Hal tersebut disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semuel Tinenti, Jumat (2/1/2026).

Semuel menegaskan, pelantikan Camat dan Lurah dilaksanakan pada pagi hari, (30/12/2025) dan membacakan lengkap nama dan Jabatan 41 Pejabat yang dilantik.

Sementara pada pelantikan kedua pada sore hari di Halaman Kantor Bupati Kupang, tidak memungkinkan membaca keseluruhan nama – nama pejabat dan jabatan barunya karena jumlahnya mencapai 1.041 orang dan waktu yang sudah menjelang malam.

Kendati demikian dirinya menegaskan nama-nama Pejabat yang dilantik dan posisi tidak bisa diutak-atik karena berdasarkan Pertimbangan Teknis BKN untuk jabatannya.

“Pejabat yang dilantik pada jabatan itu semua dasarnya Pertek BKN, tidak mungkin untuk kita geser dan ganti posisi jabatan keluar dari Pertek BKN. Jadi kalau ada oknum tertentu bilang, pejabat yang dilantik bisa ditukar posisi, itu sangat keliru dan informasi yang menyesatkan,” tegas Semuel.

Semuel Tinenti dalam keterangannya mengatakan, peristiwa pelantikan pejabat di Kabupaten Kupang pada Rabu (30/12) tersebut merupakan langkah berani dan fenomenal dari Bupati dan Wakil Bupati Kupang. Ini karena melibatkan jumlah yang sangat banyak dan terbagi dalam dua sesi pagi untuk Pelantikan Camat dan Lurah dan Sore untuk Pelantikan Pejabat Struktural, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah.
Dirinya mengatakan pelaksanaan pelantikan sudah sesuai mekanisme yang berlaku dan professional tanpa tendensi apapun, dan dilakukan dengan konsultasi dan komunikasi yang intens dengan BKN.

“Jadi saya pastikan tidak benar bahwa isu tidak ada pertek pada pelantikan tersebut itu tidak benar, pelantikan itu sah sesuai peraturan yang berlaku” tutup Semuel Tinenti.

“Terkait Pembacaan nama dan jabatan baru itu memang tidak dilakukan, hanya perwakilan saja, semata – mata karena kami mempertimbangkan banyak orang yang dilantik dan hari sudah gelap”, jelas Semuel Tinenti.

Semuel Tinenti melanjutkan, nama – nama pejabat yang dilantik dan jabatan baru mereka setelah dilantik sudah disebarluaskan oleh BKPSM Kabupaten Kupang.

Sementara untuk SK pelantikan kolektif dan individu dari para pejabat yang dilantik sendiri sudah bisa diambil di BKPSDM Kabupaten Kupang pasca Libur, mulai Senin (5/1/2026).

Pada akhir keterangannya Semi Tinenti kembali menegaskan, nama – nama pejabat yang dilantik dan jabatan mereka sudah ada di SK sebelum pelantikan dilakukan.

Ia minta tidak perlu cemas akan isu – isu yang beredar, termasuk isu gonta – ganti jabatan yang dihembuskan oknum tidak bertanggungjawab. (Tery).

The post Pelantikan 1.041 Pejabat Dipertanyakan, Semy Tinenti Tegaskan, Semua Sesuai Pertek BKN appeared first on Flobamora-Spot.com.

Bupati Kupang, Yosef Lede dalam sambutannya menekankan beberapa hal terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Kupang.

Ia inginkan agar Dinas kesehatan dan seluruh pelayanan bidang kesehatan memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

“Di bawah kepemimpinan saya, saya inginkan kerja maksimal, saya tidak menuntut kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Paling tidak, ada niat perbaikan semakin hari pelayanan kesehatan semakin baik. Yang tidak mampu jalankan tugas silahkan mundur dari jabatan. Masih banyak yang mampu. Apabila ada duri dalam daging, saya geser,” tekan Yosef.

Lebih lanjut Yosef mengingatkan pentingnya etos kerja yang baik dalam lingkungan kerja,  terutama pelayanan di bidang kesehatan.

“Mari kita sejalan bangun kabupaten Kupang. Kalau sebelumnya saya di DPRD melakukan pengawasan, saat ini sebagai Bupati mari kita berkolaborasi laksanakan program pemerintah secara maksimal. Bagi yang dipercayakan sebagai pejabat, jangan habis di koordinasi tidak melakukan apa-apa”, ajak Yos Lede.

Bupati Yosef juga mengharapkan pelayanan yang baik di rumah sakit dan Puskesmas.

