Berdasarkan keterangan sumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan, pada Selasa (14/04/2026), disebutkan bahwa Kepala Dusun 2 Oebaha, Marthen Mella, telah mencapai usia 60 tahun sesuai tanggal lahir pada ijazah terakhirnya. Dengan demikian, yang bersangkutan seharusnya sudah wajib mengakhiri masa jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Namun sampai saat ini yang bersangkutan tidak mau berhenti, bahkan masih aktif berkantor seperti biasa,” ungkap sumber.

Lebih lanjut, sumber menjelaskan, pemberitahuan terkait masa purna tugas tersebut sebenarnya telah disampaikan sejak Februari 2026, baik kepada yang bersangkutan maupun kepada Kepala Desa Tolnaku, Ananias Mella. Namun demikian, keduanya disebut tetap bersikeras mempertahankan jabatan tersebut dengan alasan dukungan masyarakat.

“Alasan mereka karena masih disukai oleh masyarakat Dusun 2,” tambah sumber.

Situasi ini semakin kompleks karena adanya hubungan kekeluargaan antara Kepala Desa Tolnaku, Ananias Mella, dan Kepala Dusun 2 Oebaha, Marthen Mella, yang diketahui merupakan kakak-beradik kandung. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan serta upaya perlindungan jabatan.

Sumber juga mengungkapkan, pekan lalu, pihak desa telah mendatangi Kantor Camat Fatuleu di Camplong untuk meminta petunjuk.

Dalam pertemuan tersebut, Camat Fatuleu menegaskan, sesuai aturan, perangkat desa yang telah berusia 60 tahun wajib berhenti dari jabatannya berdasarkan tanggal lahir pada dokumen resmi.

“Camat sudah jelas mengatakan bahwa usia 60 tahun harus berhenti sesuai aturan,” ujar sumber menirukan pernyataan camat.

Namun, sepulang dari kecamatan, Kepala Desa Tolnaku disebut tetap bersikukuh tidak memberhentikan adiknya. Bahkan, menurut sumber, Kepala Desa sempat menyatakan, “Selama saya masih jadi kepala desa, kenapa adik saya harus berhenti.”

Padahal secara regulatif, terdapat perbedaan mendasar antara jabatan kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat tanpa batas usia tertentu, sementara perangkat desa, termasuk kepala dusun, diangkat melalui mekanisme seleksi dengan batas usia maksimal 60 tahun.

Tidak hanya itu, sumber juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan pihak luar berinisial IB, yang diduga berasal dari Kecamatan Takari.

Oknum itu disebut memfasilitasi pembuatan dokumen baru berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP bagi Kepala Dusun 2. Serta membantu proses koordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kupang di Oelamasi.

“Saat ini mereka bahkan berencana mendatangi kantor PMD,” ungkap sumber.
Kondisi ini turut memunculkan kritik terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tolnaku yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

“Sumber menilai BPD tidak memahami tugasnya dan terkesan mudah dipengaruhi,” tambahnya.

Lebih jauh, sumber meminta aparat berwenang untuk menindak tegas oknum yang diduga memfasilitasi manipulasi data tersebut, termasuk mengamankan pihak berinisial IB.

Selain itu, dalam konteks pengelolaan anggaran desa, disebutkan bahwa dalam penyusunan APBDes Tahun 2026, anggaran untuk Kepala Dusun 2 hanya dialokasikan selama tiga bulan, mengingat masa tugasnya yang seharusnya telah berakhir. Bahkan, telah disiapkan anggaran untuk proses kaderisasi atau pengangkatan kepala dusun yang baru.

“Kalau kondisi ini terus dipaksakan, maka akan menimbulkan pertanyaan soal sumber penggajian ke depan,” tegas sumber.

Sebagai penutup, sumber berharap agar Camat Fatuleu, Dinas PMD Kabupaten Kupang, hingga Bupati Kupang dapat segera mengambil langkah tegas dan bijaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai aturan dilanggar dan data dimanipulasi hanya untuk mempertahankan jabatan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Tolnaku, Ananias Mella, serta Ketua BPD Desa Tolnaku belum berhasil dikonfirmasi.

