Laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan NTT, Triyantoro, S.E., M.M., CSFA, pada Selasa (31/03/2026) siang di Auditorium Gedung BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT.

Kepala BPK-RI Perwakilan NTT, Triyantoro, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada 15 kepala daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan.

Ia menegaskan, penyerahan LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral seluruh penyelenggara pemerintahan.

“Penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah ini merupakan tanggung jawab moral, dan bagaimana tanggung jawab moral tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Triyantoro juga mengungkapkan adanya peningkatan signifikan dalam ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Satu tahun yang lalu masih banyak keterlambatan. Namun tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 23 entitas, 16 diantaranya telah menyerahkan laporan pada hari ini. Ini merupakan bentuk tanggung jawab yang baik,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa penyusunan laporan keuangan daerah merupakan amanat undang-undang, baik Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, maupun Pemerintahan Daerah, yang secara tegas menjadi tanggung jawab kepala daerah.

Lebih lanjut, Triyantoro menjelaskan bahwa laporan yang telah diserahkan akan melalui proses pemeriksaan terperinci oleh BPK.

“Laporan ini akan kami uji melalui pemeriksaan terperinci untuk menilai apakah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemeriksaan terperinci direncanakan mulai dilaksanakan pada 6 April 2026 di masing-masing entitas. Untuk itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah dapat proaktif berkoordinasi apabila terdapat permasalahan yang berpotensi mempengaruhi opini BPK.

“Kami berharap setiap permasalahan dapat segera dikomunikasikan. Diperlukan kerja sama, komunikasi, dan sinergi yang baik untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan di NTT,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Wali Kota Kupang , dr. Christian Widodo, menyampaikan apresiasi kepada BPK-RI Perwakilan NTT atas pendampingan yang selama ini diberikan kepada pemerintah daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada BPK-RI Perwakilan NTT yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga pemerintah daerah mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi yang terbangun selama ini sangat baik, dimana tim BPK responsif, komunikatif, serta membantu pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai kendala.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyerahan LKPD memiliki makna yang mendalam sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Ini bukan sekadar penyerahan dokumen, tetapi merupakan simbol tanggung jawab moral pemerintah daerah terhadap amanah masyarakat. Di dalamnya terdapat jejak keputusan-keputusan yang harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terbuka terhadap proses pemeriksaan dan siap menerima masukan konstruktif.

“Semakin terbuka dan akuntabel kita, maka semakin kuat tanggung jawab kita dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP penting, namun yang lebih utama adalah manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, sekretaris daerah. Serta pimpinan perangkat daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Dk).

The post BPK RI, Terima LKPD Dari Wakil Bupati Kupang appeared first on Flobamora-Spot.com.

Acara berlangsung di Aula Kantor BPK RI Perwakilan NTT, Selasa, (24/6/2025) sore.

Pemerintah Kabupaten Kupang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang diserahkan Kepala BPK RI Triyantoro kepada Wabup Aurum Titu Eki dan Ketua DPRD Daniel Taimenas.

Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Triyantoro dalam sambutannya memberikan ucapan selamat atas perolehan opini WTP bagi 12 Kabupaten yang hari ini telah menerima LHP atas LKPD Tahun 2024.

“Ini adalah bagian dari kerja keras dan respon yang baik dan cepat dari bapak ibu saat dilakukan pemeriksaan. Selain memberikan opini atas LKPD, BPK juga menyampaikan kebijakan pemeriksaan, terkait dengan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti,” jelas Triyantoro.

Triyantoro menambahkan, BPK memberikan opini atas LKPD berdasarkan 4 (empat) hal pokok. Yaitu Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Ia juga berharap, kedepannya laporan keuangan bisa diserahkan tepat waktu sebelum akhir bulan Maret. “Mari kita tunjukkan bahwa Provinsi NTT bisa tepat waktu,”ucapnya.

Turut hadir mendampingi Wabup, Plt.Sekda Pieter Ch.Sabaneno, Kepala Irda Agus Funay, Kepala BPKAD Okto Tahik. (Merc).

