Rapat berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang pada Selasa (10/3/2026) siang.

Dalam arahannya, Bupati Kupang menegaskan, rel pembangunan Kabupaten Kupang bertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus dievaluasi secara rutin. Ini penting agar setiap program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara optimal.
Yosef Lede, menegaskan, rapat koordinasi dan evaluasi wajib diikuti oleh seluruh camat, lurah, dan kepala desa.

Ia menilai, Forum tersebut dinilai sangat penting sebagai ruang untuk melakukan evaluasi bersama terhadap berbagai program kerja yang telah dijalankan sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan di daerah.

“Kalau saya minta setiap bulan diadakan rapat evaluasi, maka itu wajib diikuti oleh seluruh camat, lurah dan kepala desa. Forum-forum seperti ini dibutuhkan agar kita dapat saling mengevaluasi kerja-kerja kita. Serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu, setiap kepala wilayah memiliki tanggung jawab untuk hadir ketika diundang dalam rapat koordinasi,” ujar Bupati.

Yosef Lede juga menyoroti penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2027.

Ia menjelaskan, regulasi tersebut merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada struktur belanja pegawai di daerah, termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan berbagai langkah strategis guna menyesuaikan kebijakan kepegawaian dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Bupati juga menjelaskan, belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Kupang saat ini masih berada di atas batas yang ditentukan dalam UU HKPD yakni 30 persen.

Namun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mencari solusi agar status para PPPK dapat dipertahankan.

“Salah satu alternatif yang tengah dipertimbangkan adalah pengalihan sebagian tenaga PPPK menjadi petugas MBG. Dan petugas Koperasi Desa merah putih yang membutuhkan tenaga kerja”, tegas dia.

Dalam kaitannya dengan program pembangunan daerah, Bupati juga menyampaikan, Kabupaten Kupang mendapatkan alokasi sekitar 70 titik SPPG yang berpotensi membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru.

“Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam penataan sumber daya aparatur di daerah ketika UU HKDP diterapkan”, tambah dia.

Menindaklanjuti arahan presiden Prabowo Subianto, terkait Gerakan Indonesia ASRI, Bupati Yosef Lede, menginstruksikan kepada seluruh camat untuk mewujudkan wilayah yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah.

Secara khusus, dia minta camat di wilayah Timor Raya untuk berkoordinasi dengan para pengusaha setempat guna memastikan tersedianya sarana pembuangan sampah yang memadai.

Selain itu, Bupati juga meminta para camat untuk membantu para kepala desa dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang hingga saat ini belum rampung.

“Kita hanya membantu berpikir agar azas kepatutan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan pemerintahan desa dapat dijalankan dengan baik,” tegasnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan berlangsung pada tahun 2026, Bupati Kupang juga mengimbau kepada Kepala Dinas PMD serta para camat untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan baik.

Diketahui terdapat 37 desa di Kabupaten Kupang yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa tahun ini.

Ia menegaskan agar setiap tahapan, mulai dari pembentukan panitia, penjaringan bakal calon, kampanye hingga proses pemilihan, dilaksanakan secara transparan. Dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari potensi konflik maupun sengketa di kemudian hari.

“Siapapun yang terpilih nantinya, prosesnya harus dilaksanakan secara baik dan sesuai aturan. Berikan ruang sanggah serta pastikan setiap calon kepala desa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Bupati Kupang juga meminta para kepala desa yang berada di wilayah pesisir seperti Tablolong, Bolok, Uiasa, dan Hansisi yang telah diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mendapatkan program pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar segera menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan rakyat Guntur Taopan. Kepala Dinas PMD Jhon Sulla, Kepala Dinas Perindagkop UKM Charles Abineno. Kepala Dinas Kesehatan dr.Desemiyeti Ngatriani, Kepala Bagian Pemerintahan Yane Paoe, Para Camat,Lurah dan Kepala Desa Se-kabupaten Kupang. (Dk).

The post Bupati Kupang Sebut Rel Pembangunan Bertumpu Pada RPJMD, Harus Dievaluasi appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Selasa (10/3/26).

