Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila setiap pihak menjalankan peran sesuai kewenangan dengan tetap menghormati martabat sesama.

Mantan anggota DPRD Kota Kupang dua periode itu mengatakan, demokrasi tidak cukup hanya ditegakkan melalui aturan hukum, tetapi juga membutuhkan budaya saling menghargai dan kedewasaan dalam menyampaikan kritik maupun menjalankan fungsi pengawasan.

“Fungsi pengawasan yang dimiliki wakil rakyat merupakan amanah konstitusi untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik. Namun, pengawasan harus dilakukan secara bermartabat, mengedepankan etika, serta tetap menghormati martabat setiap orang. Tujuan akhirnya bukan untuk orang tertentu, melainkan menghadirkan solusi bagi kepentingan masyarakat umum,” ujar Walde.

Berbekal pengalaman lebih dari satu dekade bermitra dengan pemerintah dalam berbagai program kesejahteraan rakyat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan hingga pelayanan sosial, Ewalde menilai bahwa setiap persoalan publik selalu memiliki ruang penyelesaian melalui dialog, rapat kerja, maupun mekanisme resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, jabatan bukanlah simbol untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan adalah titipan. Karena itu siapa pun yang diberi kepercayaan oleh rakyat harus mampu menjaga sikap dan tutur kata, jangan sampai kewenangan yang dimiliki justru menghilangkan rasa hormat kepada masyarakat maupun kepada sesama penyelenggara pemerintahan sehingga menghilangkan sekat kewenangan publik dan profesionalisme. Keteladanan justru lahir dari kerendahan hati dan kepercayaan.

Ewalde juga mengajak masyarakat untuk tetap aktif mengawasi jalannya pemerintahan dengan cara yang santun, objektif, dan berdasarkan fakta. Sebaliknya, pemerintah maupun wakil rakyat diharapkan membuka ruang dialog serta menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan itu menghilangkan etika dan rasa saling menghormati. Demokrasi akan tumbuh sehat apabila semua pihak menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujarnya.

Ia menegaskan, marwah pelayanan publik akan tetap terjaga apabila seluruh penyelenggara negara menyadari bahwa setiap jabatan mengandung tanggung jawab moral kepada masyarakat, selain tanggung jawab konstitusional yang melekat pada kewenangan yang dimiliki. (goe).

The post Menjaga Etika dan Marwah Pelayanan Publik appeared first on Flobamora-Spot.com.