The post Terima LHP Dari BPK NTT, Kabupaten Kupang Kembali Raih WTP appeared first on Flobamora-Spot.com.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, penyerahan LKPD merupakan kewajiban konstitusional untuk memberikan gambaran akurat pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Bersama Wakil Gubernur NTT, Sekda NTT dan juga jajaran, kami menyerahkan LKPD ini. LKPD ini disusun dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024,” Ujar Melki Laka Lena.

“Kami juga berterima kasih karena bisa memenuhi amanah konstitusi. Dengan pendampingan BPK. Diharapkan Pemprov NTT dapat memberikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan taat azas. Karena prinsip kami jelas, yakni kita saling mendukung, dan apabila ada yang kurang, kita saling benahi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Jelas Gubernur NTT.

Kepala BPK Perwakilan NTT, Triyantoro mengapresiasi Gubernur NTT beserta jajaran yang telah menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu.

Ia mengatakan, LKPD harus disampaikan oleh Kepala Daerah baik Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta jajaran yang sudah mengunjungi BPK dan menyerahkan dokumen LKPD ini kepada kami tepat waktu,” ucap Triyantoro.

Kepala BPK NTT menjelaskan tujuan pemeriksaan laporan keuangan, di antaranya menilai kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), juga efektivitas Satuan Pengawas Intern (SPI), dimana secara keseluruhan menilai kepatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kami tentu akan melakukan pemeriksaan dengan menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme. Oleh karena itu, saya minta dukungan penuh Bapak Gubernur NTT dan jajaran serta kerjasamanya atas segala pemeriksaan ini,” jelas Triyantoro.

Kepala BPK Perwakilan NTT, Triyantoro juga mengatakan, melalui laporan keuangan yang baik, sudah tentu BPK akan memberikan penilaian yang baik pula dengan harapan Pemerintah Provinsi NTT, nantinya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas hasil pemeriksaan LKPD 2024.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Kristien Samiyati Pati, Sekda Provinsi NTT, Kosmas D. Lana, Asisten Administrasi Umum, Samuel Halundaka, Inspektur Provinsi NTT, Stefanus Halla, Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Benhard Menoh serta jajaran pejabat BPK Perwakilan Provinsi NTT. (BAP-NTT).

The post Serahkan LKPD Provinsi NTT Kepada BPK, Melki Laka Lena:”LKPD Disusun dan Dilaporkan Sebagai Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan” appeared first on Flobamora-Spot.com.

Apel Kesadaran Korpri yang digelar rutin setiap tanggal 17 tiap bulan tersebut, dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Marthen Rahakbauw, para Asisten Sekda, pimpinan OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, dan para pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang.

Aurum Titu Eki dalam arahannya menegaskan beberapa hal antara lain, pelaporan keuangan yang harus diselesaikan secepatnya melalui aplikasi SIPD, dengan mengutamakan kerjasama sebagai suatu tim kerja yang solid. Debgan demikian berkontribusi positif dalam pencapaian target penyelesaian LKPD tahun anggaran 2024.
Tingkat kedisplinan pegawai juga menjadi perhartian Aurum Titu Eki, dengan menginstruksikan para pimpinan OPD untuk menjaga dan meningkatkan kedisiplinan masing – masing stafnya.

“Setiap pimpinan perangkat daerah wajib memantau penerapan e-kinerja dari bawahannya sebagaimana yang telah disampaikan kepada semua pimpinan perangkat daerah agar memerintahkan setiap ASN yang ada dibawahnya untuk segera menyelesaikan pembuatan SKP tahun 2025 menggunakan aplikasi e-kinerja. Saya juga menegaskan kepada kita semua untuk menjaga kekompakan kita sebagai anggota Korpri. Terus menjadi perekat bangsa dimanapun kita berada, terus menjadi pelayan publik yang berkualitas. Bekerja dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan pantang menyerah”, urai Aurum Titu Eki.

Pada akhir arahannya Aurum Titu Eki juga menginstruksikan kepada seluruh pegawai dilingkup Pemerintah Kabupaten Kupang baik ASN maupun PTT, untuk berdisiplin dalam mengikuti apel pagi dan apel sore setiap hari kerjanya, termasuk senam setiap jumat jam 6 pagi. (Tery).