Media ini tetap membuka ruang klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan informasi. (Amin)/sintus).

The post Perangkat Desa Tolnaku Berusia 60 Tahun Masih Aktif ? Bagaimana Aturannya!! appeared first on Flobamora-Spot.com.

Dua jabatan tersebut yaitu Kepala Insperktorat Daerah Kabupaten Kupang dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang.

Pengumuman berlangsung di aula rumah jabatan Bupati Kupang, Kota Kupang Selasa (17/3).

Ketua Panitia Selter, Alfons Theodorus mengatakan, hasil yang didapati ini setelah melakukan serangkaian tes yaitu tes rekam jejak, tes menejerial, tes kompentensi bidang, dan wawancara, dengan pembobotan penilaiannya masing – masing.

Dia melanjutkan, dari serangkaian tes tersebut sudah didapati nilai terakhir dan hasilnya pun sudah mendapat Persetujuan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sehingga Panitia Selter wajib mengumumkannya bagi khalayak umum.

Panitia juga merekomendasikan hasil tersebut kepada Bupati Kupang, untuk selanjutnya ditentukan salah satunya untuk menduduki jabatan yang diseleksi.

“Kami umumkan 3 besar peserta terbaik berdasarkan abjad sebagai berikut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Joni Ukat, Jupiter Nau, dan Octovianus Meno Bire. Sedangkan 3 besar berdasarkan abjad untuk Inspektur Inspektorat yaitu, Aletha Klara Gadebia Finit, Deki Robinson Solukh, dan Jupiter Nau”, jelas Alfons Theodorus.

Sementara itu kata dia, jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataran Sipil yang membutuhkan seleksi – seleksi lainnya seperti juga yang dilakukan untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataran Sipil di seluruh Indonesia.

Menurut Alfons Theodurus semua sudah dilakukan, untuk menggali potensi – potensi terbaik dari para calon yang melamar.

Turut hadir dalam kesempaten tersebut, Asisten 3 Sekda Kabupaten Kupang, Pitet Sabneno, dan Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semuel Tinenti. (Tery).

The post Siapa Menduduki Jabatan Kadis Dukcapil dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Kupang, Ini 3 Besar Hasil Seleksi Terbuka appeared first on Flobamora-Spot.com.

Acara pembukaan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang selasa, (24/02/2026).

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Mateldius S.J. Sanam, menegaskan, pelaksanaan seleksi terbuka merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang tersebut menekankan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, yang mengamanatkan pengisian JPT dilaksanakan secara terbuka, kompetitif, objektif, dan transparan.

“Seleksi terbuka ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme strategis untuk memastikan jabatan pimpinan tinggi diisi oleh sumber daya manusia terbaik. Tentu saja yang memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak kinerja, dan kapasitas kepemimpinan yang teruji,” tegasnya.

Mateldius juga menyampaikan, pada pelaksanaan tahun ini, tercatat delapan pelamar mengikuti tahapan seleksi administrasi untuk pengisian dua jabatan pimpinan tinggi pratama.

Hasil verifikasi Panitia Seleksi menetapkan tujuh peserta memenuhi syarat dan berhak melanjutkan ke tahap asesmen. Sementara satu pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Proses ini, menurutnya, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan keadilan.

Lebih lanjut Teldy mengatakan, tahapan asesmen meliputi uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, penulisan makalah atau gagasan strategis. Serta wawancara mendalam oleh Panitia Seleksi.

Pada akhir proses, tiga nama terbaik untuk setiap jabatan akan direkomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dirinya juga menegaskan komitmennya untuk menghormati sepenuhnya hasil kerja Panitia Seleksi yang dilaksanakan secara independen dan profesional.

“Tidak ada ruang bagi intervensi maupun kepentingan pribadi. Dasar utama adalah kompetensi dan kinerja,” ujarnya.

Di akhir sambutannya Ia mengingatkan, jabatan pimpinan tinggi bukan sekadar posisi struktural, tetapi amanah untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Turut hadir dalam kegiatan Asisten III Setda Kabupaten Kupang, Pieter Charles Sabaneno, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kupang Apri Dira Tome, Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kompetensi Assessment. (Dk).

