Senin, 14 Janauri 2019
Laporan: Yasintus fahik
Kupang, flobamora-spot.com – Jika di Jaman Gubernur Herman Musakabe, rasa cinta kepada Kain tenunan Daerah didoron
g kini saat Viktor Bungtilu Laiskodat berkuasa rasa cinta kepada tanaman Kelor mulai ditumbuhkan.
Tanaman ini dulu tumbuh liar di lahan masyarakat kini dibudidayakan oleh Pemerintah bersama Rakyat Nusa Tenggara Timur.
Melalui Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2019, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat menginstruksikan kepada Sekda NTT, Para Asisten Sekda, Kepala Dinas / Badan / Biro, Sekretaris DPRD, Inspektur daerah dan seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) untuk mendukung percepatan pelaksanaan dan mewujudkan Komitmen Gubernur.
“Wajib menyiapkan pangan berbahan Kelor pada menu Konsumsi semua acara kedinasan”, demikian bunyi Instruski itu pada Point pertama.
Lebih lanjut Instruksi yang ditandatangani Gubernur Viktor Laiskodat itu merilis, setiap perangkat daerah wajib menyiapkan menu berbahan Kelor untuk kebutuhan pelayanan terhadap tamu.
“Pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan di lingkugnan kerja masing-masing. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019”, tegas Gubernur Laiskodat.
Seperti diketahui sejak masa Kampanye Gubernur Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Yoseph Nae Soi, telah menggemakan semangat mendorong Kelor sebagai Komoditi yang wajib dikonsumsi oleh seluruh rakyat NTT.
Masyarakat juga diwajibkan menanam Kelor karena Kelor memiliki nilai jual yang bukan hanya di dalam negri tetapi juga di luar Negri.
Pihak Swasta dalam hal ini PT Morina telah bersedia menjadi perusahaan yang akan menjembatani penjualan Kelor ke luar negri.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