The post Pimpin Apel Kesadaran, Wabup Kupang Tegaskan Hal Penting Ini appeared first on Flobamora-Spot.com.

Menindaklanjuti perintah tersebut, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 (Unaudited) kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, di Ruang Kerja Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Jumat, (3/3/2023).

Penyerahan LKPD ini tepat waktu, karena lebih awal dari batas waktu yaitu 31 Maret 2023. Tahun lalu Pemerintah Provinsi NTT menyerahkan LKPD Unaudited pada tanggal 7 Maret 2022.

Pemerintah Provinsi NTT menjadi pemerintah daerah kedua di wilayah Provinsi NTT yang menyerahkan LKPD Unaudited TA 2022 kepada BPK. Sebelumnya Kabupaten Manggarai Barat telah menyerahkan LKPD Unaudited TA 2022 pada tanggal 14 Februari 2023 lalu.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi NTT, menyerahkan Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022, untuk diaudit lebih lanjut oleh BPK”, kata Gubernur NTT saat menyerahkan dokumen LKPD tersebut kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT.

Gubernur Laiskodat didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Zakarias Moruk, Karo Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Prisila Q. Parera. Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT Alfonsus Theodorus, dan Plt. Inspektur Provinsi NTT : Stefanus Halla. Stef pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi NTT yang selalu mendukung kinerja pemeritahan daerah Provinsi NTT, melalui pelaporan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan perundang-undangan.

“LKPD ini akan diaudit oleh BPK dan hasilnya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT. Kami berharap hasilnya akan menjadi pedoman untuk dilakukan perbaikan dan selanjutnya kita tindaklanjuti. Ini hal yang sangat penting dalam keberlangsungan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pemerintah juga bisa tetap mengetahui berbagai masukan yang menjadi rekomendasi penting dalam melengkapi dan menuntaskan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 unaudited yang hari ini telah kami serahkan untuk diaudit oleh Tim Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT” kata Gubernur VBL.

Selanjutnya Orang Nomor Satu NTT ini mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat NTT terus mendukung dan memberi apresiasi kepada BPK Perwakilan NTT, yang selalu bekerja keras melakukan pemeriksaan keuangan daerah. Setelah itu menyajikan laporan hasil pemeriksaan tersebut, yang merupakan wujud komitmen bersama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Slamet Riyadi, menyatakan terima kasih dan merasa terhormat atas kehadiran Gubernur NTT, yang datang dan menyerahkan langsung LKPD tersebut kepada BPK Perwakilan Provinsi NTT untuk diaudit.

“Sesuai Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan, Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Jadi kerja kita selanjutnya dibatasi oleh undang-undang, 2 bulan setelah hari ini, sudah harus menyerahkan LHPnya, Pa Gubernur”, jelas Slamet Riyadi.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut menambahkan, semua auditor dalam melakukan audit harus memahami Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai pedoman pemeriksaan.

“Proses pemeriksaannya meliputi perencanan, pelaksanaan dan pelaporan. Biasanya pada pemeriksaan di lapangan akan berlangsung antara 20 s.d 30 hari. Setelah itu kami sampaikan temuan yang merupakan konsekuensi dari pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu bisa ditindaklanjuti melalui rekomendasi yang akan diberikan, dapat menjadi acuan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah”, jelas Riyadi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyatakan, pertemuan ini penting karena menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi sekaligus sharing berbagai informasi penting dalam pengelolaan keuangan negara agar lebih transparan dan akuntabel melalui LKPD.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Subkhan Affandi selaku Kepala Sub Auditorat NTT I. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jeffry Tagor Herianto Sitohang selaku Kepala Subauditorat NTT II. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fransiskus Xaverius Harjoyo selaku Kepala Subauditorat NTT III. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Suryadinata selaku Kepala Sekertariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

The post Serahkan LKPD Provinsi NTT TA. 2022, Ini Kata VBL appeared first on Flobamora-Spot.com.