Kegiatan berlangsung Jumat (5/12/2025), di Aula Paroki Santo Fransiskus Assisi BTN Kolhua.

Anak-anak Menemukan Ruang Bermain dan Berkultur. 
Ratusan peserta tampak antusias memainkan sikidoka, galasing, tali merdeka, dan gasing kayu, empat permainan tradisional yang mulai jarang ditemui di tengah maraknya gim digital dan penggunaan gawai.

Ketua KPOTI Kota Kupang, Goris Takene, menegaskan, keterlibatan anak-anak dalam festival ini bukan sekadar perlombaan, melainkan sarana memulihkan identitas budaya bangsa.

“Keterlibatan anak-anak SD dan SMP dalam permainan tradisional seperti sikidoka, galasing, tali merdeka, dan gasing bukan sekadar bagian dari perlombaan, tetapi merupakan upaya nyata untuk menanamkan kembali identitas budaya bangsa di tengah maraknya permainan digital dan gim online,” ujar Goris.

“Di saat banyak anak lebih akrab dengan gawai, permainan rakyat memberi ruang bagi mereka untuk bergerak, berinteraksi, serta mengenal akar budaya yang diwariskan leluhur. Tujuannya satu: generasi muda mencintai tradisi dan memiliki keseimbangan antara teknologi dan kearifan lokal,” tambahnya.

Gereja Buka Ruang. 

Pastor Paroki Santo Fransiskus Assisi Kolhua, Romo Dus Bone, menyatakan bahwa gereja berkepentingan mendukung kegiatan yang membangun karakter dan kebersamaan anak-anak.

“Gereja harus menjadi rumah yang membuka ruang bagi pertumbuhan karakter anak. Permainan rakyat bukan hanya budaya, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan, kejujuran, dan sportivitas. Karena itu, kami menyediakan aula dan pelataran paroki sebagai tempat pelaksanaan festival ini,” kata Romo Dus.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Kota Kupang. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jefri Pelt, saat membuka kegiatan menekankan bahwa pelestarian permainan rakyat merupakan bagian dari penguatan pendidikan karakter di tingkat komunitas.

“Pemda sangat mengapresiasi inisiatif KPOTI dan Balai Pelestarian Kebudayaan , dan pihak gereja. Permainan tradisional adalah warisan yang membentuk disiplin, kerja tim, dan daya juang. Pemerintah akan terus mendukung agar festival semacam ini menjadi agenda berkelanjutan,” ujar Jefri.

Satu Pintu Masuk Pembentukan Karakter
Kolaborasi lintas lembaga ini dinilai sebagai pintu masuk penting untuk membentuk karakter anak sejak dini. Selain mengurangi ketergantungan pada gawai, permainan tradisional melatih koordinasi fisik, kerja sama, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara kreatif.

Festival yang berlangsung sepanjang akhir pekan ini menjadi ruang bersama bagi masyarakat Kolhua dan Bello untuk kembali memaknai nilai-nilai budaya dan kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. (goe).

The post Kolaborasi KPOTI, BPK, dan Pemda Hidupkan Kembali Permainan Rakyat di Hati Anak-Anak appeared first on Flobamora-Spot.com.

Penyerahan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, Rabu (26/3) bersama dengan penyerahan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Laporan Keuangan Anaudited diterima oleh Kepala Bidang Pemeriksaan NTT 2, Jeffry Tagor Herianto Sitohang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan NTT.

Dalam sambutannya Wali Kota mengungkapkan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2024 ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkot Kupang dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Namun dia menegaskan, komitmen saja tidak cukup, harus diikuti dengan konsistensi.

“Tanpa komitmen, Anda tidak bisa memulai sebuah pekerjaan. Tapi tanpa konsistensi, anda tidak bisa mengakhiri pekerjaan,” tuturnya.

Dia berharap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih bisa secara konsisten dipertahankan selama lima tahun ke depan.

Mantan Anggota DPRD Provinsi NTT itu mengucapkan terima kasih kepada Tim Audit BPK yang telah menyampaikan berbagai catatan pada saat pemeriksaan intern beberapa waktu lalu.

Dia mengakui, belum lama ini telah melakukan penandatanganan perjanjian kinerja bersama seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang. Salah satu poin dalam perjanjian kinerja tersebut adalah pentingnya tindak lanjut terhadap temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai indikator untuk mengukur kinerja tiap perangkat daerah.

“Saya sampaikan kalau ini tidak dipindaklanjuti, saya tidak segan-segan untuk mendorong Aparat Penegak Hukum untuk masuk. Prinsipnya, Pemerintah Kota Kupang berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang nyata,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota bersama Wakil Wali Kota juga memohon dukungan, arahan dan bimbingan dari BPK terkait pengelolaan keuangan daerah. Dia ingin memastikan bahwa ke depan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel.

