Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Awasi Wajib Pajak, Dispenda Kota Kupang Hadirkan Aplikasi EDC

Plt. Kadispenda kota Kupang Pah B.S Messakh bersama Kabid Pajak dan Retibusi memberikan ketrangan kepada media.

KUPANG, FLOBAMORA-SPOT – Pemerintah Kota Kupang terus berinovasi dalam upaya meningkatkan partisipasi wajib pajak menyetor kewajibannya.

 

Salah satu hal yang penting dilakukan adalah menghadirkan aplikasi Electronic data Capture (EDC).

 

“Kita hadirkan Electronic Data Capture (EDC) untuk mengawasi wajib pajak, dan mengetahui omset. Karena ada yang tidak sesuai kondisi riil.
Ini Hari 5 mereka lapor 2. Atau 10 konsumen mereka lapor 5”, kata Plt. Kadispenda Kota Kupang Pah B.S. Messakh kepada awak Media di ruang kerjanya Selasa (11/6/24).

 

Menurut Messakh, wajib pajak hanya bertugas menyetor setelah penarikan dari konsumen.

“Pajak 10 persen yang mereka setor itu bukan uang perusahaan, tapi uang konsumen yang sudah dipotong saat makan”, tegas camat Kota Lama ini.

“Tolong semua punya niat baik. Kita tidak ambil uang perusahaan. Tapi uang konsumen yang dititipkan. Harus distor ke pemerintah. Niat baik penting. Boleh kita pasang alat tapi kalo tidak ada niat baik tidak akan bisa”, tegas dia.

Menurut Mantan Kadishub Kota Kupang itu, saat ini EDC masih menyasar restoran, sementara warung-warung kecil belum.

“Penagihan manual tetap jalan. Warung kecil kita sesuaikan dengan kondisi”, terang dia.

 

Menurut dia, saat ini baru 10 restoran yang menggunakan EDC dari target 100 restoran.

 

“Sudah 10 restoran laksanakan sebagian dalam proses”, tambah dia.

“Kita harapkan kedepan semua bisa menggunakan aplikasi demi memudahkan pembayaran pajak”, pungkas dia.

Kabid Pajak dan Retribusi Dinas Pendapatan Kota Kupang Indah Dethan menambahkan, Saat ini ada 1500 UMKM di kota Kupang.

“Setiap pelaku usaha yang menyiapkan meja, kursi, alat makan, sudah masuk wajib pajak”, kata Indah.

Ia menjelaskan, pihaknya telah mengundang 23 pelaku usaha untuk mengikuti rapat bersama plt. Kadispenda Selasa (11/6/24).

 

“Jadi rapat kami dipimpin langsung oleh pak Plt., terkait dengan alur pembayaran pajak dan sistim pelaporan omset dari para pelaku usaha. Kurang lebih 23 pelaku usaha baik itu pelaku usaha hotel restauran maupun parkir.
Kalau parkir kami mengundang flobamor karena pelaporan omsetnya tidak konek sehingga penting kami melakukan validasi dan menanyakan kembali bagaimana proses penyajian omsetnya”, urai Indah.

Mengenai kerjasama dengan bank tertentu sebagai penyedia aplikasi ia mengatakan, kerjasama pemerintah kota Kupang dengan bank NTT sejak tahun 2020.

“Pertama itu kan melalui MPOS ( mobile point of sale) namun kemudian tidak efektif karena jaringan. Pulsa sudah dikasih sama bank NTT tapi pelaku usaha itu tidak menggunakan MPOS banyak sekali alasannya. Dan kemudian kita pakai lagi dengan mesin EDC ini dengan harapan bisa memaksimalkan para pelaku usaha untuk melakukan pencatatan ril time mereka setiap hari nya.

 

Ia menambahkan, sesuai pantauan, pihak menemukan banyak kecurangan.

“Kita pantau dalam satu hari pelaku usaha cuma input 10 saja konsumen jadi nanti akan ada tim yang turun kenapa sampai mesin tersebut tidak digunakan. Mungkin antrian yang saking panjang jadi mereka tidak input. EDC ini betul merupakan alat bantu tapi bukan satu-sarunya acuan bagi kita untuk melakukan penetapan terhadap pajak mereka”, tambah dia.

“Sekarang kalau kita meminimalisir terjadinya kecurangan kita menggunakan EDC ini dan juga cara kita meminimalisir terjadinya fraud sistim pembayarannya bersifat online seperti yang disarankan KPK. Khususnya hotel restauran dan parkir reklame harus bersifat online. Artinya pengusaha datang sendiri kesini melakukan pembayaran baik via transfer maunpun m-banking. Tetapi itu semua harus melalui proses validasi dulu dari kami baru melakukan pembayaran”, terang dia.

 

Adakah potensi baru ibu Indah ? “Ada. Potensi (pajak – red) baru di kelurahan LLBK dan kuliner di depan kuliner Oepoi”, pungkas dia..

Sebelumya Rabu (5/6/24)
Bapenda Kota Kupang mengadakan Sosialisasi EDC (Electronic Data Capture) atau perangkat pembayaran non tunai yang membaca kartu kredit, debit, prepaid, atau QRIS sebagai salah satu upaya mewujudkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang lebih baik.

Sosialisasi ini dibuka oleh Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Pah B. S. Messakh, SSTP. M.Si dan dihadiri oleh para pelaku usaha restoran, rumah makan dan hotel yang ada di Kota Kupang.

 

Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait penggunaan mesin EDC kepada pelaku usaha restoran, rumah makan dan hotel yang ada Kota Kupang sebagai implementasi Perwali nomor 2 tahun 2020 terkait Transaksi Non Tunai.

 

Pemasangan dan penggunaan mesin EDC sudah dilakukan pada hampir semua restoran dan rumah makan di Kota Kupang sehingga perlu juga diterapkan pada hotel–hotel.

 

Ini perlu dilakukan mengingat penggunaan mesin EDC bersifat wajib bagi setiap pegiat ekonomi di Kota Kupang.

 

Dalam kesempatan tersebut Bapenda Kota Kupang juga menghadirkan Bank NTT untuk memberikan sosialisasi terkait Mobile Point of Sale (MPOS).

 

Dalam sosialisasi tersebut disampaikan MPOS merupakan sistem berbasis elektronik yang dapat diakses melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet.

Adapun keuntungan penggunaan MPOS antara lain digitalisasi bisnis, optimalisasi data, mudah digunakan, dan Integrasi dengan sistem pembayaran EDC.

Terkait penggunaan MPOS restoran, rumah makan maupun hotel wajib membuka rekening Bank NTT.

 

Pada sesi tanya jawab, beberapa perwakilan hotel yang ada di Kota Kupang menyampaikan kendala – kendala yang terjadi dengan adanya penggunaan MPOS pada hotel mereka.

Salah satunya karena mereka telah memiliki sistem pembayaran sendiri.

 

Bapenda menerima semua masukan dan saran terkait penggunaan mesin EDC dan MPOS dalam sosialisasi ini untuk kemudia dicarikan solusi terbaik.

Sosialisasi ditutup dengan demonstrasi penggunaan mesin EDC dan MPOS bagi para pelaku usaha yang hadir pada sosialisasi tersebut. (Sintus).

  • Bagikan