Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Tampil Sebagai Pemateri, Ini Yang Disampaikan Dalam Webinar Nasional IAI NTT

Walikota Kupang Dr. Jefri saat menjadi Nara Sumber pada kegiatan Webinar Nasional Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia Cabang NTT di Ruang Rapat garuda kantor Walikota Kapang Kamis (25/6/20)

KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah NTT menggelar Webinar Nasional Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kegiatan itu menghadirkan  Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H. sebagai narasumber bersama Pembicara lainnya di Ruang Rapat garuda Kantor Wali Kota Kupang Kamis (25/06) dengan Tema “Optimalisasi Penganggaran, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Terhadap Refocusing APBD untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19”.

“Seiring perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah dan Pemda melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19”, Kata Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M, M.H dalam materinya.

Jeriko, demikian sapaan akrab Wali Kota Kupang, menyampaikan, Kota Kupang merupakan pintu gerbang NTT dan kota transit sehingga rentan terhadap penularan, oleh karena itu Pemkot telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah penularan semakin meluas dan menanggulangi pandemic dengan memperkuat infrastruktur Rumah Sakit S. K. Lerik sebagai salah satu rumah sakit penyangga di Kota Kupang juga melengkapi para tenaga medis dengan peralatan memadai.

“Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Kota Kupang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kupang selalu berupaya melindungi masyarakat dan menjaga perekonomian, juga melakukan refocusing anggaran belanja APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19,” ujar Suami Anggota DPD RI Hilda Manafe itu.

 

Dalam hal akuntabilitas, selain adanya pengawasan dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat, diperlukan monitoring dan pendampingan oleh lembaga-lembaga terkait termasuk peran IAI agar dalam pelaksanaan anggaran tidak menemui kendala karena terbentur regulasi.  (PKP_nyg/nt).

 

  • Bagikan