Kepala Bidang Pemeriksaan NTT 2 BPK RI Perwakilan NTT, Jeffry Tagor Herianto Sitohang, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya atas kepatuhan dalam menyerahkan laporan keuangan tepat waktu.

Ia menjelaskan bahwa setelah laporan diterima, BPK akan melakukan audit selama dua bulan dan hasil pemeriksaan akan diserahkan kembali pada 26 Mei 2025.

Ia juga menekankan, tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Jeffry menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPK dan pemerintah daerah dalam proses pemeriksaan agar berjalan dengan lancar dan efektif.

“BPK tidak bisa melakukan pemeriksaan dengan baik tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah. Kami mengharapkan adanya kolaborasi yang erat agar harmonisasi dalam pemeriksaan tetap terjaga,” tambahnya.

Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya dalam meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Ia berharap pemerintah daerah lebih proaktif dalam menyelesaikan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Sebagai penutup, Jeffry menegaskan bahwa BPK terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah terkait penyelesaian rekomendasi yang masih tertunda, terutama untuk temuan lama yang belum terselesaikan. Ia berharap ke depan, proses audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat berjalan lebih baik demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. (Pkp-kk).

The post Wali Kota Serahkan Laporan Keuangan, Kepada BPK appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Kupang, Kirenius Tacoy SH, MH yang dikonfirmasi kupangterkini.com Jumat (27/3/25) mengatakan, permasalahan tersebut dalam proses penyelidikan.

“Saat ini kita masih proses penyelidikan dengan pengumpulan bahan keterangan dari pihak – pihak yang melakukan perjalanan dinas dalam hal ini anggota DPRD kabupaten Kupang periode 2019 sampai dengan 2024 dan ASN pada Sekwan kabupaten Kupang,” ungkapnya.

Saat disinggung apakah perjalanan dinas yang dilaksanakan fiktif, Kasi intel mengatakan masih didalami.
“Nah ini yang masih sementara didalami, kalau ada perkembangan lebih lanjut pasti diinfokan,” tegasnya.
Selanjutnya, ia menjelaskan, bukan hanya anggota DPRD yang dipanggil namun juga seluruh ASN pada Sekwan yang ikut perjalanan dinas.
‘Tidak hanya anggota DPRD tetapi ASN yang di Sekwan yang ikut melaksanakan perjalanan dinas,” urainya.
Selain itu, masih ada beberapa pihak yang belum sempat dimintai keterangan.

“Masih ada pihak – pihak yang belum dimintai keterangan, nanti sehabis libur (Idul Fitri) baru akan dijadwalkan lagi,” tandasnya.

Hal ini berbanding lurus ketika kupangterkini.com temukan pada Selasa (4/3/25) silam, belasan anggota DPRD baik aktif dan yang tidak terpilih pada pileg 2024 mendatangi Kejari Kabupaten Kupang.

Tidak tanggung – tanggung, dalam permasalahan tersebut uang senilai RP 6,2 miliar yang Digelontorkan. (Kupangterkini/Yandri Imelson/sintus).

The post Diduga Korupsi Rp6, 2 Milyar, Penyidik Kejari Periksa Puluhan Anggota DPRD Kabupaten Kupang appeared first on Flobamora-Spot.com.

Menandainya, digelar entry meeting sebagai awal dari pemeriksaan atas LKPD T.A.2023 pada Pemerintah Kabupaten Kupang, bertempat di Ruang Rapat Bupati Kupang di Oelamasi, Senin (16/4/2024).

Pj. Bupati Kupang Alexon Lumba dalam sambutannya menekankan pimpinan Daerah Kabupaten Kupang untuk bersikap aktif dan mengikuti proses pemeriksaan BPK secara baik.

Dia mengingatkan para pimpinan OPD Lingkup Pemkab Kupang untuk membangun koordinasi dan membantu tim pemeriksa dengan memberikan data dan hal-hal lain yang diminta.

“Bapak/ibu pimpinan OPD agar cepat respon dan tanggap terhadap apapun yang diminta oleh tim pemeriksa. Mengingat ada konsekwensi dari tenggang waktu pemeriksaan,” tandas Alexon.

Dilanjutkan Alexon agar semua pimpinan OPD bekerja keras dan berkolaborasi sehingga opini WTP yang dimiliki oleh Pemkab Kupang tahun lalu dapat di pertahankan saat ini.

