KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – Pascah penutupan Lokalisasi Prostitusi KARANG DEMPEL /KD 2019 lalu Pemerintah Kota mendapat tekanan luar biasa dari kalangan pencinta dunia hiburan malam. Mereka menuntut agar hotel-hotel yang selama ini menjadi tempat prostitusi juga harus ditertibkan dan ditutup.
“Pemerintah (Kota Kupang) harus buktikan dulu hotel mana yang menjadi tempat prostitusi kalo ingin hotel yang menyalahgunakan ijinnya ditertibkan”, tegas anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang Ewalde Taek saat dikonfirmasi Media di Ruang Komisi IV Rabu (23/1).
Ia mengatakan, penutupan Lokalisasi KARANG DEMPEL dilakukan karena Pemerintah memberikan ijin kost-kostan bukan ijin Prostitusi.
“Memang KD itu ijinnya kost-kostan Sementara hotel ijinnya jelas. Bahwa di dalamnya ada praktek terselubung itu soal lain. Nah sekarang yang perlu ditingkatkan adalah fungsi pengawasan Pemerintah. Kalo terbukti ada praktek lain silahkan pemerintah ambil tindakan tegas”, ucap dia.
Ketika Wartawan menyampaikan bahwa pada bulan Maret 2020 ini pemerintah akan melakukan pertemuan bersama FORKOMPIMDA untuk mematangkan rencana penertiban Hotel-hotel yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung Srikandi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Kupqng ini menegaskan, hal itu perlu dilakukan sebelum penutupan hotel-hotel yang dicurigai menyalahgunakan ijinnya.
“Apapun tindakannya pemerintah harus buktikan dulu. Mereka punya banyak cara untuk membuktikan itu”, katanya.
Menurut dia, mengatasi salah satu penyakit maayarakat itu ibarat mengurai benang kusut.
“Banyak faktor yang harus diperhitungkan. Misalnya soal pemberdayaan ekonomi eks Pekerja Seks. Ini sangat penting kalo tidak mereka akan kembali ke jalan’, jelasnya.
Sebelumnya Wakil Walikota Kupang dr. Hermanus Man mengatakan pascah penutupan Lokalisasi KD pemerintah tidak tinggal diam. Penertiban berlanjut ke lokalisasi lain di Kota Kupang.
“Kami akan menertibkan lokalisasi lain yang beroperasi secara gelap dan hotel-hotel yang dicurigai menjadi tempat prostitusi”, tegasnya.
“Kita akan bersama Forkompimda, sehingga yang ada bekingan juga bisa ditertibkan. Kalo hanya Pol PP tidak akan jalan. Maret ini kita Rakor”, tegasnya. (Sinto).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
