Minggu, 16 Desember 2018
Laporan: Patris Kami
Kupang, flobamora-spot.com – Melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum memiliki korelasi yang baik serta pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pada usia non produktif di NTT, maka Pemerintah Daerah (Pemda) NTT dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) NTT Menggelar Seminar Kependudukan di Hotel Aston, Jumat (15/12/2018).
Usaha pemerintah NTT untuk pencapaian percepatan bonus demografi ini, karena ada indikasi diperkirakan bonus demografi di NTT tertunda melampaui Tahun 2035, yang disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi (TFR tinggi) mencapai 3.4% dibandinngkan angka kelahiran secara nasional hanya mencapai level 2,4 % dan usia produktif penduduk NTT berada pada level 57 %, maka seminar dan bedah masalah kependudukan di NTT ini sangat diperlukan.
Wakil Gubernur NTT, Yosef Nae Soi dalam sambutannya berpesan kepada seluruh Narasumber dan seluruh peserta seminar dan bedah masalah kependudukan di NTT, agar mendiskusikan secara matang dan komprehensif agar indikator kpendudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga termasuk kampung KB dapat dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Diharapkan agar pembangunan aspek kependudukan dari sisi kuantitas harus dikendalikan dan sisi kualitas perlu ditingkatkan serta sisi mobilitas harus bisa diarahkan.
“Untuk itu program kependudukan dan KB sebagai urusan wajib di daerah dalam nuansa otonomi daerah perlu kita galakan kembali, untuk dijadikan prioritas pembangunan daerah karena program kependudukan dan KB sebagai media untuk perencanaan dan pengaturan kehamilan dan kelahiran”,papas Nae Soi.
Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru, SE, MPH, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, kegiatan seminar Kemitraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sekaligus Bedah Masalah Kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, sebagai usaha untuk Menyamakan pemahaman dan persepsi pembuat kebijakan, tentang manfaat program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, Kesamaan pemahaman, persepsi dan komitmen pembuat kebijakan ini untuk menjadikan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan bonus demografi, menurunkan TFR/angka kelahiran total dan laju pertumbuhan penduduk, menurunkan AKI dan AKB, menurunkan stunting, sekaligus mewujudkan keluarga kecil, sehat, cerdas, berketahanan, mandiri, bahagia dan sejahtera serta berkomitmen bagi pembuat kebijakan untuk menjadikan keluarga sebagai titik Sentral Pembangunan Daerah, karena peran keluarga yang strategis sebagai tempat pertama dan utama pendidikan dan pembentukan karakter anak bangsa.
“Kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kependudukan di NTT agar kuantitas penduduk dapat dikendalikan, kualitas penduduk dapat ditingkatkan, mobilitas penduduk dapat diarahkan dan data kependudukan dapat dibenahi”, urai Mau Kuru.
seminar dan bedah kependudukan yang digelar dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia, HUT NTT ke 60 dan Hari Ibu tahun 2018 itu menghasilkan rumusan kebijakan dan rekomendasi, untuk dijadikan sebagai dasar pembangunan kependudukan, kepada pemerintah daerah.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