The post Lagi Pemkab. Kupang, Buka Seleksi Pimpinan Tinggi Pratama appeared first on Flobamora-Spot.com.

Pengambilan sumpah 13 Pejabat kali ini dilakukan Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, Senin (23/2).

Pelantikan 13 pejabat Administrator, Pengawas, Kepala UPTD Puskesmas, dan Guru sebagai Kepala Sekolah itu berlangsung di aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi.

Aurum Titu Eki dalam sambutannya mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut bukanlah Keputusan yang diambil secara tiba – tiba. Bukan pula Keputusan yang dilandasi pertimbangan subjektif, tetapi penataan jabatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip system merit sebagaimana diamanatkan Undang -undang yang menegaskan, manajemen ASN harus berbasis kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.

Dia melanjutkan, Undang – undang juga menegaskan, mutasi jabatan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, pola karier, serta evaluasi kerja.

“Artinya bahwa rotasi atau penataan jabatan dalam lingkup jabatan administrator bukanlah bentuk penghukuman, melainkan bagian dari manajemen organisasi pemerintahan yang dinamis. Dalam struktur birokrasi saat ini tidak lagi dikenal pembagian Eselon III A atau III B, yang ada adalah klasifikasi jabatan administrator dan jabatan pengawas, oleh karena itu, perpindahan antar jabatan administrator dalam satu rumpun organisasi merupakan hal yang sah dan sesuai dengan system manajemen ASN modern, sepanjang memenuhi prinsip kebutuhan organisasi”, jelas Aurum Titu Eki.

Aurum melanjutkan, setiap proses penataan jabatan mungkin terdapat dinamika dan perasaan yang berbeda, namun Keputusan yang diambil telah melalui mekanisme pertimbangan teknis, evaluasi kinerja, serta analisis kebutuhan organisasi. Tidak ada Keputusan yang diambil diluar kerangka hukum.

“Kabupaten Kupang membutuhkan birokrasi yang solid, bukan birokrasi yang terpecah oleh persepsi. Jabatan bukanlah hak yang melekat secara permanen, melainkan Amanah yang sewaktu – waktu dapat disesuaikan demi kepentingan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat”, ujar Aurum Titu Eki.

Di akhir sambutannya Aurum Titu Eki menegaskan, dalam suatu system pemerintahan yang sehat, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Namun seluruh proses adminsitrasi tetap harus tunduk pada hukum dan mekanisme yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Kupang tambah dia, terbuka terhadap mekanisme koreksi sesuai peraturan perundang – udangan, tetapi juga harus menjaga etika dan integritas sebagai seorang Aparatur Sipil Negara.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Arnolus Mooy. Wakapolres Kupang, Joni Sihombing, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam. Juga para Asisten Sekda, Staf Ahli, Dirut PDAM Kabuapten Kupang, dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. (Tery).

The post Lagi, Pemkab. Kupang Lakukan Mutasi appeared first on Flobamora-Spot.com.

Terhitung gaji ASN lingkup Pemkab. Kupang bulan Januari dan Februari belum dicairkan

Permohonan maaf Sekda disampaikan pada Kamis, (19/02/2026) siang, di ruang kerjanya.

“Kami Pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan permohonan maaf karena adanya keterlambatan dalam pembayaran gaji sehingga per hari Jumat, (18/2/2026), kami baru dapat merealisasikan pembayaran gaji bulan Januari,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan, realisasi pembayaran gaji hingga tanggal 18 Februari 2026 masih menyisakan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni BKPSDM dan Dinas Kesehatan, yang masih mengalami kendala teknis.

“Sampai dengan hari ini tersisa dua OPD yang sementara berproses untuk pembayaran gaji, yaitu BKPSDM dan Dinas Kesehatan. Kendala ini semata-mata merupakan kendala teknis di dinas, di mana mereka sementara menyelesaikan Model C untuk kemudian disampaikan ke BPKAD guna diverifikasi, dan setelah itu hari ini dapat dilakukan pembayaran gaji bulan Januari,” jelasnya.