Evaluasi ini menjadi momentum bersama untuk menilai sejauh mana kesiapan peserta didik dalam menghadapi asesmen akademik mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Ludji, S. STP, M. Si dalam pemaparannya menyampaikan, pelaksanaan tryout merupakan langkah strategis untuk mengukur kemampuan akademik siswa sekaligus mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung di sekolah.

Menurut Ernest, tryout tidak hanya menjadi ajang latihan bagi siswa, tetapi juga menjadi bahan refleksi bagi guru dan sekolah dalam melihat capaian pembelajaran. Serta kesiapan menghadapi evaluasi akademik yang lebih luas.

“Tryout ini memberikan gambaran awal mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Dari hasil ini kita bisa melihat bagian mana yang sudah baik dan mana yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.

Secara umum, pelaksanaan Tryout 1 TKA di Kota Kupang berjalan dengan baik dan mendapat partisipasi aktif dari sekolah-sekolah.

Para siswa mengikuti ujian dengan antusias, sementara pihak sekolah dan panitia berupaya memastikan seluruh proses berlangsung tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama.

Beberapa di antaranya terkait kesiapan teknis di sejumlah sekolah, pemahaman peserta terhadap sistem pelaksanaan tryout. Serta perlunya peningkatan koordinasi antara sekolah dan panitia penyelenggara.

Sementara itu, Kepala SD Negeri Fontein 2 Kupang, Yulita Dapa Wungga, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya evaluasi bersama agar pelaksanaan tryout berikutnya dapat berjalan lebih efektif.

Menurut Yulita, kegiatan refleksi ini menjadi ruang bagi para kepala sekolah untuk saling berbagi pengalaman dan solusi atas berbagai kendala yang ditemui selama pelaksanaan tryout.

“Melalui evaluasi ini kita bisa mengetahui kekuatan sekaligus kekurangan dalam pelaksanaan tryout. Hasilnya akan menjadi bahan perbaikan agar kegiatan berikutnya dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Melalui kegiatan refleksi dan evaluasi tersebut, diharapkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kota Kupang dapat memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tryout pada tahap berikutnya, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut. (goe).

The post Ratusan Kepala Sekolah Ikuti Evaluasi Tryout TKA di Kota Kupang appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan berlangsung di aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, Selasa (21/10).

Sekda Kabupaten Kupang Mateldius Sanam saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, rapat itu digelar sebagai sarana evaluasi dan konsolidasi antar Pemerintah Kabupaten Kupang, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.

Menurut dia, rapat dilakukan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Dia melanjutkan, rapat difokuskan pada percepatan pengajuan tahap ke-2 dana desa dan tahap ke-2 alokasi dana desa (add), terkait dengan belum aktifnya secara nasional system yang mengelola dan melaporkan realisasi dana desa.

“Seluruh Pemerintah Desa agar segera menyiapkan dokumen dan proses pengajuan tahap ke-2. Sehingga ketika system kembali diaktifkan, desa sudah harus siap untuk melakukan pencairan tanpa hambatan”, tegas Mateldius.

Terkait ADD, Mateldius Sanam mengingatkan agar setiap desa memperhatikan Peraturan Bupati tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025. Serta mempercepat proses pengajuan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, insentif RT/RW, dan lembaga adat desa.

Dia menjelaskan, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintah desa. Serta memberikan penghargaan yan layak bagi aparat yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi di tengah masyarakat.

“Saya yakin melalui langkah – langkah percepatan dan koordinasi yang baik, kita dapat mengatasi kendala yang dihadapi. Dengan sinergitas antar pemerintah berbagai tingkatan, kita akan lebih cepat mencapai target pembangunan sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kupang. Yaitu mewujudjan pemerintahan yang melayani, responsive, dan berpihak kepada masyarakat”, ujar Sanam.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Asisten 1 Sekda Kabupaten Kupang, Guntur Taopan. Plt.Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, Paul Liu, dan Inpektur Inspektorat Kabupaten Kupang, Agus Foenay. (Tery).

The post Teldy Sanam Ingatkan Percepat Pencairan DD, ADD Tahap II appeared first on Flobamora-Spot.com.

Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Ambo, saat dikonfirmasi terkait penugasan sejumlah ASN mengikuti kegiatan Pendampingan Laporan Monitoring dan Evaluasi SPMB 2025.