“Hargai waktu yang sudah ditetapkan oleh BPK. Dan apa yang sudah diperoleh oleh pemimpin kita terdahulu, dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan harus kita pertahankan. Jangan di masa saya yang hanya satu tahun, grade menurun,” kata dia.

Selain itu, ia menghendaki penataan dan pembenahan aset dilakukan terus menerus dan hal-hal lain yang bersifat administrasi, agar segera dilengkapi.

Selanjutnya, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan NTT, Sofia Budiwati menerangkan tujuan dan sasaran pemeriksaan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan hal lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan LKPD Tahun 2023 pada Pemkab Kupang.

Dirinya berharap peran aktif dan dukungan semua OPD sehingga pemeriksaan BPK di Lingkup Pemkab Kupang bisa berjalan dengan baik dan lancar.

“Kami melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bapa/ibu mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan pendataan yang diperlukan guna mendapatkan hasil pemeriksaan yang baik,” ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Sekda Mesak Elfeto, Asisten 3 Novita Foenay, Plt. Asisten 1 Juhardi Selan, Pimpinan OPD, serta Tim pemeriksa dari BPK RI perwakilan NTT yang diketuai oleh Sofia Budiwati. (Merc).

The post Pj. Bupati Kupang, Ingatkan Pimpinan OPD, Aktif Ikuti Pemeriksaan BPK appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan bertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTT di Kota Kupang Rabu, (3/4/24).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan LKPD merupakan salah satu dokumen penting yang memuat informasi keuangan daerah dan juga merupakan salah satu bagian dari pertanggungjawaban Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

“Sebagai bentuk responsibilitas Kabupaten Kupang dalam memenuhi tuntutan regulasi di bidang Keuangan Daerah, dengan penuh rasa syukur kami menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023. Tepatnya empat hari sebelum saya mengakhiri masa jabatan saya sebagai Bupati Kupang,” kata Masneno.

Ia melanjutkan, mengingat kinerja pengelolaan keuangan daerah tercermin melalui kemampuan penyajian laporan keuangan, tentu masih banyak kekurangan yang dihadapi.

Belajar dari pengalaman masa lalu, sambung Masneno, berbagai hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah menyebabkan penyelesaian laporan keuangan selalu terlambat, untuk itu kami berbenah.

“Tahun ini kami sedikit terlambat dalam menyerahkan laporan keuangan, harapan saya hal ini tidak akan mempengaruhi opini BPK pada Kabupaten Kupang. Kami akan lebih baik, lebih tertib dan bertanggungjawab, serta dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan Kabupaten Kupang. Kiranya BPK RI perwakilan NTT dapat membantu kami dalam mewujudkan harapan kami,” ungkap Masneno.

Bupati Masneno tak lupa menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan NTT atas kebersamaan kurang lebih lima tahun, terutama dalam membina dan membenahi keuangan daerah Kabupaten Kupang.

Masneno menjelaskan, selama periode ini, tiga tahun terakhir Kabupaten Kupang Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan, dan kurang lebih 10 tahun sebelumnya disclaimer.

“Baru tiga tahun terakhir WDP dan bersyukur tahun kemarin dalam LKPD T.A.2022 bisa memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian.

Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Slamet Riyadi mengatakan, Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perda APBD tahun 2023 sebelum disampaikan ke DPRD harus diperiksa oleh BPK.

Menurut dia, pemeriksaan dilakukan untuk menilai apakah Laporan Keuangan telah disajikan sesuai standar harga; apakah catatan atas Laporan Keuangan telah memadai; apakah sistem pengendalian internal dalam penyusunan keuangan telah berjalan efektif; Dan apakah pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kabupaten Kupang tahun lalu memperoleh opini WTP untuk pertama kali atas LKPD T.A.2022. Kami berharap, di tahun ini bisa memperoleh opini WTP untuk LKPD T.A.2023, tapi dengan syarat empat kriteria tadi terpenuhi,” kata Riyadi.

Ia menjelaskan, terhadap temuan pemeriksaan untuk segera ditindaklanjuti, supaya tidak ada temuan yang signifikan.

“Temuan yang signifikan bisa terjadi karena ketidakpatuhan atau karena sistem yang kami uji tidak bisa kita audit. Ada pembatasan misalkan kita mau lakukan pemeriksaan dokumen tidak ada, tidak lengkap, pegawainya tidak hadir ataupun tidak mau di wawancarai.

Lebih jauh ia menerangkan, tindak lanjut itu merupakan tolok ukur kemanfaatan BPK.

Ketika rekomendasi ditindaklanjuti berarti BPK bisa bermanfaat dalam sisi kepatuhan dalam rangka peningkatan sistem pengendalian.