Berkaitan dengan pembayaran gaji bulan Februari, Sekda Teldi Sanam menjelaskan, pembayaran gaji bulan Februari akan direalisasikan pada tanggal 23 Februari 2026. Dan setelah itu akan diikuti dengan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu.

Pada kesempatan tersebut Sekda Teldi menjelaskan penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2025, secara efektif diterapkan pada tanggal 1 Januari 2026. Dan penyusunan anggaran APBD Tahun 2026 Organisasi Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan SOTK yang baru.

“Untuk OPD-OPD yang dilakukan penggabungan atau merger di tahun 2026, akan didasarkan pada Pertek BKN untuk dilakukan pelantikan dan pengukuhan pejabat definitif,” ungkapnya.

Hingga saat ini kegiatan tetap bisa berjalan oleh Pelaksana Tugas guna melaksanakan anggaran tahun 2026 di Perangkat Daerah tersebut. (Dk).

The post Dua Bulan Gaji ASN Belum Dibayar, Teldy Sanam: “Kami Mohon Maaf” appeared first on Flobamora-Spot.com.

Pelaksanaan RDP dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Daniel Taimenas, Waket I Tome Da Costa dan Waket II Sofia De Haan dan anggota DPRD Kab. Kupang.

Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan pelaksanaan mutasi dan penempatan pejabat harus mengedepankan profesionalitas Aparat, termasuk saat dirinya melantik 24 Camat dan 17 Lurah Se-Kabupaten Kupang yang merupakan alumni IPDN.

Harapannya akan terbangun sistem kerja yang baik, pelayanan kepada masyarakat dan publik yang semakin baik pula.

“Ini sesuai dengan perintah Undang-undang, kita tempatkan orang yang kompeten, termasuk spesifikasi pendidikannya,” ungkap Yosef.

Terkait adanya dampak bagi pejabat lainnya yang digantikan, dirinya menyatakan tetap memberikan perhatian, dan melihat posisi jabatan lain yang tersedia termasuk memperhatikan hak-haknya.

“Sebuah perubahan ada konsekuensi, dan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian saya tahu itu dan pasti bertanggung jawab. Sebelumnya ada penyuluh, yang menempati jabatan Camat, kita gantikan dengan pejabat berlatar belakang Pemerintahan,” ungkap Bupati Yosef.

Pada kesempatan itu dirinya tegaskan kepada Sekda, agar dalam pekan depan, senin untuk dilakukan pelantikan,” ungkap Bupati Yosef di depan Anggota DPRD.

Dirinya juga menambahkan bahwa berbagai perbaikan terus dilakukan sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ia juga menyebutkan bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembalikan semuanya sesuai dengan porsinya yang tentu juga memiliki konsekuensi, dan langkah tersebut telah diambil oleh dirinya sebagai bentuk komitmen terhadap penataan yang lebih baik.

Terkait adanya satu atau dua pihak yang menyatakan ketidakpuasan, hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika birokrasi.

Pemerintah juga memastikan, isu pemblokiran layanan BKN yang sempat diberitakan sebelumnya tidak terbukti. Hingga saat ini, seluruh layanan berjalan normal dan dalam kondisi baik.

Dirinya mengajak jajaran DPRD membangun sinergi dan kolaborasi dalam membangun Kabupaten Kupang, dan membuka ruang bagi komunikasi termasuk terhadap permasalahan yang ada.

Terhadap gaji pegawai dan hak-hak kepegawaian dirinya tegaskan tidak boleh dikorbankan, setelah penyerahan DPA semua sudah bisa berproses baik gaji pegawai hingga program kegiatan.

Terkait dengan keterbatasan fiskal daerah, Bupati Yosef nyatakan terus berjuang dan membangun koordinasi di Pemerintah Pusat sehingga dapat terbantu dengan anggaran DAK, Inpres dan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas menyatakan RDP dilakukan menindaklanjuti adanya laporan ASN yang tidak mendapat jabatan.

