupang : Banyak Yang Fiktif di Desa, Pendamping di Mana appeared first on Flobamora-Spot.com.