“Kami terus berupaya menata sistem dan memperkuat kapasitas ASN agar proses penerimaan murid baru berjalan lebih tertib, transparan. Dan sesuai mekanisme yang berlaku. Pendampingan ini menjadi bagian penting dari peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kota Kupang,” ujar Drs. Ambo, Selasa (7/10/2025).

Menurut dia, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembelajaran bagi staf Disdikbud dalam memperbaiki sistem pelaporan dan evaluasi. Sehingga data penerimaan peserta didik baru dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Empat ASN yang ditugaskan mengikuti kegiatan itu masing-masing Gregorius Takene, SE (Penata Operasional), Dony F. Salmon, S.Pd (Pengadministrasi Perkantoran). Angella B. Tuati (Pengadministrasi Perkantoran), dan Enjeilita S.W. Boeky (Pelaksana).
Keempatnya berasal dari lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Tugas Nomor: B-206/Disdikbud.800.1.11.1/X/2025 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliah Djami, M.Si, pada 7 Oktober 2025.

Kegiatan Pendampingan Laporan Monitoring dan Evaluasi SPMB 2025 diselenggarakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini berdasarkan surat undangan Nomor 1113/C7.20/DM.00.02/2025 tanggal 2 Oktober 2025.

Kegiatan berlangsung Senin – Rabu, 6–8 Oktober 2025, di Hotel Neo El Tari Kupang, dengan pembukaan resmi pada Senin, (6/10/25) pukul 16.00 Wita.
“Kami berharap hasil pendampingan ini dapat diterapkan di lapangan agar sistem penerimaan siswa baru ke depan semakin baik dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tambah Ambo. (goe).

The post Disdikbud Kota Kupang Tegaskan Komitmen Tata Kelola SPMB yang Transparan appeared first on Flobamora-Spot.com.

Ia menegaskan, KPU tidak bisa melakukan tindakan apa-apa misalnya, mengeluarkan nama mereka dari DPT.

“Ketika keluarkan nama mereka sebagai pemilih tapi pada hari “h” mereka datang kita disalahkan”, ucap dia.

Dia menyebut, jika dibandingkan dengan Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu), pemilihan Kepala daerah (Pilkada), menurun.

“Sebelumnya Pemilu (pileg) itu, tingkat partisipasi pemilih 76 persen. Pilkada 66 persen”, ujar dia.

Nichson berharap lewat FGD ini bisa ditemukan cara bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang.

Pelaksanaan FGD menghadirkan 3 Narasumber berkompeten. (Sintus).

The post Astaga, Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Hanya 66 Persen, Kenapa? appeared first on Flobamora-Spot.com.

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan hal itu pada upacara 17-an yang dibacakan Komandan Korem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, S.E., M.M.
Upacara berlangsung di Lapangan Hitam Makorem 161/Wira Sakti JL. W.Z Lalamentik Oebufu Kota Kupang, Senin (17/01/2025).

“Saya juga ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada seluruh pihak karena mampu menyelesaikan Program Kerja dan Anggaran tahun 2024 dengan baik. Apabila ada hal-hal yang menjadi kendala, hendaknya dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan Progja tahun 2025. Selama tahun 2024, kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji kekuatan kita sebagai bangsa dan sebagai prajurit khususnya dalam even nasional Pilpres, Pilleg, dan Piikada. Namun berkat kerja keras, disiplin, serta semangat juang yang tak kenal lelah, kita berhasil melewati setiap tantangan tersebut”, tegas Panglima TNI.

Lebih lanjut Panglima TNI, Tahun 2025 akan menghadirkan berbagai tantangan yang baru, baik di bidang keamanan, sosial, ekonomi, maupun politik

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada seluruh prajurit TNI yang telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang luar biasa dalam menyukseskan tugas-tugas yang mulia ini. Tahun baru adalah momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi perjalanan yang telah kita tempuh sekaligus merencanakan langkah-langkah yang lebih baik berikutnya”, ucap dia.