“Ini penting untuk kita mendengar langsung penjelasan Pemerintah dan ada tindaklanjutnya. Meski beberapa waktu belum terlaksana namun kali ini bisa terlaksana dengan baik”, harap dia.

Bupati Kupang didampingi Sekda Teldi Sanam, Asisten 1 Guntur Taopan, Asisten III Pieter Sabaneno. (Dk).

The post Bupati Kupang Tegaskan Ini, Saat RDP Dengan DPRD appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kedatangannya dalam rangka bersilaturahmi dan memperkenalkan Plt. Kepala UPT BKN Kupang yang baru kepada Pemerintah Kabupaten Kupang.

Ia diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Kupang Mateldi Sanam didampingi Sekban BKPSDM Apri Dira Tome, di Kantor Bupati Kupang Oelamasi.

Sekda Kabupaten Kupang Mateldi Sanam menyambut baik kunjungan Kepala Kanreg X Denpasar dan berharap adanya dukungan dalam pelayanan kepegawaian.

Menurut dia, dalam beberapa kegiatan kehadiran UPT Kanreg BKN Kupang sangat membantu terutama kegiatan seleksi CPNS, test pro ASN dab lainnya.

Dirinya berharap kolaborasi dapat terus terjalin dalam meningkatkan pelayanan terbaik terhadap ASN Kabupaten Kupang.

Kepala Kantor Regional X BKN Satya Pratama menyatakan terima kasih atas pemanfaatan gedung milik Pemkab. Kupang guna dimanfaatkan sebagai UPT BKN Kupang.

Kendati telah mendapatkan hibah tanah di wilayah Civic Center Oelamasi, namun pembangunan UPT BKN Kupang belum dapat dilakukan karena belum tersedianya anggaran.

“Saya berharap kedepan gedung UPT BKN Kupang dapat dibangun disini. Mengingat masa kontrak UPT BKN terhadap Pemkab Kupang sudah hampir selesai, Kami berharap dapat melanjutkan kontrak gedungnya untuk jangka waktu kedepan, sampai kami dapat melakukan pembangunan gedung permanen di Oelamasi,” ungkap Satya.

Pada kesempatan tersebut dirinya memperkenalkan Plt. Kepala UPT BKN Kupang Adi Wahyu Wicaksono yang memulai tugasnya dan memberikan pelayanan terbaik kepada ASN di Pemprov NTT. Sehingga pengurusan administrasi tertentu tidak harus ke Kanreg X tetapi di UPT BKN Kupang.

Kepala Kantor Regional X BKN Satya Pratama dan Plt. Kepala UPT BKN Kupang Adi Wahyu Wicaksono juga mengunjungi dan meninjau pelayanan di kantor BKPSDM Kabupaten Kupang. (Dk).

The post Perkenalkan Kepala UPT Baru, Kepala BKN X Denpasar Datang ke Kabupaten Kupang appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan berlangsung di aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi Kamis (12/2/26).

Yosef Lede dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan PKTBT merupakan bagian integral dari kebijakan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diamanatkan Undang – undang khususnya UU No.20 Tahun 2023 tentang ASN. Serta kebijakan nasional reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.

Dia melanjutkan, dalam konteks pembangunan daerah, penguatan kompetansi CPNS juga sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

“ASN dituntut untuk mampu menerjemahkan visi, misi, dan program strategis pemerintah daerah ke dalam pelaksanaan tugas yang efektif, efisien, serta berdampak nyata bagi masyarakat”, ujar Yosef Lede.

PKTBT, tahapan strategis siapkan CPNS.

Yosef Lede melanjutkan, PKTBT jug dirancang sebagai tahapan strategis dalam menyiapkan CPNS untuk memperoleh penguatan teknis administratif. Dan kompetensi subtantif bidang tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan stnadar pelaksanaan tugas sebelum mengikuti Latsar CPNS.
Dia berharap dengan pelaksanaan PKTBT tersebut, para peserta dapat memiliki kemampuan spesifik, pemgetahuan teknis, serta keterampilan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan masing – masing.

