Berkunjung ke BKP2D, Yuvent:”Ini Silaturahmi Biasa”

  • Bagikan
Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang Yuvent Tukung bersama rombongan saat berada di Kantor BKP2D Kota Kupang Senin (7/3/22).

KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – Komisi I DPRD Kota Kupang kunjungi Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan  Daerah (BKP2D)  Kota Kupang.

 

Dalam kunjungan yang dilaksanakan, Senin (7/3/2022) kemarin, rombongan Komisi I dipimpin legislator Nasdem, Yuvensius Tukung didampingi Wakil Ketua Dedy Patiwua dan Sekretaris Roni Lotu. Juga beberapa anggota Komisi I diantaranya Yoseph Djemari Dogon, Mokrianus Lay, dan In Bethan.

 

Pantauan Media Komisi I dan BKP2D  membicarakan banyak hal.

 

“Kunjungan ini bagian dari silaturahmi, karena baru-baru ini ada perubahan AKD sehingga ada perubahan ditingkat komisi”, kata Ketua Komisi I Yevensius Tukung kepada wartawan, Selasa (8/3) saat dikonfirmasi usai kunjungan.

 

Menurut dia, selain silaturahmi, kunjungan tersebut membahas  banyak persoalan yang dialami masyarakat diantaranya masalah P3K, PTT, administrasi ASN yang pensiunan, mutasi dan e kinerja serta hal lain yang merupakan tugas dan fungsi BKP2D.

 

“Untuk persoalan  P3K dan PTT ini kami berencana akan ke Jakarta bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nantinya,” ujarnya.

 

Berkaitan dengan P3K, jelasnya saat ini teman-teman gelisah dimana hasil pertemuan dengan mereka dalam laporan mereka bahwa nasib mereka tidak diurus. Pada hal secara administrasi dokumen mereka dari beberapa kementerian sudah sah dan bahkan DAU-nya pun sudah turun namun ada semacam time yang tidak tepat dimana surat muncul setelah penetapan APBD.

 

“Ya bagi kami di komisi I apa pun persoalannya wajib diurus sebab itu berkaitan dengan hak mereka. Jadi bagi kami melihat hal yang dialami oleh mereka ini berkaitan hak mereka sehingga konsekuensinya jika ada pembiayaan, wajib dan harus dilakukan. Dan dari hasil pertemuan itu saya meminta agar jangan terlalu lama prosesnya, dan  puji Tuhan  ada komitmen dari pemerintah melalui BKP2D akan segera dituntaskan diperubahan nanti,” jelasnya.

 

Ia meminta agar teman-teman dari P3K agar bersabar, karena  komisi I akan terus berusaha, sebab dalam pertemuan tersebut komisi I juga berharap kepada pemerintah agar  DAU dapat terealisasi atau penyerapan secara baik.

 

Mengenai Nasib PTT, Ia mengatakan hal ini juga akan menjadi perhatian komisi I nantinya. Sebab 2023 PTT distop.

 

“Memang melihat dinamikanya, karena secara asas  tentunya daerah mengikuti arahan pusat, namun tentunya hal ini komisi I akan  berkoordinasi dengan kemenPANRB soal ini nantinya,” ujarnya.

 

Karena ini baru wacana, sehingga, tambahnya, pemerintah pusat perlu mengkaji lebih jauh. Adanya pengangkatan PTT karena dibutuhkan, sebab selama ini ASN tidak ada formasinya.

 

“PTT ini ibarat buah simalakama tidak ada juga menganggu roda pemerintahan, maka ini juga yang akan kami perjuangkan sehingga janganlah di 2023 sebab bisa mengganggu pelayanan pemerintah,” tutupnya.

Penulis: RDEditor: Sintus
  • Bagikan