“Untuk itu, mari kita jadikan tahun 2025 sebagai tahun yang penuh dengan semangat kebersamaan, semangat membangun negeri, dan semangat untuk terus meningkatkan kualitas diri sebagai prajurit yang siap menghadapi segala dinamika yang ada. Tahun 2025 akan menghadirkan berbagai tantangan yang baru, baik di bidang keamanan, sosial, ekonomi, maupun politik. Program – program pemerintah yang menjadi prioritas juga harus senantiasa kita dukung. Oleh karena itu, TNI harus semakin solid dan siap menjaga stabilitas dan kedamaian di tanah air serta bersinergi dengan instansi lainnya untuk mensukseskan program pemerintah”, Tegas Panglima TNI.

Tampak Hadir pada Upacara 17-an, Para Kasi Kasrem 161/Wira Sakti, Dan/Kabalak Ajurem 161/Wira Sakti. Para Perwira, Bintara, Tamtama dan ASN Makorem 161/Wira Sakti, Para Perwira, Bintara, Tamtama dan ASN Korem 161/Wira Sakti. (Penrem).

The post Pimpin Upacara 17-an, Danrem 161/WS Sampaikan Pesan Panglima TNI appeared first on Flobamora-Spot.com.

Bupati Kupang Korinus Masneno dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mengimbau para Kepala Desas untuk segera melakukan pencairan Dana Desa tahap II.

“Ini penting. Dana itu kita cairkan untuk biayai program. Terlambat kita tidak punya waktu yang cukup. Lakukan langkah percepatan pencairan.
Untuk mencairkan perlu LPJ. Ada 2 desa yang belum sampaikan LPJ yakni desa Kuaklalo dan desa Nunkurus. Minta maaf Saya sebut untuk bersama camat BPD percepat LPJ”, tegas Masneno di hadapan Camat, Lurah/Kades dan BPD sekabupaten Kupang.

Ia tidak lupa mengingatkan para Kades terhadap batas akhir penerimaan dokumen dana desa tahap II.

“Paling lama 24 Agustus 2023. Dan sampai saat ini baru 70 desa dari 160. Masih ada 90 desa belum ajukan dana desa tahap II”, ujar dia.

Pada kesempatan itu Bupati juga minta, seleksi perangkat desa harus sesuai Perda nomor 3 tahun 2019 tentang perangkat desa.

“Saya minta ini diperhatikan karena terjadi politisasi kecil-kecilan. Harus sesuai aturan bukan sesuai maunya Kades”, tegasnya lagi.

Ia juga minta para Camat untuk memperhatikan dan mengurus para Kepala Desa dalam upaya membenahi berbagai permasalahan.

“Turun lapangan benahi adiministrasi. Itu tugas utama camat”, kata Masneno.

Camat, menurutnya tidak boleh menghambat berbagai urusan di desa.

“Saya dengar banyak urusan terhambat di camat. Camat tandatangan LPJ feo ambil Kades pung doi. Kades adalah diri saya sebagai bupati. Saya harus bicara apa adanya. Ketika sakit di desa sampai ke Bupati”, sentilnya.

Kepada para Kades Masneno minta untuk tidak lupa diri ketika mencairkan dana desa.

“Kepala desa jangan lupa diri. Cair dana desa tidak pulang rumah. Pi kost di tenau. Pulang rumah setelah dana desa habis jual sapi untuk tutup. Di balik keberhasilan seorang laki-laki ada seorang perempuan. Itulah istri”, ungkapnya.

Lebih jauh baupati mengingatkan ASN kabupaten Kupang untuk tidak terlibat Politik praktis.

“Kita akan memasuki Pemilu. Saya pembina politik di daerah, saya ingatkan ASN untuk tidak terlibat politik praktis. Jangan urus kami karena ketika ada apa-apa kami tidak bisa menolong. ASN urus saja pekerjaan kalian. Tugas kalian lakukan pelayanan bukan urus kami”, ujarnya.

Wakil bupati Kupang Jerry Manafe mengatakan, saat memimpin kabupaten Kupang bersama Korinus Masneno angka stunting di atas 30 persen. Saat ini tinggal 16 persen. Tahun 2024, 10 persen.

“Saya lihat di lapangan itu sebenarnya tidak susah. Sekrang ada Gerakan Orangtua Asuh (GOTA). Alokasi dana desa ada yang 3 bulan. Ada yang 1 bulan dan ada yang satu minggu. Ini bagaimana”, kata Manafe.