“Revormasi birokrasi yang sedang kita dorong saat ini menuntut perubahan paradigma kerja aparatur dari sekedar menjalankan rutinitas administratif menuju kinerja yang berbasis hasil dan dampak. Oleh karena itu CPNS harus memiliki kapasitas teknis yang kuat, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan untuk beradaptasi dengan dinamika perubahan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”, jelas Yosef Lede.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kupang, Apri Dira Tome, serta para CPNS Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2024. (Tery).

The post Bupati Kupang : “ASN Dituntut Mampu Menerjemahkan Visi, Misi Pemerintah” appeared first on Flobamora-Spot.com.

Permintaan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi dan surat edaran terkait rencana dirumahkannya sejumlah tenaga administrasi.

Pesan tersebut disampaikan Ernest Ludji saat berbicara di hadapan puluhan kepala sekolah SD se-Sub Rayon Oebobo dalam acara pelepasan rekan kerja dan kepala sekolah yang memasuki masa purna tugas, Jumat (6/2/2026), di SD Bertingkat Oebobo, Kota Kupang.

Dalam suasana yang sarat refleksi dan keprihatinan, Ernest menegaskan, para kepala sekolah tidak boleh membiarkan kegelisahan berkembang menjadi konflik, apalagi dimanfaatkan untuk memprovokasi tindakan yang melanggar aturan.

“Saya minta bapak-ibu kepala sekolah bisa memediasi dengan baik. Jangan sampai ada yang menjadi pemanas suasana atau mengajak orang lain melakukan hal yang tidak benar,” tegas Ernest.

Ia menekankan, Pemerintah Kota Kupang bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai upaya sesuai kewenangan yang ada. Karena itu, seluruh pihak diminta tetap taat pada regulasi dan menjaga kondusivitas, meskipun situasi yang dihadapi tidak mudah.

Purna Tugas: Bukan Akhir Pengabdian.

Dalam kesempatan tersebut, Ernest Ludji juga menyampaikan refleksi mendalam tentang makna masa akhir pengabdian bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya guru dan kepala sekolah.

Menurutnya, tidak semua orang diberi kesempatan untuk mencapai masa pensiun dengan utuh, sehingga mereka yang berhasil sampai pada tahap itu patut bersyukur.

“Tidak semua orang bisa sampai pada akhir pengabdian. Kalau kita bisa sampai, itu bukan semata karena kemampuan kita, tetapi karena kekuatan dan cara Tuhan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, aturan menetapkan batas usia pensiun ASN guru pada usia 60 tahun dan pegawai pada usia 58 tahun. Namun, secara moral dan intelektual, kontribusi para guru dan kepala sekolah tidak berhenti ketika mereka purna tugas.

Ernest secara terbuka menyampaikan harapannya agar para pensiunan tetap menjadi sumber nasihat dan pemikiran bagi generasi penerus.

“Saya yang masih muda sangat membutuhkan pikiran-pikiran bapak-ibu yang sudah pensiun. Kapan saja dan di mana saja, saya siap menerima masukan,” katanya.

Pada kesempatan itu, dua kepala sekolah yang memasuki masa purna tugas, yakni Irma C. Boimau, S.Pd dan Salmun Aklili, S.Pd, mendapat penghormatan atas dedikasi, pengorbanan, serta pengabdian panjang mereka di dunia pendidikan.

“Terima kasih atas air mata dan keringat yang telah melahirkan orang-orang besar dan sukses di daerah ini dan di negeri ini,” ucap Ernest.

Dana BOS dan Integritas Pengelolaan Sekolah
Selain isu ketenagaan, Ernest Ludji juga menyoroti persoalan serius dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ia mengungkapkan, masih terdapat sekolah yang hingga Februari 2026 belum merampungkan laporan dana BOS, kondisi yang dinilainya sangat fatal.

“Dana BOS itu sebenarnya tidak besar, tetapi cara berpikir dan cara kelola kita yang salah justru membuat dampaknya fatal,” tegasnya.

Ia mencontohkan masih adanya sekolah yang tidak menganggarkan pembelian buku ajar, padahal komponen tersebut secara jelas tercantum dalam pos dana BOS.