“Saya harapkan Bupati dan jajaran bisa responsif dan intens terkait dengan rekomendasi tindak lanjut,” pungkas dia. (Merc).

The post Datangi BPK, Bupati Kupang Bawa Ini appeared first on Flobamora-Spot.com.

Demikian disampaikan Plt. Sekda Kabupaten Kupang Mesak Elfeto saat membuka kegiatan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kabupaten Kupang tahun anggaran 2023 di aula Hotel Neo Aston Kupang Kamis (9/11/23).

Mesak Elfeto yang saat itu didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Kupang Oktovianus Tahik, mengatakan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan barang dan aset daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan penerimaan dan penyimpanan, penyaluran penggunaan dan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Mesakh juga menerangkan agar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah yang diterima waktu lalu menjadi dasar untuk mewujudkan sistem pengelolaan BMD agar pengelolaan tersebut dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.

“Sebagai bentuk implementasi dari Permendagri nomor 19 tahun 2016, maka pada hari ini kita mengikuti kegiatan bimtek pengelolaan BMD Pemkab Kupang tahun anggaran 2023 sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan BMD untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD.

“Ikuti kegiatan bimtek ini dengan baik. Mohon perhatian agar Pengelola BMD bisa sungguh-sungguh mengikuti kegiatan bimtek ini hingga selesai”, jelas Mesak Elfeto.

Dirinya juga berharap agar kegiatan bimtek ini berdampak pada peningkatan SDM Pengelola BMD dan sekaligus memberi pemahaman yang sama dalam pelaksanaan inventarisasi BMD secara menyeluruh pada tahun anggaran 2024 yang akan datang.

Kabid Perencanaan dan Penatausahaan Asset BPKAD Kabupaten Kupang, Jeroham Malley melaporkan, tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaan BMD Pemkab Kupang tahun 2023 adalah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Pengelola BMD di unit kerja masing-masing dalam mengelola BMD yang dikelola oleh OPD lingkup Pemkab Kupang dan inventarisasi BMD secara menyeluruh.

Jero Malley juga menyebutkan, semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Bimtek pengelolaan BMD Pemkab Kupang tahun anggaran 2023 dibebankan pada DPA-OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kab. Kupang tahun anggaran 2023.

Acara yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 9-11 November 2023 ini, akan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dibawakan oleh Nara sumber dari BPK RI perwakilan Prop NTT Andreas Anggoro Putro dan BPKP perwakilan Prop NTT Srijanto Andojo.

Turut mendampingi, para pimpinan OPD lingkup kabupatwn Kupang. Para Staf Ahli Bupati Kupang Para Camat se-Kabupaten Kupang serta para Pejabat Penatausahaan barang. Pengurus barang pengguna dan pembantu pengurus barang OPD se-kabupaten Kupang. (NH).

The post BPK dan BPKP Perwakilan NTT, Hadir Sebagai Nara Sumber, Pada Bimtek Pengelolaan BMD Pemkab Kupang appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kepala BPK Perwakilan NTT, Adi Sudibyo dalam sambutannya pada Entry Meeting yang dilaksanakan secara virtual Rabu (3/2/22), menyampaikan, pemeriksaan sudah dimulai sejak hari ini.

“Pemeriksaan akan berlangsung selama 25 – 28 hari, dengan komposisi, 5 hari secara daring dan 20 – 23 hari akan dilaksanakan di lapangan atau lokasi kantor kabupaten/kota dimaksud. Minggu depan tim pemeriksa akan turun dan melakukan pemeriksaan di kabupaten/kota”, kata dia.

Komposisi dengan pemeriksaan secara daring menurutnya dilakukan karena menyesuaikan dengan situasi di tengah pandemi covid 19 saat ini yang mengalami perubahan era digital dengan memanfaatkan teknologi komunikasi digital.

Kepala BPK Perwakilan NTT minta bantuan pemda kabupaten/kota agar pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar. Dia berharap predikat yang sudah diperoleh tahun lalu tetap bisa dipertahankan.

“Harap catatan dari kami bisa segera ditindaklanjuti dan diperbaiki, jangan sampai ada hal baru yang akan mempengaruhi penilaian. Sehingga opini WTP dapat dipertahankan,” pungkasnya.

Entry meeting pemeriksaan interim atas LKPD TA 2021 yang berlangsung secara daring itu dihadiri pula oleh Walikota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si bersama para Asisten Sekda dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkot Kupang. Hadir pula para Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Sekda dari 17 kabupaten lainnya di NTT.

The post Siap-siap !! LKPD 18 Kabupaten/Kota NTT Peraih WTP, Segera Diperiksa appeared first on Flobamora-Spot.com.