KUPANG, flobamora-spot.com – Agenda Pengambilan Sumpa Janji Pimpinan Definitif DPRD NTT mengalami penundaan sebanyak tiga kali. Semula diagendakan tanggal 23 September kemudian tanggal 27 dan tanggal 30 September 2019.
Belum turunnya SK Penetapan dari Menteri Dalam Negeri menjadi alasan penundaan Pengambilan Sumpah janji pimpinan Sementara DPRD NTT.
“Pelantikan Pimpinan Definitif yang sebenarnya digelar pada hari ini (kemarin-red) ternyata masih mengalami penundaan oleh karena SK Mentri itu belum kita peroleh. Sesuai informasi terakhir itu belum diandatangani oleh Pak Mentri. Hal ini karena kondisi di Jakarta yang membuat para Pejabat negara extra sibuk mungkin bapa Mentri belum punya Waktu untuk melihat itu. Praktis hari ini digeser lagi ke tanggal 4 Oktober 2019”, jelas Sekretaris Dewan (Sekwan) NTT Thobias Ngongo Bulu kepada Radio Tirilolok di ruangan kerjanya Senin (30/9/2019).
Ia membantah jika penundaan ini dinilai sebagai akibat dari lemahnya koordinasi antar pihak Setwan NTT tetapi karena situasi nasional. “Semua ini bukan karena lemahnya Koordinasi dan Perencanaan tetapi sangat tergantung pada waktunya pak Mentri untuk menandatangani SK itu”, ujarnya.
Tobi Bulu mengatakan, apa yang dialami NTT sama dengan provinsi Bali yang lebih dahulu mengusulkan, namun hingga kini belum turun SK Menteri dalam negeri.
“Kita berharap minggu ini SK sudah bisa turun sehingga bisa dilakulan pengambilan sumpah janji pada tanggal 04 Oktober 2019”, ucap dia.
Pimpinan Defenitif DPRD NTT yang akan diambil sumpah janji adalah Ketua Emilia Yulia Nomleni dari PDIP Wakil Ketua Ince Sayuna dari Golkar, Kristian Y. Mboik dari Nasdem dan Aloysius Malo Ladi dari PKB.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