Menurut Ernest, pengelolaan dana BOS merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran kinerja kepala sekolah.

Waspada Informasi Negatif dan Persiapan Ujian.
Menutup arahannya, Ernest Ludji mengingatkan para guru dan kepala sekolah untuk selalu mawas diri terhadap berbagai pengaruh negatif, terutama informasi yang beredar melalui media elektronik dan media sosial.

Ia juga meminta agar seluruh kepala sekolah mempersiapkan try out kelas ujian secara matang, sehingga proses evaluasi berjalan baik dan kendala di setiap sekolah dapat diidentifikasi lebih awal.

“Try out harus dipersiapkan dengan benar. Dari situ kita bisa membaca masalah dan mencari solusi bersama,” pungkasnya.
Acara pelepasan tersebut bukan hanya menjadi momen perpisahan, tetapi juga ruang konsolidasi dan penegasan komitmen bersama untuk menjaga kualitas, integritas, dan ketenangan dunia pendidikan di Kota Kupang. (goe).

The post Kepala Sekolah Jadi Penjaga Stabilitas di Tengah Informasi Tenaga Administrasi Dirumahkan appeared first on Flobamora-Spot.com.

Rotasi jabatan ini menimbulkan polemik sehingga sejumlah pejabat merasa tidak puas dan mengadu ke DPRD.

Menyikapi hal itu Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris Dewan untuk mengundang pihak yang mengadu dan pemerintah untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), demi menyelesaikan kemelut tersebut.

Rapat hanya berlangsung beberapa saat dan Ketua DPRD Dan Taimenas mengumumkan penundaan, karena para pihak yang diundang salah satunya Kepala BKPSDM tidak hadir.

Anggota DPRD Anton Natun usai Rapat mengatakan, ini persoalan serius.

“Kita berharap persoalan serius ini bisa diselesaikan. Mari duduk bersama. Karena persoalan pegawai ini ketika kita tidak menyelesaikan jangan berharap kabupaten Kupang ini akan baik. Bagaimana pegawai bisa menjalankan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD kalo status pegawai banyak yang tidak jelas”, ujar Natun Jumat (30/1/26).

Menurut dia, Pemerintah harus melihat pegawai sebagai rekan kerja dalm tim bernama Pemerintah Kabupaten Kupang.

“Jadi kita berharap agar pemerintah pakai hati nurani untuk mengurus pegawai karena dengan pegawai yang punya kinerja bagus akan menghasilkan kabupaten Kupang yang lebih baik. Ini pointnya penting kita garis bawahi”, tegas Anton.

Sekda Kabupaten Kupang tidak mengetahui materi RDP. 

Sementara itu Sekda Kabupaten Kupang Teldy Sanam mengatakan, ia tidak mengetahui agenda yang dibahas dalam RDP itu, sehingga dinas atau instansi yang seharusnya hadir tidak diberi tau.

“Tadi, kami berkoordinasi dengan pak Bupati yang sedang bertugas di luar dan suratnya belum diterima pa Bupati. Kami diminta untuk datang menghadiri sidang RDP ini. Tapi saat yang bersamaan teman-teman yang diundang tidak hadir terutama kepala BKPSDM yang diminta untuk hadir, sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Itu yang pertama. Kedua kami tidak tau materi pertemuan hari ini apa. Sehingga kami tidak bisa persiapkan OPD yang mau kami hadirkan kami tidak tau. Ke depan kami akan hadirkan sehingga BKPSDM bisa memberikan keterangan sesuai yang dibutuhkan di hadapan RDP Dewan yang terhormat.

Pantauan media di gedung Dewan ada beberapa pejabat yang masuk dalam rombongan mutasi hadir untuk mengikuti RDP tersebut namun ditunda hingga minggu depan.

RDP akan dilanjutkan minggu depan sebelum pimpinan Daerah mengikuti pertemuan di Jakarta. (Sintus).

The post Terkait Polemik Mutasi 1.041 Pejabat, Anton Natun: “Mari Duduk Bersama dan Kita Selesaikan” appeared first on Flobamora-Spot.com.