Persoalan lainnya yakni tenaga kesehatan yang bisa dibiayai dengan Dana Desa.

“Minimal 3 tenaga kesehatan yang dibiayai dana desa honor tidak sesuai. Tolong para camat, BPD perhatikan ini.
Kalo kita kolaborasi bisa selesai stunting. 31 Desember 2023 jabatan kami berakhir. Bisa tidak turun sampai di bawah 10 persen”, pungkasnya. (Into).

The post Buka Rakor dan Evaluasi, Bupati Kupang Sebut Dua Desa Belum Sampaikan LPJ appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kefiatan berlangsung di ruang rapat Bupati Kupang di Kota Oelamasi, Kamis, (20/7/23).

Rima mengatakan, pemerintah menyadari, untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, tidak hanya didasarkan pada pembagian kewenangan tanpa disertai dengan pengawasan dan penilaian secara berkala.

Hal ini yang mendasari, Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah.

“Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kompetensi penyelenggaraan pelayanan, sarana dan prasarana, standar pelayanan, serta pengelolaan pengaduan pada masing-masing unit Penyelenggara pelayanan”, kata dia.

Menurut Rima Salean, meski terlihat sederhana, namun pada hakekatnya indikator dan variabel inilah yang seyogyanya dipenuhi oleh masing-masing unit Penyelenggara pelayanan sebagai dasar pelayanan publik yang prima bagi masyarakat di kabupaten Kupang.

“Sebagai Pemda yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan lebih dari 60 jenis pelayanan publik, kita tentu memiliki harapan dan cita-cita agar pelayanan publik yang kita lakukan terus ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu.

Hasil penilaian kepatuhan dari Ombudsman RI tahun 2022, menempatkan Pemkab Kupang pada zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015, Pemkab Kupang selalu berada pada zona merah dengan tingkat kepatuhan rendah. Ini merupakan bukti, bahwa kita mampu berbenah dan memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah ini sekaligus menunjukkan bahwa harapan kita untuk berada di zona hijau dengan kategori tinggi dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik bukanlah hal yang mustahil untuk kita raih”, jelas Plt. Sekda Rima Salean.

Rima juga berharap, kegiatan evaluasi ini dapat menjadi strategi untuk bersama mengevaluasi kekurangan Pemkab Kupang pada penilaian tahun sebelumnya, untuk kemudian dilakukan pemenuhan maupun perbaikan yang difasilitasi Ombudsman RI dalam menghadapi penilaian kepatuhan di tahun 2023.

“Terimakasih kepada Ombudsman RI perwakilan Propinsi NTT yang telah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di kabupaten Kupang. Saya yakin, dengan sinergitas dan pola kerja kolaboratif yang kita bangun bersama, akan semakin meningkat hingga Kabupaten Kupang dapat disejajarkan atau bersaing dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan daerah-daerah lain di Indonesia”, tutup Salean.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Propinsi NTT, Darius Beda Daton mengatakan, evaluasi ini dilakukan dengan mengundang semua unit yang akan dinilai secara langsung agar informasinya bisa langsung disampaikan pada unit yang dinilai tersebut.

“Dan sebagai bahan referensi bagi kita, agar lebih memikirkan kekurangan yang ada untuk bisa diperbaiki dan disampaikan melalui diskusi bersama. Kami juga menyadari, ada kesungguhan dari Pemkab Kupang melalui upaya dan kerja keras agar di tahun 2023 bisa masuk ke zona hijau melalui pencapaian pada tahun 2022 lalu”, jelas Daton.

Turut hadir, Staf Ahli Bupati Kupang Paulinus Ati, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kupang Novita Foenay, Kabag Organisasi Elieser Teuf. (NH).

The post Buka Kegiatan Evaluasi, Rima: “Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kewajiban Pemerintah Paling Dasar” appeared first on Flobamora-Spot.com.