“Jangan ada istilah pasien yang masuk di RSUD Naibonat bukan sembuh malah semakin sakit dan mungkin meninggal. Perlu ada peningkatan pelayanan, disiplin dan lingkungan RSUD Naibonat juga harus bersih,” pesannya.

Sementara Wabup Kupang Aurum Titu Eki menambahkan soal profesional kerja. Bagi dia, lebih dibutuhkan aksi kerja  daripada kata-kata tapi tidak ada faedahnya.
“Jangan kerja dengan pola lama yang lamban, habis dikoordinasi, taputar-putar di tempat. Gunakan sistem kerja cepat, tepat, bersih,” tandas Aurum.

Wakil Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam hal pengawasan, untuk itu Wabup Aurum Titu Eki diberikan kepercayaan oleh Bupati Yos Lede untuk mengawasi roda pemerintahan di Kabupaten Kupang dari semua aspek dan melaporkan ke Bupati.
“Salah satu cara kami lakukan pengawasan termasuk di bidang kesehatan adalah ketersediaan nomor pengaduan,” kata Aurum.

Rapat dilanjutkan dengan diskusi bersama Bupati, wabup Kupang dan seluruh peserta rakor, diantaranya langkah cepat penurunan stunting, setiap pustu harus ada petugas, seluruh puskesmas harus melayani rawat nginap, semua puskesmas wajib ada dokter.

Turut serta Plt.Sekretaris Daerah Marthen Rahakbauw, Kadis Kesehatan Yoel Laitabun, Kadis DP2KBP3A dr. Tjokorda. (Merc).

The post Bupati Kupang Minta, Nakes Berikan Pelayanan Kesehatan Terbaik Kepada Masyarakat appeared first on Flobamora-Spot.com.

Demikian Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Semester I dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT tingkat Kota Kupang yang berlangsung di Hotel Naka, Senin (3/2).

“BPK bukan sekadar auditor negara, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah untuk segera menyelesaikan rekomendasi yang masih tertunda,” tegas Linus.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi kinerja Inspektorat Daerah Kota Kupang yang telah menunjukkan progres dalam penyelesaian temuan-temuan, meskipun baru mencapai 75 persen.
Ia mendorong perangkat daerah untuk bekerja lebih optimal dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi agar pengelolaan keuangan semakin baik dan transparan.

“Kerja sama antara OPD, Inspektorat, dan BPK RI sangat penting agar setiap temuan dan rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu. Ini bukan hanya tentang kepatuhan administrasi, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, Slamet Riyadi, menegaskan, pengelolaan keuangan negara harus selalu mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.
Ia menekankan, setiap laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan standar akuntansi dan menjadi bagian dari sistem pengendalian internal yang baik.

“Tujuan utama pemeriksaan BPK bukan hanya menemukan kesalahan, tetapi lebih kepada perbaikan sistem tata kelola keuangan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat semakin profesional dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran,” jelas Slamet Riyadi.

Dalam laporannya, Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Kupang, Henry Sede, S.STP., M.M., menyampaikan, Rakorwasda ini akan berlangsung selama dua hari, 3-4 Februari 2025.
Tujuan utama meningkatkan efektivitas komunikasi antara OPD dan Inspektorat terkait tindak lanjut temuan BPK, mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi rekomendasi hasil pemeriksaan serta menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut yang lebih konkret dan sistematis.

Materi yang dibahas mencakup permasalahan utama yang menghambat proses tindak lanjut, capaian progres tindak lanjut Pemkot Kupang, strategi percepatan penyelesaian rekomendasi, serta evaluasi dan pendampingan OPD dalam implementasi rekomendasi BPK.
Peserta Rakorwasda terdiri dari 40 pimpinan OPD, 22 Kepala Perumda, Kepala Bagian, Kepala Puskesmas, serta 80 orang Tim Percepatan Tindak Lanjut yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD.
Selain itu, hadir pula 48 pejabat struktural, pejabat fungsional, dan analis di Inspektorat Daerah Kota Kupang.

Pada Rakorwasda Semester II Tahun 2025, Inspektorat berencana untuk mengundang bendahara OPD, pihak ketiga terkait temuan BPK, serta menghadirkan narasumber dari aparat penegak hukum guna memastikan tindak lanjut rekomendasi berjalan lebih optimal.

Melalui Rakorwasda ini, diharapkan tercipta pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Kupang. (PKP-KK).

The post Pj. Wali Kota Dorong Percepatan Tindak Lanjut Temuan BPK appeared first on Flobamora-Spot.com.