“Program percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang mengamanatkan percepatan penurunan stunting dengan target prevelensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Target RPJMD kab. Kupang pada tahun 2023 adalah 10% dan pada akhir periode RPJMD kab. Kupang pada tahun 2024 adalah 9,3%. Capaian saat ini di kab. Kupang, prevalensi stunting pada pengukuran Februari 2022 adalah 24,14 % atau 7.207 balita, sedangkan pada Agustus 2022 menjadi 19,88% atau 6.118 balita. Dalam upaya memenuhi target penurunan prevalensi stunting menjadi 9,3% pada tahun 2024 maka diperlukan penguatan pada intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada 1000 hari pertama kehidupan yang dilakukan secara konvergen dengan melibatkan multi sektor/LSM”, jelas Wabup Jerry Manafe saat membuka kegiatan FGD di Hotel Krystal Kupang pada Rabu, (16/11/2022).

Dalam pemaparannya Jerry Manafe menjelaskan, pada Februari tahun 2022, jumlah komulatif stunting sebanyak 7.207 (24, 14%) dengan 5 kecamatan prevalensi stunting tertinggi yaitu : Amfoang Barat Laut : 397 anak (44, 71%), Amarasi Timur : 294 anak (43, 24%), Amarasi Barat : 528 anak ( 49,46%), Amfoang Barat Daya : 177 anak (35, 83%) dan atuleu Tengah : 167 anak ( 35,38%).

Sedangkan pada Agustus 2022, jumlah komulatif stunting sebanyak 6.118 anak (19, 88%), dengan 5 kecamatan prevalensi stunting tertinggi yaitu : Semau Selatan: 205 anak (35, 96%), Amarasi Barat : 456 anak (34, 13%), Nekamese : 347 anak (33, 85%), Amfoang Selatan : 252 anak (32, 98%), Amabi Oefeto : 306 anak (32, 55%). Desa lokus penanganan stunting terintegrasi tahun 2022 sebanyak 100 desa/kelurahan. Pada tahun 2023 sebanyak 110 desa/kelurahan.

“Ada beberapa kendala kaitan dengan masih tingginya angka stunting yaitu kurangnya edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya PMT, ibu hamil kurang energi kronik (ibu hamil kek), tablet tambah darah, kelas ibu hamil ; kurangnya edukasi ke ibu tentang pentingnya inisiasi menyusui dini, ASI ekslusif dan MP-ASI ; serta kurangnya edukasi ke ibu tentang pentingnya posyandu. Baru 235 Posyandu yang memiliki alat terstandar. Masih ditemukan pengukuran tinggi badan dan panjang badan yang belum tepat oleh petugas. Masalah ketersediaan air bersih yang belum memadai serta masalah sanitasi yang tidak sehat”, tegas Wabup Jerry.

Dia berharap, semua kendala yang terjadi di lapangan, bisa diatasi dengan kolaborasi dinas terkait serta LSM, dimana tidak hanya mengatasi stunting, tapi juga mengatasi muntaber dan polio. “Berikan ide agar ide tersebut bisa disampaikan ke Pemerintah Pusat untuk membantu kita di sini”, tutup Wabup Jerry.

Turut mendampingi, Koordinator Gizi Kementerian PPN/Bapenas Sidayu Ariteja, Direktorat PABN Kemenkeu Fajar Sigit, Direktorat KIA Kemenkes Adil, perwakilan BKKBN Pusat, Kepala BKKBN Propinsi NTT, Plt. Kepala Bapelitbangda Propinsi NTT Alfonsus Theodorus, para Pimpinan OPD terkait Stunting, para Camat serta LSM/NGO.

The post Pemkab Kupang, Intens Evaluasi Program percepatan Penurunan Stunting appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kedatangan Suharyanto dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Progres Stimulan Rumah Dampak Bencana Seroja di Provinsi NTT, Kunjungan ini untuk memantau dan memastikan percepatan penanganan yang sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi serta mendampingi Pemerintah Daerah apabila mengalami kesulitan teknis. Kehadiran kepala BNPB juga sekaligus menjadi wujud perhatian pemerintah pusat dalam rangka pemulihan pascabencana Seroja.

Setelah rapat bersama Wakil Gubernur NTT dan juga Para Wali Kota dan Bupati Se-Nusa Tenggara Timur bertempat dia Aula El Tari Kupang, Kepala BNPB melakukan peninjauan lokasi pembangunan hunian tetap di Kota Kupang dari para korban terdampak bencana seroja.

Suharyanto meminta kepada Kepala Daerah untuk melakukan percepatan penyaluran anggaran untuk korban bencana seroja.

“Kita datang ke sini untuk melihat dan menegaskan kembali percepatan penyaluran anggaran untuk korban bencana. Situasi ini harus terus dipacu terutama percepatan perbaikan dan pembangunan rumah,” jelasnya.

“Kita terima kasih juga karena relokasi juga sudah baik dan sudah hampir mencapai 100%. Kalau itu bisa maka saya mohon untuk stimulan rumah ini untuk segera dipercepat,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM mengatakan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat dalam membantu korban bencana alam seroja di NTT.

“Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan limpah terima kasih kepada Presiden RI Bapak  Ir. Joko Widodo yang langsung mengunjungi warga terdampak bencana tersebut. Terima kasih yang sama juga disampaikan kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga yang telah mencurahkan perhatian daya dan tanaga serta kontribusi nyata dalam menangani dampak bencana Seroja. Secara khusus perlu menyampaikan terima kasih kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang telah datang ke NTT untuk secara langsung memantau progress realisasi Stimulan Perbaikan Rumah Rusak. Melalui BNPB, Pemerintah dan Masyarakat NTT mendapat bantuan pada masa tanggap darurat, dan terus berlangsung pada masa transisi darurat kepemulihan,” jelas Wagub JNS.

“Di samping Bantuan Logistik dan Peralatan, Dana Tunggu Hunian sebesar Rp.9.469.500.000 (Sembilan miliar empat ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Stimulan Perbaikan Rumah sebesar Rp.849.300,000,000,- (delapan ratus empat puluh Sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) telah disalurkan ke NTT. Dana Stimulan untuk 53.400 Perbaikan Rumah Rusak telah disalurkan oleh BNPB ke rekening BPBD 16 kabupaten/kota (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Alor, Rote Ndao, Lembata, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat dan Sabu Raijua) pada tanggal 31 Desember 2021,” ujarnya.

“Progres penyaluran sampai saat ini telah disalurkan sejumlah Rp, 19.960.000.000 (Sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau 2,35%. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita perlu membangun komitmen yang sama untuk mempercepat penyaluran dana tersebut agar kebutuhan hunian warga terdampak di 16 kabupaten/kota segera diatasi. Stimulan Perbaikan Rumah menggunakan Dana Siap Pakai yang masa berlakuknya sangat terbatas,” tambah Wagub.

Wakil Gubernur juga mengatakan, Masa transisi daurat kepemulihan tingkat Provinsi NTT akan berakhir pada 31 Mei 2022 dan akan di perpanjang 3 bulan sampai dengan Agustus 2022.

“Maka dari itu, Bupati/Walikota perlu segera mengambil langkah-langkah percepatan antara lain memastikan dana pendampingan untuk operasional tim kerja segera dianggarkan untuk memperlancar tugas-tugas di lapangan. Di samping itu para Bupati/Walikota perlu melakukan pengawasan dan pengendalian secara ketat agar progress dan target waktu tidak menyimpang jauh,” kata Wagub.

“Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada Walikota Kupang dan Bupati Ende yang telah menunjukan kemajuan realisasi penyaluran stimulant perbaikan rumah tersebut. Kiranya hal ini menjadi pendorong bagi 14 kabupaten lainnya agar segera melakukan aksi nyata di lapangan. Apresiasi juga disampaikan kepada Walikota Kupang, Bupati Kupang, Bupati Lembata, Bupati Flores Timur, Bupati Alor, Bupati Sumba Timur dan warga masyarakatnya yang telah menyediakan lokasi untuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak yang direlokasi. Ini merupakan bentuk kepedulian yang luar biasa dan menjadi modal membangun ketangguhan daerah terhadap bencana,” paparnya.

“Kita juga bersyukur meski diterpa bencana badai Seroja dan covid 19 pertumbuhan ekonomi kita tidak terlalu merosot dan kini sejauh ini pertumbuhan ekonomi kami saat pada triwulan 1 saat ini 5,8 %. Kita bersyukur untuk hal itu,” pungkasnya.

The post Kepala BNPB, Gelar Evaluasi Dana Stimulan, Bersama Bupati Wali Kota di NTT appeared first on Flobamora-Spot.com.